Prosedur Pembuatan Peraturan Perusahaan

Rosalinda Elsina Latumahina, SH, MKn - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

 

Pertanyaan:
Saya memiliki sebuah pabrik pengolahan hasil laut kecil-kecilan, dan saat ini karyawan saya sudah lumayan banyak. Dalam operasional sehari-hari beberapa karyawan sering melakukan pelanggaran seperti datang terlambat atau membolos tanpa alasan jelas. Saya ingin membuat peraturan dengan ancaman sanksi seperti pemotongan gaji agar karyawan saya tertib. Apakah peraturan yang saya tempelkan di dinding pabrik sudah cukup ataukah ada hal lain yang perlu saya lakukan?
Terima kasih atas penjelasannya.

Utomo
Surabaya

Jawaban:
Next »


Bapak Utomo Yth,

Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) tidak cukup apabila hanya dalam bentuk peraturan yang Bapak buat sepihak lalu ditempelkan di dinding. Terdapat beberapa prosedur yang harus Bapak tempuh dalam pembuatan PP, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 108 s/d 115 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diatur lebih rinci dalam Keputusan Menakertrans RI No. KEP. 48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Di dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, setiap pengusaha yang mempekerjakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang memang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri / pejabat yang ditunjuk. Cara pembuatan PP adalah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan (baik dalam bentuk Serikat Buruh bila sudah terbentuk, ataupun perwakilan perorangan yang dipilih oleh rekan-rekannya secara demokratis). Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.

Isi dari PP itu sendiri sekurang-kurangnya harus memuat hak dan kewajiban pengusaha; hak dan kewajiban pekerja/buruh; syarat kerja; tata tertib perusahaan; dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Ketentuan dalam PP tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Karena itu ada baiknya sebelum draft PP disusun, Bapak lebih dulu membaca dan memahami isi UU Ketenagakerjaan. Masa berlaku PP paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
Next »


Selanjutnya apabila draft PP telah disepakati bersama, Bapak harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota tempat perusahaan bapak berada. PP tersebut baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang. Teknis pengesahan PP dapat Bapak baca dalam Kepmenakertrans tersebut di atas / ditanyakan ke Disnaker setempat.

Pertanyaan:
Saya memiliki sebuah pabrik pengolahan hasil laut kecil-kecilan, dan saat ini karyawan saya sudah lumayan banyak. Dalam operasional sehari-hari beberapa karyawan sering melakukan pelanggaran seperti datang terlambat atau membolos tanpa alasan jelas. Saya ingin membuat peraturan dengan ancaman sanksi seperti pemotongan gaji agar karyawan saya tertib. Apakah peraturan yang saya tempelkan di dinding pabrik sudah cukup ataukah ada hal lain yang perlu saya lakukan?
Terima kasih atas penjelasannya.

Utomo
Surabaya

Jawaban:
Next »


Bapak Utomo Yth,

Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) tidak cukup apabila hanya dalam bentuk peraturan yang Bapak buat sepihak lalu ditempelkan di dinding. Terdapat beberapa prosedur yang harus Bapak tempuh dalam pembuatan PP, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 108 s/d 115 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diatur lebih rinci dalam Keputusan Menakertrans RI No. KEP. 48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Di dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, setiap pengusaha yang mempekerjakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang memang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri / pejabat yang ditunjuk. Cara pembuatan PP adalah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan (baik dalam bentuk Serikat Buruh bila sudah terbentuk, ataupun perwakilan perorangan yang dipilih oleh rekan-rekannya secara demokratis). Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.

Isi dari PP itu sendiri sekurang-kurangnya harus memuat hak dan kewajiban pengusaha; hak dan kewajiban pekerja/buruh; syarat kerja; tata tertib perusahaan; dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Ketentuan dalam PP tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Karena itu ada baiknya sebelum draft PP disusun, Bapak lebih dulu membaca dan memahami isi UU Ketenagakerjaan. Masa berlaku PP paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
Next »


Selanjutnya apabila draft PP telah disepakati bersama, Bapak harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota tempat perusahaan bapak berada. PP tersebut baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang. Teknis pengesahan PP dapat Bapak baca dalam Kepmenakertrans tersebut di atas / ditanyakan ke Disnaker setempat.







Komentar Anda



Submit

Berita Terkait