Kejati Usut Korupsi Bambang DH

Suap Anggota Dewan Rp 500 Juta untuk Loloskan APBD Surabaya

 

Uci-Toni, SURABAYA

Sehari setelah lengser dari jabatan Walikota Surabaya, kasus korupsi yang diduga melibatkan Bambang DH langsung diusut. Salah satunya, dugaan gratifikasi Rp 500 juta dari Pemkot Surabaya untuk meloloskan RAPBD 2010 menjadi APBD. Sejak Rabu (1/9) kemarin, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, sudah memeriksa sejumlah saksi penting. Di antaranya, Erick Reginal Tahalele, anggota DPRD Surabaya dari Partai Golkar. Pengusutan kasus ini juga memanas dalam sidang paripurna DPRD Surabaya, kemarin.

Sumber di Kejati Jatim mengakui pihaknya memerika Erick sebagai saksi. Dia diperiksa mulai pukul 17.00 sampai 18.30 Wib. Namun, ketika Surabaya Pagi menelusuri hal itu sampai pukul 18.30 Wib tak nampak Erick yang berciri kulit hitam, pakai safari hitam dan berkaca mata tersebut.

“Dia pulang lewat belakang setelah mengetahui ada wartawan di depan. Yang jelas dia datang dengan memakai safari warna hitam,” ujar sumber di Kejati. Sayangnya, Erick yang dihubungi, tadi malam, ponselnya tidak aktif.

Sementara itu dalam sidang paripurna DPRD Surabaya, kemarin, sempat terjadi insiden walk out yang dilakukan salah satu anggota. Ini dilakukan ketika ada salah satu anggota meminta Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi yang dianggap telah meresahkan anggota Dewan. Namun akibat interupsi tersebut terjadi perdebatan antara anggota dengan ketua fraksinya. Sehingga, permintaan itu tidak jadi ditanggapi. Next »



Meski begitu, sumber DPRD Surabaya mengungkapkan pihaknya berharap Kejaksaan serius mengusut tuntas kasus ini hingga ke pengadilan. Sebab jika tidak, hal ini akan menimbulkan preseden buruk di kemudian hari “Jangan sampai ini mencoreng citra dewan, karena tidak semua anggota seperti itu,” ungkapnya.

Ketika disinggung soal keterlibatan tokoh politik Surabaya, seperti pimpinan DPRD dan Bambang DH, sumber ini mengatakan, waktu itu ada partai tertentu yang berkepentingan agar APBD Surabaya 2010 segera disahkan. Pasalnya dalam APBD tersebut banyak memuat dana hibah jika dibandingkan dengan APBD tahun 2009. “Waktu itu kan jelang Pilwali, silakan ditafsirkan sendiri,” paparnya.

Informasi yang sudah terkumpul oleh Surabaya Pagi, kasus ini diduga kuat melibatkan pimpinan DPRD Surabaya. Oknum pimpinan dewan ini juga diduga sebagai otak pelaku permintaan dana sebesar Rp 500 juta dari Pemkot terkait untuk meloloskan RAPBD 2010 menjadi APBD. Keterlibatan pimpinan dewan dalam kasus gratifikasi itu menguat karena kewenangan menggedok palu ada di tangan pimpinan.

Oknum pimpinan ini disinyalir hasil kongkalikong untuk meminta dana sebagai pelicin meloloskan RAPBD menjadi APBD 2010. Jika tidak dicairkan, maka dewan mengancam akan menolak menggedok APBD 2010. Next »



Menurut sumber itu, kasus ini berawal dari ketakutan Walikota Surabaya Bambang DH terkait pengesahan RAPBD 2010 oleh dewan. Ini mengingat, saat itu DPRD Kota Surabaya sudah menunda sidang paripurna selama dua hari. Dengan keresahan yang menggeluti Bambang DH, akhirnya dia meminta tolong pada salah satu tokoh politisi Surabaya. Walikota meminta supaya tokoh tersebut melobi pimpinan dewan Surabaya untuk meloloskan RAPBD menjadi APBD 2010, tepatnya sekitar awal November 2009. Keinginan Bambang ini disambut baik, karena tokoh politik ini bersedia menjadi perantara menyampaikan keinginannya.

Selanjutnya, tokoh tersebut berusaha untuk melobi oknum-oknum dewan. Akhirnya dengan berbagai cara, tokoh tersebut berhasil bernegosiasi. Dia membicarakan keinginan walikota supaya RAPBD diloloskan.

Pembicaraan dilakukan oleh oknum pimpinan dewan berinisial DH dan SB. Untuk melanjutkan pembicaraan, akhirnya disepakati melanjutkan pertemuan di Jakarta. Pertemuan di Jakarta dilakukan pada November 2009 di Hotel Manhattan. Dalam pertemuan itu, DH dan SB datang secara bersama-sama. Mereka menerima dana kompensasi untuk pelicin RAPBD 2010 sebesar Rp 300 juta. Dana dibawa pulang DH dan SB ke Surabaya.

Namun tanpa sepengetahuan DH dan SB, tokoh penting utusan Bambang DH ini membawa lima saksi dalam pertemuan. Saksi-saksi ini menjadi bukti kedua pimpinan DPRD Surabaya telah menerima sejumlah ‘upeti’ dari Pemkot Surabaya. Next »



Setelah Rp 300 juta diterima, pada hari berikutnya DH menelpon salah satu tokoh yang menjadi perantara itu. DH menegaskan kalau dana kompensasi yang diberikan sebesar Rp 300 juta masih kurang. Akhirnya, utusan Bambang DH memberi tambahan sebesar Rp 200 juta.

Saat itu, utusan Bambang DH meminta anak buahnya berinisial YS untuk mengantarkan uang panas ke ruangan DH di DPRD Surabaya. Sesampainya di ruang DH, utusan bernama YS sudah disambut DH dan SB. “Kedua orang ini sudah ada di dalam ruangan dan menerima Rp 200 juta,” bebernya.

Dengan menerima dana secara dua tahap, berarti dana yang diterima sebesar Rp 500 juta. Dana kemudian didistribusikan pada sebagian anggota DPRD Surabaya. Setiap anggota mendapatkan jatah sebesar Rp 5 juta yang diberikan oleh SB secara langsung.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Wishnu Wardhana, berkali-kali membantah menerima kucuran dana sebagai pelicin RAPBD menjadi APBD 2010. Sayang, saat kemarin dihubungi lagi, ponselnya tidak aktif. n Next »



Uci-Toni, SURABAYA

Sehari setelah lengser dari jabatan Walikota Surabaya, kasus korupsi yang diduga melibatkan Bambang DH langsung diusut. Salah satunya, dugaan gratifikasi Rp 500 juta dari Pemkot Surabaya untuk meloloskan RAPBD 2010 menjadi APBD. Sejak Rabu (1/9) kemarin, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, sudah memeriksa sejumlah saksi penting. Di antaranya, Erick Reginal Tahalele, anggota DPRD Surabaya dari Partai Golkar. Pengusutan kasus ini juga memanas dalam sidang paripurna DPRD Surabaya, kemarin.

Sumber di Kejati Jatim mengakui pihaknya memerika Erick sebagai saksi. Dia diperiksa mulai pukul 17.00 sampai 18.30 Wib. Namun, ketika Surabaya Pagi menelusuri hal itu sampai pukul 18.30 Wib tak nampak Erick yang berciri kulit hitam, pakai safari hitam dan berkaca mata tersebut.

“Dia pulang lewat belakang setelah mengetahui ada wartawan di depan. Yang jelas dia datang dengan memakai safari warna hitam,” ujar sumber di Kejati. Sayangnya, Erick yang dihubungi, tadi malam, ponselnya tidak aktif.

Sementara itu dalam sidang paripurna DPRD Surabaya, kemarin, sempat terjadi insiden walk out yang dilakukan salah satu anggota. Ini dilakukan ketika ada salah satu anggota meminta Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi yang dianggap telah meresahkan anggota Dewan. Namun akibat interupsi tersebut terjadi perdebatan antara anggota dengan ketua fraksinya. Sehingga, permintaan itu tidak jadi ditanggapi. Next »



Meski begitu, sumber DPRD Surabaya mengungkapkan pihaknya berharap Kejaksaan serius mengusut tuntas kasus ini hingga ke pengadilan. Sebab jika tidak, hal ini akan menimbulkan preseden buruk di kemudian hari “Jangan sampai ini mencoreng citra dewan, karena tidak semua anggota seperti itu,” ungkapnya.

Ketika disinggung soal keterlibatan tokoh politik Surabaya, seperti pimpinan DPRD dan Bambang DH, sumber ini mengatakan, waktu itu ada partai tertentu yang berkepentingan agar APBD Surabaya 2010 segera disahkan. Pasalnya dalam APBD tersebut banyak memuat dana hibah jika dibandingkan dengan APBD tahun 2009. “Waktu itu kan jelang Pilwali, silakan ditafsirkan sendiri,” paparnya.

Informasi yang sudah terkumpul oleh Surabaya Pagi, kasus ini diduga kuat melibatkan pimpinan DPRD Surabaya. Oknum pimpinan dewan ini juga diduga sebagai otak pelaku permintaan dana sebesar Rp 500 juta dari Pemkot terkait untuk meloloskan RAPBD 2010 menjadi APBD. Keterlibatan pimpinan dewan dalam kasus gratifikasi itu menguat karena kewenangan menggedok palu ada di tangan pimpinan.

Oknum pimpinan ini disinyalir hasil kongkalikong untuk meminta dana sebagai pelicin meloloskan RAPBD menjadi APBD 2010. Jika tidak dicairkan, maka dewan mengancam akan menolak menggedok APBD 2010. Next »



Menurut sumber itu, kasus ini berawal dari ketakutan Walikota Surabaya Bambang DH terkait pengesahan RAPBD 2010 oleh dewan. Ini mengingat, saat itu DPRD Kota Surabaya sudah menunda sidang paripurna selama dua hari. Dengan keresahan yang menggeluti Bambang DH, akhirnya dia meminta tolong pada salah satu tokoh politisi Surabaya. Walikota meminta supaya tokoh tersebut melobi pimpinan dewan Surabaya untuk meloloskan RAPBD menjadi APBD 2010, tepatnya sekitar awal November 2009. Keinginan Bambang ini disambut baik, karena tokoh politik ini bersedia menjadi perantara menyampaikan keinginannya.

Selanjutnya, tokoh tersebut berusaha untuk melobi oknum-oknum dewan. Akhirnya dengan berbagai cara, tokoh tersebut berhasil bernegosiasi. Dia membicarakan keinginan walikota supaya RAPBD diloloskan.

Pembicaraan dilakukan oleh oknum pimpinan dewan berinisial DH dan SB. Untuk melanjutkan pembicaraan, akhirnya disepakati melanjutkan pertemuan di Jakarta. Pertemuan di Jakarta dilakukan pada November 2009 di Hotel Manhattan. Dalam pertemuan itu, DH dan SB datang secara bersama-sama. Mereka menerima dana kompensasi untuk pelicin RAPBD 2010 sebesar Rp 300 juta. Dana dibawa pulang DH dan SB ke Surabaya.

Namun tanpa sepengetahuan DH dan SB, tokoh penting utusan Bambang DH ini membawa lima saksi dalam pertemuan. Saksi-saksi ini menjadi bukti kedua pimpinan DPRD Surabaya telah menerima sejumlah ‘upeti’ dari Pemkot Surabaya. Next »



Setelah Rp 300 juta diterima, pada hari berikutnya DH menelpon salah satu tokoh yang menjadi perantara itu. DH menegaskan kalau dana kompensasi yang diberikan sebesar Rp 300 juta masih kurang. Akhirnya, utusan Bambang DH memberi tambahan sebesar Rp 200 juta.

Saat itu, utusan Bambang DH meminta anak buahnya berinisial YS untuk mengantarkan uang panas ke ruangan DH di DPRD Surabaya. Sesampainya di ruang DH, utusan bernama YS sudah disambut DH dan SB. “Kedua orang ini sudah ada di dalam ruangan dan menerima Rp 200 juta,” bebernya.

Dengan menerima dana secara dua tahap, berarti dana yang diterima sebesar Rp 500 juta. Dana kemudian didistribusikan pada sebagian anggota DPRD Surabaya. Setiap anggota mendapatkan jatah sebesar Rp 5 juta yang diberikan oleh SB secara langsung.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Wishnu Wardhana, berkali-kali membantah menerima kucuran dana sebagai pelicin RAPBD menjadi APBD 2010. Sayang, saat kemarin dihubungi lagi, ponselnya tidak aktif. n Next »











Komentar Anda



Submit

Berita Terkait