•   Minggu, 21 Juli 2019
BUMD

Gejolak Pegawai Bank Jatim, Jelang Pilih Dirut

( words)


Santer Berhembus Dirut Bank Plat Merah Dalam RUPS Rabu (19/6/2019) Pagi ini Diisi Banker dari BRI. Internal Bank Jatim Jagokan Pimpinan yang Ada

Riko Abdiono, Raditya M. Khadaffi
Tim Wartawan Surabaya Pagi
Sejak Dirut Bank Jatim Drs. Pensiun, April 2019 lalu, suasana kerja jajaran direksi tak nyaman. Mereka tak ingin pengganti Suroso, drop-dropan dari luar. Dikhawatirkan bisa ganggu suasana kerja yang selama ini sudah kondusif. Baik sistem, layanan maupun kultur. Tapi suara yang berhembus santer, Direktur Utama pengganti Suroso, salah satu pejabat BRI. Pilihan ini bahkan sudah didengar beberapa pengusaha papan tengah Surabaya.
Pertanyaannya, apakah pengisian kekosongan jabatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, pasca ditinggal R Soeroso 24 April 2019 lalu, bisa membawa kemajuan bagi bank daerah yang sudah go public?.
Rabu pagi ini (19/6/2019), pukul 08.00 WIB, seluruh pemegang saham PT Bank Jatim Tbk yang terdiri dari Gubernur dan Bupati/walikota seluruh Jawa Timur akan membahas sekaligus menetapkan direktur utama yang baru. Penetapan diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2019 di Kantor Pusat Bank Jatim, Jl. Basuki Rachmad Surabaya.
Lantas siapa nama yang beruntung untuk menduduki jabatan Direktur Utama PT Bank Jatim ini? Hingga Selasa (18/6/2019) malam, para komisaris dan para pemegang saham, masih menyimpan rapat-rapat jawabannya.
Namun informasi yang berhasil digali Surabaya Pagi menyebutkan, bahwa proses seleksi dan pemilihan Dirut Bank Jatim itu sudah dilakukan sejak jauh hari. Karena sesuai aturan, jabatan dirut BUMD tidak boleh kosong lebih dari 90 hari. “Ada beberapa nama yang ikut seleksi untuk mengisi kekosongan kursi direksi, ada dari orang dalam bank Jatim (internal) dan juga eksternal atau professional dari luar bank Jatim,” ungkap sumber di internal Bank Jatim saat dihubungi Selasa malam, yang enggan namanya dikorankan.
Disebutkan sumber ini, dari internal ada 12 kepala Divisi ikut mendaftar. Sedangkan dari luar (eksternal) ada 5 orang. Mereka ini sudah mengikuti tahapan assesment di Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para peserta seleksi tersebut akan diproyeksikan untuk mengisi kursi direktur utama dan satu direktur di PT Bank Jatim yang juga kosong. “Jadi kalau dulu direksi Bank Jatim ada 7, lalu yang pensiun 4 direksi. Tapi sekarang sesuai peraturan Pemerintah tentang BUMD kursi direksi hanya ada 5. Jadi tinggal 2 kursi direksi yang kosong, salah satunya kursi dirut,” sebut sumber ini.
Diisi Banker Profesional
Informasi santer beredar menyebutkan, posisi direktur utama PT Bank Jatim ini kabarnya akan diisi dari professional. Dimana calon dirut itu sudah ada di tangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Infonya orang dari Bank BRI yang masih aktif, tapi siapa namanya kami belum tahu,” ungkapnya.
“Kalau dilihat dari persyaratannya untuk jadi dirut BUMD Bank Jatim, maka orang BRI itu saat ini setidaknya masih menjabat setingkat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil),” imbuhnya.
Gubernur Dekat Petinggi BRI
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memang punya kedekatan khusus dengan petinggi-petinggi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kedekatan tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan sejak gubernur perempuan pertama di Jatim itu masih menjadi menteri era Presiden Gus Dur lalu. Kedekatan itu makin intensif tatkala Khofifah menjabat Menteri Sosial. Salah satunya adalah keterlibatan BRI dalam program bansos non tunai yang dicanangkan Khofifah saat jadi Mensos dulu. Ada juga program e-Warung KUBE KMIS. e-Warung KUBE KMIS adalah kelompok usaha bersama yang diimplementasikan dalam bentuk Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, dengan jaringan warung yang tersebar luas. Semuanya selalu bersama BRI. Bahkan Hampir setiap kunjungan Khofifah ke daerah-daerah di Indonesia selalu dibarengi dengan Dirut BRI petinggi-petinggi BRI. “Jadi susah memetakan siapa nama calon Dirut Bank Jatim yang dari orang BRI itu, karena Bu Khofifah dengan orang BRI komunikasinya baik dengan banyak petinggi di kantor pusat maupun di Kanwil,” sebut sumber di lingkungan Pemprov Jatim ini.
Hal tersebut juga terbukti, ketika Gubernur Khofifah baru saja menjabat di Jawa Timur, Bank pertama yang diterima oleh gubernur adalah jajaran Kanwil BRI Jatim. Saat itu, pertemuan dilakukan di ruang kerja Gubernur, di Grahadi tanggal 8 Mei 2019. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Pimpinan Wilayah BRI Jatim, Busrul Iman. “BRI bisa ikut mengembangkan bank syariah di desa dan UKM di dalamnya. Sehingga akan membantu meningkatkan perekonomian Jatim,” cetus Busrul Iman, Pimpinan BRI Wilayah Surabaya saat bertemu Khofifah beberapa waktu lalu.
Namun apakah Busrul Iman yang bakal menempati posisi Dirut PT Bank Jatim yang baru? Tak satupun berani menyebutkannya. Internal Pemprov Jatim sebagai pemegang saham terbesar Bank Jatim juga menyimpan rapat-rapat nama Dirut sebelum RUPSLB dilakukan. “Iya memang besok (hari ini, red) ada RUPSLB Bank Jatim, Bu Gubernur hadir. Tapi soal nama dirut yang baru, maaf saya belum tahu, lihat saja besok,” terang Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat dihubungi melalui ponselnya tadi malam (18/6/2019).
Penolakan di Internal Bank Jatim
Informasi lain menyebutkan, gara-gara beredar nama calon dirut yang bakal diisi orang dari Bank BRI, internal Bank Jatim menjadikannya bahan pembicaraan serius. “Sudah satu bulan ini, kabar dirut baru berasal dari luar bank jatim menyebar di internal pegawai-pegawai Bank Jatim,” ungkap sumber lain di Bank Jatim cabang Surabaya.
Ia menyebutkan, mayoritas pegawai, karyawan, kepala cabang Bank Jatim berharap Dirut Bank Jatim bukan diisi orang luar. Karena, jika diisi orang diluar bank jatim, maka dikuatirkan akan mengubah system dan kinerja Bank Jatim yang sudah tertata dengan baik ini. “Ya kami nggak sepakat kalau Bank Jatim ini tiba-tiba dirutnya dari orang luar bank Jatim,” sebut sumber ini.
Ia dan para jajaran personel bank Jatim tidak ingin, system kerja, SDM, pelayanan dan inovasi yang sudah berjalan dengan baik ini diubah-ubah oleh orang baru. “Lebih baik dari orang dalam yang mengerti karakter dan budaya kerja Bank Jatim. Apalagi selama ini, Dirut Bank Jatim selalu dari orang dalam, tidak pernah dari orang luar,” sebut sumber meyakinkan.
DPRD Jatim Tak Pernah Dilibatkan
Sedangkan, akan digelarnya RUPSLB PT Bank Jatim, salah satu BUMD milik Jawa Timur sampai di telinga Komisi C DPRD Jatim. Sayangnya, Komisi C selama ini tidak pernah mendapat informasi apapun tentang proses ditetapkannya RUPSLB maupun seleksi kandidat calon dirut PT Bank Jatim.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah mengaku baru mendengar jika Bank Jatim Rabu hari ini mau menggelar RUPSLB. Dengan agenda utama menetapkan Direktur utama yang baru. Anik menambahkan, Komisi C selama ini sebagai mitra kerja Biro Administrasi Perekonomian Pemprov Jatim yang membina BUMD-BUMD tidak pernah diberi tahu. Meski keputusannya tetap di para pemegang saham melalui RUPSLB. Seharusnya sebagai mitra kerja, minimal ada koordinasi. Jangan seperti selama ini, mulai proses seleksi direksi tidak pernah ada komunikasi apapun. “Jangankan diberitahu, diundang juga tidak. Minimal kan ada komunikasi supaya kami tahu perkembangan BUMD seperti Bank Jatim ini,” heran Anik, seperti yang disampaikan kepada Surabaya Pagi, Selasa (18/6/2019) malam tadi.
Anik lantas mengingatkam, agar pelaksanaan penentuan direksi harus patuh dan tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 (PP 54/2017) tentang BUMD khususnya pasal 57 huruf h. Dimana diatur tentang usia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun untuk posisi direksi BUMD. “Inilah perlunya dilakukan komunikasi dengan DPRD sebagai fungsi legislasi dan pengawasan agar selalu mematuhi aturan-aturan,” cetusnya.
Karena dalam PP 54/2017 itu, ada beberapa persyaratan dalam calon direksi yang cukup banyak. “PP tersebut juga nyambung dengan draft perubahan raperda BUMD yang sedang kita bahas saat ini, aturan soal batasan umur direksi BUMD itu juga tertuang di Raperda,” sebut politisi PKB ini.
Dalam PP tersebut, juga diatur syarat dan kriteria calon direksi. DPRD tidak akan ikut campur apakah Direksi itu berasal dari orang dalam atau orang luar professional. Namun DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi control, mengingatkan jangan sampai melanggar aturan-aturan yang berlaku. “Kalau sampai dilanggar, bisa munculnya gugatan hukum,” warning Anik.
Senada dengan Anik Maslachah, Wakil Ketua Komisi C asal Partai Demokrat, Renville Antonio, juga mengingatkan agar seleksi Dirut Bank Jatim tidak melanggar PP 54/2017. “Intinya kita mengingatkan, agar tidak melanggar aturan (PP 54/2017). Jika itu dilanggar, dan ternyata Dirutnya diatas 55 tahun, maka kami, DPRD Jatim, akan mengusulkan pembatalan ke Mendagri,” ujar pria yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, kepada Surabaya Pagi, semalam.
DPRD akan meminta pembatalan kepada Mendagri, tambah Renville, karena peran DPRD sebagai legislatif, bisa melakukan usulan pembatalan itu. “Jadi kita bisa lakukan itu, karena DPRD bagian dari Pemerintah Provinsi Jatim, sebagai pemegang saham tertinggi Bank jatim. Ini juga berlaku bagi BUMD Jatim manapun,” ingat Renville.
PR untuk Dirut Baru
Terkait dengan kinerja PT Bank Jatim, Anik memaparkan, jika dilihat dari laporan rasio keuangan sebenarnya sudah cukup bagus. Namun ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dengan serius. Karena laporan keuangan Per Bulan Mei 2019 ini, kinerja Bank Jatim memang lebih bagus dari tahun 2018 lalu. Indikatornya, NPL (Non Performing Loan) alias kredit macet turun. Pada Awal tahun 2019 di NPL di angka 5% lebih, pada Mei ini turun di angka 3,7%. “Tetapi, perlu dicatat, LDR (Loan Deposit Ratio) nya sampai bulan Mei ini cuma 62%. Artinya penyaluran kredit yang dikeluarkan dibawah rata-rata yang seharusnya 80%.
Anik menyebut, jika NPL memang bagus, tapi LDR turun akan berdampak pada kinerja keseluruhan Bank Jatim. Artinya DPK (Dana Pihak Ketiga) di Bank Jatim yang jumlahnya cukup besar itu ternyata yang disalurkan dalam kredit hanya 62%. Padahal standarnya LDR minimal 80%. “Kondisi ini membuat laba perusahaan menjadi tidak terlalu bagus. Artinya banyak uang mengendap di Bank Jatim yang tidak bisa diputar dan itu berpengaruh pada laba yang kurang signifikant,” terang politisi asal Sidoarjo ini.
Untuk itu, keadaan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang cukup penting bagi direktur utama yang baru nanti. Dalam meningkatkan kinerja dan performa Bank Jatim sebagai perusahaan BUMD yang juga sudah go public. “Maka direktur utama yang baru, tantangannya harus bisa memperbaiki kinerja rasio keuangan Bank Jatim serta penataan SDM atau human capital di era digital ini,” pesannya. n

Berita Populer