Catatan Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)

Yth Pak Jokowi- Pak Prabowo,

Persaingan Anda berdua, saya prediksi bakal seru, tegang dan mendebarkan. Sama-sama, ini kesempatan terakhir Anda beradu strategi, ide dan gagasan berpolitik praktis. Maknanya, Anda Capres Jokowi, dalam Pilpres periode 2019-2025 adalah kesempatan terakhir untuk maju menjadi presiden. Sedangkan Anda Capres Prabowo, kesempatan maju lagi dalam Pilpres 2025, bakal banyak rintangan. Ini bila Anda Capres Prabowo, tidak memenangkan Pilpres 2019 sekarang ini. Pertama, hambatan usia Anda Capres Prabowo. Kedua, tantangan kehidupan tahun 2025 bakal mengalami perubahan besar. Perubahan bukan karena usia semat, tapi perubahan cara bermasyarakat, ekonomi, budaya apalagi terkait sistem politik.

Maklum, politik punya tujuan menperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prediksi saya, kali ini, Anda berdua bakal sama-sama allout melakukan persaingan bak pertandingan hidup mati. Kesan yang saya potret dari perilaku sebagian pendukung Anda, ada yang sampai menimbulkan dendam kesumat.

Saya pribadi, berharap persaingan politik Anda berdua semoga tidak mengikuti cara-cara berdemokrasi dan perpolitikan seperti di negara-negara Timur tengah.

Saya memperoleh informasi, saat ini ada sejumlah negara yang tidak mampu menjaga perdamaian negerinya, karena tidak bisa mengontrol situasi politiknya.

Ini terjadi di Timur Tengah dan Afrika Tengah. Persaingan politik di beberapa negara disana sampai terjadi khaos, huru hara dan bahkan perang saudara.

Anda berdua telah menandatangani pakta kampanye damai. Ini artinya, diantara Anda berdua tak ada yang menghendaki situasi kondusif di Indonesia seperti ini berubah ke huru-hara, apalagi sampai khaos. Maka itu, Anda berdua harus menjaga demokrasi dengan baik. Bila tidak, bukan tidak mungkin, bangsa Indonesia akan mengalami kekacauan politik seperti yang terjadi pada bangsa-bangsa lainnya.

Yth Pak Jokowi- Pak Prabowo,

Diakui atau tidak, meski Anda Capres Jokowi, bukan ketua partai politik seperti pesaing Anda, pada hakikatnya Anda berdua adalah sama-sama politisi.

Oleh karena itu, Anda insha Alloh paham bahwa partai politik mempunyai posisi atau status dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Dalam pengamatan saya, partai politik yang sekarang sering memainkan peran penghubung strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.

Oleh karena itu, akal sehat saya berpendapat bahwa partai politik yang sebetulnya yang menentukan warna demokrasi, bukan ormas, apalagi aktivis.

Adalah Schattscheider (1942), yang mengatakan “Political parties created democracy”. Maka itu, partai dianggap sebagai pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya. Terutama dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”.

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik yang dalam Pilpres 2019 terbelah dalam dua kelompok pendukung Anda. Pengalaman berteman dengan sejumlah elite partai, saya sendiri berani menyebut partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan ‘nafsu birahi’ kekuasaannya sendiri.

Bahkan, dari beberapa elite, saya digiring untuk beropini bahwa partai politik umumnya masih dipakai sebagai alat bagi segelintir orang yang beruntung mendapat suara rakyat. Orang beruntung itu mereka yang masuk menjadi anggota parlemen dan DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

Dan pada aspek pragmatis, rakyat yang memilihnya, umumnya mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu ‘at the expense of the general will’ (Rousseau, 1762) atau kepentingan umum (Perot, 1992).

Saya mencatat usai Pilpres 2014 lalu, kedudukan dan peranan pemerintah dan legislatif, awalnya tidak sama-sama kuat. Kesan saya, baik pemerintah Jokowi maupun DPR-RI, tidak bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “checks and balances”. Kecenderungan yang terjadi, “mata” parlemen bak seekor macan yang siap menerkam “kesalahan dan kekurangan” pemerintahan Jokowi.

Ini karena, partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) membuktikan diri solid di parlemen hasil pileg 2014. Bahkan setelah berhasil menggolkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi Undang-Undang, Koalisi Merah Putih menyapu bersih seluruh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. Sapu bersih dilakukan melalui mekanisme Rapat Paripurna DPR.

Komposisi pimpinan terdiri, Ketua DPR dijabat Setya Novanto, dari Partai Golkar. Lima Wakil Ketua dijabat politikus dari partai anggota Koalisi Merah Putih, yakni Fadli Zon dari Partai Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, Taufik Kurniawan dari PAN, dan Agus Hermanto dari Partai Demokrat.

PPP, pun yang juga anggota Koalisi Merah Putih, tak kebagian jatah kursi pimpinan DPR. Tapi partai berlambang Ka’bah itu dijanjikan posisi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara partai politik di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang digawangi oleh PDIP, PKB, Partai Hanura, dan Partai Nasdem, harus gigit jari karena tak mendapatkan satu pun kursi pimpinan. Padahal, mereka sebelumnya sudah memprotes mekanisme pemilihan pimpinan DPR, tapi tak mengubah keadaan. Akhirnya, PDIP mengomando aksi walk out dari ruangan Rapat Paripurna yang dipimpin Popong Otje Djunjunan. Ini sebagai sikap tak setuju terhadap cara-cara berpolitik yang dilakukan parpol KMP.

Dalam peristiwa itu, saya tak tahu, siapa politisi yang berlaku pragmatis, atau siapa yang cerdas memecah belah kekuatan KMP. Fakta yang terjadi, dua parpol anggota KMP akhirnya menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang otomatis bergabung ke pemerintahan.

Padahal, saat itu, Koalisi Merah Putih dengan enam partai politik telah menguasai sebagian besar kekuatan di Parlemen, yakni 353 kursi atau 63 persen kursi DPR. Ditambah seluruh pimpinan DPR.

Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat dengen empat partai politik, hanya memiliki 207 kursi atau 37 persen kursi DPR. Meski demikian, KIH tanpa satu pun wakil di pimpinan DPR.

Menurut Ketua Fraksi PKSI, Hidayat Nur Wahid, penguasaan Koalisi Merah Putih dalam pimpinan DPR saat itu adalah merebut kekuasaan atau pun menjegal pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo. Masya Alloh.

Pertanyaan saya, bila pemenang Pilpres 2019 nanti, koalisi partai politik pendukung Anda Capres Jokowi dan KH Ma’ruf, yang kalah, tapi dalam pileg malah mendulang suara lebih banyak, akankah koalisi ini menjadi oposisi yang lebih garang?.

Dengan pengalaman PDIP yang dua periode menjadi oposisi pemerintahan SBY, akankah koalisi PDIP, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo dan PSI, bisa mewujudkan kekuatan penyeimbang hidup mati terhadap pemerintah yang dikendalikan Anda Capres Prabowo dan Cawapres Sandiaga Uno?

Atau sebaliknya, bila partai Koalisi Jokowi-KH Ma’ruf, ternyata bisa mempertahankan kekuasaan periode kedua, koalisi Prabowo-Sandi, akankah makin mengeras penguasaan parlemen melebihi manuver tahun 2014, yang menyapu bersih semua posisi pimpinan parlemen?.

Sebaliknya, bila koalisi yang kalah memilih pasif, akankah lembaga negara di Senayan, bakal tidak berfungsi dengan baik, dan lemah wibawanya.

Yth Pak Jokowi- Pak Prabowo,

Saya yang tidak partisan, menilai deklarasi ganti Presiden 2019 adalah sebuah gerakan yang massif. Maka itu, meski kini sudah berlangsung kampanye resmi, teriakan ganti presiden malah nyasar seperti kegiatan pramuka anak-anak.

Dalam video yang beredar terlihat beberapa orang dewasa. Salah satunya memimpin untuk memberikan aba-aba. Awalnya ia meminta anak-anak meneriakkan takbir ke hadapan kamera. Kemudian pria tersebut mulai meneriakkan soal ’2019 ganti presiden’.

“2019...," teriak pria itu lagi memberi aba-aba. Tapi wajah pria ini tidak nampak dan ditampakan dalam video

"Ganti presiden," balas

anak-anak yang memakai baju Pramuka dengan semangat.

Atas kejadian ini, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Budi Waseso memastikan bahwa video anak pramuka yang meneriakan 2019 ganti presiden bukan kegiatan pramuka. Buwas memastikan tak ada ciri-ciri resmi anggota pramuka dalam kegiatan itu. Maka itu, Buwas yang pernah menjadi Kabareskrim Polri

berharap aktor yang memobilisasi anak-anak teriak ganti presiden, dikejar dan diungkap.

Bahkan Menpora Imam Nahrowi, menyayangkan apabila anak-anak dibujuk untuk berpolitik praktis.

Melihat gambar dan teriakan anak-anak, pembuatan dan peredaran Video ini seperti sebuah gerakan bawah tanah. Suatu saat bisa muncul dengan skenario lain. Tapi semangatnya tetap sama, 2019 ganti presiden.

Menurut akal sehat saya, pengungkapan video ini domain aparat hukum dan bukan Bawaslu, apalagi KPU.

Saya memotret modus mengkampanyekan 2019 ganti presiden, merupakan salah satu indikasi, persaingan Anda berdua seperti siap melakukan pertarungan hidup-mati.

Pendeknya, simbol yang dikampanyekan 2019 ganti presiden, riil telah dilakukan terstruktur, sistemik dan masif. Bahasa lugasnya, telah ada “organisasi tanpa bentuk” yang terus menggoreng pagar #2019GantiPresiden. Gerakan ini kian masif disuarakan menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Hal menyedihkan sampai memobilisasi anak-anak.

Saya mencatat setelah dikukuhkan sebagai sebuah gerakan masyarakat, pada 6 Mei 2018 lalu, penggunaan tagar itu semakin mewarnai dinamika politik di ruang publik Tanah Air. Dalam Pilkada Jawa Barat 2018, misalnya, pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung oleh Patai Gerindra, PKS, dan PAN menggunakan tagar itu untuk membantu mendongkrak elektabilitasnya.

Bahkan pada pengujung acara debat di Balairung Universitas Indonesia, Depok, 14 Mei 2018 lalu, kedua cagub Jabar ini malah membentangkan kaus bertuliskan "2018 Asyik menang, 2019 ganti presiden".

Menariknya, Wakil Ketua Tim Sukses Prabowo-Sandiaga, Neno Warisman, malah masih menyatakan tagar #2019GantiPresiden tetap berkibar, meski para calon presiden yang ikut berkompetisi di Pilpres 2019 telah ditetapkan oleh KPU.

Pendeknya, kata Neno, gerakan #2019GantiPresiden tidak akan berubah namanya Ini merujuk pada hasil rembukan para pimpinan partai di koalisi Prabowo-Sandiaga yang dinamai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Gencarnya tagar ini, saya teringat peristiwa tahun 1998 yang lalu. Pada saat itu hampir mirip dengan peristiwa sekarang yaitu berupa gerakan pengerahan massa.

Menggunakan tolok ukur peristiwa latent dan masif bertagar 2019 ganti presiden yang makin meluas, Pilpres 2019 mendatang, saya tak percaya akan mengulang Pilpres 2014 lalu.

Dalam prediksi saya, pilpres 2019 ini tidak akan membosankan. Bahkan isu agama dan etnis ini juga saya prediksi bakal muncul lagi. Termasuk bukan tak mungkin bakal ada yang mengungkap background Anda Capres Jokowi. Praktis, saya prediksi serangan untuk melemahkan ambisi Anda Jokowi, maju jadi presiden periode kedua, tetap akan datang bertubi-tubi. Feeling saya, gambaran perang hidup mati, bisa terjadi dalam Pilpres 2019. Mari kita Ikuti kampanye yang masih enam bulan lagi. (tatangistiawan@gmail.com,bersambung)