Catatan Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)

Yth Pak Jokowi- Pak Prabowo,

Sampai Senin sore kemarin (15/10/2018), saat saya hendak menulis surat terbuka Pilpres, saya masih penasaran, siapa yang melalukan penundaan kenaikan BBM. Apakah Anda Capres Jokowi, atau pembantu Anda, Menteri BUMN, Rini Soemarno?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan Rabu sore minggu yang lalu, memberikan pengumuman penting. Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium naik sore itu juga pukul 18.00 wib.

"Premium mulai 18.00 wib bakal naik 7%," kata Jonan, di kawasan Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

Kenaikan ini dilakukan untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang sudah menyentuh Rp 15.200.

"Premium tidak ada subsidi, ya harganya harus disesuaikan kenaikan ICP saja 25%, harus ada pengertian masyarakat, penyesuaiannya 7%," tegas Jonan.

Dengan adanya kenaikan 7%,harga baru premium Jamali menjadi Rp 7.000, di luar Jamali menjadi Rp 6.900. Sedangkan harga sebelumnya Rp 6.650, -

Tak diduga, satu jam sesudah konferensi, tersebar pesan tertulis bahwa kenaikan harga bbm premium ditunda. "Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/10/2018).

Tak berapa lama, Kementerian BUMN juga mengundang wartawan untuk berkumpul di Indonesia Paviliun di Bali, pada pukul 18.30WITA. Tapi yang hadir justru Deputi Bidang Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dan Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro. Menteri BUMN Sri Soemarno, tak ikut hadir.

Kepada wartawan, Fajar Harri mengaku baru tahu soal rencana kenaikan harga BBM setelah ada pengumuman Menteri ESDM Jonan. "Jadi kita baru tahu tadi setelah Jonan sampaikan bahwa akan naik, dan kami tanyakan ke Bu Menteri bisa dilaksanakan apa tidak karena Pertamina baru naikkan Pertamax," kata Fajar.

Sementara, Pertamina mengumumkan kenaikan BBM lebih cepat yaitu pukul 11.00 siangnya.

Dari fakta peristiwa ini, ungkap Fajar, Menteri Rini kemudian meminta mempertimbangkan syarat kenaikan harga BBM sesuai dengan peraturan presiden. "Kondisi keuangan negara, daya beli masyarakat, dan kondisi riil ekonomi," jelasnya.

Mengingat, untuk pengumuman, tambah Fajar, biasanya ada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian. rapaty koordinasi membahas juga masa di depannya . "Nanti kami rakor, Pak Jonan barusan bilang kenaikan ditunda hari ini dan besok."

Dan Wianda, menambahkan bahwa keputusan menunda memang datang dari Kementerian BUMN. "Kami dari BUMN menunda karena Pertamina tidak siap," katanya. Lho kok bisa?

Siapa yang lebih tinggi antara Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Apakah urusan kenaikan BBM, domain Menteri BUMN? Inikah yang disebut kerancuan dalam penataan kerja kementerian cabinet kerja yang Anda Capres Jokowi, pimpin?

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,

Anda Jokowi, yang membuat ketentuan bahwa peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era pemerintahan Anda adalah agen pembangunan nasional. Terutama untuk mendukung dan mempercepat program Pemerintah, serta meningkatkan tertib administrasi.

Oleh karena itu, pemerintahan Anda melakukan pengaturan kembali mengenai sumber penyertaan modal negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat dijadikan penyertaan ke dalam modal BUMN dan Perseroan Terbatas (PT) dan menyempurnakan proses penatausahaan.

Atas dasar pertimbangan ini, pada 30 Desember 2016, Anda yang telah menjadi Presiden periode 2014-2019 menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan PT.

Menurut PP ini, sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi kekayaan negara berupa: a. dana segar; b. barang milik negara; c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; d. saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau e. aset negara lainnya.

Sedangkan sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari sumber lainnya, menurut PP ini, meliputi: a. Keuntungan revaluasi aset; dan/atau b. Agio saham.

PP ini juga menegaskan, Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Masih menurut PP ini, anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud, kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut, dan diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut: a.mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b.mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Terkait pelepasan sebagian aset blok‎ migas, Menteri BUMN ikut cawe-cawe. Bahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, menyetujui persetujuan melepas asset blok ini. Pelepasan ini untuk meringankan beban keuangan perusahaan. Dalam hal ini, Pertamina sudah melakukan berbagi hak kelola blok migas.

Pertanyaannya, mengapa Menteri Rini, memiliki kekuatan yang luar biasa (power full) dalam urusan kenaikan BBM kali ini? Apakah mantan Presiden Direktur PT Astra Indonesia ini memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PDIP? Sejarah mencatat,

Rini sempat menjadi bagian Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati saat menjadi Presiden keempat RI.

Tak keliru, sejak Megawati menjadi Presiden RI, Rini ada yang menganggap amat identik dengan mantan Presiden keempat RI, Megawati Soekarnoputri. Maklum, Rini bukanlah orang asing bagi Bu Mega. Hampir setiap kegiatan Ketua Umum PDIP, Rini tak pernah ketinggalan untuk mendampinginya. Saya dua kali bertemu Mega didampingi Rini Soemarno yaitu saat dalam penerbangan Surabaya-Jakarta dengan garuda. Dua wanita ini berada di business class, saya duduk di kelas ekonomi. Kedua, saat ada seminar kebangsaan di Jakarta.

Kedekatan dua wanita tersebut menjadi amat lekat saat Rini mendapat pos Menteri Perindustrian dan Perdagangan di dalam Kabinet Gotong Royong.

Nama Rini Mariani Soemarno menyeruak di tengah hiruk pikuk hasil Pemilu Presiden 2014 dan sengketa hasilnya di Mahkamah Konstitusi. Perempuan ini ditunjuk menjadi Ketua Tim Transisi pemerintahan untuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,

Rini Soemarno, yang saya dengar, adalah orang Dekat Megawati. Tetapi ada apa mantan Presiden Direktur PT Astra Indonesia ini Dimusuhi politikus PDIP?

Maklum, Rini sempat menjadi bagian Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati saat menjadi Presiden keempat RI.

Praktis, sejak itu, Rini amat identik dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Lingkungan elite di PDIP, Rini bukan orang asing bagi Mega. Hampir setiap kegiatan Ketua Umum PDIP pergi, Rini tak pernah ketinggalan untuk mendampinginya. Kedekatan dua wanita tersebut menjadi amat lekat saat Rini mendapat pos Menteri Perindustrian dan Perdagangan di dalam Kabinet Gotong Royong.

Nama Rini Mariani Soemarno, bahkan menyeruak di tengah hiruk pikuk hasil Pemilu Presiden 2014 dan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, perempuan ini ditunjuk menjadi Ketua Tim Transisi pemerintahan untuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla.

Terlepas dari persilangan kepentingan di belakang para penentang Rini, saat ini, kebijakan-kebijakan Rini, sering menimbulkan pertanyaan. apakah mantan Presiden Direktur PT Astra Internasional ini memang “sakti” (powerfull) dan begitu berkuasa sehingga tidak mudah digoyahkan dari pucuk kepemimpinan di Kementerian BUMN?.

Mengingat menjadi seorang Menteri BUMN bukan pekerajaan enteng. Pasalnya, jika ditotal dengan semua perusahaan plat merah di bawahnya, aset Kementerian BUMN saat ini diperkirakan mencapai Rp 7.035 triliun. Jumlah ini telah lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2016. Jumlah PDB tahun itu mencapai Rp 12.406 triliun. Dengan total aset sebesar ini, menunjukan, Kementerian BUMN adalah kementerian dengan total aset paling besar, sekaligus menjadikan posisi puncak bahwa di kementerian ini ibaratnya kursi “basah” yang punya kuasa ekonomi, bahkan politik.

Potret seperti ini sekaligus juga yang membuat posisi puncak di Kementerian BUMN menjadi kursi yang panas. Namun, dalam tiga tahun terakhir ini, Rini Soemarno, berhasil mengamankan posisinya dengan nyaman dan tetap menjadi orang nomor satu di Kementerian BUMN.

Padahal, dalam perjalanan kepemimpinannya, terjadi begitu banyak clash of interest atau perbenturan kepentingan dengan berbagai pihak.

Antara lain, Rini Soemarno, tercatat pernah perbenturan dengan Menteri Koordinator Bidang (Menko) Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli. Benturan terkait kasus PT Pelindo II. Hasilnya? Rizal Ramli, dicopot dari posisinya pada reshuffle ke 2.

Kemudian ada juga konflik yang melibatkan BUMN dengan kementerian lain, misalnya yang terjadi antara PLN dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat itu masoh dipimpin oleh Sudirman Said. Hasil akhirnya? Pada reshuffle berikutnya, Sudirman Said, juga dicopot dari jabatannya.

Hal yang sama juga terjadi ketika clash of interests terjadi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perhubungan tentang pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Kyunghoon Kim dalam tulisannya di portal East Asia Forum, menyebut pertentangan antara dua kementerian tersebut mewakili kepentingan negara lain di belakangnya.

Menurut Kim, Rini berdiri di belakang kepentingan Tiongkok atas proyek Kereta Api Cepat. Sementara Ignasius Jonan, yang saat itu masih menjabat Menteri Perhubungan berdiri di belakang kepentingan Jepang. Hasil Reshuffle, Jonan dicopot dari jabatannya. Baru setelah itu, Jonan, mendapatkan kursi sebagai Menteri ESDM.

Dari fakta peristiwa ini, menggambarkan, Kementerian BUMN sudah menunjukkan bahwa Rini Mariani Soemarno, bukan menteri “biasa”. Janda dua anak kandung plus anak angkat ini mengapa bisa memiliki ‘’kekuasaan’’ yang powerfull di era kepemimpinan Anda Capres Jokowi? Siapa dibelakangnya? Apakah Megawati atau Megawati dan Jenderal (Purn) Hendropriyoni? Apakah karena kebutuhan pemerintahan Anda atau sokongan dari Megawait, Ketua PDIP. Fakta membuktikan, baru kali ini Kementerian BUMN bisa membatalkan kenaikan BBM, tak lebih satu hari. Masya Alloh? (tatagistiawan@gmail.com, bersambung