SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismahari yang menahan pencairan gaji ke-13 untuk 14 ribu aparatur sipil negara (ASN)/pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, bakal berbuntut panjang. Setelah Ketua DPRD Surabaya Armuji mempersilakan fraks-fraksi mengajukan hak interpelasi ke Walikota, kini giliran Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Dwi Hartono (DH) berbicara keras. Kepemimpinan Tri Rismahari bakal dievaluasi, lantaran banyaknya keluhan masyarakat mengenai gaji ke-13 yang tak kunjung dicairkan. Sikap Risma dinilai bisa membuat citra PDIP jatuh di saat menghadapi Pemilu 2019.

------

Bambang DH menegaskan evaluasi terhadap Walikota Tri Rismaharini ini diambil, mengingat banyaknya laporan dan keluh masyarakat yang sampai saat ini belum menerima gaji ke-13. Padahal, daerah lain sudah menerimanya. “(Walikota Tri Rismaharini) Akan kita evaluasi. Setiap kader yang jadi kepala daerah akan selalu dalam proses evaluasi. Kalau kinerjanya bagus akan kita kasih panggung yang lebih luas. Contohnya pak Jokowi (Joko Widodo), dari Wali Kota Solo kemudian kita anggap mampu maka kita berikan panggung yang lebih besar (Calon presiden),” ujar Bambang DH kepada wartawan, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, gaji ke-13 merupakan hak ASN/PNS. Tidak ada alasan bagi Pemkot Surabaya untuk tidak mencairkan. Apalagi gaji ke-13 sudah memiliki payung hukum. Apapun alasan yang disampaikan oleh Walikota tidak bisa dibenarkan.

Dijelaskan, pencairan gaji ke-13 merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahwa semua daerah wajib mengalokasikan anggaran gaji ke-13, dan paling lambat diberikan pada bulan Juli 2018. “Mengapa bulan Juli? saya rasa pemerintah cukup bagus melihat persoalan di bawah. Bahwa bulan Juli ini kebutuhan hari raya (Idul Fitri), kemudian bulan-bulan itu orang tua disibukkan oleh sekolah putra-putrinya,” terang mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini.

Bambang mengaku kaget ketika Walikota Tri Rismaharini menyebut tidak memiliki anggaran untuk gaji ke-13. Padahal, daerah-daerah lain sudah mencairkan gaji ke-13. Kemampuan APBD Kota Surabaya juga lebih besar ketimbang APBD Pemkab/Pemkot lain di Jatim. APBD Kota Surabaya 2018 tercatat Rp 9,118 triliun.

“Ini menyangkut komitmen, harapan saya September sudah cair, ternyata sampai Oktober belum cair. Kalau memang tidak ada dana, gampang dicek. Sekarang bola ada di Pemkot, saya heran kenapa belum cair,” ucapnya.

Bambang DH Khawatir

Bambang mengaku khawatir PNS akan bergerak menuntut haknya. Sebab, suara DPRD yang notabene wakil rakyat sudah tidak pernah digubris. Dorongan dewan kepada Tri Rismaharini mencairkan gaji ke-13, tidak membuahkan hasil. “Dewan ini kan wakil rakyat, saya khawatir karena wakil rakyatnya tidak didengar, justru masyarakatnya nanti yang akan bergerak sendiri,” papar Bambang yang juga anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP ini.

Ia pun sependapat dengan Armuji, rekan sesama PDIP yang jadi Ketua DPRD Surabaya. Bambang pun mendorong fraksi-fraksi di DPRD Surabaya menggunakan hak interpelasi ke Walikota. Sebab, berbagai cara sudah dilakukan untuk mengupayakan pencairan gaji ke-13. Namun tidak pernah berhasil. “Silahkan (ajukan interpelasi ke Walikota, red) nggak masalah, dioptimalkan menjalankan fungsi yang melekat pada legislator, karena berbagai upaya sudah dilakukan,” tandas suami Dyah Katarina ini, anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP.

Menurut Bambang, sikap Risma ini tidak seirama dengan upaya DPP PDIP yang selalu memperbaiki citra partai. Pengurus selama ini sudah berjuang untuk membangun persepsi publik bahwa PDI Perjuangan (PDIP) merupakan partainya wong cilik dan anak muda. “Apalagi ini menjelang gawe nasional (Pileg dan Pilpres 2019, red). Kita membangun persepsi bagaimana publik mepersepsikan mampu mendengar, melihat mimpi masyarakat, tapi kalau kemudian menjadi bagian dari partai berjalan sendiri, jelas ini merugikan organisasi, dan ini disesalkan,” tandas Bambang.

Pendapatan Rp 5,7 Triliun

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Reni Astuti, membelejeti keuangan Pemkot Surabaya yang disebut Risma tak memiliki uang. Reni pun mempertanyakan Wali Kota Tri Rismaharini, karena data yang ia dapat bahwa pendapatan Pemkot sudah cukup untuk membayar gaji ke-13 untuk 14 ribu PNS.

Menurut Reni, gaji ke-13 sudah dianggarkan di APBD 2018. Kemudian di penetapan anggaran tidak ada tambahan. Itu artinya, semestinya gaji ke-13 ini sudah bisa dicairkan. “Tidak harus menunggu PAK (Perubahan Anggaran Keuangan atau Perubahan APBD, red). Sebab di PAK tidak ada perubahan terkait belanja pegawai yang di situ komponennya termasuk gaji ke-13,” terang Reni ditemui terpisah, kemarin (11/10).

Atas dasar tersebut, semestinya gaji ke-13 sudah dicairkan pada bulan Juli 2018. Ironisnya hingga saat ini belum dibayarkan. Padahal, sudah ada kesepakatan DPRD dengan Pemkot soal pencairan dana itu. Anehnya, informasi di beberapa media Walikota belum berkenan mencairkan dengan alasan tidak ada dana. "Apa betul tidak ada anggaran? Kemudian saya kumpulkan data-data yang ada, dan saya simpulkan sebenarnya dana itu ada," sebut politisi PKS ini.

Reni mengungkapkan mengacu realisasi pendapatan per 30 September 2018, pendapatan kota Surabaya berasal dari berbagai sumber. Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dari pusat, provinsi dan lain-lain dari pendapatan yang sah. “Secara total di 2018 ini Rp 8,128 triliun. Hingga 30 September 2018 tercapai Rp 5,7 Triliun. Kalau dilihat dari persentasenya 71,94 persen. Ini data pemerintah kota lho, itu pendapatan secara keseluruhan. Kalau kita mengacu pada pendapatan asli daerah (PAD) sudah mencapai 78 persen. Pajak daerah 83,5 persen dan retribusi 61,87 persen,” papar Reni.

Sementara untuk dana perimbangan atau dana alokasi umum (DAU), lanjut Reni, juga menjadi sumber yang dipakai untuk membayar gaji ke-13. “Berdasarkan dari menteri keuangan sumber gaji ke-13 dari DAU dan pemda diberi kewenangan dalam penggunannya. Berdasarkan data pemkot pendapatan tahun 2017, 101,63 persen. Kemudian realisasi belanja 2017 sebesar 88,27 persen. Kemudian dana silpa (sisa anggaran) kita tinggi Rp 1,1 triliun,” sebut politisi yang dikenal kritis ini.

Lalu ada faktor bom yang disebut Walikota Tri Rismaharini membuat pendapatan menurun. Namun menurut Reni, dokumen pemkot di rancangan dan asumsi perubahan tidak dijelaskan terkait itu. Bahkan dijelaskan investasi dan ekonomi di Surabaya tahun 2017 membaik. "Berdasarkan data-data yang saya pelajari di sini, dana itu ada dan silpa kita tiap tahun besar. Jadi, jangan sampai gaji ini ditahan dengan alasan tidak ada anggaran. Tetapi di sisi lain ada penambahan anggaran," beber Reni.

Di sisi lain, dasar hukumnya juga sudah dibuat oleh pemerintah pusat. “Mengacu pada PP 18 tahun 2018, Permenkeu 052 tahun 2018 tentang gaji 13 dan Permendagri tentang pencairan gaji ke 13, pencairan gaji ke 13 bagi 14.000 PNS di lingkungan pemerintah kota sudah sesuai dengan peraturan perundangan,” tandas Reni Astuti.

Interpelasi jadi Polemik

Meski pimpinan DPRD Kota Surabaya mempersilakan fraksi-fraksi mengajukan hak interpelasi ke Walikota Tri Rismaharini. Namun hal itu belum sepenuhnya disikapi fraksi. Zakaria, anggota Fraksi PKS mengatakan PKS belum sepakat untuk mengajukan hak interpelasi kepada wali kota terkait belum cairnya gaji ke 13. “Itu (gaji ke-13) kan masalah internalnya Pemkot Surabaya, biar diselesaikan dulu,” katanya.

Zakaria menerangkan hak interpelasi kepada Wali kota itu dilakukan jika kebijakan walikota tidak menggunakan dasar aturan yang ada, sehingga berdampak kepada masyarakat luas. “Upaya Dewan kan sudah, dan sudah dilakukan paripurna. Sudah keluar rekom juga, tinggal nunggu keputusan Wali Kota saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Surabaya Armuji kembali mendesak agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini mencairkannya. Armuji mengatakan pihaknya sudah mengupayakan maksimal. Mulai mengawal perencanaan perubahan anggaran (PAK) 2018, namun nyatanya Pemkot tidak mau menganggarkan. Alasannya sudah dialokasikan di APBD murni sebesar Rp 58 miliar.

Karena itu, ia mempersilahkan jika ada fraksi di DPRD yang mau mengajukan hak interpelasi, terkait kebijakan Risma menahan pencairan gaji ke-13. Ia yang juga berangkat dari fraksi PDIP mengaku tidak menghalangi fraksi lain yang ingin mengajukan hak interpelasi. “Silahkan saja kalau fraksi lain mau mengajukan hak interpelasi atau hak menanyakan alasan pengambilan kebijakan. Tapi kalau dari fraksi PDIP kami tidak mengambil langkah itu,” cetus Armuji.

PNS Resah

Sementara itu, belum dicairkannya gaji ke-13 itu membuat sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Surabaya kecewa. Mereka sudah berharap gaji itu cair sebelum lebaran Hari Raya Idul Fitri lalu. "Pastinya ingin gaji 13 cair mbak, kan lumayan bisa jadi tambahan untuk kebutuhan sehari-hari meski jika sekarang dicairkan sudah telat," ujar salah seorang PNS yang meminta namanya tak disebut karena takut berdampak pada pekerjaannya.

Hal sama dinyatakan PNS lainnya. Ia pasrah menunggu pencairan gaji ke-13 yang hingga kini tak kunjung dibagikan. "Ditunggu aja lah mbak, kalau cair ya syukur. Kalau enggak mau bagaimana lagi," cetus PNS wanita ini. Ia pun enggan cerita banyak soal gaji ke-13.

Sebelumnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan saat ini kondisi keuangan Pemkot Surabaya sedang tidak mencukupi untuk membayar gaji ke-13. Hal ini lantaran ada musibah serangan teroris yang mengebom tiga Gereja di Surabaya, beberapa waktu lalu. "Saya sebenarnya tidak ada masalah. Ini loh kemarin kejadian teroris, itu nggak tercapai pendapatan kita," sebut Risma (5/10/2018).

Selain itu, Risma mengaku belum mencukupi untuk membayar gaji ke-13 para pegawai lantaran pihaknya harus melunasi kontrak dengan pihak ketiga.

"Nanti kalau saya terus, aku gak bisa bayar kontrak rekanan, terus gimana? Makanya kita lihat kondisi PAK. Kalau memang kita ada uang, ya kita bayar. Kan gak bisa kita sudah ada ikatan dengan pihak ketiga, terus gak dibayar, terus yang nanggung siapa?" terang Risma yang juga kader PDIP ini. n