Ilustrasi: SP/dedo magus

SURABAYA PAGI, Surabaya – Setelah kasus hoax Ratna Sarumpaet menggoyang kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kini calon presiden (Capres) nomor urut 02 itu mengaku dilarang lantang mengkritik pemerintah. Bahkan, ia akan tetap pidato keras meski dilarang-larang. Namun, manuver mantan Danjen Kopassus itu dinilai akan menjadi blunder jika kritik yang disampaikan tanpa berbasis data atau riset. Isu yang dilontarkan Prabowo seperti terpuruknya ekonomi RI dan masalah kedaulatan memang persoalan substansial. Namun jika disampaikan dengan nada diksi tinggi dan bernada kebencian, justru tak berdampak elektoral dalam kontestasi Pilpres 2019. Sementara survei terbaru menunjukkan elektabilitas Jokowi mencapai 60,2 persen. Sedang suara Prabowo hanya 28,7 persen. ------ Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Ucu Martanto mengatakan kritikan Prabowo kepada pemerintahan Jokowi selama ini sudah tepat. Namun semua harus berdasarkan data yang valid. Bukan retorika semata yang tujuannya untuk menggiring opini publik. "Oposisi (Prabowo Cs, red) harus lantang dan kritis. Namun berdasarkan data yang bisa dipertanggung jawabkan," tandas Ucu Martanto dihubungi Surabaya Pagi, Minggu (7/10/2018). Jika tanpa data justru akan menjadi blunder bagi Prabowo. “Agar pesan politik bisa didengar masyarakat, tidak melulu harus keras dan kontroversial. Gagasan politik harus berbeda dengan kompetitor itu memang perlu. Tapi jika asal berbeda itu bisa jadi blunder,” ungkap peneliti politik dari Surabaya Survei Center (SSC) Mochtar W. Oetomo, dihubungi terpisah, kemarin (7/10). Ia juga menyayangkan dalam banyak momentum, kritik Prabowo belum disertai data akurat atau berbasis riset. Soal ekonomi, kemiskinan, kedaulatan negara yang kerap dilontarkan Prabowo, menurut Moechtar, memang persoalan subtansial. “Tetapi ketika hal yang subtansial itu disampaikan dengan pilihan diksi yang tidak tepat. Apalagi disampaiakan dengan kebencian, justru akan menghilangkan substansinya,” papar dosen ilmu politik Universitas Trunojoyo Madura itu. Menurut dia, saran untuk Prabowo agar tidak terlalu keras dalam mengkritik merupakan saran konstruktif. Sebab, fundamen masyarakat Indonesia adalah masyarakat paguyuban dan konsensus yang lebih mengedepankan saran dan masukan dibanding kritik. Masyarakat Indonesia yang cenderung dengan budaya ketimuran, lebih mengutamakan kesejukan dibanding kegaduhan. Lebih menghargai kedamaian dibanding konflik. "Secara umum ciri masyarakat paguyuban kurang begitu menerima kritik, apalagi yang bernada dan berdiksi keras," terang dia "Keras dan berbeda saja tapi tidak mampu mewakili apa yang menjadi keinginan publik, maka hanya akan menjadi suara berisik (gaduh). Ini tak berdampak pada suara (electoral, red)," lanjut Mochtar. Karena itu, ia menyarakan agar Prabowo dalam berkomunikasi politik berpijak pada karakter masyarakat Indonesia yang santun dan konsesual. Bukan justeru berpijak pada karakter orang-orang di sekitarnya yang sarat dengan kepentingan, konfrontatif dan konfliktual. Model Sindiran Terpisah, Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo mengungkapkan sejarah politik di Indonesia, tidak terlalu mengenal istilah oposisi yang biasanya mengkritik keras pemerintah. Tidak seperti di Amerika yang cenderung bebas. Karakter orang Indonesia juga tidak suka “bermusuhan”. Lebih suka bersanding dari pada bertanding. “Dari situlah masyarakat kita tidak menyukai kritik yang menohok. Biasanya kritik ala Indonesia itu model sindiran," tutur Suko, Minggu (7/10) kemarin. Menanggapi kritikan Prabowo tidak dibarengi dengan data valid sehingga memunculkan kontroversi, Suko menjelaskan secara normatif kalau salah satu kelemahan kritik adalah ketika tidak disertai data memadai. "Agar kritik itu efektif, maka kritik harus menyertakan data akurat," tandasnya. Kritik Belum Tradisi Sementara itu, dosen sosiologi politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Agus Mahfud Fauzi mengatakan dalam alam demokrasi kritikan itu hal biasa. Bahkan disarankan agar terjadi check and balances di alam demokrasi. Hanya saja, lanjut dia, untuk mengkritik haruslah menyesuaikan keadaan. “Jika mengkritisi sudah menjadi pemahaman bersama, maka dengan cara keras tidak apa-apa. Sebaliknya jika mengkritisi dipahami ke negatif maka perlu dengan cara yang tidak merasa tersakiti yang dikritik,” papar Agus. "Pada dasarnya kritik itu bagus untuk membangun Indonesia," imbuh dia Agus menilai apa yang sering disampaikan Prabowo selama ini bukan omong kosong. Prabowo memiliki banyak data untuk menyampaikan kritikannya kepada pemerintah. "Sebagian besar kritiknya berbasis data, tetapi tradisi kritis di Indonesia belum dipahami sebagai masukan positif," ujarnya. Prabowo Dicap Negatif Sebelumnya, saat berkunjung ke pondok pesantren di Jalan Sukabumi - Cianjur KM 10 Sukalarang, Minggu (2/10/2018), Prabowo Subianto mengaku mendapat tudingan negatif ketika dirinya memantapkan diri untuk maju di Pilpres 2019. Bahkan ada yang memintanya tidak terlalu lantang dalam berpidato. "Saya ini dapat tudingan macam-macam, ada yang bilang saya haus kekuasaan. Ada yang bilang ini dan itu, ada yang sengaja datang ke saya memberi saran pak Prabowo kalau pidato jangan keras-keras, dan dia orang baik dia pendukung saya jadi saya bicara itu yang sejuk, pelan-pelan," beber Prabowo. Meski demikian, Prabowo tidak mendengarkan saran tersebut. Ia tetap akan lantang dalam menyuarakan kondisi bangsa Indonesia saat ini. "Tapi saya tidak bisa tinggal diam, ketika masih ada rakyat yang kelaparan sementara di Jakarta sana segelintir orang mencuri kekayaan kita, rakyat Indonesia dianggap bodoh semua. Orang-orang yang sudah mencuri uang rakyat dengan uang hasil curiannya itu mereka sudah menguasai televisi, mereka menguasai surat kabar dan mungkin pidato ini tidak keluar, enggak ada urusan saya, saya akan bicara apa adanya saja," papar Ketum Partai Gerindra ini. Di acara tersebut Prabowo juga sempat menyinggung ekonomi RI yang menurutnya kian terpuruk. Menurutnya sistem ekonomi saat ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. "Elitnya ikut bertanggung jawab untuk menutup-nutupi dari rakyat, bahwa sistem ekonomi ini yang bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Sistem ini membuat yang kaya hanya segelintir orang saja, membuat kekayaan kita diambil ke luar negeri kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia dan ini yang membuat elit tidak suka dengan saya," ujar Prabowo didampingi mantan Ketua Umum Dewan Da’wah Pusat Ustaz Syuhada Bahri, Ketua DPP Gerindra Heri Gunawan, juru bicara FPI Munarman dan sejumlah tokoh lainnya. Hasil Survei Sementara itu, berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) periode 7-14 September 2018, Joko Widodo diprediksi bakal unggul jauh dari penantangnya Prabowo Subianto. Dari hasil survei tersebut, dukungan kepada Jokowi mencapai 60,2 persen, jika pemilihan presiden dilakukan pada hari ini. Sedangkan, dukungan kepada Prabowo hanya 28,7 persen. "Terlihat bahwa jumlah pemilih Jokowi dua kali lipat pemilih Prabowo," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan dalam rilis survei nasional ’Tren Elektabilitas Capres: Pengalaman Menjelang Hari H (2004-2019)’ di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2018). Dibandingkan hasil survei Mei 2018, dukungan kepada Jokowi cenderung meningkat dibandingkan Prabowo. Pada Mei 2018, dukungan kepada Jokowi 57 persen, Sedangkan September 2018 menjadi 60,2 persen. Sementara itu, dukungan kepada Prabowo pada Mei 2018 sebesar 33,2 persen. Kemudian, turun menjadi 28,7 persen pada September 2018. Tren kenaikan ini dinilai sangat penting bagi Jokowi. Calon petahana itu diprediksi tak terbendung pada hari H Pilpres 2019. "Dari pengalaman tiga kali pemilihan presiden, calon yang suara dukungannya naik dan unggul terus sulit dikalahkan pada hari H," ucap dia. Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling. Total 1.074 responden yang dianalisis dengan margin of error sebesar 3,05 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Laporan: Ainul Yaqin, Jaka Sutrisna Editor: Ali Mahfud