Warga mengadukan berbagai persoalan di Apartemen Puncak Kertajaya kepada Komisi A DPRD kota Surabaya, Selasa (13/3) kemarin.(SP/ALQOMAR)

SURABAYA PAGI, Surabaya - Ijin pendirian apartemen di kota Surabaya yang terkesan diobral, ternyata tak dibarengi dengan pengawasan ketat oleh Pemkot Surabaya. Dampaknya, ada kecenderungan pengembang apartemen tidak memberikan fasilitas sesuai yang dijanjikan. Setidaknya, kondisi demikian dialami penghuni Apartemen Puncak Kertajaya yang berlokasi di Jl Kertajaya Regency Surabaya Timur. Penghuni mengeluhkan apartemen yang dibangun pengusaha properti, Netty Liana (bos Puncak Group), itu lantaran tidak adanya fasilitas umum (fasum). Bahkan, kebijakan yang dikeluarkan pengelola dianggap memberatkan penghuni. Tertipukah mereka dengan membeli Apartemen Puncak Kertajaya?

------------

 

 

Sejumlah penghuni Apartemen Puncak Kertajaya (APK), Selasa (13/3/2018) kemarin, mengadu ke Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya. Kedatangan mereka untuk mengadukan kebijakan manajemen Puncak Kertajaya yang mereka nilai semena-mena.

 

Wakil Ketua Paguyuban Penghuni Apartemen Puncak Kertajaya, Muhammad Ridwan mengungkapkan banyak kebijakan dari manajemen yang merugikan penghuni. Namun, hingga saat ini protes yang disampaikan tidak pernah direspon.

 

"Sebelum ke gedung DPRD ada proses panjang yang kita lewati. Alhamdulillah kita diterima di gedung dewan. Mungkin ini jalan dari Allah yang diberikan ke kita," ujar Muhammad Ridwan.

 

Contoh kebijakan manajemen yang merugikan penghuni adalah soal penerapan akses masuk menggunakan finger print. Padahal, dalam edaran yang dikeluarkan penghuni diperkenankan memilih tetap memakai kartu atau sidik jari sebagai akses. "Tapi faktanya kita diwajibkan menggunakan finger print. Hanya di surat edaran saja boleh memilih. Ini jelas pemaksaan," tegasnya.

 

Masalah lainya soal kenaikan biaya air PDAM dan listrik.  Ia menuding pihak manajemen Apartemen Puncak Kertajaya menaikan tarif semaunya. Itu belum termasuk pajak dan denda jika terlambat membayar. “Untuk listrik, dulu ada kutipan 40 jam dipakai atau tidak dipakai, ya membayar sebesar itu. Tapi aturan tersebut diubah menjadi 70 jam," beber Ridwan.

 

Ia juga mengeluhkan dihapusnya sejumlah fasilitas umum (fasum) yang seharusnya menjadi milik penghuni. Misalnya kolam renang, tempat gym hingga kantin. "Dulu ada. Sejak manajemen yang baru, semuanya ditutup. Tempat fitnes sudah dihilangkan termasuk kantin. Bahkan kolam renang saat ini sengaja tidak diisi air," sesal Ridwan.

 

Ditanya apakah manejemen sudah pernah menerima perwakilan dari penghuni, Ridwan mengaku sudah pernah. Menurutnya, dalam beberapa kali pertemuan tidak ada solusi yang dihasilkan. "Kalaupun diterima hanya perwakilan. Itupun harus perwakilan dan dikawal ketat oleh security. Yang membuat kita geram, jawaban yang diberikan seperti disetel sama semua," keluh Ridwan.

 

Jadwalkan Hearing

Menanggapi keluhan warga, Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto mengaku akan memanggil instansi terkait perihal aduan yang disampaikan para penghuni Apartemen Puncak Kertajaya. "Ini kasus pertama soal aduan dari penghuni apartemen. Makanya kita hati-hati," kata Herlina.

 

Menurut Herlina, komisinya akan kembali menggelar pertemuan pada Jumat (16/3) lusa. Komisinya akan memanggil pihak PDAM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pihak manajemen Apartemen Puncak Kertajaya, juga dipanggil Komisi A. "Semua pihak akan kita undang dalam pertemuan berikutnya," tandas politisi Partai Demokrat ini.

 

Keluhan penghuni itu menambah daftar panjang persoalan di Apartemen Puncak Kertajaya. Sebelumnya, penghuni memprotes adanya larangan menjalankan ibadah shalat di Mushala An-Nur yang berlokasi di apartemen tersebut. Larangan ini diduga dikeluarkan manajemen Apartemen Puncak Kertajaya, karena pada lembar pengumuman yang tersebar ada stempel pengelola. Kasus ini mencuat pada 22 Januari 2018 setelah warga mengadukan ke Polsek Sukolilo.

 

Masalah itu muncul setelah selebaran pelarangan shalat tersebut beredar di Medsos dan menjadi viral. Desain pelarangan itu secara lengkap tertulis ; 'PENGUMUMAN, Management, Engenering, dan Vendor tidak boleh melaksanakan Sholat Jum'at di Mushollah Apartemen Puncak Kertajaya'. Selebaran itu berstempel warna hijau bertuliskan Puncak Kertajaya Apartements.

 

Cek Semua Perijinan

Sementara itu,  Kasi Perijinan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Benhard menuturkan, mengacu Perda no 3 tahun 2005 tentang bangunan vertikal ada banyak hal yang harus dipenuhi oleh manajemen Apartemen Puncak Kertajaya.  Mulai dari pertelaan, ijin layak huni yang salah satunya dikeluarkan oleh PLN dan PDAM, akta pemisahan dan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.  "Dari pertelaan semestinya sudah jelas fasumnya," terang Benhard.

 

Pelaku pembangunan, dalam hal ini pengembang, wajib memfasilitasi terbentuknya P3SRS paling lambat sebelum masa transisi dari pengembang ke serah terima kepada pemilik selesai. “Kalau layak huni bisa diproses, jika gedungnya sudah jadi," lanjut dia.

 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Ery Cahyadi, meminta masyarakat teredukasi dalam pembelian apartemen.  "Cek dulu semua izin dan perjanjian. Namun masalah apartemen itu sudah urusan penghuni dan Manajemen apartemen. Bukan kami," ujar Ery. n