Pasal Penghinaan Presiden di R-KUHP

 

Ilustrasi


SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menjelaskan tidak boleh lagi ada norma yang serupa dengan pasal 134, 136, dan 137 KUHP tentang penghinaan kepada presiden, dalam upaya pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) . Ketiga pasal yang sebelumnya sudah diuji dan diputuskan oleh MK.

 

"Jadi sudah tidak boleh lagi ada yang seperti itu, yang serupa dengan itu. Karena kita sekarang republik dan demokratis. Itu sudah jelas sekali mandat konstitusional harus dipenuhi oleh legislasi," ujar Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/2).

 

Meski begitu, jika nantinya norma-norma serupa tetap ada, Fajar merasa tak masalah dan tetap berlaku sebagai produk legislasi. Tapi, tentu ada konsekuensinya, yaitu akan adanya masalah konstitusionalitas pada pasal yang berisi norma yang serupa itu. "Ada problem konstitusionalitas di sana. Yang bisa dilakukan, akan ada pemohon mengujikan itu," terangnya.

 

Fajar pun merasa tidak mungkin tidak ada pemohon yang mengajukan uji materi pasal-pasal dengan norma tersebut jika nantinya benar tetap ada di KUHP yang baru. Ia melihat kondisi saat ini di mana sudah ada perdebatan di tengah masyarakat terkait pasal-pasal penghinaan presiden itu.

 

DPR, lanjutnya, tak perlu repot-repot membuat tafsir konstitusi baru yang sebenarnya sudah ditafsirkan oleh MK. Tafsir dari putusan MK mengikat. "Mudah sebenarnya kalau punya kemauan untuk membuat sesuai putusan MK. Akan aman tidak ada penggugatnya. Kalau ini dibuat, digugat, batal lagi, nanti dibangunkan lagi, digugat, batal lagi, capek muter-muter," kata dia.

 

Sementara alasan pemerintah memasukkan kembali pasal penghinaan presiden atau kepala negara dalam Rancangan KUHP yang sebelumnya sudah dihapus MK melalui pengujian KUHP lebih pada pertimbangan mengedepankan prinsip equality before the law. Anggota tim perumus RKUHP Prof Harkristuti Harkrisnowo berpendapat prinsip equality before the law diterapkan dalam posisi yang sama terhadap setiap warga negara. Terutama, ketika terjadi penghinaan terhadap kepala negara sahabat dan pejabat dari negara asing dapat dipidana sebagai delik laporan dalam KUHP. n jk

 



Komentar Anda



Berita Terkait