SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sejumlah petani garam asal Madura kembali datang ke DPRD Jatim, Kamis (1/2/2018), pasca terbongkarnya garam impor yang diduga masuk ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Kedatangan mereka untuk menindak importir garam yang dinilai sarat dengan permainan.
Haji Subhan, salah satu petani garam mengatakan kedatangan 26 ribu ton garam Impor asal Australia tersebut diduga ada permainan ijin impor PT Mitra Tunggal Swakarsa (MTS) sebagai pihak yang mendatangkan garam impor. Petani mencurigai adanya permainan lantaran perusahaan tersebut merupakan perusahaan baru dan belum pernah mengadakan kegiatan penyerapan garam milik petani garam.

“Perusahaan itu baru berdiri tahun 2017 kok langsung diberi ijin untuk mendatangkan garam impor tersebut,” heran Haji Subhan, di Gedung DPRD Jatim, kemarin.

Tak hanya itu, kata Subhan, PT MTS juga baru diberikan ijin impor pengasinan ikan sebanyak 70 ribu ton yang didatangkan di saat stok garam rakyat masih banyak. Sehingga impor garam tersebut dinilai sengaja ingin membunuh kelangsungan hidup ekonomi petani garam. ”Warga Madura secara tegas menolak keberadaan PT Mitra Tunggal di Pulau Madura karena perusahaan tersebut statusnya belum jelas,” terangnya.

Mereka juga mendesak DPRD Jatim khususnya Komisi B supaya mengusut tuntas adanya dugaan permainan pemberian ijin impor garam di Jatim, sebab hal tersebut melanggar UU No.07 tahun 2016 Pasal 7 ayat (3) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam.
“Kami juga mendesak Pemprov Jatim supaya mencabut rekomendasi bongkar garam impor atas nama kapal MV Nord Tokyo yang sandar pada Selasa (30/1) malam di pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya serta tidak memberikan rekomendasi bongkar terhadap importasi yang dilakukan PT Mitra Tunggal Swakarsa,” tandasnya.

Hearing Tegang
Sedangkan dalam hearing tersebut sempat tegang karena perwakilan dari Disperindag Jatim tak bisa menjawab pertanyaan dari petani dan anggota DPRD Jatim terkait kuota garam industri di Jatim. ”Masak tak tahu kuotanya garam industri di Jatim. Lalu tugasnya Disperindag itu apa,” kesal petani garam itu.

Perlu diketahui, para petani garam asal Madura itu juga mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, Menolak garam Impor masuk ke pasar garam rakyat. KEdua mendesak aparat mengusut permainan ijin impor terhadap PT MTS. Ketiga, Mendesak anggota DPRD Jatim dan Kapolda untuk mengusut tuntas dugaan permainan pemberian ijin impor kepada PT MTS karena membuat resah masyarakat petani garam.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim Achmad Firdaus mengatakan diakui bahwa garam impor yang didatangkan tak tepat sasaran. “Garam yang didatangkan itu untuk garam industri padahal untuk penggaraman ikan itu lebih ideal garam konsumsi,” ungkap politisi asal Partai Gerindra.

Ditambahkan oleh Achmad Firdaus, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan kedatangan garam impor tersebut. “Kita akan terus tindak lanjuti kejanggalan masuknya garam impor ini,” kata Firdaus.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Hj Aisyah Lilia Agustina menyayangkan perusahaan importir garam yang tak mau menyerap garam rakyat. Justru dipermudah perijinannya untuk mendatangkan garam impor. “Kalau pengasinan ikan itu bagusnya menggunakan garam konsumsi yang diproduksi petani garam, kenapa PT Mitra Tunggal Swakarsa justru impor garam industri. Ini memang patut dicurigai,” ucap politisi PKB ini.

Komisi B DPRD Jatim juga sepakat dengan tuntutan petani garam Madura yang meminta aparat kepolisian khususnya Polda Jatim untuk turun tangan mengusut legalitas ijin impor yang dilakukan PT Mitra Tunggal Swakarsa. Selama proses penyelidikan dan penyidikan diharapkan garam impor tersebut disegel sementara agar importir mau menyerap garam rakyat.
“Kami akan panggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Jika ditemukan dugaan kuat terjadi permainan pemberian ijin impor garam, kami minta aparat kepolisian supaya dapat mengusut tuntas,” pungkas politisi berjilbab ini. n rko