SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Politik dinasti pada Pilkada Serentak 2018 di Jawa Timur (Jatim) ternyata masih berlanjut, meski praktik ini kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti penangkapan Edy Rumpoko, terkait dugaan suap fee 10 persen dari proyek pengadaan meubelair senilai Rp5,26 miliar. Politisi PDIP itu sudah lengser dari Walikota Batu dan posisinya digantikan istrinya, Dewanti Rumpoko, yang menang pada Pilkada 2017. Nah, momentum Pilkada tahun ini, politik dinasti muncul lagi. Ini terlihat di Pilkada Bojonegoro dan Pilkada Kabupaten Probolinggo. Bahkan, Pilgub Jatim pun dibumbui aroma politik dinasti dengan munculnya Puti Guntur Soekarno.
-------------------
Laporan : Ibnu F Wibowo – Alqomar, Editor : Ali Mahfud
-------------------

Puti Guntur memang tak memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Jatim saat ini, Soekarwo. Namun, kader PDIP yang saat ini menjadi anggota DPR RI itu merupakan keponakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang juga mantan Presiden RI ke-5. Ada trah dari Presiden RI pertama, Ir. Soekarno. Karenanya, majunya Puti dinilai beraroma politik dinasti.

Dinasti politik terbaru muncul di Bojonegoro. Mahfudzoh yang berpasangan dengan Kuswiyanto maju dengan dukungan PAN, Nasdem dan Hanura. Mahfudzoh merupakan istri dari Suyoto, Bupati Bojonegoro dua periode. Istri Suyoto itu akhirnya terjun ke politik, setelah diyakinkan oleh suaminya yang juga merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dari data KPU yang diperoleh Surabaya Pagi, Kamis (17/1/2018), pasangan ini memiliki modal 1o kursi parlemen, yakni PAN dengan 6 kursi, Nasdem 2 kursi dan Hanura 2 kursi. Dinasti politik Suyoto ini akan bertarung melawan pasangan Anna Mu’awanah-Budi Irawanto, yang diusung PKB (6 kursi) dan PDIP (5 kursi). Sedang pasangan Soehadi Moeljono-Mitro’atin (Ketua DPRD), diusung Demokrat (7 kursi) dan Golkar (7 kursi). Lantas pasangan Basuki-Pudji Dewanto diusung oleh koalisi Partai Gerindra 5 kursi dan PPP 5 kursi.

Sementara di Probolinggo merupakan politik dinasti lama yang muncul setelah Hasan Aminuddin lengser sebagai Bupati Probolinggo dua periode. Kini, posisinya digantikan istrinya, Puput Tantriana Sari. Bupati petahana ini pun maju lagi di Pilkada 2018 dan berpasangan dengan Timbul Prihanjoko. Pasangan ini maju dengan diusung 5 partai politik, yakni Partai Nasdem, PDI-P, Golkar, PPP dan Gerindra. Di atas kertas, pasangan ini akan menang. Berdasarkan hitungan perolehan kursi kelima parpol di DPRD, NasDem 14 kursi, PDIP (5 kursi), PPP (5 kursi), Gerindra (5 kursi) dan Golkar (5 kursi).

Sedang lawannya, Abdul Malik Haramain (anggota DPR RI dari PKB) berpasangan dengan HM Muzayyan, diusung PKB (8 kursi) dan Demokrat (1 kursi). Muzayyan sendiri adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Satu lagi lawan dinasti politik Hasan Aminudin ini, terbilang enteng karena maju independen, yakni Jumanto yang berduet dengan Imaduddin. Jumanto merupakan politikus kawakan dan pernah menjadi anggota DPRD Kab. Probolinggo.

Jadi Atensi KPK
Jauh-jauh hari sebelum Pilkada 2018, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sudah mengingatkan soal dinasti politik di daerah. Ia tak memungkiri adanya dinasti politik terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang penyelenggara negara. "Karena kita punya pemikiran pada saat ada seseorang yang menjadi kepala daerah, memaksakan istri atau memaksakan anaknya untuk maju kembali," kata Basaria (28/9/17).

Adanya tradisi tersebut, kata Basaria, karena si pelaku kemungkinan sudah merasa nyaman dengan jabatan yang diembannya. Selain itu, ada kemungkinan pula adanya sesuatu hal yang harus dilindungi atau dinikmati. "Di sana, ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi tidak semuanya juga seperti itu. Ada kemungkinan ada sesuatu yang harus dinikmati atau dilindungi yang bersangkutan. Itulah sebabnya di dalam pemilihan para kepala daerah kalau ada dinasti politik seperti ini akan menjadi atensi KPK," ujar Basaria kala itu.

Jadi Perhatian Publik
Terpisah, pakar sosiologi politik asal Unesa Agus Mahfud Fauzi memandang isu politik dinasti, beberapa tahun yang lalu belum menjadi hal yang menjadi perhatian. Hal tersebut, baru-baru ini saja menyita perhatian publik. "5-10 tahun yang lalu, belum terjamah itu isu tema politik dinasti. Sekarang saja itu sangat menjadi sorotan. Meski demikian, regulasi yang ada juga belum berubah," kata Agus kepada Surabaya Pagi, Kamis (17/1) kemarin.

Mantan Komisioner KPU Jatim tersebut juga menilai praktik politik dinasti di era saat ini juga belum tentu berhasil. "Kabupaten Kediri dan Kota Batu itu contohnya yang saat ini berhasil. Kalau Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo di era Win Hendarso itu kan kalah dalam kontestasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Agus juga memandang hingga saat belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang politik dinasti. Namun, apabila melihat kondisi saat ini, maka hal tersebut perlu untuk segera diregulasi. "Karena jika politik dinasti itu hanya karena keturunan, pasangan, atau saudara dekat itu akan membahayakan negeri. Tetapi, sebaliknya, jika ada kualitas dan prestasi maka hal tersebut sah-sah saja," jelas Agus.

Kekuatan Modal
Antropolog politik asal Unair Linggar Rama Dian Putra kurang sepakat adanya dinasti politik. Ia berkeyakinan di era modern, masyarakat secara sadar akan menolak politik dengan model seperti itu. "Perkembangan pengetahuan kita tentang hal-hal sosial-politik kita ini sudah sedemikian maju. Masyarakat sudah sangat paham dan tidak menginginkan adanya politik dinasti," katanya ketika ditemui.

"Tapi, yang terjadi dalam istri/anak/keluarga Bupati nyalon menjadi Cabup di daerah tersebut adalah konsekuensi dari terdesentralisasinya sistem demokrasi liberal yang dimainkan di pusat. Sehingga hukum liberal pun berlaku di sana," lanjutnya.

Hukum liberal tersebut, menurut Linggar menjadikan siapa yang memiliki modal terkuatlah yang memiliki kemungkinan menang. "Nah yang terjadi pada maraknya istri Bupati yang nyagub adalah demikian. Baik si Bupati maupun istri Bupati sama-sama sadar bahwa mereka memiliki sumber daya politik yang lebih. Sumber daya politik tersebut bisa berupa finansial, akses politik (untuk rekom dan dukungan parpol atau institusi politik lainnya), ataupun berupa popularitas/elektabilitas yang mendompleng nama suaminya," beber pria yang juga anggota Kaukus Politik Cerdas Bermanfaat itu.

Faktor Suami
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW Nasdem Jatim Muzammil Syafii menegaskan dalam pemberian rekomendasi pada Pilkada Serentak 2018 murni berdasarkan kapabilitas dan kemampuan masing-masing tokoh. Nasdem, pada Pilkada kali ini memberikan dua rekomendasi kepada dua istri dari Bupati di periode sebelumnya. Yakni di Kab. Bojonegoro dan Kab. Probolinggo. Untuk Kab. Probolinggo, meski berstatus petahana, Tantri merupakan istri dari Bupati Probolinggo sebelumnya, Hasan Aminuddin.

"Kalau untuk itu, yang pertama kali kita lihat memang suaminya. Tapi bukan karena faktor suami saja loh ya. Kemampuan rekam jejak dari masing-masing sosok juga kita nilai. Lagipula, di dua daerah tersebut, suami mereka sudah berhasil. Tinggal membimbing istri mereka untuk melanjutkan apa yang sudah mereka mulai sebelumnya. Kan kalau yang membimbing ini orang terdekat akan jadi lebih mudah serta kelanjutan program bisa terwujud," papar Muzammil dikonfirmasi terpisah.

Fenomena Puti Guntur
Di Pilgub Jatim pun, fenomena yang sama juga terjadi. Hanya saja, kemasannya yang sedikit berbeda. Puti Guntur yang merupakan cucu dari Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno maju sebagai Bacawagub bagi Gus Ipul. Pasangan tersebut didukung oleh PKB, PDIP, Partai Gerindra, dan PKS.

Fenomena tersebut diperkuat dengan pamflet yang menjadi viral beberapa waktu yang lalu. Di pamflet itu, gambar Gus Ipul dibayangi oleh kakeknya, KH. Bisyri Samsuri yang juga merupakan salah satu pendiri NU. Sementara gambar Puti Guntur juga dibayangi oleh kakeknya, Bung Karno, yang juga Pahlawan Nasional.

Apakah itu juga bisa dibilang bentuk politik dinasti? Ketua Tim Sukses Pasangan Gus Ipul-Puti Guntur tidak menampik bahwa gambar tersebut bisa dipahami secara luas. "Gagasan awalnya seperti itu. Dengan menggunakan foto dari kedua tokoh bangsa yang luar biasa dan kebetulan masih keluarga bagi keduanya, diharapkan menjadi motivasi untuk membangun Jawa Timur lebih baik lagi," jelas Hikmah.

Terkait anggapan politik dinasti, Hikmah mengatakan di era demokrasi modern faktor keluarga saja tidak cukup untuk meraih dukungan dari masyarakat. "Meskipun memang bisa berdampak, tapi masyarakat sekarang ini cerdas. Tidak bisa hanya faktor genetis keluarga saja. Rekam jejak dan kapabilitas dari calon juga pasti akan diperhitungkan dengan matang," tegasnya. n