PT 20% Ditolak, Parpol Panas Dingin

Hakim MK Beda Pendapat Soal Putusan Presidential Threshold

 

Ketua MK Arief Hidayat (kiri) memutus presidential threshold (PT) tetap berlaku di Pemilu 2019


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Pasal ini mengatur partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu 2014, untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Putusan MK ini menjadi polemik di kalangan parpol. Terlebih lagi, putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 itu, terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).
-----------
Laporan : Tedjo Sumantri – Joko Sutrisno, Editor: Ali Mahfud
----------

Ada dua masalah konstitusional mendasar yang dijadikan yang Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra sebutkan dalam dissenting opinion-nya. Dua masalah itu merujuk pada perkembangan perdebatan yang terjadi sejak perubahan cara pemilihan umum (pemilu). "Pertama, pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) lakukan secara terpisah dengan pemilu legislatif (pileg)," terangnya.

Soal kedua, yaitu munculnya desain ambang batas untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR. Jika masalah konstitusional pertama berhasil dikembalikan kepada semangat Konstitusi terutama Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, masalah konstitusional kedua justru masih jauh dari roh Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.

Bahkan, apabila disimak Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, masalah itu dibiarkan terjebak dalam wilayah abu-abu. Suhartoyo juga menilai, MK seharusnya lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional dari partai politik peserta pemilu dibanding dengan pemenuhan atas penilaian, desain konstitusi yang menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.

Secara tekstual, katanya, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Itu berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu. "Pandangan terkait desain penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir," jelas dia.

Hakil Saldi Isra menambahkan penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden berpotensi mengamputasi fungsi parpol dalam menyediakan calon pemimpin. ”Dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas mengetahui dan menilai calon yang dihasilkan partai politik peserta pemilu,” kata dia.

Lantaran kalah suara, uji materi yang diajukan Partai Idaman pimpin Rhoma Irama ini tetap ditolak MK. Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan mengatakan permohonan pemohon dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," ujar Arief Hidayat.

Parpol Mengkritik
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, putusan MK itu telah menutup hak politik rakyat Indonesia. Menurutnya putusan tersebut menghambat munculnya calon-calon pemimpin bangsa yang baru. "Dengan PT 20 persen paling banyak calon presiden hanya dua sampai empat pasang. Jadi kita terpaksa menonton seolah calon pemimpin negara ini hanya sedikit pilihannya," kata Fahri dalam salah satu acara diskusi Voxpol Center, Kamis (11/1).

Padahal, lanjut Fahri, rakyat harus diyakinkan bangsa ini banyak orang-orang yang lebih baik, dan mampu menyelesaikan persoalan negara ini. Karena itu setelah keputusan MK soal PT 20 persen ini, ia berharap jangan membatasi mengupas tuntas kualitas calon presiden yang nanti muncul. "Biarlah sekarang masyarakat memperdebatkan calon yang dianggap layak atau tidak layak," ujarnya.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengkritik lebih keras. Menurutnya, keputusan MK soal PT 20 persen ini adalah keputusan yang hanya sesuai selera kekuasaan hari ini. Karena kalau mau real, penjelasan PT 20 persen sangat dangkal. "Karena kalau alasannya soal demokrasi perdebatan PT ini sejatinya harusnya 0 persen," ujar Yandri.

Ia menambahkan soal PT 20 persen ini adalah strategi agar petahana bisa terpilih kembali. Karena hasil dari Pilkada, beberapa partai pendukung presiden saat ini ternyata kalah, seperti di beberapa wilayah Jawa diantaranya Banten dan DKI. Bahkan ia memandang ancaman lain bagi Jokowi adalah ketika Pilkada di tiga provinsi seperti Jabar, Jatim dan Jateng. Tiga provinsi di Jawa ini sebagai lumbung suara di Pilpres, partai penguasa PDIP melihat potensi kalah masih ada. "Ini terlihat ketika PDIP memasang banyak kaki, seperti di Jabar dan Jatim," terangnya.

Walaupun ia menegaskan tidak selamanya hasil Pilkada akan linier dengan hasil Pilpres. Karena itu Yandri memandang keputusan MK soal PT 20 persen kali ini memang mengikuti selera penguasa. Terutama untuk mengamankan terpilihnya presiden Jokowi untuk periode kedua di Pilpres 2019.

Dianggap tak Rasional
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyayangkan putusan MK tersebut. Fadli menilai, putusan tersebut tidak rasional. Hal ini karena dengan keserentakan Pilkada 2019 mendatang, maka semestinya tidak ada presidential threshold. Terlebih acuan ambang batas sudah pernah dipakai pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014. "Jadi sebenarnya dari sisi rasional, sulit untuk diterima," tandas Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Wakil Ketua DPR itu melanjutkan, dengan adanya putusan MK tersebut sudah dapat diprediksi konfigurasi calon di Polres 2019. Hal ini karena pasangan calon yang maju harus memenuhi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014. "Saya kira akan ada dua atau 3 calon lah kalau dari konfigurasi yang memungkinkan untuk Parpol. Mungkin saja bisa 4 atau 3 tapi yang saya lihat bisa saja dua," lanjut dia.

Perkecil Kelompok Parpol
Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto menyambut baik keputusan MK soal presidential threshold 20 persen Menurutnya, keputusan tersebut selaras dengan hakikat tujuan Pemilu, yakni Presiden yang terpilih akan mendapat dukungan signifikan di DPR sehingga akan memperkuat kinerja pemerintah. "Keputusan tersebut secara tidak langsung merupakan seleksi bagi munculnya pemimpin yang berkualitas," tutur mantan Panglima TNI itu.

Menko Polhukam menambahkan dengan keputusan tersebut maka akan memperkecil jumlah pengelompokan partai politik dalam rangka mendukung calon presiden yang akibatnya akan memperkecil potensi konflik yang biasanya terjadi pada saat-saat Pemilu. "Sehingga stabilitas politik nasional akan tetap terjaga," ucap Wiranto. n



Komentar Anda