Memotret Hubungan Soekarwo- Saifullah Yusuf

Surat Terbuka untuk Gubernur Soekarwo, Gus Ipul, Khofifah, Anas dan Emil Dardak, Songsong Pilgub Jatim, Juni 2018 (2)

 

H. Tatang Istiawan


Pak De Karwo dan Gus Ipul,

Saya mengamati, posisi Pak De Karwo, sekarang ini dalam posisi dilematis. Jelang Pilgub Juni 2018, secara normatif hubungan kerja Anda berdua sepertinya tenang-tenang saja. Dalam protokoler pemerintahan Provinsi Jawa Timur, ada kesan kuat Anda sepertinya memberi ruang “ besar” pada Gus Ipul, untuk menghadiri acara yang sebenarnya domain Gubernur. Acara seperti undangan resmi sampai meninjau lokasi bencana alam, yang belakangan marak terjadi di beberapa kabupaten di Jatim, telah diambil alih oleh wagub Saifullah Yusuf. Padahal, saat ini, Saifullah Yusuf resmi telah menjadi kompetitor Partai Demokrat. Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, yang resmi diusung PKB-PDIP, menggandeng Abdullah Azwar Anas, tetapi belum dicacatkan ke KPU dan Baswaslu. Bahkan jadwal kampanye belum dikeluarkan oleh KPUD, Gus Ipul sudah “berani” pasang baliho besar bersama bupati Banyuwangi. Baliho kampanye sebagai cagub dan cawagub Jatim 2018-2023. Padahal, Gus Ipul, masih berstatus bawahan Anda sebagai Gubernur Jatim. Inikah wajah anomali dalam birokrasi sebuah provinsi yang telah lama melaksanakan otonomi daerah?

Beberapa bulan lalu, hubungan Anda saya saksikan masih mesra. Kesan kuat seolah Anda berdua tidak dalam persaingan merebut kursi L-I. Malahan, beberapa kali, Pak De Karwo, menyebut Gus Ipul, sebagai sohib, karena hubungannya sudah berlangsung delapan tahun terus menerus.

Secara personal, Gubernur Dr. Soekarwo, dengan segudang prestasi nasional dan internasional ini, cukup dekat dengan Gus Ipul, yang delapan tahun mendampinginya mengelola APBD Jatim dua periode kepemimpinannya. Sekaligus potensi sumber daya alam dan pertambangan di Jawa timur.

Jadi, secara politis, Dr. H. Soekarwo, tidak boleh memperhitungkan aspek sentimental hubungan personal dengan Gus Ipul semata. Hubungannya disertai tanggung jawab politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terutama dalam menggelorakan pembangunan provinsi berpenduduk 41 juta . Nah, terkait tanggung jawab ini, apa yang akan dipilih Pak De? Menurut Akal sehat saya, dengan setumpuk prestasi yang diakui tingkat nasional dan internasional, Gubernur dua periode ini bisa jadi ingin merealisasikan bobot

seorang kepala daerah yang berhasil. Salah satu ukurannya, Pak De akan merealisasikan janji sesuai tugas pokok jabatan yang diembannya yaitu kaderisasi.

Nah, ini yang menarik? Apakah Pak De akan mengkader cagub yang pernah menjabat di internal Pemprov Jatim? atau kader dari eksternal Pemprov Jatim justru yang lebih mampu mengantisipasi tantangan pembangunan Jatim ke depan?

Menyimak konstelasi politik terakhir, Pak De, sepertinya lebih memikirkan aspek hajat hidup orang banyak atau kemaslahatan umat daripada kepentingan pribadi semata. Aspek ini menurut saya pilihan profesional dan proporsional seorang gubernur yang visioner. Salahkah? Tergantung cara orang memandang. Bagi saya yang bukan kader atau simpatisan partai politik peserta pilgub Jatim 2018, Pak De memilih Khofifah memiliki perhitungan yang utuh dan tidak sendirian.

Akal sehat saya mengatakan utuh dan tak sendirian menggunakan variabel institusional partai, pasar, politik, ekonomi dan budaya serta probabilitas kesinambungan program rakyat yang telah ditanamkan selama ini. Khususnya Jatimnomics.

Menggunakan tolok ukur pertama, variabel institusional partai secara utuh dan tidak sendirian, mengapa Partai Demokrat pimpinan SBY, akhirnya menetapkan Khofifah-Emil Dardak, bukan Gus Ipul-Anas? Padahal, yang mengenal Gus Ipul, tidak hanya Pak De, sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, tapi SBY, selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Apakah partai Demokrat tidak atau kurang tertarik dengan performance Gus Ipul, untuk menggantikan posisi Pak De Karwo? Atau Gus Ipul yang kurang sreg maju pilgub Pilkada Jatim 2018 melalui partai Demokrat? Hanya Gus Ipul yang merasakan suasana bathin hubungannya dengan parpol berlogo tiga bintang menyerupai mobil Mercedes-Benz.

 

Pak De dan Gus Ipul,

Variabel kedua adalah aspek pasar. Benarkah kader dan simpatisan almarhum KH Hasyim Muzadi, telah mendorong suara kader NU untuk Pilgub Jatim secara langsung. Praktis, besaran daya tarik kaum nahdliyin, siapa pun cagubnya, saya tak berani menjamin akan memberi peluang kepada Gus Ipul, bisa memenangkan Pilgub Jatim Juni 2018 mendatang.

Variabel ketiga, aspek politik. Sadarkah Gus Ipul dalam pilkada serentak 2018 dapat memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of leader and power) secara konstitusional. Alih kepemimpinan dari Pak De Karwo untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimatif dalam sistem pemerintahan yang representatif sesuai dengan kehendak rakyat.

Variabel keempat, aspek ekonomi. Beranikah Gus Ipul memberi jaminan perekonomian Provinsi Jatim.

Belum Variabel kelima aspek budaya. Beranikah cagub Gus dan Wagub Azwar Anas, memberi garansi pariwisata di Jawa Timur.

Variabel keenam, probabilitas kesinambungan program rakyat yang telah ditanamkan Gubernur Dr. Soekarwo, yaitu Jatimnomics.

 

Pak De dan Gus Ipul,

Akal sehat saya mengatakan, pilihan Partai Demokrat sampai ke Khofifah-Emil, tidak mungkin serta merta. Tentu ada proses yang cukup panjang. Terutama proses dialog personal, politik dan kultural. Saya tidak yakin, bila awal-awalnya, Pak De, tidak mengajak Gus Ipul untuk bertukar pikiran bagaimana meneruskan pembangunan di Jatim dari konco dewe? Saya yang kenal dengan Pak De lebih 30 tahun, saya lebih mengenalnya sebagai birokrat tulen. Dalam pergaulan selama ini, Pak De juga paham filosofi “konco dewe”. Putra Mataraman yang telah lama menetap di Surabaya ini, sangat care membantu teman-teman yang dikenal luar dalam. Terutama seusia Pak De. Pemahaman “konco dewe” adalah orang yang dikenalinya secara luar dalam. Artinya, berteman, bukan sekedar urusan materi, tetapi menyentuh “ideologi” pertemanan. Maklum, Pak De, selain seorang birokrat karier, juga politisi Golkar sekaligus aktivis GMNI ( Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) yang kini juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Apalagi background Dr. Soekarwo, dikenali sebagai pria berkultur Mataraman yang pembelajar (cendekiawan). Dalam pengamatan saya, sekaligus membaca buku-buku tulisannya, pemikiran Pak De, yang pro-rakyat, lebih tepat dijuluki birokrat politisi yang tak jauh dari “gagasan Soekarno”.

Dalam kehidupan Soekarno, proklamator ini tidak mengenal permusuhan dengan siapapun. Makanya, elite politik tahun 1950-1970, bila menyebut Soekarno, pasti akan menambahkan dengan kata Hatta dibelakangnya Soekarno. Sebaliknya pun begitu. Keduanya seperti senyawa. “Soul mate”. Artinya, Soekarno tanpa Hatta, seperti piring tanpa sendok. Di meja makan, bila ada piring tanpa sendok, tetap tak ada gunanya. Seperti Hatta tanpa Soekarno. Begitu senyawanya hubungan kedua orang itu, hingga menjadi satu individu. Ini saya serap berlaku dalam delapan tahun sejak tahun 2008, nama Soekarwo, selalu berpasangan dengan Saifullah Yusuf. Bahkan delapan tahun kelola kehidupan perpolitikan di provinsi Jatim, sudah bukan rahasia lagi, ada baliho, spanduk sampai poster, disana ada foto Soekarwo, disitu wajah Gus Ipul, nama akrab wagub Jatim, bercokol. Kedekatan dua pria berkumis ini tak ubahnya seperti proklamator Soekarno-Hatta.

Sampai kedua founding father ini meninggal dunia, Soekarno masih dikenal sangat dekat dengan Hatta. Demikian sebaliknya. Keduanya seperti orang yang saling memerlukan. Gambaran ini juga terjadi pada hubungan Soekarwo - Saifullah Yusuf.

Kalau saja Saifullah itu wanita layang atau sebaliknya Soekarwo seorang pria layang, mungkin mereka berpacaran dan menikah. Ini sebuah perumpamaan untuk melukiskan hubungan mesra yang seirama, tapi tetap berbeda. Ya beda, dua orang yang berasal dari kultur sosial yang jauh saling berseberangan. Soekarwo, pria berkumis asal Mataraman, sedang Saifullah Yusuf, pria berkumis kelahiran Bangil yang berbeda usia sekitar 14 tahun.

Soekarwo, yang saya kenal merupakan pribadi tenang yang mudah akrab dengan publik dari strata manapun. Sebaliknya, Saifullah Yusuf, pria peramah yang suka bikin geeeeer, geeeeran orang, adalah orang yang pandai mengeluarkan joke joke mengocok perut.

 

Pak De dan Gus Ipul,

Gus Ipul, menurut temannya, saat kecil bercita-cita ingin menjadi guru madrasah. Ini karena melihat kondisi madrasah di kotanya Pasuruan yang menyedihkan. Untuk mewujudkan cita-cita ini, Gus Ipul menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di pesantren di Jombang hingga lulus sekolah menengah atas. Selepas lulus SMA, dia disuruh Pamannya, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kuliah di Jakarta.

Baru pada tahun 2000, Gus Ipul ditunjuk untuk menjadi ketua umum GP Ansor hingga tahun 2005. Setelah itu, Gus Ipul terpilih menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP. Saat itu, Gus Ipul dianggap sebagai lambang aliansi dari Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Maklum, Gus Ipul, dianggap oleh banyak orang sebagai kepercayaan Gus Dur di PDIP. Nah, baru pada saat hubungan Gus Dur dan Megawati merenggang, pada tahun 2001, Gus Ipul mengundurkan diri dari PDIP dan juga dari DPR, untuk bergabung ke PKB. Pada muktamar PKB tahun 2002, Gus Ipul terpilih menjadi Sekretaris Jenderal. Selanjutnya,

Gus Ipul ditunjuk menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu periode Oktober 2004 hingga Mei 2007.

Pada saat terjadi Konflik , Syaifullah Yusuf, dicopot dari jabatan Sekjen PKB. Pencopotannya ini berimbas pada jabatan menteri yang kala itu dia pegang. Di tahun 2005, Gus Ipul juga menjabat sebagai ketua umum GP Ansor untuk masa bakti 2005 hingga tahun 2010.

Dan pada tahun 2008, Gus Ipul, mendampingi Soekarwo dalam pilkada di Jatim. Akhirnya, Syaifullah Yusuf terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo. Ia sempat dilantik pertama kali sebagai wagub Jatim oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

Setelah itu, Saifullah Yusuf, baru mengatakan bahwa membangun sebuah provinsi, tidak semudah yang digembar-gemborkan sebagian orang. Membangun sebuah provinsi, katanya, tidak bisa hanya dilakukan dengan tebar uang, dan sumbangan. Penegasannya ini disampaikan dihadapan peserta Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP di Surabaya, Minggu 3 Desember 2017 lalu. Apa karena sulitnya menjadi Gubernur, untuk bisa naik kelas dan bisa menggantikan Pak De Karwo, dalam posisi Gubernur Jatim 2018-2023, Gus Ipul di depan publik, rela mencium tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Aksinya ini sampai awal Desember masih ramai dibicarakan publik. (tatangistiawan@ gmail.com, bersambung)



Komentar Anda



Berita Terkait