ANGGOTA DPRD JUDI

7 Anggota DPRD Jatim Berebut Jabatan Bupati di Pilkada 2018. Namun Niat Mereka Dinilai Coba-coba, sebab Jika Gagal Masih Bisa Nyaleg Lagi di Pemilu 2019

 

SURABAYAPAGI.com, Surabaya– Pilkada 2018 di Jawa Timur tak hanya diramaikan pertarungan klasik antara Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang akan berebut kursi Gubernur Jatim. Dari 38 kabupaten/kota Jatim, 18 daerah juga menggelar Pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Menariknya, sejumlah anggota DPRD Jatim ternyata ramai-ramai mengincar jabatan bupati. Tercatat ada tujuh anggota DPRD Jatim yang berniat maju sebagai calon bupati (Cabup). Hanya saja, niat mereka maju Pilkada terkesan coba-coba atau berspekulasi. Toh jika gagal, mereka bisa maju lagi untuk menjadi anggota DPR/DPRD pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Laporan : Riko Abdiono – Ibnu F Wibowo, Editor : Ali Mahfud

Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ada 3 kandidat yang disebut bakal maju Pilkada 2018. Yakni, Ketua Fraksi PKB Thoriqul Haq maju di pilkada Lumajang. Kemudian anggota Komisi E Badrut Tamam di Pilbup Pamekasan dan anggota Komisi B Chusainudin maju di pilkada Tulungagung. Sedangkan dari PDI-P ada nama Ketua Komisi D Edy Paripurna yang mau calon bupati Pasuruan. Dari Golkar, ada nama anggota Komisi E Muhammad Bin Muafi Zaini (Gus Mamak) di Pilkada Sampang. Dari Partai Demokrat ada Haji Hisan anggota Komisi A yang maju bupati Sampang, kemudian Ketua Fraksi PKS Yusuf Rohana yang dikabarkan siap berlaga di Pilkada Madiun.

Sumber di internal DPRD Jatim, Rabu (6/12/2917), mengungkapkan dari sekian anggota DPRD Jatim yang mau maju pilkada serentak, rata-rata mulai rajin turun ke daerah. Bahkan, sebagian sudah jarang terlihat ngantor di Jl Indrapura kantor DPRD Jatim. “Anggota DPRD Jatim yang maju pilkada di daerah, sudah jarang ngantor. Lihat saja, seperti H Rofik, tak pernah kelihatan di DPRD,” sindirnya di depan ruang pribadi H Rofik di lantai satu yang selalu tampak kosong.

Tapi da juga anggota DPRD yang mau maju tapi masih sering ngantor. “Nah kalau yang sering terlihat ngantor itu, tipikal calon bupati yang masih ragu-ragu kehilangan jabatannya di DPRD. Karena kan mereka ini harus mundur ketika resmi maju pilkada,” papar sumber ini.

Terkesan Coba-coba
Menanggapi fenomena tersebut, Dekan Fisib Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menganggap bahwa sesungguhnya niatan para anggota dewan tersebut sah-sah saja. Sebab, keinginan untuk naik tingkat dari legislatif menjadi eksekutif dipandang Rokim merupakan hak politik dari masing-masing individu.

"Hanya saja, yang perlu digarisbawahi, niatan mereka untuk maju ini perlu ditegaskan. Harus bersungguh-sungguh. Tidak boleh hanya asal coba-coba saja. Toh kalau layak atau tidak layak nanti kan dibuktikan dengan perolehan suara riil saat penghitungan suara," jelas Rokim.

Potensi niatan tidak serius tersebut, menurut Rokim, akan memiliki probabilitas yang tinggi. "Ini gawat, bisa-bisa mereka maju dengan niatan kalau menang syukur kalau kalah ya nggak apa-apa. Demokrasi tidak bisa dibuat coba-coba" jelasnya.

Pandangan berbeda diungkapkan pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman. Menurutnya, hal wajar bila anggota DPRD Jatim sebagai calon kepala daerah. Mengingat, mereka punya kans untuk mendulang suara. Sebab, sebagai anggota parlemen mereka sudah punya modal suara yang berasal dari konstituennya.

Terlebih bila wacana koalisi besar Abang-Ijo (Merah-Hijau) antara PDIP dan PKB benar dijalankan di Pilkada Jatim, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tentunya, peluang calon koalisi PDIP dan PKB untuk menang sangat besar. Sebab, mayoritas warga Jatim adalah pemilih PKB dan PDIP.

“PDIP dan PKB diikat oleh platform yang sama yaitu kebangsaan, karena itu sangat wajar kalau keduanya menjalin koalisi strategis di semua tingkatan pilkada di Jatim,” papar Direktur Utama The Initiative Institute tersebut.


Ketua DPRD Merestui
Ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar mengatakan tidak masalah para anggota DPRD Jatim ini maju di pilkada kabupaten/kota. Asal tetap bisa membagi waktu dan mengikuti aturan kerja di DPRD Jatim. Ia mengaku sudah merestui para anggota DPRD itu untuk maju pilkada di daerahnya masing-masing. Apalagi selama ini, setiap anggota sudah punya konstituen sendiri. Khususnya untuk anggota DPRD dari PKB, dirinya sangat mendukung penuh.

“Keputusan partai itu mengusung Badrut Tamam sebagai calon Bupati Pamekasan pada Pilkada 2018 mendatang, karena yang bersangkutan memiliki visi dan misi, serta program yang visioner bagi kemajuan Pamekasan,” kata Ketua DPW PKB Jatim ini, kemarin.

Menurut Halim, Badrut juga dikenal memiliki pemikiran bagus tentang program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dimana saat ini, masyarakat Pamekasan sedang butuh perubahan dan tokoh yang baru untuk memimpin. "Tentunya pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi dasar bagi PKB untuk menetapkan Badrut Tamam sebagai calon Bupati Pamekasan," katanya.

Pertimbangan lain adalah hasil survei yang dilakukan PKB selama ini, termasuk aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat Pamekasan. Badrut sendiri masih mengejar rekom partai-partai, antara lain dari Nasdem, PAN dan partai-partai lainnya. “Tapi yang paling penting, siapapun calon bupatinya entah dari DPRD atau tidak, harus membantu memenangkan Gus Ipul-Mas Anas di Pilgub Jatim,” tandas Halim.

 





Bantah tak Layak
Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Jatim Badrud Tamam menepis anggapan bahwa anggota dewan tidak layak menjadi kepala daerah. Menurut Bacabup Pamekasan tersebut, kelayakan seseorang dapat dilihat dari niat yang dimiliki sedari awal. "Kalau saya, atau kami dengan rekan-rekan di PKB, maju sebagai Calon Kepala Daerah itu bukan dengan tujuan memperoleh jabatan. Jabatan itu hanya instrumen bagi kami. Hanya alat untuk mengabdi kepada masyarakat dan beribadah. Untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat," ujar Badrut dikonfirmasi terpisah, Rabu (6/12) kemarin.

Terkait kelayakan, Badrut yang juga mengaku telah mendapatkan cukup dukungan partai untuk maju tersebut berpendapat bahwa hal tersebut bisa dibuktikan dengan dukungan masyarakat. "Kan ada beberapa faktor seperti elektability dan likeability. Pada Pileg 2009, saya mendapatkan 33.853 suara. Sementara pada Pileg 2014 meningkat jadi 186.150. Dari situ kan terlihat," jelasnya.

Bagaimana dengan anggapan bahwa terjun di Pilkada membutuhkan biaya yang mahal? Anggota DPRD dua periode tersebut kembali menepis anggapan tersebut.
"Kalau ada yang bilang mahal, itu karena beberapa faktor. Pertama, dia malas bekerja dan menyentuh jantung hati para pemilihnya. Kedua, dia membeli suara yang mana itu di sisi lain sangat mencederai makna dari suara rakyat," tegas Badrut.

Hal sama diungkapkan Thoriqul Haq. Menurutnya, secara otomatis Anggota Dewan sangat layak untuk dipilih menjadi kepala daerah. "Contohnya sudah banyak kepala daerah sukses yang latar belakangnya adalah anggota Dewan. Satu contohnya Abdullah Azwar Anas yang sukses memimpin Banyuwangi. Kan sebelumnya yang bersangkutan juga legislatif. Jadi nggak benar kalau ada anggapan tersebut," jelas Thoriq.

Di sisi lain, Thoriq juga menganggap niatnya maju sebagai Calon Bupati Lumajang juga bukan tanpa dasar yang jelas. "Dapil saya Lumajang. Secara otomatis saya sangat paham daerah sana. Sering juga bersentuhan langsung dengan masyarakat disana. Jadi anggapan saya tidak paham daerah sana juga tidak benar," cetusnya. n



Komentar Anda



Berita Terkait