ELIT PARPOL IKUT BANDAR

Bawaslu RI Akan Usut Aliran Dana Bandar Pilkada yang Diterima Cagub Jatim. Selain Pengusaha Top, Sejumlah Elit Parpol Jakarta Diduga Ikut Bermain

 

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Bandar-bandar politik atau investor politik yang ‘bermain’ di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018, ditengarai melibatkan sejumlah elit parpol pusat (Jakarta). Elit tersebut menjadi perantara ke kandidat calon gubernur (Cagub) yang akan menerima support dana besar dari bandar tersebut. Karena itu pula, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan turun ke Jawa Timur guna mengawasi aliran dana dari bandar. Jika ditemukan, pemberi dan penerima dana money politic itu bisa dipenjara.
---------------

Informasi yang diperoleh Surabaya Pagi, bandar politik itu umumnya dari kalangan pengusaha. Beberapa diantaranya pengusaha di sektor pertambangan. Sumber di kalangan parpol menyebutkan salah satu tambang yang diincar adalah tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi. Sebab, kabupaten yang dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas ini memiliki cadangan sekitar 500 ton emas. Azwar Anas sendiri maju sebagai calon wakil gubernur (Cawagub), mendampingi Saifullah Yusuf (Wagub Jatim).

Sumber ini mau memberikan informasi, namun dengan syarat identitasnya tidak dipublikasikan. Menurut dia, beberapa pemain besar di sektor pertambangan emas telah siap memberikan modal besar kepada salah satu pasangan calon (paslon) yang berlaga di Pilgub Jatim, Juni 2018. Kesediaan untuk memberikan modal tersebut, tidak lain agar ke depannya regulasi terkait pertambangan bisa lebih memihak kepada mereka, apabila calon yang mereka biayai tersebut menang.

"Kenapa begitu, karena perihal pertambangan ini kan sensitif. Meskipun keuntungannya besar dan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, tetapi dampak lingkungannya juga tidak bisa diabaikan. Informasi yang saya peroleh, bahkan elite salah satu parpol di Jakarta yang menjadi bandar. Kebetulan juga pemilik saham di sektor pertambangan," ungkap sosok yang sangat dekat elite pemerintahan tersebut saat ditemui Surabaya Pagi, Selasa (5/12/2017).

Ketika diminta lebih lanjut untuk mengungkap paslon mana yang dibiayai oleh bandar tersebut, ia enggan memberikan jawaban yang lugas. "Ya pasti kamu tahu lah ya siapa yang kita bicarakan dari tadi. Tapi, jangan lupa, bandar ini punya kebiasaan bermain di dua kaki. Itu biar kalau yang satu kalah pun mereka masih bisa menang dari yang lain," paparnya.

Selain di sektor tambang, lanjutnya, ada beberapa investor asing yang turut menjadi bandar serta membiayai satu paslon tertentu. Informasi ini diperoleh dari internal di salah satu Kedutaan Besar (Kedubes). Sumber ini mengatakan ada satu negara maju yang sangat siap untuk membiayai salah satu paslon, demi kelangsungan bisnis mereka di Indonesia.

Sumber ini mengatakan sedari awal bola panas Pilgub Jatim 2018 bergulir, ia sudah mendengar bahwa salah satu negara maju telah mengutus Dubes mereka di Indonesia untuk mengawal dan memberikan bantuan secara khusus kepada salah satu Cagub yang hendak berlaga. "Karena FDI (Foreign Direct Investment, investasi berupa pabrik atau bidang usaha riil) mereka di Jatim ini sudah sangat banyak. Tentunya mereka tidak ingin gambling. Kalau penguasanya berganti ke kutub lainnya, bisa terancam itu investasi mereka. FDI itu bukan investasi yang murah. Siap mereka mengeluarkan energi lebih untuk itu," jelas sumber tersebut.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah bandar politik dan mafia Pilkada, disebut-sebut sudah berebut jadi investor (pemodal) untuk salah satu kandidat yang akan bertarung di Pilgub Jatim 2018. Modusnya pun baru, karena tidak lagi berharap pada proyek-proyek yang didanai APBD. Sebab, penggunaan dana APBD sudah diincar KPK. Kini mereka mengincar sejumlah potensi tambang dan industri di Jawa Timur.

Daerah-daerah yang menjadi rebutan bisnis para mafia di Jakarta bahkan Australia, ada di daerah-daerah seperti Tapal Kuda. Meliputi Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Kemudian ada juga di kawasan pantura seperti Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Madura. “Macam-macam jenis bisnisnya, ada tambang minyak, tambang emas, perkebunan kopi, pelabuhan dan pabrik-pabrik,” beber sumber yang mengaku pada pilgub 2008 lalu menjadi saksi mata beredarnya dana dari cukong dari asing ke salah satu kandidat yang tak mau ia sebut namanya.

Belakang mencuat jika salah satu pengusaha kopi sudah merapat ke salah satu kandidat cagub. Bahkan, 9 naga alias orang-orang super kaya di Indonesia yang sempat bermain di Pilgub DKI Jakarta, juga ikut andil di Pilgub Jatim 2018 yang diikuti dua kandidat kuat. Yakni Khofifah Indar Parawansa (Mensos) dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (Wagub Jatim).

Bawaslu Mengawasi
Besarnya potensi Bandar-bandar politik bermain di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 tidak bisa dianggap enteng bagi masyarakat. Karena, jika Bandar politik sudah bergerak untuk mengamankan calon yang didukungnya, maka otomatis ada aliran dana yang beredar di masyarakat. Hati-hati, menurut Badan Pengawas Pemilu, pemberi dan penerima money politik bisa dipenjara.

Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner Bawaslu RI mengatakan, banyak kejadian di setiap pemilu selalu ada laporan politik uang. Diakuinya, masalah politik uang masih menjadi pekerjaan berat yang sulit dituntaskan. Namun, aturan-aturan yang ketat akan terus dibuat agar para pelaku politik uang dihukum berat. “Data-data pelanggaran di Bawaslu, kecenderungan masyarakat ini masih menjadi objek sasaran dari peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Karena sikap dari masyarakat itu sendiri tidak begitu peduli proses pemilu,” kata Ratna, saat meresmikan pojok pengawasan pemilu di kantor Bawaslu Jatim, kemarin (5/12).
Menurutnya, ada tiga kelompok pemilih di Indonesia. Pertama adalah Pemilih cerdas, kedua pemilih tradisional dan ketiga pemilih pragmatis. Nah, kelompok pemilih Pragmatis inilah yang paling mudah ‘diganggu imannya’. “Khususnya dengan cara politik uang yang sampai hari ini masih belum bisa kita selesaikan,” terang Ratna.

Bagaimana bisa mengatasi politik uang? Bawaslu bersama bawaslu provinsi hingga panwas kecamatan harus bekerja keras bersama-sama masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan penjelasan ke masyarakat untuk jangan menerima ‘politik uang’. “Karena sepanjang masyarakat masih membuka diri terhadap politik uang, akan sulit kita memprosesnya,” jelasnya.

Walaupun dari Bawaslu ada proses sanksi diskualifikasi terhadap calon atau tim pemenangan calon, tapi proses penanganannya sangat panjang. Ada unsur terstruktur, sistematis, masif yang harus dipenuhi terlebih dulu sebelum keluar sanksi diskualifikasi calon. “Dan saya kira ini bukan hal yang mudah yang bisa kita buktikan. Karena hukuman pelanggaran politik uang itu masuk jenis Pidana, dan itu harus sempurna,” tegasnya.

Dari kendala-kendala menuju sempurnanya pelanggaran ini, maka peran masyarakat sangat penting untuk menolak politik uang. Tindakan represif coba dilakukan Bawaslu kerja sama dengan kepolisian. Karena penerima dan pemberi menurut aturan yang baru sekarang bisa sama-sama kena sanksi. Ini salah satu cara serius untuk mencegah politik uang. “Sanksi penerima adalah pidana. Tergantung temuan dan laporan. Kalau temuan itu sudah mencukupi untuk pemeriksaan, dilakukan klarifikasi, lalu pembuktian, nanti akan diserahkan kepada kepolisian,” terangnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Bawaslu berusaha semaksimal mungkin mengajak keikutsertaan peran masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan Pojok pengawasan di depan kantor Bawaslu Jatim. Posko Pojok Pengawasan ini nanti menjadi tempat bagi masyarakat untuk melaporkan dan mengawasi pemilih gubernur Jatim. “Masyarakat tidak cuma mengawasi tapi juga ikut mau melaporkan. Jika ada pelanggaran yang dilihat langsung oleh masyarakat. Sehingga untuk pelaporan itu bisa ditindaklanjuti, maka masyarakat harus tahu bagaimana cara pelaporan yang benar,” tutur Ratna.

Aturan Masih Lemah
Menanggapi fenomena bandar politik, peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron mengatakan, secara formal, pembiayaan pemenangan pilkada/pemilu masuk ranah masa kampanye dan penggalangan Dana kampanye dimulai. Pengaturannya sudah jelas tentang itu baik di Undang - undang, PKPU. “Peraturan Bawaslu yang diatur secara tegas adalah pembatasan sumbangan dan kewajiban laporan dana kampanye. Pengawasannya pun diatur meski dengan catatan masih lemah,” ujar Daniel dihubungi terpisah, kemarin.

Ditambahkan audit dana kampanye dilakukan setelah pemungutan suara yang tidak berdampak atas kebenaran dan keabsahan laporan. Sehingga dari sektor formal dana kampanye belum memiliki sistem yang kuat mengelola pembiayaan formal politik dalam pilkada/pemilu.

“Dalam ranah informal investasi pencalonan sudah dimulai dari biaya sosialisasi penjaringan calon, baik kepada partai ataupun publik yang tidak diatur.
Dan secara non formal investasi politik sudah berjalan jauh sebelum pilkada/pemilu dilakukan dalam bentuk survei, lobby dan tawaran kebijakan,” papar dia.

Daniel melanjutkan, dalam politik hari ini yang serba sistematis menjadi rasional membuat pembiayaan politik sangat besar, bahkan berimbas pasca pilkada/ pemilu dalam bentuk penyusunan anggaran, kebijakan dan fokus pembangunan. Dalam hal ini konsesi politik menjadi salah satu tawaran pencalonan selain hal-hal yang formal. “Sebab investor politik melihat soal peluang nantinya, siapapun terpilih. Bisa jadi, segenap calon bertemu dalam investor politik yang sama.
Jatim adalah provinsi penentu dan sumber daya politik yang paling dinamis. Sehingga wajar investasi politik sedemikian dinamis,” pungkasnya. n Tim



Komentar Anda



Berita Terkait