BANDAR INCAR TAMBANG

Jelang Pilgub Jatim 2018, Bandar Pilkada Berebut Jadi Pemodal Cagub. Mereka tak Lagi ‘Main’ APBD, tapi Incar Tambang di Tapal Kuda dan Pantura. Pengusaha Kopi Dikabarkan Sudah Merapat ke Salah Satu Cagub

 

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 seluruh Indonesia diprediksi bakal terpusat di Jawa Timur. Sejumlah bandar politik dan mafia Pilkada, disebut-sebut sudah berebut jadi investor (pemodal) untuk salah satu kandidat Gubernur Jawa Timur yang akan bertarung di Pilgub Jatim Juni 2018. Jika calon gubernur (Cagub) yang dimodali menang, bandar tersebut bisa turut campur dalam menentukan kebijakannya. Modusnya pun baru, karena tidak lagi berharap pada proyek-proyek yang didanai APBD. Sebab, penggunaan dana APBD sudah diincar KPK. Kini mereka mengincar sejumlah potensi tambang dan industri di Jawa Timur. Lalu, siapa bandar-bandar Pilkada itu?

Laporan : Riko Abdiono – Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud

Sumber di elite politik Jakarta menyebutkan Pilgub Jawa Timur paling menarik dibanding daerah-daerah lainnya. Selain banyak kepentingan para elite politik jelang Pemilu 2019, juga ada kepentingan bisnis yang luar biasa besar. “Jatim itu yang menarik bukan dari APBD-nya yang besar, tapi potensi bisnis yang sungguh luar biasa,” kata sumber ini, kemarin (3/12/2017).

Seperti diketahui, APBD Provinsi Jatim tahun anggaran (TA) 2018 yang disahkan, 10 November 2017, berkekuatan besar. Yakni, Pendapat Daerah Rp 29 Triliun 24 Miliar 305 Juta 633 Ribu 760 Rupiah. Sedang Belanja Daerah sebesar Rp 30 Triliun 762 Miliar 55 juta 383 ribu 826 rupiah.

Pria asal Surabaya yang sekarang sering riwa-riwi Jakarta dan Medan ini mengaku, dari sejumlah daerah, Jawa Timur paling menjanjikan untuk direbut para cukong atau bandar. Ia menyebut, ada potensi-potensi bisnis tambang, perkebunan, kawasan Industri dan kawasan pelabuhan yang bakal diincar para banda untuk menumpuk uang jika calon yang dibiayainya terpilih.

“Jadi kalau nyumbang uang 100 miliar atau 200 miliar, itu kecil bagi para bandar ini. Karena potensi bisnis di Jawa Timur itu puluhan triliun,” imbuhnya.

Ia menyebut daerah-daerah yang menjadi rebutan bisnis para mafia di Jakarta bahkan Australia, ada di daerah-daerah seperti Tapal Kuda. Meliputi Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Kemudian ada juga di kawasan pantura seperti Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Madura. “Macam-macam jenis bisnisnya, ada tambang minyak, tambang emas, perkebunan kopi, pelabuhan dan pabrik-pabrik,” beber sumber yang mengaku pada pilgub 2008 lalu menjadi saksi mata beredarnya dana dari cukong dari asing ke salah satu kandidat yang tak mau ia sebut namanya.

“Sekarang kan sudah mulai kelihatan, ada dari pengusaha yang ikut nyumbang salah satu cagub, malah sudah dipake buat branding kampanye. Dan ini belum ada yang mengawasi,” ungkap sumber ini tanpa menyebut siapa cagub tersebut.

Apa deal para bandar besar itu di Pilgub Jatim? Sumber ini memastikan dealnya bukan lagi proyek APBD. Ini karena, APBD di Jatim yang bisa dibuat untuk proyek tidak terlalu besar. Selain itu pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan atau kepolisian sangat ketat. Sehingga dipilihnya deal dalam bentuk kemudahan perijinan lahan untuk tambang, perumahan hingga kawasan Industri skala besar. “Jadi sekarang dealnya adalah kemudahan-kemudahan perijinan dan penyediaan lahan, sifatnya lebih kepada bisnis jangka panjang dan aman,” kata sumber ini. “Kalau dealnya APBD kan bahaya, gampang ketahuan dan bisa masuk penjara,” imbuhnya.

Pengusaha Kopi
Salah seorang Bupati di Jawa Timur yang ditemui Surabaya Pagi, membenarkan modus tersebut. Saat ini, menurutnya, para kepala daerah cenderung bermain di sektor regulasi. Bukan lagi APBD. "Kepala daerah kalau mainnya APBD, bodoh mereka. Cepat kena KPK. Sekarang yang dimainkan ini regulasi. Ini lebih aman," ungkap bupati dua periode ini.

Sumber lain mengungkapkan, pengusaha kopi besar di Jawa Timur disebut-sebut sudah ikut jadi sponsor salah satu Cagub Jatim. Menurut sumber di lingkungan DPRD ini, saat ini beberapa bandar sudah mulai bermain dalam membiayai ‘kampanye’ untuk salah satu cagub. "Sebut saja ada perusahaan kopi terkemuka. Mereka sudah keluar berapa itu buat biayain? Bisa dilihat lah kasat mata itu," ungkapnya.

Cagub Butuh Rp 800 M
Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura Yunianto Wahyudi tidak menampik jika Pilgub Jawa Timur ini bakal menjadi arena pertarungan para bandar kelas kakap. “Ya mungkin karena Jawa Timur ini menarik, banyak peluang bisnis di Jatim yang belum digarap. Sehingga investor datang mendekat ke calon,” tandas pria yang akrab disapa Mastenk ini saat ditemui Surabaya Pagi, kemarin (3/12).

Namun, lanjut dia, fenomena Bandar pilgub itu kembali lagi kepada itikad calon kandidat. Ini karena posisinya sedang sama-sama membutuhkan. “Jadi kandidat perlu hati-hati juga dalam urusan ini, supaya tidak terjebak di kemudian hari,” imbuh orang dekat Anas Urbaningrum ini.

Politisi berkacamata ini mengakui jika biaya kandidat untuk maju di pilgub di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini cukup besar. Ia memprediksi, jika kebutuhan dana pilgub dari KPU Jatim sebesar Rp 817 miliar, maka itu adalah angka yang sama-sama dibutuhkan oleh pasangan kandidat calon gubernur. “Hitung saja, kebutuhan KPU itu sebenarnya juga sama dengan kebutuhan calon. Angkanya tidak jauh dari itu, karena untuk biaya-biaya atau honor saksi, sosialisasi di 38 kabupaten/kota, gaji untuk koordinator pemenangan di desa-desa, biaya publikasi di media, iklan dan sebagainya,” papar Mastenk.

Dana Bandar Narkoba
Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Jatim Arie Soeripan juga mewanti-wanti kepada masyarakat atau calon gubernur Jatim mewaspadai aliran sumbangan dari Bandar narkoba. “Jangan sampai dana dari bandar narkoba mengalir ke rekening kampanye calon gubernur,” ingatnya.

Hal itu, kata Arie, bisa saja terjadi jika pasangan kandidat cagub lengah atau menggunakan jurus mabuk mencari dana agar menang. Karena bukan tidak mungkin, para bandar narkoba itu melakukan money laundry untuk mempengaruhi kebijakan di Jawa Timur soal narkoba bila mereka terpilih. “Bisa jadi kandidatnya tidak tahu dana itu berasal dari bandar narkoba, tapi tim suksesnya yang menerima. Atau bisa juga dana itu menggunakan nama lain. Karena itu perlu adanya cek silang di internal kandidat agar hati-hati betul,” kata Arie.

Selain itu, Granat juga meminta KPU serta Bawaslu Jatim pro aktif dalam mengawasi rekening dana kampanye. Bila perlu melibatkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK untuk mengantisipasi dana haram ke rekening kampanye kandidat. n



Komentar Anda



Berita Terkait