Cipta Karya Tegaskan Tetap Bangun Lagi Masjid As-Sakinah

 

Suasana hearing antara Komisi C (pembangunan) DPRD Kota Surabaya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, PCNU dan Muhammadiyah di ruang rapat Komisi C DPRD Surabaya.


SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pernyataan Sekretaris MUI Jatim, Muhammad Yunus jika anggota DPRD Surabaya, tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat terkait pembongkaran Masjid As-Sakinah dibantah oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Thoha.

Masduki menjelaskan, begitu mendengar rencana pembangunan gedung baru DPRD dirinya langsung menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Hendro Gunawan. Waktu itu, dia langsung meminta dicarikan lokasi alternatif sebelum masjid dibongkar.

"Waktu itu saya ngomong sama Pak Sekda, sebelum ada ganti jangan dibongkar. Waktu itu langsung kita panggil Sekretaris Dewan untuk mencari lokasi," jelas Masduki Thoha, Rabu (23/11/2017).

Menurut Masduki, dalam rencana pembangunan gedung baru DPRD tidak ada rencana penghapusan masjid. Sebaliknya masjid baru nantinya akan dibangun jauh lebih besar dan megah.

Dalam kesempatan itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga tidak sepakat jika anggota legislatif disalahkan terkait pembongkaran masjid dan pembangunan gedung baru dewan. Menurut dia, yang bertanggung jawab atas proyek tersebut adalah pemerintah kota.

"Yang membangun itu pemerintah kota. Tidak mungkin Masjid dihilangkan. Apalagi, 90 persen lebih yang ada di sini itu muslim," tandasnya.

Politisi yang dikenal vokal ini memastikan akan mundur dari anggota DPRD Kota Surabaya, jika di lahan bekas Masjid As-Sakinah tidak ada tempat ibadah yang dibangun.

"Kalau tanah itu tidak jadi masjid, saya akan mundur. Catat itu omongan saya," tegas mantan Ketua PC Ansor Surabaya itu.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya tetap akan melanjutkan pembangunan gedung baru DPRD Surabaya dimulai dari awal pembangunan masjid As-Sakinah. Penegasan tersebut disampaikan terkait adanya desakan perubahan desain bangunan yang menggunakan anggaran multi years tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya Ery Cahyadi mengaku, ada penolakan terkait grand desain pembangunan gedung DPRD Surabaya yang baru. Termasuk juga renovasi masjid As-Sakinah yang nantinya satu rangkaian dengan gedung wakil rakyat tersebut. “Pembangunan masjid tetap akan dilanjutkan di tempat yang sama dengan luas yang lebih besar,” kata Ery dalam hearing dengan Komisi C, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, PCNU dan Muhammadiyah di ruang rapat Komisi C DPRD Surabaya.

Dia mengatakan, pembangunan yang direncanakan pada awal 2018 tersebut dimulai dari pembangunan masjid As-Sakinah seluas 17 meter x 30 meter. Dalam proses pembangunan tersebut dilaksanakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi C, MUI, PCNU dan Muhammadiyah untuk desain bangunan gedung DPRD. “Awalnya kan desainnya di atas masjid ada bangunan tempat kerja DPRD tapi jika ada penolakan tentu desainnya akan diubah,” terangnya.

Ery menambahkan, jika sudah ada fatwa tertulis untuk kelanjutan pembangunan gedung tersebut, maka pihaknya akan mematuhinya. Meski dengan desain baru, Cipta Karya akan melaksanakan dengan mengubah desain. “Jika memang ada perubahan tidak total. Namun, jika tidak ada perubahan tinggal melanjutkan saja,” ujarnya.

Pernyataan cukup tegas disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Jawa Timur, KH Abdusshomad Bukhori terkait pembongkaran masjid As-Sakinah di komplek gedung DPRD Kota Surabaya, saat hearing dengan Komisi C (pembangunan) DPRD Kota Surabaya.

Abdusshomad meminta, masjid baru yang akan dibangun lokasinya tetap di tempat semula tidak berada di lantai dasar. Sementara untuk gedung dewan yang baru, dia meminta dicarikan lokasi lain.

"Tanah masjid hanya boleh untuk masjid, itu sesuai peruntukanya," tegas Abdusshomad saat dengar pendapat dengan anggota dewan, Rabu (23/11/2017).

Menurut Abdusshomad, pembongkaran masjid di komplek gedung dewan merupakan masalah sensitif. Untuk itu, ia menyarankan semua lapisan masyarakat diajak bicara sebelum pembangunan dimulai.

Abdusshomad meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mencontoh Pemprof Jatim dalam membangun masjid baru. Dimana masjid baru dibangun jauh lebih megah dari sebelumnya.

"Jangan membangun masjid untuk memecah belah umat Islam. Negara kita bukan sekuler tapi pancasila," tandasnya.

Pernyataan tidak kalah pedas disampaikan Sekretaris MUI Jatim, Muhammad Yunus. Yunus meminta anggota dewan mundur dari posisinya jika sudah tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kalau anda tidak bisa mewakili kami silahkan pergi. Kami akan mencari wakil yang lain," tegas Yunus.

Yunus juga menilai ada kejanggalan dalam pola pembangunan yang dijalankan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Dimana Risma terkesan hanya peduli dengan kondisi taman yang ada di kota pahlawan.

Orang nomor satu di kota pahlawan tersebut terkesan lalai dengan masalah tempat ibadah. Contohnya masjid yang berada di Middle East Ring Road (MERR). Masjid itu hilang tanpa bekas dan tidak kunjung dibangun.

"Sama halnya Masjid As-Sakinah belum ada pengganti tapi sudah dibongkar," kecam Yunus. alq



Komentar Anda



Berita Terkait