PKB dan PDIP, Dua kali Keok Dikalahkan Demokrat, Bisa Terulang tahun 2018

Surat terbuka untuk Pemilih Pilgub Jatim 2018-2023 (1)

 

H. Tatang Istiawan


Sampai Rabu kemarin (22/11) sudah dua cagub diumumkan lengkap dengan cawagubnya. Mereka adalah Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas. Keduanya diusung PKB dan PDIP. Kemudian Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak, yang diusung Partai Demokrat, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP. Ada tiga partai politik peserta pemilu 2014 yang belum mengusulkan cagub dan cawagubnya. Ketiga partai itu Partai Gerindra, PAN dan PKS. Bagaimana tingkat persaingan Pilgub Jatim? Bisakah PKB dan PDIP, menggantikan kursi Gubernur Jatim Soekarwo? ataukah Kursi L-1, malah diduduki oleh Khofifah, aktivis wanita dari Unair, yang pernah dikenal ‘’singa perempuan’’ Senayan tahun 1999. Wartawan Surabaya Pagi, H. Tatang Istiawan, akan membuat analisis politik berdasarkan database yang dimiliki Litbang Harian Surabaya Pagi. berikut analisis politik pertamanya.

 

Catatan Politik

Dr. H. Tatang Istiawan


Pemilih Pilgub Jatim Juni 2018,

Anda yang berdomisili di Jawa Timur, berusia minimal 17 tahun, adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak suara untuk memilih Gubernur Jatim periode 2018-2023. Bahasa marketingnya, Anda adalah kastemer calon Gubernur Jatim yang kini mulai jinak-jinak merpati merayu Anda. Waspada, ini pesan saya, sebab bisa terjadi diantara cagub dan cawagub ada yang jinak seperti merpati tetapi cerdik kayak ular.

Saya masih ingat, saat Gus Dur terpilih jadi presiden (karena partai-partai Islam kesulitan mencari figur diluar Megawati. Jadi, kalau sampai tidak memilih Gus Dur, maka suara PKB yang di DPR, ada 54 orang anggota, mesti milih Megawati ketua PDI-P. Elite partai Islam, tak menghendaki Megawati menjadi Presiden, karena  masih dipersepsikan sebagai  partai gabungan dari nasionalis dan salibis.

Dengan strategi, trik dan taktik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik partai Islam, diambil jalan keluar, suara PKB tidak ke PDI-P. Tokoh Muhammadiyah sekelas Amien Rais,   mengajukan Gus Dur, ke partai-partai Islam membentuk  poros tengah. Hasilnya, strategi tokoh-tokoh yang berada di partai Islam menang suara dibanding PDIP. Padahal tahun 1999, suara PDIP dalam Pileg muncul  sebagai pemenang pemilu. Partai pimpinan Megawati ini memperoleh kursi 153 atau 33,12%. Tetapi baik di DPR maupun di eksekutif, ketua DPR maupun Presidennya bukan dari orang nasionalis yang ada di PDIP.

Jujur, saat itu ada permainan politik tingkat elite. Artinya, bila  dihitung-hitung, sebenarnya yang terpinggirkan adalah orang-orang atau elite politik nasionalis di PDIP. Tetapi bukan orang nasionalis di partai politik lain seperti Partai Golkar. Sedangkan orang nahdliyin masih ‘’dimainkan’’ oleh sekelompok elite politik yang berkendaraan partai berbasis Islam. Saat itu ada Partai Nahdlatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Umat dll.

Praktis, sejak reformasi menggulingkan Orde Baru, partai-partai politik berbasis Islam, termarginalkan atau dipinggirkan. Demikian partai berbasis nasionalis. Yang berkuasa justru elite-elite gabungan nasionalis religi, bukan religi nasionalis. Ada apa?

 

Pemilih Pilgub Jatim Juni 2018,

Demikian juga dalam Pilgub (Pemilihan Gubernur) di Jatim secara langsung yang pertama pada tahun 2008. Pemenangnya, bukan dari partai berbasis Islam atau nasionalis, tetapi partai yang cenderung beraliran kebangsaan.

Pasangan Karsa yaitu Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), diusung oleh Partai Demokrat dan PAN (Partai Amanat Nasional). Karsa mengalahkan semua pesaingnya yaitu Cagub dari PKB (Achmady-Suhartono), cagub Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (diusung PPP dan partai Gurem);  cagub Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Partai Golkar) dan  cagub Ir. Sutjipto-Ir. Ridwan Hisjam (PDIP).

Pada Pilgub Jatim 2013, Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf , diusung kolisi Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, Hanura, Gerindra, PKNU, PDS, PBR dan 22 partai non parlemen. Sementara cagub Khofifah- Herman, diusung oleh PKB dan lima partai politik non parlemen. Sedangkan PDIP mengusungkan dua kadernya sendiri, Bambang DH dan Said Abdullah.

Berdasarkan data-data nasional dan lokal, persoalan yang menang, keok atau kalah, sebenarnya bukan karena partai pengusung. Tetapi siapa dibalik partai pengusung (The Man Behind The Gun).

Kemenangan dua kali pasangan Karsa, berturut-turut Pilgub Jatim 2008 dan 2013 tak bisa disepelekan peran Soekarwo, sebagai The Man Behind The Gun. Soekarwo, yang saat masih Orde Baru sudah aktif di Golkar, diakui oleh kawan dan lawan politiknya sebagai aktivis partai yang memiliki kemampuan mengelola asset dan infrastruktur partai.

Sebagai sarjana hukum yang mendalami keuangan, Pak De Karwo, yang saat muda dikenal seorang nasionalis, pertama kali ‘’mengenal’’ pilgub, karena peran Partai Demokrat yang didirikan SBY. Saya menyebut ‘’mengenal’’, karena kesertaannya mengikuti jaring pilgub di PDIP, bertepuk sebelah tangan. Megawati, tak menghendaki cagub PDIP Jatim diluar kadernya. Ketum PDIP itu memilih Ir. Soetjipto, kadernya yang pernah menjadi Ketua DPD PDIP Jatim dan Sekjen DPP PDIP.

Saya justru melihat sejak tahun 2008 ada ‘’rasa dendam’’ dari jiwa perjuangan Pak De Karwo. Birokrat dari bawah yang dikenal sebagai nasionalis tulen asal Madiun ini, ternyata setelah reformasi, masih tak diterima oleh partai politik berlambang kepala banteng moncong putih.

Bisa jadi, kelembagaan Partai Demokrat didalami. Artinya organisasi partai politik nasional kebangsaan ini dikelola berdasarkan otoritas sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Maklum, sebagai Gubernur Jatim, Pak De Karwo, kenal dengan dan tahu bagaimana mengelola besaran otoritas sebagai pamong.

 

Pemilih Pilgub Jatim Juni 2018,

Pilgub 2018 yang sudah dipublikasikan baru dua cagub yaitu pasangan yang diusung PKB – PDIP (Gus Ipul – Abdullah Azwar Anas) dan Partai Demokrat, Golkar, Hanura, NasDem dan PPP (Khofifah- Emil Dardak). Sementara tiga partai politik lain yaitu Gerindra, PAN dan PKS, masih belum mengumumkan kandidatnya. Tetapi nama La Nyalla Matalitti, Ketua Kadinda Jatim, sejak tiga bulan terakhir ini terpasang di sejumlah ruas jalan dengan menggunakan gambar Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra.

Menggunakan tolok ukur tentang keberhasilan suatu organisasi apa pun, politik maupun bisnis, peran orang dibalik layar (The Man Behind The Gun), tak bisa diremehkan. Logika berpikir saya, pemenang Pilgub 2018 nanti tetap cagub yang diusung Partai Demokrat bersama koalisinya. Cagub yang diandalkan PKB-PDIP, feeling saya bisa terkalahkan oleh partainya maupun pemilihnya. Mengapa?

Dari catatan yang saya peroleh bahwa Pilgub berbeda dengan Pilpres apalagi Pileg (Pemilihan legislatif). Dalam Pilgub, yang dipilih sosok yang mampu menduduki jabatan politik mengelola APBD. Ini yang tidak dimiliki Presiden, sebagai penanggungjawab APBN.

Gubernur dan Wakil Gubernur  melalui Pemilu langsung pasca kepemimpinan Soekarwo, secara manajerial, tidak otomatis bisa diklaim ‘’telah dikuasai’’ oleh Gus Ipul, dua kali Cawagub Gubernur Soekarwo.

Kepemimpinan Gus Ipul, yang meski telah delapan tahun berkantor di Pemerintah Provinsi Jatim di Jl. Pahlawan Surabaya, tidak dijamin ia adalah teknokrat yang benar-benar telah mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sosok seperti ini justru melekat pada diri Abdullah Azwar Anas, yang menjadi cawagubnya. Menurut saya, dengan track record Anas, justru yang layak menjadi Cagubnya adalah Azwar Anas, dan Gus Ipul, menjadi cawagub pria kelahiran Banyuwangi yang dikenal energik.

Maka itu, melalui Pemilu langsung, Anda sebagai masyarakat pemilih bisa menilai apakah Gus Ipul layak dipilih menjadi Gubernur penerus Pak De Karwo, atau malah sebaliknya, Khofifah, mantan Menteri Sosial, yang lebih layak menduduki kursi di Grahadi Jl. Pemuda Surabaya. Maklum, bagi pemilih yang sudah melek politik sadar bahwa Pilgub salah satu alat demokrasi, harus sudah mampu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas.  Bagi saya, yang termasuk pemilih rasional, Pilgub 2018 mendatang bisa dijadikan pembuktian, benarkah Pilgub secara langsung selama tiga periode (2008, 2013 dan 2018), akan menghasilkan Gubernur dari oleh dan untuk rakyat Jatim yang mampu memberi kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran untuk rakyat se provinsi Jatim?.

Secara riil, diantara dua figur yang kini mengikuti Pilgub Jatim 2018, baru cagub Khofifah yang menurut saya, terbukti telah mempraktikkan bagaimana mengatasi kemiskinan tanpa pencitraan. Maklum, saat ini ia adalah Menteri Sosial. Sedangkan Gus Ipul, Wagub Jatim yang tidak kentara prestasi kemasyarakatannya, kecuali disana-sini dikenal sebagai penyelenggara Negara yang suka mbanyol.

Kini, yang perlu dicermati oleh jurnalis dan aktivis independen menjelang Pilgub 2018 adalah menyimak kualitas dari pesan-pesan kampanye politik dan strategi pencitraan dari Gus Ipul dan Khofifah (mungkin juga La Nyalla, bila kelak dicalonkan oleh Partai Gerindra, PAN dan PKS).

Baik Anda calon pemilih yang ‘’melek’’ politik maupun yang ‘’buta’’ politik, menurut akal sehat saya, saatnya menyimak citra politik yang dilakukan Gus Ipul, Azwar Anas, Khofifah dan Emil. Anda memiliki hak untuk melakukan  penilaian, tanggapan dan opini, para cagub dan cawagub.

Bagi saya, tanggapan dan penilaian publik seperti Anda merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian tentang Citra (image) cagub dan cawagub Jatim 2018. Dan Gus Ipul yang telah mencuri start duluan menurut saya, tahu bahwa pencitraan adalah salah satu kunci sukses merebut kursi Gubernur Jatim. Mampukah Gus Ipul membangun persepsi bahwa dia layak menggantikan Gubernur Jatim Soekarwo?, sejarah yang akan mencatat. Menggunakan realita politik dan track record para cagub, saya memiliki feeling yang memenangkan Pilgub 2018 adalah cagub yang diusung oleh Partai Demokrat. Apalagi selama dua periode, baik PKB maupun PDIP, tidak pernah menghasilkan cagub untuk provinsi berpenduduk 41 juta. semua kandidat yang diusung PKB dan PDIP keok pada pilgub langsung 2008 dan 2013. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)

 

 

 

 

 

 

 



Komentar Anda



Berita Terkait