Khofifah-Emil, Pilihan Elite Politik yang Disupport Ulama

Surat Terbuka untuk Elite Politik Jelang Pilkada Jatim Juni 2018 (3)

 

Dr. H. Tatang Istiawan


Analisis Politik, 

Tatang Istiawan (Wartawan Surabaya Pagi)

 

 

Elite Politik Pilgub Jatim 2018,

Bacagub Jatim  Khofifah, saya amati jelang deklarasi maju Pilkada Jatim 2018, terkesan hati-hati. Sebagai aktivis perempuan yang pernah menjadi singa betina di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, tahun 1999, ia sepertinya menghargai kyai sepuh NU sekaligus elite partai politik lokal dan pusat.

Makanya, deklarasinya molor-molor, karena tersandera oleh figure cawagub yang akan mendampingi. Khusus cawagub yang akan diusung bersama Partai Golkar, NasDem, Demokrat dan Hanura. Nama-nama yang akan digandeng, sampai Selasa malam masih belum pasti. Padahal, dari elite politik di Jakarta, sudah ada kompromi dari dua kandidat yang dipilih para Kyai NU. Calon terkuat cawagub Khofifah adalah Emil Dardak, anak mantan Wakil Menteri PU Kabinet SBY, DR. Ir. Achmad Hermanto Dardak, MSc., putra asli Trenggalek.

Praktis, saat Khofifah maju ketiga kalinya dalam kanca Pilgub Jatim, lulusan FISIP Unair Surabaya ini sepertinya siap merebut jabatan Gubernur Jatim 2018-024, tetapi kurang pede. Ada apa?

Ini yang menjadi teka-teki yang belum bisa saya temukan. Beberapa kali saya menyusuri melalui jaringan ring satu, dua, pengurus fatayat provinsi bahkan langsung ke kyai NU kharismatik, Khofifah, tetap tidak menunjukan suatu sikap yang ambisius, tetapi ia menggenggam ambisi. Ambisi ingin membuktikan bahwa meski dirinya perempuan layak menjadi Gubernur Jatim pilihan rakyat Jatim yang mayoritas berpenduduk NU.

Dalam pandangan saya, sekiranya Khofifah dikawinkan dengan Emil Dardak, secara kasat mata, keduanya merupakan pilihan elite politik yang disupor ulama. Bukan cagub dan cawagub, pilihan ulama yang didukung partai politik. Masalahnya, ulama tidak bisa menyetorkan pendanaan yang memadai untuk perhelatan pilgub se provinsi. Beda dengan elite partai politik. Logistik untuk kampanye, bisa diperoleh dengan berbagai cara utang ke swasta dengan ‘’jaminan’’ proyek sampai berkemitraan dengan bagi hasil selama menjabat sebagai Gubernur atau melakukan aliansi strategis bisnis di birokrasi.

 

Elite Politik Pilgub Jatim 2018,

Saya dua kali mengikuti pengajian organisasi Muslimat NU, menyaksikan bahwa kekuatan organisasi perempuan Islam binaan Khofifah ini ternyata solid mendukung Menteri Sosial asal Surabaya, ketimbang pasangan Gus Ipul-Anas.

Publik ada yang menganggap kelak dalam Pilgub Juni 2018, akan ada tarik menarik dukungan antara kader dan simpanan NU ke Khofifah dan Gus Ipul. Bisa diprediksi, kelak dukungan muslimat NU ke Khofifah juga sengit, karena kini ada yang sudah digerogoti oleh Cagub Gus Ipul, melalui organisasi perempuan Bangsa (organisasi sayap PKB).

Saya sendiri pernah menemui Ketua I PW Muslimat NU Jatim Istibsyaroh, di kantornya Jl. Ketintang Surabaya. Dengan hati-hati khas seorang wanita tua, Ny Istibsyaroh, membantah, Khofifah tak maju Pilgub 2018. Tetapi suaranya landau-landai. Hal ini karena Khofifah masih memiliki rasa kecewa dengan dua kali Pilgub Jatim 2008 dan 2013, yang menyebabkan dirinya tergelincir meraih kemenangan.

 

Menurut beberapa kyai NU kultural yang sayaq temui di Jombang, meski sampai semalam Khofifah belum deklarasi, semangat menabuh genderang perang melawan Gus Ipul, sudah ditabuh. Saya memantau di beberapa daerah Madura, Pantura dan Tapal kuda, pertarungan antar dua kubu pendukung Khofifah dan Gus Ipul, di tingkat bawah sudah terjadi. Indikasi yang saya serap, mayoritas warga Muslimat NU Jatim bertekad secara total mendukung ketua umumnya yakni Khofifah. Tentu setelah declare yang diperkirakan minggu-minggu ini.

 

Elite Politik Pilgub Jatim 2018,

Pengamatan saya sampai awal November 2017 dari beberapa pengajian  menunjukan loyalitas basis massa perempuan Islam ke Khofifah tampaknya menunukkan sifat yang kokoh. Menariknya, saat diadakan Meski Halaqoh Mubalighoh di Pondok Pesantren (Ponpes) Syaichona Moh Cholil Bangkalan, Sabtu (7 Oktober 2017) dan peringatan Hari Santri Nasional di Pamekasan, Minggu (22 Okotober 2017) lalu cukup menjadi bukti.

Saat undangan diajak mendoakan Gus Ipul, warga Muslimat NU dan Perempuan Bangsa  malah mendoakan Khofifah. Mereka tak mengira acara itu ada gerakan politik mendukung Gus Ipul.

Bahkan di Pamekasan, muslimat NN menunjukan sikap loyalitas dan kecintaan kepada ketua umumnya. Muslimat NU Pamekasan membentang poster dan spanduk bergambar Khofifah.

Dari dua kota ini bisa saya tarik pendapat bahwa basis massa perempuan di Jatim yang dimiliki Khofifah tidak ada yang bisa menandingi, termasuk organisasi perempuan Bangsa.

Sadar atau tidak, Khofifah, sampai sekarang masih memiliki pengaruh besar di organisasi Fatayat NU. Ini menunjukkan grassroot NU Khofifah lebih mengakar, dibanding kader dan simpatisan NU ke Gus Ipul.

Apalagi, sudah satu tahun lebih, Khofifah, sering bergerilya di desa-desa di Jawa Timur dengan membawa sumbangan kemiskinan dari pemerintah pusat. Jumlah saluran dana kemiskinan dari pusat bisa mencapai puluhan miliar. Bahkan yang menarik, Khofifah, sering dalam kunjungan ke berbagai daerah Kabupaten di Jawa Timur pada hari Jumat,Sabtu dan Minggu (hari jecepit nasional). Khofifah sering menjadi pembicara dalam forum formal dan informal tentang kerumahtanggaan, kemiskinan dan pengangguran sekaligus cara mengatasi sejumlah permasalahan kemiskinan di Jawa Timur.

 

Elite Politik Pilgub Jatim 2018,

Lalu, siapa yang bermain dalam pencaguban Khofifah, kali ini? apakah murni Khofifah sendiri atau bergandengan dengan elite politik dan pendana?

Hasil penelusuran saya, majunya Khofifah kali ini adalah gabungan dari nawaitunya sendiri, para kyai, elite politik dan pendana. Konon, pendana, tidak datang sendiri ke Khofifah, tetapi melalui elite partai politik di structural partai politik. Selain elite politik yang kini duduk di pemerintahan pusat.

Maklum, elit Politik yang bermain dalam setiap pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam system politik. Apalagi, jabatan politik di masyarakat kita masih merupakan  status tertinggi yang diperoleh setiap warga Negara. Itulah dalam bahasa ‘’preman politik’’ struktur kekuasaan di birokrasi  manapun,   selalu ditempati oleh elit yang disebut juga elit penguasa.

Bahkan dalam pilkada serantak 2018, ada elit  yang menduduki posisi komando pada pranata pranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan ini, para elit dapat mengambil keputusan keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Elite itu ada yang menjabat Gubernur, Bupati, Walikota dan jabatan BUMN-BUMD sampai tingkat kabupaten. Malahan dalam Pilgub Jatim 2018 kali ini ada elite yang secara psikologis cenderung superior, seperti Ketua Umum Partai Politik di Jakarta. Mereka bisa membypass usulan Ketua DPD Parpol dari lokal tentang cagub yang dimajukan ke KPU.

Itulah Machiavelli (1469) mendefinisikan dua tipe elit politik di pemerintahan yaitu  Elit politik yang memerintah dengan kelicikan  dan Elit politik yang memerintah dengan cara paksa. Nah, siapa elite politik licik? Saya tidak berani menyebut namanya. Tetapi diantara elite partai politik sendiri sudah banyak yang faham, kelicikan elite politik ini. Herannya, elite politik licik ini sama-sama ada dalam  koalisi pendukung Khofifah maupun Gus Ipul.

Dan diantara elit Politik yang bermain dalam pilgub Jatim kali ini ada yang bertipe konservatif. Mereka ingin mempertahankan kekusaannya dengan berorientasi pada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, untuk mempertahankan kepentingan pribadinya, elit ini cenderung mempertahankan keadaan politik yang sedang mereka kuasai.

Artinya, segala aturan yang ada dijalankan ‘’harus’’ menurut kehendak elit politik ini. Acapkali elite politik ini tidak memberi peluang kepada pihak lain untuk mengendalikan atau mempengaruhi elit politik yang sedang berkuasa. Contoh, mengapa Ketua Umum PDIP Megawati, memilih Azwar Anas mewakili PDIP berkoalisi dengan Gus Ipul, yang dijagokan PKB. Padahal, Anas, bukan kader PDIP.

Benarkah Megawati, termasuk elit Politik liberal yang cenderung berorientasi pada kepentingan rakyat umum. Apakah Ketua Umum NasDem Surya Paloh, yang memuji Khofifah setinggi langit, bisa disamakan sebagai elite politik liberal? Padahal Khofifah, juga bukan kader Partai NasDem. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)



Komentar Anda