Anas atau Emil, Mampukah Ubah Politik Transaksional

Surat Terbuka untuk Elite Politik Jelang Pilkada Jatim Juni 2018 (2)

 

H. Tatang Istiawan


Elite Politik Pilgub Jatim 2018,

Soekarno atau Bung Karno, sudah tersohor dengan pidato heroisnya. Pidatonya sering membuat darah mengalir cepat. Terutama rasa patriotisme dan nasionalisme .

Bahkan ada anak muda saat saya masih kuliah dulu (tahun 1978) merasa bergairah membangun negeri mendengar pidato BK, meski dari kaset, bukan mendengar langsung orasinya.

Bagi teman saya dulu, pidato Bung Karno sudah dianggap mencerminkan  kedahsyatan pemuda sebagai agen perubahan. Tentu, pemuda yang berpikiran positif, dan berprestasi. Anas atau Emil, sudahkah termasuk generasi milenial yang berprestasi, membangun Kabupaten yang dipimpinnya?  Wallahualam.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), pada  2015 jumlah pemuda (anak muda) mencapai 62,4 juta orang. Angka ini setara dengan 15 kali populasi Singapura. Artinya, bila populasi yang besar ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap kepala daerah, bukan tidak mungkin semakin banyak pemuda Indonesia yang bisa berbicara di kancah nasional dan global.

Apalagi, generasi milenial sekelas Anas dan Emil, dikenal memiliki  energi, talenta dan kreativitas yang diatas generasi babby bomer. Bahkan ada yang mengatakan, generasi Anas dan Emil serta Ipong, dituntut untuk menjadi agen perubahan bagi daerah dan negara. Pertanyaannya, sudahkah dibuktikannya?  Mari kita lihat kiprahnya, bila satu dari dua bupati ini terpilih dalam Pilgub Jawa Timur, pada bulan Juni 2018 mendatang.

Pertanyaan kedua, seberapa besar Anas atau Emil, menyukai perubahan mengelola sumber daya alam di Jatim? Akankah sebagai generasi milenial, satu diantara dua kandidat cawagub, hanya berada di zona nyaman pencitraan tentang perubahan, tetapi pada hakikatnya mengail potensi daerah untuk bisnis kroni-kroninya.

Apa yang disitir Bung Karno diatas, menurut akal sehat saya, tidak terlepas dari anggapan bahwa anak muda dikenal masih memiliki daya imajinasi, kreasi, dan inovasi. Tak keliru, bila Presiden Pertama Indonesia Soekarno, suka menyanjung pemuda sebagai pemimpin Indonesia untuk  melakukan perubahan. Makanya, Bung Karno, yang dikenal berpikir besar, percaya hanya dengan 10 pemuda akan mengguncang dunia.

 

Elite Politik Pilgub Jatim 2018,

Dalam literatur yang pernah saya baca, nama lain dari generasi milenial adalah generasi Y. Dinamai milenial, karena Anas maupun Emil, lahir melewati milenium pertama yang diukur dengan teori generasi dari Karl Manheim (1923).

Menurut  William Strauss dan Neil Howe dalam bukunya “Millennials Rising: The Next Great Generation” (2000), generasi milenial diprediksi akan menjadi generasi yang peduli dengan masalah – masalah kemasyarakatan.

Keoptimisan terhadap generasi milenial yang dipikirkan Strauss dan Howe, karena mereka dianggap tak gagap dengan teknologi dan kritis terhadap informasi. Tetapi tidak sedikit yang meragukan pikiran Strauss dan Howe. Generasi seusia Anas dan Emil dituding sebagai generasi instan.

Jujur, meski saya tidak ingin menggeneralisir karakter generasi milenial, ada pengalaman menyedihkan merekrut calon pekerja seusia Anas atau Emil. Pengalaman saya, generasi ini cenderung kurang beretika. Artinya, baru lulus S-1, tetapi minta gaji diatas UMK, diluar tunjangan-tunjangan.

Permintaan semacam itu menunjukkan egois dan rasa percaya diri yang berlebihan. Apalagi setelah masuk, ia kurang disiplin dan gampang mengundurkan diri. Padahal, masih ikatan kerja waktu tertentu. Maka itu, saya termasuk yang meragukan generasi milenial tidak semuanya mampu menyikapi perkembangan teknologi dan kelola atas membanjirkan informasi.

 

Elite Politik Pilgub Jatim 2018,

Jujur, pengamatan saya selama lebih 25 tahun, perilaku sebagian politikus kita semakin hari kian mencengangkan. Peristiwa hukum yang terjadi, sudah ratusan politikus yang terseret berbagai kasus korupsi. Padahal, selama ini, politikus itu, ada yang juga wanita dikenal (mencitrakan diri) seperti sosok yang jujur, cerdas, alim dan santun. Kini dengan ditangkapnya sejumlah politikus dari berbagai partai politik termasuk yang berbasis keagamaan, telah membalikkan anggapan positif tentang kredibilitas para politikus kita.

Maka itu, dalam pandangan saya,  elite berpolitik  umumnya  untuk menguatkan, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kampanyenya. Saya tidak kaget bila setelah terpilih, sering ucapan, janji dan pernyataan selama kampanye,  hanya slogan untuk bisa meraih kekuasaan.

Karenanya, saya juga tidak sepenuhnya percaya, bila elite politik ada yang menempatkan politik praktis sebagai  alat  untuk membuat sebuah perubahan dan kemajuan bagi Negara ini. Saya lebih percaya, politik untuk memperjuangkan kepentingan politik praktisnya.

Oleh karena itu, saya belum terlalu percaya, Anas maupun Emil, bila nanti terpilih menjadi wagub Jatim 2018-2024,  untuk ambil bagian dari perubahan memajukan provinsi Jawa Timur, terutama mengentas kemiskinan dan pengangguran?

Pesimistis saya ini didasarkan fakta tentang minimnya partisipan muda-mudi  untuk ambil bagian dari perubahan melalui Era Politik pasca reformasi 1998. Artinya, sampai era Pak De Karwo, yang maju bersaing masih didominasi generasi babby bomer yaitu mereka yang lahir  tahun 1946 – 1964.  Baru dalam Pilgub Jatim 2018 ini dimunculkan generasi milenial yang lahir tahun periode 1981-1994.

 

Elite Politik Pilgub Jatim 2018,

Menggunakan background saya sebagai jurnalis yang meliput berbagai aspek kehidupan, saya menganggap Politik adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Masalahnya, ada apa sebagian pemuda, termasuk generasi milenial apatis terhadap politik praktis di negeri kita.

Apakah ini mencerminkan pudarnya nasionalisme dan profesionalisme  pada tubuh birokrasi kita?. Jujur, baik di struktur partai politik maupun susunan birokrasi, dominasi golongan tua masih kentara. Coba amati susunan di Partai Golkar, PDIP, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, Gerindra, dan PKPI. Justru yang kini muncul dengan pemimpin muda adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Grace Natalie, mantan presenter TV kelahiran tahun 1982 (generasi milenial).

Maka itu, saya menyambut riang Bupati muda di Jatim dimunculkan menjadi cawagub seperti Abdullah Azwar Anas dan Emil Dardak. Kesan yang saya tangkap, generasi milenial ini diberi kesempatan untuk magang cagub generasi baby boomer seperti Gus Ipul, Khofifah dan La Nyalla.

Apakah baru dimunculnya generasi milenial sekarang ini pengaruh dari anggapan bahwa kehidupan politik praktis kita masih kotor, ganas, dan jauh dari kata baik. Artinya nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan dari politik kian memudar dan tidak terlepas dari menurunnya kepercayaan masyarakat, yaitu korupsi.

 

 

Elite Politik Pilgub Jatim 2018,

Dalam praktik berpolitik praktis, saya terlalu sering disuguhi cara berpikir dan bertindak  politik transaksional. Dalam bahasa lugas, politik transaksional saya pahami karena  pada dasarnya politik adalah kompromi atau sharing kekuasaan. Bahasa yang lebih konstitusional adalah pembagian kekuasaan.

Nah, pembagian kekuasaan seperti Pilkada sekarang ini, acapkali  berkaitan dengan koalisi politik. Artinya, tanpa ada koalisi, kemungkinan adanya politik transaksional itu sangat kecil. Contoh, PKB mengusung Gus Ipul dan PDIP menyodorkan Azwar Anas, suka atau tidak, insya Allah ada politik transaksional. Dan didalamnya saya mengendus ada Bandar-bandar yang akan dibayar dengan proyek APBD maupun pengelolaan sumber daya alam.

Kesepakatan dalam transaksi-transaksi politik yang saya ikuti kadang ada pengkhianatan. Baik saat kampanye maupun saat menjabat. Makanya,  transaksi politik antar orang atau parpol bisa dievaluasi.

Pada aspek operasional, politik transaksional yang dilakukan dengan pengurus parpol, kadang memberi ruang untuk menyorong pejabat menduduki posisi strategis atau basah, yang bisa digunakan untuk setoran ke partai. Politik transaksional seperti itu, secara institusional, partai pengusung koalisi menjadi pemerintah di lembaga legislatif atau sebaliknya.

Dengan praktik seperti ini, akankah Anas atau Emil, bisa mengakhiri politik transaksional? ataukah malah terbenam pada kenikmatan buah dari politik transaksional seperti harta, proyek maupun wanita-wanita selebriti. Maklum, makna dari sebuah transaksi adalah aspek ekonomi dan finansial.

 Lantas, apakah politik transaksional dalam Pilkada serentak yang akan digelar mulai Juni 2018 tidak diperbolehkan? Benarkah politik transaksional itu sama dengan money politics? Akal sehat saya menganggap penilaian ini sangat relatif, tetapi memiliki hubungan erat. Jujur, keduanya memiliki perbedaan yang sangat tipis.

Hal ini tak ubahnya menyoal antara politik uang dengan uang politik. Istilah ini menurut saya hanya memutar frase kata saja, dan berbeda artinya. Padahal, hakikatnya, keduanya juga memiliki makna yang hampir sama, namun berbeda. 

Nah, dalam analisis saya, dalam transaksi politik menimbulkan biaya politik, maka sudah sewajarnya dalam transaksi itu muncul uang pengganti. Dan uang pengganti tidak selalu dilunasi pada saat pilkada. Umumnya, pasca Pilkada. Lebih tepatnya, setiap tahun saat pengajuan anggaran. Biaya pulang pokok (BEP) dimasukkan dalam komponen pembuatan rancangan APBD. Maklum, rencana kerja dari transaksi politik diperlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam Pilkada setingkat Gubernur Jatim diprediksi butuh dana antara Rp 200 miliar sampai Rp 500 miliar.

Nah, ekses dari politik transaksional adalah nafsu untuk korupsi dana APBD. Nah praktik semacam ini menjadi batu sandungan politikus muda (generasi milenial maupun baby boomer) yang tidak sabaran. Maklum, pada masa kampanye, baik cagub, cawagub maupun Bandar-bandar atau pendananya, sama-sama mengeluarkan banyak dana untuk pra-kampanye, kampanye, serangan fajar, biaya saksi dan polling.

Hasil pantauan saya, politikus yang memiliki modal finansial yang kuat seperti Azwar Anas, Emil dan Ipong, wajar dilirik oleh partai politik maupun cagub Gus Ipul dan Khofifah. Modal ini digunakan untuk membangun network ke grass root, menjalin relasinya dengan media massa, mengangkat popularitas dan elektabilitas, selain aspek keberuntungan (nasib).

Empat faktor ini, menurut pengamatan saya, yang menjadi daya tarik Gus Ipul, Khofifah, Anas, Emil dan La Nyalla, melakukan politik transaksional Artinya, makin. besar modal finansial yang dimiliki, aksiomanya, mereka menjadi cagub-cawagub yang powerfull.

 Mampukah Anas atau Emil, bila terpilih sebagai wagub Jatim 2018-2024  melakukan perubahan politik yang bisa mendorong generasi muda, terutama generasi milenial turut berpartisipasi aktif menata sistem politik di Indonesia, agar tidak terus menerus menebarkan politik transaksional. Mari kita lihat. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)



Komentar Anda