IPONG TAK BERAMBISI

Bupati Ponorogo Sekarang, sejak Kamis Kemarin Mulai Dibicarakan untuk mendampingi Khofifah dalam Pilgub Juni 2018. Pengusaha Properti ini sudah Bertemu dengan Menteri Sosial di Pacet

 

Emil Dardak dan Ipong Muchlisoni


SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Khofifah Indar Parawansa mengakui ada dua nama yang akan mendampinginya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018, guna melawan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Abdullah Azwar Anas. Meski Khofifah tak menyebut nama, dua Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) itu Bupati Trenggalek Emil Dardak dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni. Namun majunya dua kepala daerah ini mulai mendapat sorotan. Mengingat, dua nama ini yang mengerucut dari tiga nama yang diusulkan tim. Ipong, disebut mencuri hati beberapa partai pengusung Khofifah. Tapi ia mengaku tak berambisi menjadi Wagub 2018. Menariknya, Ipong, sudah sempat diajak keliling oleh Gubernur Jatim Pak De Karwo, keliling gedung Grahadi Surabaya.
------------
Laporan : Riko Abdiono – Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud
------------

Ipong Muchlisoni, pengusaha Properti yang kini masih menjadi Bupati Ponorogo, semalam bertemu dengan sejumlah wartawan senior di kantor LensaIndonesia.com Surabaya. Ipong tampil cool menceritakan statusnya sebagai kader Gerindra yang dekat dengan Partai Nasdem. Selain pernah dipinang menjadi cawagub Khofifah oleh Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Suyono. ”Meski saya pernah bertemu bu Khofifah, saya tak berambisi menjadi cawagub Jatim sekarang. Saya justru mempersiapkan diri akan maju dalam Pilgub Jatim 2024,” kata Ipong, disambut tepuk tangan sejumlah wartawan, semalam.

Hal itu menunjukkan kalau Ipong Muchlisoni, yang baru dilantik Februari 2016 lalu, ingin memimpin Kabupaten Ponorogo hingga tuntas. “Jadi saya ini lebih baik untuk 2024,” jelas Ipong.

Dinilai Terlalu Dini
Sementara, isu santer Ipong Muchlisoni dan Emil Dardak yang digadang-gadang menjadi bacawagub Khofifah, dinilai oleh Mujito, Ketua Umum Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) terlalu cepat. Menurut Mujito, baik Emil Dardak dan Ipong Muchlisoni baru bekerja sebagai bupati 1 tahun 8 bulan dan belum terlihat hasil selama memimpin daerahnya.

Berdasarkan laporan-laporan dari anggota di Ponorogo dan Trenggalek, mayoritas masyarakat di desa-desa masih berharap dan menunggu sepak terjang para bupati di daerah masing-masing. “Masyarakat di desa-desa begitu dengar bupatinya mau maju bupati, mereka keberatan,” beber Mujito kepada Surabaya Pagi, Kamis (9/11/2017).

Karier Masih Panjang
Menurutnya, bupati seperti Emil Dardak yang masih muda itu masih panjang kariernya. Lebih baik diselesaikan satu periode dulu sebelum naik ke level provinsi. Buktikan dulu kerja-kerja untuk masyarakat Trenggalek. Tidak bisa menjadi kepala daerah itu hanya mengandalkan ganteng atau istrinya yang artis seperti saat kampanye lalu. “Tunggu satu periode lah. Permintaan dari masyarakat di Trenggalek sudah jelas, minta beliau Jangan maju pilgub dulu. Masih terlalu baru dan belum kelihatan kinerjanya,” ungkap dia.

Alasan masyarakat itu sangat masuk akal dan wajar. Ini karena, masyarakat sudah memilih bupati dengan harapan ada perubahan di daerahnya, terutama di desanya. Apalagi di daerah Mataraman itu, lebih dikenal dengan urusan etika kesantunan. Ketika sudah minta dipilih di Pilbub 2015 lalu, maka konsekuensinya adalah manfaat selama 5 tahun periode kepemimpinan.

Selain itu, lanjut Mujito, dua bupati yang santer muncul bakal digandeng Khofifah itu belum punya pengalaman yang cukup untuk memimpin provinsi sebesar Jawa Timur. Karena sekelas Pakde Karwo (Gubernur Jatim Soekarwo) yang cukup berhasil menjabat gubernur dua periode, masih terjadi sejumlah kekurangan. “Jawa Timur ini sangat luas, penduduknya hampir 40 juta, tidak bisa dipimpin oleh orang yang belum punya pengalaman. Menurut kami (Emil dan Ipong) belum layak maju di Jatim,” tegas Mujito yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PPDI Jawa Timur ini.

Cagub Birokrat
Mujito mengaku dalam minggu ini akan menggelar pertemuan tingkat nasional di Lumajang. Sebagai salah satu upaya untuk menyikapi banyak hal terkait desa, mulai dana desa hingga Pilkada Serentak 2018. Mujito mengaku hingga detik ini masih belum menentukan sikap untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jatim di pilkada 2018.

Namun PPDI sudah menyiapkan beberapa kriteria berdasarkan aspirasi masyarakat di desa. “Menurut kami di PPDI yang setiap hari bersinggungan dengan masyarakat langsung, sebaiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nanti itu adalah sosok yang tahu dan paham kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Dari kacamata pengalaman selama ini, lanjut Mujito, Gubernur yang berangkat dari Birokrat juga sangat terbukti seperti Gubernur Soekarwo yang mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Sekdaprov Jatim. Sebab, melihat selama Pakde Karwo memimpin Jawa Timur, kinerja maupun program sangat terbukti di masyarakat. Hal ini berbeda jika pejabat itu berasal dari politisi. “Kalau politisi itu biasanya kalau sudah duduk lupa, tapi kalau dari birokrat itu biasanya masih rajin turun ke masyarakat meski sudah menjabat,” ungkap Mujito.

Fatsun Politik
Fenomena Ipong dan Emil yang disebut-sebut calon kuat Cawagub pendamping Khofifah, juga dikritisi kalangan akademisi. Dekan Fisip Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, misalnya. Ia menyebut fenomena Ipong dan Emil merupakan hal yang sangat menarik. Sebab, apabila dipahami dari sisi fatsun politik kepada publik, memang sangat bermasalah karena tidak sesuai dengan komitmen.

"Fenomena nyagub dini ini juga bisa dipandang bahwa pilihan pemimpin daerah yang berkualitas dan tersedia itu relatif terbatas," sebut Rokim dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Menurut Rokim, dari 38 Kab/Kota di Jatim, hanya ada 4 hingga 7 kepala daerah yang berprestasi dan dikenal publik melalui media massa. "Hal ini berarti, menjadi kepala daerah yang sukses tidak mudah. Apabila sudah berhasil, bisa menjadi bekal untuk naik kelas dan menjadi gubernur atau wakil gubernur. Namun, perlu diperhatikan juga beberapa hal. Misalnya, baru saja menjabat masa sudah mau naik kelas?" papar dia.

Menurut Rokim, fenomena Ipong dan Emil tersebut, di sisi lain juga bisa dipandang sebagai kegagalan parpol dalam proses kaderisasi. Dalam kasus Ipong dan Emil, parpol hanya sekedar menjadi kendaraan politik semata. "Fenomena bajak membajak kader itu salah satu bukti kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi dan pembinaan. Cukup sulit jika kaderisasi itu tidak dari bawah dan terstruktur rapi, kader naturalisasi potensi meloncat cukup besar di semua parpol," terang dia.

Euforia Milenial
Sementara itu, pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai fenomena nyagub dini tersebut merupakan bentuk nyata dari parpol yang hanya terjebak euforia Milenial. Sehingga, parpol saat ini hanya terpaku pada popularitas semata. "Padahal, Jatim ini butuh pemimpin yang memiliki kapasitas dan kemampuan. Ini fenomena yang menafikan nama-nama seperti Pak Hasan (Hasan Aminudin, mantan Bupati Probolinggo, red) Pak Masfuk (mantan Bupati Lamongan, red), dan Pak Yoto (Bupati Bojonegoro, red)," papar Suko ditemui terpisah.

Suko memandang, fenomena tersebut juga merupakan bentuk di mana parpol cenderung menggampangkan perkara mencari pemimpin. Sehingga, hanya cenderung mengejar popularitas semata. "Padahal, seharusnya parpol itu menyaring semua aspirasi elemen masyarakat. Mau kyai, pengusaha, ataupun masyarakat biasa. Jangan hanya terpaku pada satu elemen saja. Bisa dibilang ini kegagalan dari suatu proses politik yang ada di dalam partai politik. Survei yang ada saat ini juga terkadang sering sekali menyembunyikan swing voters. Padahal itu elemen paling penting dalam pemilihan. Faith accomply dari hasil yang muncul juga kadang diragukan," tegas Suko Widodo.

Khofifah Merahasiakan
Kritik yang dilontarkan akademisi dan praktisi politik, disikapi bijaksana oleh Khofifah. Ia tetap merahasiakan dua nama Bacawagub yang akan mendampinginya di Pilgub Jatim tahun depan. Selain itu, Khofifah yang belum mundur dari Mensos ini juga terus mengkomunikasikan nama-nama bacawagub itu ke parpol pendukung. Baik ke Partai Demokrat, Golkar, Nasdem maupun Hanura.

"Sekarang sedang dikomunikasikan kepada partai-partai pengusung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terwujud musyawarah," ucap Khofifah ditemui di acara Forum Medan Merdeka Barat 9 di Kominfo, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (9/11) kemarin.

Khofifah enggan membocorkan dua nama cawagub yang sudah dikantonginya. "Teman-teman, izinkan saya untuk tidak sebut nama. Tapi bahwa sudah mengerucut pada dua nama," ujar dia.

Khofifah berharap format dukungannya sudah terbentuk dalam waktu dekat. Jika sudah terbentuk, ia akan melapor kepada Presiden Jokowi. "Seperti yang dipersyaratkan secara administratif oleh KPU, lalu akan melapor ke presiden. Dari berbagai proses yang sekarang sedang berjalan, mudah-mudahan tidak lama lagi proses itu. Kalau secara administratif selesai, insya Allah saya akan segera lapor," ungkap Ketum PP Muslimat NU itu. n



Komentar Anda