Ada 3 Jenderal Amankan Setnov

Setya Novanto yang Masih Diincar di Kasus Korupsi e-KTP

 

Setya Novanto, biasa dipanggil Setnov, memang sosok yang kontroversial. Ketua DPR RI ini lolos dari jeratan tersangka korupsi e-KTP setelah menang dalam gugatan praperadilan melawan KPK. Posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pun terbilang aman, meski sempat ‘digoyang’ dan didesak mundur. Kini, posisi Setnov semakin aman setelah memasukkan tiga purnawirawan jenderal bintang tiga di struktur pengurus DPP Partai Golkar. Dua mantan jenderal TNI dan satu mantan jenderal Polri ini dinilai sebagai strategi untuk memperkuat posisi Setya Novanto di internal parpol berlambang pohon beringin itu. Pasalnya, gesekan internal masih berpotensi terjadi. Apalagi, KPK masih memungkinkan mengeluarkan Sprindik baru guna menjerat Setya Novanto dalam dugaan korupsi kasus e-KTP.
--------------------
Laporan : Ibnu F Wibowo – Joko Sutrisno, Editor: Ali Mahfud
---------------------

Dari hasil revitalisasi kepengurusan dalam rapat pleno DPP Golkar, Rabu (11/10) kemarin, ada dua jenderal bintang tiga yang masuk kepengurusan DPP Partai Golkar. Mereka adalah Letjen (Purn) TNI Eko Wiratmoko dan Komisaris Jenderal (Purn) Polisi Anang Iskandar.

Eko menjabat Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Yorrys Raweyai. Sedang Anang Iskandar menjabat Ketua Badan Litbang Partai Golkar. Anang sendiri pernah menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sebelum dua nama itu, Golkar juga telah memasukkan seorang purnawirawan jenderal bintang tiga ke dalam kepengurusan periode 2016-2019, yakni Letjen TNI (Purn) Haji Lodewijk Freidrich Paulus. Lodewijk menjabat Koordinator Bidang Kajian Strategis dan pengembangan SDM.

Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai masuknya jenderal bintang tiga ke dalam jajaran kepengurusan DPP Golkar memang disengaja untuk memperkuat posisi Setya Novanto di internal parpol berlambang pohon beringin itu.
"Setya Novanto sengaja memasukkan beberapa jenderal itu sebagai salah satu cara untuk memperkuatkan posisinya di internal Golkar," ungkap Ubedilah, Kamis (12/10/2017).

Dijelaskan, keberadaan dua jenderal tersebut akan memudahkan akses Setnov ke para petinggi militer. Selain itu, juga akan menimbulkan kesan Setnov punya 'bekingan' jenderal. Kesan ini membuat posisinya makin kuat di internal Golkar, karena Setnov akan mendapat perlindungan jika ada pihak yang mengganggu. "Jadi punya daya tahan dari posisi yang melemahkan Setya Novanto, seolah dia dibeking oleh jenderal yang punya kekuatan besar bahkan di hadapan penegak hukum," tandasnya.

Hal sama diungkapkan pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Menurutnya, kehadiran tiga jenderal bintang itu akan mengurangi gerakan yang ingin menggulingkan Setnov di pucuk pimpinan Golkar. Mereka bisa memutus rantai kelompok yang memprotes kepemimpinan Setya Novanto. Model kepemimpinan militer bakal membungkam suara sumbang di partai itu.

Arbi mengibaratkan, Setya Novanto saat ini tengah dikawal oleh politikus-politikus dengan latar belakang militer. "Novanto minta dikawal orang-orang militer. Orang-orang yang melawan dia di internal dibungkam," tandasnya.

Partai Golkar tahu betul karakter purnawirawan di dalam struktur kepengurusan. Purnawirawan ini tak bakal jauh dari kepemimpinan sentralistik. Bagi Novanto kehadiran mereka bakal efektif mengendalikan kondisi internal partainya yang kian santer dengan tiupan penggantian kepemimpinan gara-gara kasus e-KTP.

Arbi menyebutkan partai ini sudah kenyang mengecap model kepemimpinan militer. Pada masa orde baru, purnawirawan menghias muka Partai Golkar yang direkomendasikan melalui bagian sosial politik TNI (dulu ABRI) dan Kementerian Dalam Negeri. "Di masa orde baru, berbagai konflik internal selesai di tangan purnawirawan, di Golkar apalagi," jelasnya.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya telah kembali ke khittah dengan keberadaan purnawirawan jenderal TNI dalam kepengurusan. Sebab, kata dia, Golkar cukup dekat dengan TNI sejak awal berdiri. "Sejarah Golkar tahun 1964, dulu Golkar ini didirikan oleh tokoh-tokoh dari TNI. Ini sejarahnya gitu. Jadi kalau ada jenderal masuk Golkar itu berarti kembali ke khittah," kata Idrus.

Elektabilitas Golkar
Dua survei menunjukkan Golkar masih cukup kuat di peta politik nasional. Partai berlambang pohon beringin ini hanya kalah dari PDIP dan bersaing ketat dengan Gerindra. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), misalnya. Survei digelar pada 3-10 September 2017 itu menunjukkan elektabilitas PDIP unggul dengan angka 27,1%. Disusul Golkar (11,4%) dan Gerindra (10,2%).

Sedang survei Indikator menunjukkan PDIP memimpin jauh dengan angka 23,6 persen, di bawahnya ada Golkar dan Gerindra masing-masing 12 persen dan 10,3 persen. Serta Demokrat mengikuti di posisi empat dengan perolehan 8 persen. Ini menjadi indikasi, bahwa Partai Golkar tidak bisa dipandang sebelah mata, meski Ketua Umumnya berkali-kali ‘digoyang’.

Potensi Tersangka Lagi
Meski begitu, bukan berarti posisi Setya Novanto sudah aman 100 persen. Pasalnya, ia masih berpeluang menjadi tersangka. Ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), baru-baru ini. Ditegaskan, penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang sudah dipakai untuk kembali menjerat tersangka yang statusnya gugur karena memenangkan praperadilan. Hal ini adalah salah satu pertimbangan MK dalam putusan uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Sedang Mahkamah Agung (MA) berpendapat putusan praperadilan Setya Novanto tetap tidak menghilangkan perbuatan pidana yang disangkakan. "Esensi praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah .

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan, putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi. "Kalau Penyidik telah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, yang bersangkutan bisa dijadikan tersangka lagi," jelas Abdullah.

Namun sejauh ini KPK belum mengeluarkan Sprindik baru untuk Setya Novanto dalam kasus e-KTP. Hanya saja, KPK tetap melakukan pencegahan dia bepergian ke luar negeri. KPK juga masih memelajari putusan MK atas uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 KUHA. "Kita juga mendengar bersama-sama ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan juga tentang penggunaan bukti-bukti tentu juga perlu kita dalami dan pelajari," ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah. n



Komentar Anda