DPRD Gresik Gencar Sosialisasi Perda Baru

 

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib saat sosialisasi Perda baru bersama masyarakat Menganti. (Ft. MIS/SP)


SURABAYAPAGI.com, Gresik - DPRD Gresik gencar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) baru. Sosialisasi dilakukan bertujuan agar masyarakat tahu perda baru tersebut.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD Gresik Sutarmo mengatakan, ada empat Perda baru yang disosialisasikan para wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Keempat Perda itu yakni Perda No.2/2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Perda No.2/2017 tentang pembentukan peraturan desa, Perda No.3/2017 tentang Badan Usaha Desa dan Perda No.4/2017 tentang analisis dampak lalu lintas.

"Ini semua Perda baru yang berhasil digodok dan disahkan oleh dewan tahun 2017 ini," kata Sutarmo.

Sementara itu, pemerintahan desa (pemdes) yang mandiri terus digelorakan oleh DPRD Gresik. Salah satunya dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD, Nur Qolib. Karena itu, bersamaan sosialisasi Perda baru, ia selalu menggelorakan kiat-kiat mewujudkan desa mandiri di wilayah Kecamatan Menganti.

Acara ini bekerja sama dengan Gerakan Membangun (Gerbang) Gresik dari desa, Tursilowanto Harijogi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Nurul Yatim Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Sujarto Camat Menganti.

Sosialisasi ini, masyarakat dan perangkat desa diberikan materi terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan desa, dan regulasi sebagai payung hukumnya. Mulai peraturan bupati (perbup), peraturan daerah (perda), peraturan pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 amandemen PP Nomor 43 th 2014, hingga undang-undang (UU) Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK.

"Jadi, inti dari gerakan ini bagaimana kemandirian desa bisa terwujud dan kesejahteraan masyarakat bisa merata," ujar Nur Qolib.

Pada sosialisasi tersebut, masyarakat juga diberikan pemahaman terkait beberapa hal yang menyangkut pemerintahan desa. Seperti Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai implementasi UU dan PP tersebut.

"Dengan adanya pemahaman tersebut desa-desa di Kabupaten Gresik cepat menjadi desa mandiri," papar politikus PPP asal Menganti. Mis



Komentar Anda