KORUPSI TERSELUBUNG

Pendapat Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Abdul Malik soal Dana APBD Surabaya Rp 18 Miliar untuk Proyek Trem, yang Malah Jadi Polemik antara Ketua DPRD Armuji dan Komisi C. Padahal Program Trem Surabaya Dibatalkan

 

Ketua DPRD Surabaya Armuji


SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Polemik anggaran proyek Trem sebesar Rp 18 miliar yang tiba-tiba muncul dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya 2017, terus bergulir hingga sekarang. Kalangan pakar hukum di Surabaya mencium adanya praktik korupsi terselubung di balik lolosnya anggaran proyek Trem tersebut. Indikasinya, penganggaran tanpa melalui Komisi C DPRD Surabaya terlebih dahulu. Tetapi langsung dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin Ketua DPRD Surabaya Armuji. Sedang proyek Trem sendiri telah dicoret pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak membiayai proyek Trem dengan APBN. Karena itu, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi atau Polda Jatim diminta turun tangan menyidik polemik yang terjadi antara Komisi C dan Ketua DPRD Surabaya.
--------------
Laporan : Alqomar – Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud
--------------

Demikian pendapat hukum yang dirangkum dari Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur Abdul Malik, advokat senior yang juga pakar hukum dari Universitas Surabaya (Ubaya) Sudiman Sidabukke dan aktivis anti-korupsi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Hosnan. Ketiganya dihubungi Surabaya Pagi secara terpisah, Kamis (12/10/2017).

Menurut Abdul Malik, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji yang juga sebagai pimpinan Banggar melakukan kesalahan prosedur. Seharusnya PAK Rp 18 miliar untuk proyek Trem itu dibahas melalui Komisi C (Bidang Pembangunan) terlebih dahulu. “Tidak bisa ujug-ujug dibahas Banggar. Apa karena mentang-mentang Ketua Banggarnya Ketua DPRD? Sesuai Tatib, masuk dulu di tingkat komisi C. Setelah dibahas Komisi C, baru Banggar. Apa kenyataannya seperti itu? Kan nggak begitu,” ungkap Malik yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini.

Lebih lanjut, Malik mengatakan sikap Ketua DPRD tersebut dapat diduga sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. “Jelas sekali itu bisa dianggap bentuk korupsi terselubung. Ada apa kok penganggaran dilakukan secara sembunyi-sembunyi begitu? Apa yang ditutup-tutupi?” tegas Malik.

Dengan demikian, Malik meminta agar aparat penegak hukum segera turun untuk mengusut dugaan tersebut. Sebab, langkah yang dilakukan Ketua DPRD Surabaya tersebut masuk ke dalam tindak pidana khusus, sehingga tidak memerlukan pelapor terlebih dahulu.

“Kepolisian dan Kejaksaan harus segera bertindak. Kalau Polrestabes dan Kejari Surabaya takut masuk angin, bisa yang di atasnya. Kan ada Polda dan Kejati Jatim. Nggak perlu pelapor, bisa langsung. Itu APBD uang rakyat, nggak boleh seenaknya begitu,” tandas Malik.

Malik juga mempertanyakan rincian alokasi anggaran pada PAK 2017 tersebut. Ia meragukan dana Rp 18 miliar hanya untuk sewa lahan bekas depo Trem. “Rinciannya mana? Ujug-ujug langsung segitu. Sekali lagi, itu uang rakyat. Kalau kita sebagai masyarakat meminta rinciannya, harus dibuka rinciannya. Kalau ditutup-tutupi, ada apa?” ungkapnya.

Cacat Hukum
Sudiman Sidabukke juga punya pandangan sama. Menurutnya, apa yang dilakukan Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut sebagai bentuk pelanggaran prosedural. Dengan demikian, menurut Sudiman, keputusan yang diambil dapat dikatakan sebagai bentuk maladministrasi. Lantaran cacat hukum, hasil keputusannya juga cacat.

“Kalau sudah begitu, maka bisa dikatakan cacat secara substansi juga. Maka keputusan yang telah diambil itu bisa dianulir atau dicabut. Kenapa? Ya karena itu tadi, ada pelanggaran dalam pengambilan keputusannya,” terang Sudiman dimintai pendapatnya mengenai polemik penganggaran proyek Trem Rp 18 miliar melalui PAK yang diprotes Komisi C DPRD Jatim karena langsung dibahas di Banggar.

Terkait dugaan adanya praktik korupsi terselubung dalam langkah tersebut, menurut Sudiman, hal tersebut akan dapat diketahui apabila telah ditemukan adanya kerugian negara secara nyata. Menurutnya, lantaran hal itu baru dalam proses penganggaran, maka bisa di telisik adanya unsur gratifikasi atau suap. “Itu bisa dicari tahu apabila ada pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal tersebut,” ungkap Sudiman yang kerap menangani perkara korupsi besar di Jatim.

DPRD dan Pemkot Diminta Transparan
Kabid Penanganan Kasus YLBHI-LBH Surabaya Hosnan juga mengatakan hal yang kurang lebih serupa. Hosnan menekankan Pemkot Surabaya bersama DPRD seharusnya lebih transparan dan akuntabel dalam perencanaan anggaran. “APBD harus betul-betul dipastikan untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Surabaya. Dampaknya itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Jangan sampai hanya memfasilitasi kalangan menengah ke atas saja,” kata Hosnan.

Terkait dengan polemik anggaran yang tengah terjadi, Hosnan berharap apabila memang terjadi penyimpangan prosedur, maka solusi untuk hal tersebut untuk segera dilakukan. “Jangan sampai berdampak pada tidak terpenuhinya atau terhambatnya akses terhadap hak-hak asasi manusia dari masyarakat Surabaya. Baik hak ekosob, maupun hak sipol,” papar Hosnan.

Bela Ketua DPRD
Menyikapi polemik Komisi C dan Ketua DPRD soal perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2017 sebesar Rp.18 miliar untuk proyek trem, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Thoha angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa pembahasan anggaran di komisi itu memang perlu, sebelum ditetapkan dalam Banmus dan Banggar.

Namun, penambahan anggaran yang sifatnya urgent bisa dilakukan saat rapat Banmus maupun Banggar. “Anggaran yang sifat urgent bisa ditetapkan dalam Banggar dan Banmus, karena anggotanya juga terdapat unsur pimpinan komisi. Tapi masalahnya, saat penambahan anggaran trem di Banggar, perwakilan komisi C hampir semuanya tidak ada,” jelas Masduki.

Ia menambahkan, dana tambahan untuk cadangan itu, memang akan dipergunakan untuk menyewa lahan PT KAI yang akan digunakan sebagai jalur trem. Menurut politisi PKB ini, aturan kerja sama antar institusi sekarang, jika menggunakan aset, harus melalui sistem sewa menyewa.

“Itu aturan yang diutarakan Sekda saat pembahasan di Banggar. PT KAI minta sewa atas jalur trem, sehingga disetujui oleh anggota Banggar yang hadir. Namun masalahnya anggotanya tidak komplit,” terangnya.

Komisi C yang masuk menjadi anggota Banggar dan Banmus adalah Syaifudin Zuhri, Agung Prasoedjo, Riswanto, Sukadar dan Vinsensius Awey. Kesemuanya, lanjut Masduki, tidak hadir saat rapat Banggar dan Banmus, meski undangan rapat sudah disampaikan melalui komisi.

“Ini ada apa kok perwakilan Komisi C tidak hadir semua saat pembahasan anggaran Trem. Sekarang komisi C protes dan menuduh anggaran siluman,” ucap Masduki.

Komisi C Ngotot
Sementara itu, Vinsensius Awey tetap menganggap dana cadangan itu anggaran siluman, karena dibahas tanpa melibatkan komisi C yang membidangi permasalahan itu.
“Kalau statement Sekda soal anggaran tambahan untuk trem dianggap sah, meski diusulkan hanya di Banggar dan Banmus tanpa harus pembahasan terlebih dahulu di komisi, maka itu sama saja mengerdilkan kinerja komisi,” tandas Awey dikonfirmasi terpisah, Kamis (12/10) kemarin.

Awey berpendapat, kinerja komisi untuk membahas anggaran pembangunan secara detail dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kinerja komisi C, diatur dalam peraturan pemerintah dan tata tertib dewan, sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Mengenai anggaran tambahan trem, lanjut Awey, Dinas Perhubungan(Dishub) belum pernah membahasnya sama sekali. Bahkan Dishub sendiri kurang mengetahui usulan dana trem yang dianggarkan dalam PAK. “Sekda menganggap keberadaan Komisi tidak perlu lagi, karena bisa lewat Banggar dan Banmus. Untuk itu komisi dibubarkan saja. Ke depan gaya seperti ini akan menimpa semua komisi,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron menambahkan sejak pembahasan proyek trem digulirkan pada 2015, tidak sedikit pun disinggung adanya anggaran tambahan APBD untuk mitra komisi C. Termasuk Dinas Perhubungan (Dishub). "Pada anggaran tahun 2017 ini dinas yang menjadi mitra komisi C tidak ada anggaran tambahan. Saya juga heran kenapa tiba-tiba muncul PAK untuk proyek trem dari Dinas Perhubungan," beber Buchori.

Anehnya lagi, penambahan anggaran Rp 18 miliar ini juga tidak pernah dibahas Komisi C dengan Dinas Perhubungan. "Jika mengacu Tatib, seharusnya (dibahas, red) melalui komisi dulu sebelum ke Banggar," kata politisi PPP ini.

Yang dikhawatirkan, lanjut Buchori, saat anggaran tersebut digunakan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Bagaimana pun komisi juga ikut dipertanyakan, sedangkan tidak pernah dibahas di komisi. Kami akan meminta pertanggungjawaban dan keterbukaan dari Dinas Perhubungan," tandasnya.

Dishub Enggan Komentar
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad saat dikonfirmasi enggan berkomentar soal polemik anggaran proyek trem Rp 18 Miliar. "Kita lagi implementing agency, silahkan ke Bapeko saja mas, saya sedang rapat mas," ujar Irvan dihubungi melalui ponselnya

Ditanya soal pengajuan dana Rp 18 miliar tersebut, Irvan mengatakan dana tersebut merupakan alokasi dana untuk penunjang Angkutan Massal Cepat (AMC ), termasuk trem. "Untuk pembangunan trem dulu rencana oleh Ditjen KA dan PT KAI, sedang pemkot subsidi tarifnya," katanya.

Sayangnya Kepala Bapeko Surabaya Agus Sonhaji belum bisa dimintai keterangannya terkait PAK 2017 proyek trem senilai Rp 18 miliar. Dihubungi melalui telpon selulernya pun tidak aktif. Sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan tambahan anggaran proyek pembangunan trem sebesar Rp18 miliar di dalam PAK 2017 akan di gunakan untuk menyewa lahan PT KA untuk pembangunan Depo dan jalur trem.

Menurutnya, sesuai prosedur penggunaan lahan, Pemkot berkewajiban menyewa lahan yang akan digunakan untuk fasilitas umum berupa moda transportasi massal. Hal ini mengacu pada sistem administrasi keuangan negara yang berlaku sekarang ini."Sistem administrasinya seperti itu, jadi kita harus patuhi aturannya," kata Hendro (10/10).

Untuk diketahui, proyek Trem ini sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 7 miliar. Anggaran sebesar ini untuk membuat peta, denah hingga pembangunan gedung Park and Ride. Semula Proyek Trem ini akan dibiayai APBN. Namun tiba-tiba saja Kementerian Keuangan membuat keputusan mengejutkan, yakni pembatalan pembiayaan Trem dari APBN. Padahal, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta pada 5 Juni 2017, pemerintah pusat bersedia membiayai. Total anggaran trem yang dialokasikan dari APBN saat itu Rp 2,7 triliun.

Namun dengan pembatalan itu, Walikota Tri Rismaharini tak menyerah. Ia tetap melanjutkan Proyek Trem dan berharap proses tender atau lelang proyek trem bisa dibuka pada awal 2018. Targetnya, tahun 2019 sudah mulai pengerjaan konstruksi. Proyeknya sendiri bisa selesai 2021. n



Komentar Anda



Berita Terkait