BIDIK KETUA DPRD

Usut Anggaran Titipan Rp 18 Miliar Proyek Trem, Komisi C Panggil Kepala Bapeko dan Dishub Surabaya. Kini, Ketua DPRD Jadi Bidikan Anggotanya

 

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Saling curiga antara anggota Komisi C (bidang pembangunan) dan Ketua DPRD Surabaya Armuji, tampaknya bakal berbuntut panjang. Ini terkait lolosnya anggaran proyek Trem Rp 18 miliar pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017. Lolosnya anggaran sebesar itu disinyalir ada 'main mata' antara eksekutif melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Banggar sendiri diketuai Armuji. Untuk mengusut siapa yang ‘bermain’ anggaran ini, Komisi C DPRD Surabaya memanggil Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Sonhaji dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Irvan Wahyu Drajat.
------------
Laporan : Alqomar – Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud
------------
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba menjelaskan pemanggilan Bapeko dan Dishub untuk mengungkap sejelas-jelasnya, melalui siapa PAK 2017 proyek Trem sebesar Rp 18 miliar itu diajukan. Sebab, Komisi C tak pernah dilibatkan dalam pembahasan. Namun tiba-tiba anggaran itu dibahas oleh Banggar. Menurutnya, seharusnya dibahas lebih dulu di tingkat komisi. “Kita panggil Bapeko dan Dishub untuk kita mintai penjelasan dan transparansi dana tambahan 18 miliar trem,” ujar Habiba kepada Surabaya Pagi, Rabu (11/10/2017).

Ia menegaskan masalah ini harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat, karena menyangkut penggunaan dana APBD untuk proyek tersebut. "Jika seperti ini bagaimana pertanggungjawabannya? Kami ini mewakili rakyat yang harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat juga," papar dia.

Sesuai tata tertib, lanjutnya, proses pengajuan PAK ini melalui beberapa proses yang harus dilalui. Pertama, harus melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) di komisi. Setelah itu dibawa ke Banggar. “Proses itu dilewati, tiba-tiba sudah di Banggar. Yang jelas kami sangat kecewa. Karena selama ini kita ini mitra. Jika tidak dianggap untuk apa?” tandas Habiba.

Menurut dia, selama ini komisi C hanya membahas kajian pembangunan trem. Tidak pernah dibahas anggaran detailnya. “Kami dulu pernah menawarkan untuk PAK atau penambahan anggaran, Dinas Perhubungan tidak mau. Tapi tiba-tiba sekarang ada PAK, ini ada apa?” ungkapnya curiga.

"Sebelum PAK ini seharusnya etikanya harus melalui komisi. Jika terjadi apa-apa, yang bertanggung jawab tetap Wali Kota Surabaya. Dan kita akan terus meminta untuk transparansi penggunaan dana tersebut,” tambah Habiba menegaskan.

Hal sama diungkapkan Vinsensius Awey, anggota komisi C dari Partai Nasdem. Ia mengaku di komisi C tidak pernah membahas anggaran Rp 18 miliar untuk Trem. Dishub pun tidak pernah mengajukan pembahasan ke komisi C, jika peruntukan dana sebesar itu untuk sewa demo Trem di Joyoboyo milik PT Kereta Api.

"Di dalam pembahasan Banggar harusnya melalui berbagai tahapan. Dan putusan itu boleh-boleh saja yang sifatnya tidak penting menjadi penting," tutur Awey.

Namun kata Awey, dengan kondisi yang mendesak pemerintah kota menitipkan sesuatu yang patut diketahui oleh mitranya yakni Komisi C. "Seyogyanya kami di komisi C mengetahui kalau memang ada penitipan penambahan atas perubahan anggaran. Sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan pada publik," tutur Awey.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mengelak bila dikatakan ada dana titipan terkait PAK Rp 18 Miliar untuk proyek Trem. Sebab, menurutnya, selama pembahasan PAK, Pemkot telah mengajukan kepada Banggar dan komisi terkait.
"Komisi C sudah diberitahu," kelit Armuji.

Kondisi Depo
Sebelumnya, Sekkota Hendro Gunawan mengatakan, anggaran Rp 18 miliar itu memang akan digunakan untuk menyewa lahan PT KAI untuk pembangunan Depo dan jalur trem. Terkait pengajuan anggaran tambahan untuk proyek trem itu, menurut Hendro, memang berkoordinasi dengan Banggar dan Banmus. Hendro berpendapat Pemkot merasa benar, karena kedua perangkat legeslatif itu merupakan representasi seluruh unsur di Dewan. “Banmus dan Banggar sudah mewakili semua anggota dewan, karena di sana sudah ada unsur pimpinan komisi, fraksi dan pimpinan dewan,” terang Hendro.

Dari penelusuran Surabaya Pagi, depo yang dimaksud Hendro itu bekas depo Trem di Bumiarjo, Joyoboyo. Pantauan di lokasi, kondisi bekas depo Trem ini tak terawat. Di area dalam depo yang kini gelap dan minim pencahayaan ini, dipenuhi petak-petak bangunan semi permanen. Bangunan-bangunan yang ada, beberapa difungsikan sebagai warung oleh sejumlah warga.

Selain itu, tidak jarang pula dari bangunan semi permanen tersebut digunakan sebagai tempat tinggal bagi para pendatang yang mencoba peruntungan mereka di Surabaya. Selain petak-petak semi permanen, tampak pula sejumlah bangunan permanen yang difungsikan sebagai tempat tinggal.

Sayangnya, Manager Humas PT Kereta Api Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko, masih enggan menjelaskan mengenai depo yang akan disewakan Pemkot. “Saya cek dulu, besok mungkin sudah ada data,” ucap Gatut dihubungi melalui ponselnya, kemarin. Sedang Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyu Drajat dihubungi melalui ponselnya tidak diangkat, meski terdengar nada sambung.

Pemkot Harus Transparan
Pakar transportasi asal ITS Surabaya Machsus mengungkapkan Pemkot Surabaya harus benar-benar memperhatikan dan mengkaji kebutuhan masyarakat kota besar akan transportasi massal. Ia berpendapat meskipun kota besar seperti Surabaya memiliki banyak pilihan untuk angkutan massal cepat, namun angkutan massal tersebut tidak akan mampu berfungsi dengan efektif bila tidak terintegrasi dengan jenis angkutan lain.

“Kalau dukungan pembiayaannya besar, mestinya pilihan jenis angkutan massalnya adalah monorel atau LRT yang elevated. Karena kinerja pelayanannya lebih baik dibandingkan trem yang sebidang dengan jalan raya,” papar Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS

Mengenai pembiayaan, menurut Machus, Pemkot Surabaya perlu mempublikasikan kajian akademik terkait skema rencana pembiayaan proyek Trem kepada publik. Hal tersebut penting agar akademisi dan beberapa pakar lain yang kompeten di bidang-bidang terkait mampu memberikan sumbangsih ide agar proyek tersebut nantinya benar-benar efektif dan efisien.

Disamping itu menurut Machsus, yang tidak kalah penting adalah skema subsidi yang tepat harus tetap diberikan oleh pemerintah. “Ya jangan sampai, karena modalnya besar, swasta lalu mematok biaya yang tidak kalah mahal. Kalau begitu ya sia-sia. Jangan sampai saja, biaya menggunakan trem malah lebih mahal dari pakai sepeda motor. Sama aja itu jadinya,” pungkasnya. n

 



Komentar Anda



Berita Terkait