ARMUDJI DITERPA TREM

Proyek Trem Surabaya, yang Digagas oleh Pemerintah Pusat, kini Memunculkan Polemik Pendanaan Uang APBD Surabaya Rp 18 Miliar. Ketua DPRD dan Komisi C Saling Mencurigai. Kejaksaan Diminta Turun Menyidik

 

Ketua DPRD Surabaya, Armuji


SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Menjelang berakhirnya tahun anggaran (TA) 2017 yang tidak sampai tiga bulan ini, dugaan meloloskan proyek besar mencuat di DPRD Kota Surabaya. Mega proyek itu angkutan massal cepat (AMC) Trem yang digagas Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Padahal, proyek ini sudah ditolak pemerintah pusat lantaran membutuhkan biaya sangat besar, sekitar Rp 3,8 Triliun. Sedang kekuatan APBD Surabaya hanya di kisaran Rp 8 triliun. Namun anehnya, dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya 2017 tiba-tiba muncul anggaran Rp 18 Miliar untuk proyek Trem. Bahkan, anggaran ini langsung lolos di tingkat Badan Anggaran (Banggar), tanpa pembahasan lebih dulu di tingkat komisi. Karena itulah, sejumlah anggota Komisi C (bidang pembangunan) DPRD Surabaya melakukan protes dan mengungkap sejumlah kejanggalan karena dinilai melanggar prosedur. Bahkan Kejaksaan diharapkan turun tangan untuk menyidik. Lantas, siapa yang akan dibidik? Wakil rakyat yang mana?
-------------
Laporan : Alqomar – Ibnu F Wibowo, Editor : Ali Mahfud
-------------
Agoeng Prasodjo, anggota Komisi C yang juga anggota Banggar DPRD Kota Surabaya mengatakan, anggaran Trem Rp 18 Miliar tidak pernah menjadi pembahasan di komisi C. Namun tiba-tiba muncul dalam pembahasan Banggar. “ Saya selaku anggota Banggar baru tahu kalau ada pembahasan soal perubahan anggaran keuangan untuk proyek Trem,” ungkap Agoeng, kemarin.

Agoeng mengaku ia dan rekan-rekan anggota komisi C lainnya merasa kecewa atas putusan PAK 2017 yang dinilai telah menyalahi aturan. Harusnya pembahasan awal di Komisi C, baru dibahas di Banggar. Namun faktanya, tiba-tiba dibahas di Banggar dan disetujui unsur pimpinan. “Ini sudah gak benar,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Camilia Habiba, Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, menguatkan keterangan Agoeng. Ia menyebut anggaran Rp 18 Miliar untuk Trem itu sebagai “anggaran siluman”. Karena itu, ia meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini bertanggungjawab terhadap pengajuan anggaran Trem itu. Apalagi, proyek ini tak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS). Anggaran proyek tersebut juga tak pernah dibahas Komisi dalam rapat-rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) maupun Badan Perencanaan Pengembangan Kota (Bappeko).

“Untuk itulah kasus anggaran PAK siluman ini akan kita laporkan ke Badan Kehormatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tandas politisi PKB ini.

Komisi C, lanjutnya, juga mengirimkan surat kepada Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang tak lain Ketua DPRD Surabaya, Armuji. Ia menuding Armuji telah melanggar tata tertib dewan dengan meloloskan anggaran siluman Rp 18 miliar tanpa melalui Komisi C. “Bila tidak ada tanggapan dari Walikota Surabaya, maka masalah ini akan diserahkan kepada penegak hukum, entah polisi atau Kejaksaan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kaget
Anehnya, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji malah kaget. Menurutnya, munculnya anggaran trem tersebut seharusnya sudah diketahui di Komisi C saat pembahasan PAK, sebelum akhirnya dibahas dalam finalisasi perangkaan di Banggar. "Kalau itu (anggaran proyek Trem) tidak terbahas, artinya tidak ada transparansi dari dinas terkait, sehingga tidak terbahas di komisi C," kata Armuji dikonfirmasi terpisah, Selasa (10/10/2017).

Ia mengatakan di dalam pembahasan perangkaan PAK 2017 proyek trem senilai Rp18 miliar itu dipergunakan untuk sewa lahan di Joyoboyo milik PT Kereta Api (KA) untuk keperluan Depo Trem. Padahal sejak diproyeksikan tahun 2015, proyek itu akan didanai berdua antara Pemkot Surabaya dengan BUMN tersebut. "Saya kaget sekarang kok malah muncul penambahan dana dalam PAK yang diperuntukkan untuk sewa lahan depo milik PT KA," ungkap politisi senior PDIP ini.

Kata Armuji, proyek trem merupakan proyek angkutan massal yang perlu dikaji terlebih dahulu. Lantaran proyek ini merupakan proyek yang digunakan untuk angkutan publik.
"Surabaya masih banyak sepeda motor yang melintasi jalan tengah kota. Sedangkan proyek trem ini berada di tengah jalur kota, maka perlu kajian yang benar," tandasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha. Politisi PKB mengatakan yang paling fatal saat pembahasan tidak ada satupun anggota Banggar dari Komisi C yang datang hingga pembahasan final perangkaan itu selesai. "Ini juga yang jadi masalah karena pembahasan terkait itu sudah masuk babak finalisasi dan diputuskan dalam PAK 2017 untuk penambahan alokasi sewa lahan depo PT KA sebesar Rp18 miliar," papar Masduki.

Sekkota Membela Diri
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan tambahan anggaran proyek pembangunan trem sebesar Rp18 miliar di dalam PAK 2017 akan di gunakan untuk menyewa lahan PT KA untuk pembangunan Depo dan jalur trem.
Menurutnya, sesuai prosedur penggunaan lahan, Pemkot berkewajiban menyewa lahan yang akan digunakan untuk fasilitas umum berupa moda transportasi massal. Hal ini mengacu pada sistem administrasi keuangan negara yang berlaku sekarang ini.

"Sistem administrasinya seperti itu, jadi kita harus patuhi aturannya. Logikanya PDAM yang notabene milik pemkot saja, harus menyewa lahan pemkot, jika akan memasang pipa di lahan milik pemkot. Apalagi antar institusi lain," terang Hendro dikonfirmasi terpisah, Selasa (10/10) kemarin.

Ia menyatakan soal pengajuan anggaran tambahan untuk proyek trem itu, memang berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) tanpa melalui komisi. Menurut Hendro, Banmus dan Banggar merupakan representasi seluruh unsur pimpinan.

Hendro juga menanggapi tudingan yang menyebut anggaran Rp 18 Miliar untuk sewa lahan proyek trem masuk dalam pidana umum. "Kalau ada unsur pidananya, dimana letaknya. Kami kan belum bertindak menggunakan dana itu. Lagipula, Banmus dan Banggar kan sudah mewakili semua anggota dewan, karena di sana sudah ada unsur pimpinan komisi, fraksi dan pimpinan dewan," ungkap Hendro.

Hendro mengatakan proyek trem sekarang ini, memang sudah masuk pada tahap lelang investor. Para investor yang berminat, harus mengikuti seleksi beauty contest dengan bentuk penawaran kerja sama. Untuk itu, Pemkot menganggap perlu menyediakan dana reaktivasi, jika sewaktu-waktu proses lelang investor ini selesai dan muncul pemenangnya. "Kalau ada pemenangnya kan, kita wajib memperlihatkan barangnya," jelas Hendro.

"Makanya kami anggarkan dana sewa lahan. Dana ini dianggarkan setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) benar tidak ada dana," pungkas mantan Kepala Bappeko ini.

Untuk diketahui, proyek Trem ini merupakan proyek prestisius Tri Rismaharini, karena telah direncanakan sejak tahun 2015 lalu dan sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 7 miliar. Anggaran sebesar ini untuk membuat peta, denah hingga pembangunan gedung Park and Ride.

Semula Proyek Trem ini akan dibiayai APBN. Namun tiba-tiba saja Kementerian Keuangan membuat keputusan mengejutkan, yakni pembatalan pembiayaan Trem dari APBN. Padahal, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta pada 5 Juni 2017, pemerintah pusat bersedia membiayai. Total anggaran trem yang dialokasikan dari APBN mencapai Rp 2,7 triliun. Untuk tahun 2017 ini pun semula akan dikucurkan Rp 100 miliar.

Namun dengan pembatalan itu, Walikota Tri Rimaharini tak menyerah. Ia tetap melanjutkan Proyek Trem dan berharap proses tender atau lelang proyek trem bisa dibuka pada awal 2018. Targetnya, tahun 2019 sudah mulai pengerjaan konstruksi. Proyeknya sendiri bisa selesai 2021. n



Komentar Anda



Berita Terkait