Retribusi Izin Gangguan (HO) Dicabut, Dewan Minta Pengawasan Diperketat

 

Mugiyanto Ketua Pansus I.


SURABAYAPAGI.COM, Trenggalek - Mengacu kepada Permendagri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, maka seluruh aturan dan Perda di seluruh daerah yang menyangkut perizinan gangguan (HO) wajib untuk dicabut. Termasuk kabupaten Trenggalek yang masih memiliki Perda no 3 tahun 2010 tentang izin gangguan.

Terkait hal ini, DPRD Trenggalek telah membentuk Pansus pencabutan izin gangguan (HO) yang saat ini pembahasannya telah diselesaikan oleh Komisi IV. Ketua komisi IV Mugiyanto mengatakan, jika anggota tim nya telah menyelesaikan pembahasannya telah final dan dilaporkan hasilnya ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD kabupaten Trenggalek,” ucapnya.

Menurutnya, persoalan pokok di pencabutan izin gangguan ini menyangkut soal Lingkungan, Ekonomi dan Sosial. Maka jika soal Lingkungan dihilangkan,Pemkab Trenggalek wajib memperkuat pengawasannya di bidang Ekonomi dan Sosial. “Terkait izin gangguan ini sebenarnya sudah termasuk dalam persyaratan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), karena didalamnya sudah menyangkut soal Amdal, UKL dan UPL, jadi sebenarnya, yang dihilangkan itu hanya soal retribusinya saja,” tandasnya.

Disamping itu, penghilangan retribusi izin gangguan (HO) ini diharapkan bisa semakin menumbuhkan iklim investasi di suatu daerah, tidak terkecuali di wilayah Trenggalek. “Dengan demikian, proses perijinan di wilayahnya akan adanya pemangkasan salah satu persyaratan, tentu ini akan semakin memudahkan dan membantu para investor,” lanjutnya. Mengenai penanganan gangguan dan ketertiban umum,telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 11 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Namun demikian, ada akibat yang harus ditanggung pemerintah, sejak Perda retribusi gangguan dicabut, maka Pemkab Trenggalek harus semakin meningkatkan pengawasannya, terutama yang menyangkut soal dampak ekonomi dan sosialnya.
“Dari sekarang, sudah harus mengoptimalkan peran pengawasan dengan cara melibatkan jajaran ditingkat Kecamatan dan Kelurahan,” pungkasnya. har

 



Komentar Anda



Berita Terkait