Jokowi Punya Musuh

Politik Gaduh Terkait Pemilu 2019

 

Jokowi dan Fahri Hamzah


Gaduh menjelang tahun politik 2018 dan 2019 tampaknya makin menjadi-jadi. Belum reda soal pernyataan dan sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pemutaran film G30S-PKI dan impor 5.000 senjata oleh non-militer, Presiden Joko Widodo juga melempar pernyataan yang sarat politis. Presiden mengungkapkan ada pihak yang memainkan isu penurunan daya beli masyarakat untuk kepentingan politik tahun 2019. Ini langsung direspon Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut bahwa Jokowi mempunyai musuh politik. Siapa yang dimaksud Fahri Hamzah?
--------------
Laporan : Joko Sutrisno – Tedjo Sumantri, Editor: Ali Mahfud
--------------

"Pak Jokowi jangan menganggap dia nggak punya musuh politik, salah juga dia menganggap orang tidak ingin berkuasa setelah dia, salah juga," ungkap Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Menurutnya, ada yang ingin menjatuhkan Jokowi saat ini dengan memakai isu-isu liar, termasuk soal penurunan daya beli masyarakat. Namun, Fahri memandang memang ada yang mengincar kursi Jokowi melalui Pemilu 2019 mendatang. "Kalau dia berfikir bahwa setelah 2019 nggak akan ada orang yang berminat dengan kursinya, itu salah juga. Pasti orang ada minat dan semua orang," papar dia.

Soal isu daya beli masyarakat yang turun, Fahri menyebut itu merupakan pernyataan dari jajaran kabinet. Fahri mengatakan daya beli masyarakat tak mengalami penurunan. "Bukan penurunan daya beli, tapi relokasi cara belanja karena perubahan lifestyle karena terjadi pertumbuhan belanja di sektor pariwisata dan kurang di sektor belanja-belanja sehari-hari. Ini omongan kabinet," ucap Fahri. "Makanya saya bilang hati-hati karena kabinet sendiri menjadi produsen dari berita-berita hoax gitu," lanjut politisi PKS ini.

Jokowi bicara hal di atas dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2017 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10). Jokowi memaparkan data-data. Misalnya nilai pertanian naik 23 persen dibanding tahun lalu. Entah nilai hasil pertanian, hasil nilai ekspor, atau nilai spesifik lainnya, Jokowi tidak menjabarkan lebih rinci. Nilai konstruksi terbilang turun dibanding tahun lalu soalnya Jokowi memang menurunkan pajak final.

Angka-angka tersebut menunjukkan isu daya beli turun sebenarnya kurang tepat. Di sinilah Jokowi menyatakan sebenarnya pembikin isu ini sebenarnya adalah 'orang politik'.
"Angka-angka seperti ini kalau nggak saya sampaikan nanti isunya hanya daya beli turun-daya beli turun. Saya lihat yang ngomong siapa tho? Oh, orang politik. Ya sudah nggak apa-apa," ungkap Jokowi kala itu.

Bila saja yang mengembuskan isu itu adalah pebisnis, Jokowi tak akan keberatan untuk mengajak berdiskusi. Tapi karena yang mengembuskan isu itu adalah orang politik, Jokowi memaklumi dan membiarkan saja. "Orang politik tugasnya seperti itu kok, membuat isu-isu untuk 2019," lanjut Jokowi.

Sebelum ini, Jokowi juga membuat pernyataan keras. Saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (2/10/2017), Jokowi menegaskan posisinya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Penegasan itu disampaikan di tengah polemik dan kegaduhan politik dalam negeri setelah pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait impor 5.000 senjata. Setelah itu, Jokowi juga menegaskan agar semua pihak menahan diri dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Internal Kabinet
Ketum PAN Zulkifli Hasan mendukung peringatan Presiden Jokowi kepada jajarannya supaya tak membuat gaduh menjelang tahun politik. Ketua MPR yang biasa dipanggil Zulhas ini pun menyoroti kinerja di internal Kabinet Kerja. "Kalau Pak Jokowi soal pemerintahan ya benar dong. Masak sesama menteri ribut? Kan anak buah Presiden semua. Kalau ada masalah, selesaikan di dalam, masak ngomong di koran atau di luar? Ya nggak betul," ungkapnya di gedung DPR, Senayan, kemarin.

Zulkifli lantas membandingkan saat ia menjabat Menteri Kehutanan di era Presiden SBY. Menurutnya, saat itu tak ada kegaduhan di lingkup internal kabinet. "Kalau ada kegaduhan antar-menteri itu ya nggak boleh saling menyerang di media. Zaman saya menteri, nggak ada tuh. Kalau ada perbedaan kan ada sidang kabinet, ada sidang dipimpin wapres," papar dia.

Menurutnya, saat ini fungsi menteri koordinator (menko) di pemerintahan Jokowi-JK kurang dioptimalkan. Semestinya, Menko bertugas 'mengatur' para menteri yang menjadi mitranya. "Menko itu berdayakan dong, menko-menkonya ngapain? Kalau ada perbedaan antara anggota kabinet, ada menkonya yang menyelesaikan. Lah, ini menkonya ngapain? Masalahnya kan koordinasi, nah saya kira dioptimalkanlah fungsi menko itu," jelasnya.

Ada empat menko dalam kabinet pemerintahan. Empat menko tersebut adalah Wiranto (Polhukam), Luhut Panjaitan (Kemaritiman), Puan Maharani (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Darmin Nasution (Perekonomian).

JK Sindir Jenderal Gatot
Meski tidak terang-terangan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) tampaknya tengah menyindir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kata JK, anggota Polri/TNI serta PNS yang hendak berpolitik agar terlebih dulu keluar dari institusinya. Ia mencontohkan Agus Harimurti Yudhoyono, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mundur dari kesatuannya untuk terjun di Pilkada DKI lalu. "Kalau ingin berpolitik praktis ya keluar dulu seperti Agus. Bagus itu kan," sebut JK.

Ia menjelaskan setiap warga negara memiliki hak untuk berpolitik, namun semua itu ada aturan yang harus dilakukan. "PNS boleh memilih tapi kalau untuk dipilih harus keluar dulu. Begitu juga dengan TNI boleh dipilih tapi harus keluar dulu," ungkap mantan Ketum Partai Golkar ini.

Jenderal Gatot sebelumnya membantah melakukan manuver politik untuk kepentingan pemilu presiden 2019. Gatot mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik. Namun, politik yang dia jalankan merupakan politik negara, bukan politik praktis. Artinya, tindakan yang dia lakukan selama ini merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan konstitusi.

"TNI dalam posisi netral dalam politik praktis. Ini yang penting, Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara bukan politik praktis," ujar Gatot usai memimpin upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990 saat mengarungi perairan Selat Sunda, Banten, Selasa (3/10).

Politikus senior PDIP Aria Bima memuji sikap tegas Presiden Jokowi terhadap para menteri agar tak bikin kegaduhan. Menurutnya, Indonesia memakai sistem presidensial. Artinya bertindak sekaligus, baik sebagai Presiden atau kepala pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara. Kedua fungsi tersebut melekat.

"Itulah sebabnya presiden Jokowi wajar menyatakan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Hal itu tentu terkait dengan gaduh politik yang disulut oleh beberapa menteri sebagai pembantunya," tandasnya. n

 



Komentar Anda