DPRD: Pemkot Konyol, Harusnya Marvell City Dipidanakan

Jalan Upa Jiwa yang Diserobot Pengembang

 

Suasana stan-stan di dalam Marvell City Surabaya. Stan tersebut disewakan dengan harga Rp 450 ribu -1 juta per meter persegi dalam satu bulan. FOTO SP/FIRMAN RACHMAN


SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Persoalan Jalan Upa Jiwa yang sempat diserobot Marvell City kembali diperbincangkan publik. Sikap Pemkot Surabaya yang melunak terhadap Marvell City dipertanyakan, terlebih lagi menyewakan lahan seluas 1.968 meter persegi itu dengan harga murah. Yakni, Rp 4,3 miliar untuk lima tahun. Ini berarti Jalan Upa Jiwa yang merupakan aset negara tetap dikuasai Marvell City. Pihak pengembang, PT Assa Land, dinilai untung besar lantaran tetap bisa mengambil manfaat secara ekonomi dari aset tersebut. Lalu, apa dengan menyewakan ini ada jaminan aset itu tidak lepas?
--------------
Laporan : Alqomar, Ibnu F Wibowo, Firman Rachman, Editor: Ali Mahfud
--------------

Sejumlah anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya langsung bersikap dengan sikap lunak Pemkot Surabaya, yang menyewakan Jl Upa Jiwa ke Marvell City. Vensensius Awey, misalnya. Ia heran dengan sikap Pemkot. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkot Surabaya ini merupakan tindakan konyol yang tidak patut dipertontonkan kepada masyarakat Surabaya.

“Pertama saya tidak membicarakan nilai sewanya, saya tidak sependapat dengan sikap Pemkot yang menyewakan Jl. Upa Jiwa itu ke Marvell City. Karena apa? Itu tindakan konyol yang dipertontonkan Pemkot kepada masyarakat Surabaya,” ungkap Awey kepada Surabaya Pagi, Rabu (4/10).

Menurut Awey, penyewaan yang diberikan kepada Marvell City sebagai tindakan yang menurunkan wibawa Pemkot Surabaya dan tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada warga kota. “Ini sama halnya Pemkot memberikan contoh kepada warga Surabaya untuk setiap saat bisa menguasai aset pemerintah,” ujar politisi Nasdem ini. “(Pemkot) Bukan tidak tegas lagi, tapi konyol,” tandasnya.

Apalagi, lanjut Awey, Pemkot sering kalah dalam mempertahankan aset. Hanya menang dengan Mavell City, justru Pemkot tidak mengambil sikap tegas. “Kok begitu mudahnya memberikan solusi dengan menyewakan kepada pihak yang hampir saja mengambil lahan negara,” tutur Awey.

Seharusnya, lanjur Awey, Pemkot memberi pelajaran kepada pihak-pihak yang merebut aset Pemkot. Pertama, meminta lahan itu dikembalikan fungsinya. “Jadi kalau ada bangunan di atas atau di bawah lahan tersebut (Jl Upa Jiwa), maka diminta untuk dibongkar dan kembalikan ke fungsi awal. Yang kedua, membawa tindakan penyerobotan tanah negara itu ke proses hukum,” kata Awey.

Hal senada dinyatakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. Menurutnya, sebelum masuk ke nilai sewa dan persoalan sewa lahan tersebut, harus diselesaikan dulu proses hukumnya. “Yang menjadi pertanyaan itu apakah proses hukumnya sudah selesai? Meskipun menang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, apa Marvell tidak melakukan banding? Proses hukumnya belum selesai, jangan ngomong sewa dulu,” kata pria yang akrap disapa Awi ini.

Menurut dia, lebih baik Pemkot ini menyelesaikan perkara hukumnya terlebih dahulu sebelum menyewakan lahan. Setelah itu menyertifikatkan lahan tersebut ke BPN, sehingga aset tersebut benar-benar milik Pemkot. “Setelah itu, silakan jika mau disewakan,” cetus Awi.

Marvell Untung Besar
Saat Surabaya Pagi mendatangi manajemen Marvell City, Rabu (4/10) kemarin, petugas security tidak membolehkan. Alasannya, harus ada janji terlebih dahulu dengan manajemen. Namun saat menggali informasi di lapangan, diketahui harga sewa stan di Marvel City bervariasi. Hal tersebut dibedakan dengan luas stan, konten stan, dan letak stan.

Selain itu ada sekitar lima lantai yang siap ditawarkan oleh manajemen mall ini. Lower Ground, Ground, First Floor, Second Floor dan Third Floor. Rata-rata stand dihargai dengan Rp 450 ribu -1 juta per meter persegi dalam satu bulan. Nominal tersebut diakumulasikan dalam jangka waktu kontrak per tahun oleh mereka.

Jika satu stand memiliki luas 50 meter persegi, maka harga yang harus dibayarkan pada nominal terendah adalah Rp 300 jutaan rupiah dalam satu tahun. Angka tersebut tentu dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan manajemen.

Belum lagi pemasukan manajemen dengan aset apartemen yang berjumlah hingga ribuan unit. Informasi yang dihimpun, kisaran harga untuk unit Linden saja senilai Rp 1,7 Miliar per unit. Sedang untuk jumlahnya mencapai 300an unit. Masih ada sekitar 1200 unit di 3 tower. Informasi harga tersebut belum termasuk hotel, ballroom yang memiliki kapasitas hingga 2000 orang dan gedung perkantoran. "Setau saya itu mas, kalau lainnya kurang tau saya," terang salah satu karyawan marketing yang ditemui Surabaya Pagi.

Tidak Transparan
Ini berarti Marvell City mengambil keuntungan tinggi, tidak sebanding dengan nilai sewa yang diberikan Pemkot Surabaya. Pakar ekonomi asal Unitomo Meithiana Indrasari mengatakan nilai sewa yang ditetapkan Pemkot Surabaya kepada Marvell City untuk Jalan Upa Jiwa, agak tidak masuk akal. Pasalnya, lokasi tersebut masuk ke lahan premium. “Memang, dalam penetapan biayanya, Pemkot sudah memakai lembaga independen. Baru kemudian angka sewa itu ditemukan. Tapi, itu dasarnya apa? Harus transparan,” kata Mei dihubungi terpisah.

Selain sewa lahan, Mei juga menyoroti terkait bangunan yang ada di lahan sewa tersebut. “Formulasinya juga perlu dijelaskan itu, bangunan yang ada di lahan tersebut nantinya menjadi milik siapa. Apakah pemilik tanah atau penyewa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Dekan II FEB Unitomo tersebut menjelaskan apabila ditarik ke belakang, sebelum penetapan harga tersebut Pemkot sudah melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu. Hanya saja, menurutnya, tetap saja perlu benar-benar ditelaah lagi kajian atas tahapan yang dilakukan tersebut.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan dengan kemenangan yang diraih pemkot, Marvel City sudah mengakui bahwa aset tersebut adalah milik Pemkot.
Untuk itu, lantaran saat ini sudah terbangun dan pemanfaatan di Marvel City, maka Pemkot bakal menarik sewa atas penggunaan aset Jalan Upa Jiwa tersebut.

Menurut Risma, sewa itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atas pemanfaatan barang dan aset daerah. Di mana pemanfaatan di atas maupun di bawah aset maka dikenakan sistem sewa. Menurut Risma, appraisal untuk sewa aset Jalan Upa Jiwa itu sudah keluar. Pemanfaatan di bawah dan di atas aset tersebut akan dikenakan biaya Rp 4,3 miliar untuk sewa selama lima tahun. “Nilainya Rp 4,3 Miliar untuk 5 tahun bayar dimuka dua hari setelah perjanjian sewa," sebut Risma. n



Komentar Anda



Berita Terkait