Praperadilan Setnov, Permen Cokelat Rasa Tai Kucing

Surat Terbuka untuk Setya Novanto, Ketua DPR-RI yang baru menang Praperadilan

 

Dr. H. Tatang Istiawan


Sdr. Setya Novanto,

Praperadilan Setya Novanto, saya nilai bisa dianggap trik menghalangi seorang tersangka korupsi tidak ditahan dulu. Saya bilang tidak ditahan dulu, karena pemeriksaan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar, baru tahap prosedur penyidikan, belum materi dugaan korupsi.

Jujur, dahsyatnya pengabulan praperadilan Setnov, sesungguhnya bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, ada putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi, dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi.

Saya menilai praperadilan yang diputuskan Hakim Cepi Iskandar menggunakan metode metode rechtsvinding (penemuan hukum). Putusan Cepi yang bisa dianggap ‘’penemuan hukum’’, dalam praperadilan yang mengusul tentang sah tidaknya penetapan Setnov tersangka korupsi E-KTP, Hakim Cepi mempersoalkan kepada ahli KPK tentang sifat ad hoc lembaga KPK. Pertanyaan ini  tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Disamping itu Hakim Cepi juga menyinggung laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus Angket.

Pertimbangan hakim Cepi ini, menurut saya, tidak dapat dikategorikan melakukan penemuan hukum. Mengingat,  proses penyidikan yang dilakukan KPK ada alat buktinya.

 

Sdr. Setya Novanto, 

Akal sehat saya mengatakan, sekarang KPK tak perlu  merisaukan putusan praperadilan yang dimohonkan Setnov. Saya optimistis KPK tetap bisa melakukan penyidikan-penyidikan dugaan korupsi E-KTP yang menyengat Ketua DPR – RI.

Dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi, termasuk dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi, KPK tidak perlu gentar dengan palu praperadilan yang acapkali mempersoalkan sifat normative penetapan tersangka.

Saya optimistis di tengah dukungan publik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK dapat lebih progresif dalam menunjukkan bukti permulaan di persidangan. Mengingat, sejauh yang saya ketahui, KPK telah memiliki standard operating procedure (SOP) dalam menetapkan tersangka korupsi.

Membaca alat-bukti yang ditemukan oleh KPK dari perkara yang sudah diputusan Pengadilan Tipikor, menggunakan sudut pandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) gugatan praperadilan yang diajukan Setnov seharusnya tidak diterima oleh pengadilan.

Pertimbangan saya, lembaga praperadilan tidak memiliki kewenangan dalam mengadili materi yang digugat oleh pemohon Setnov yang saat sidang, sedang tidur di rumah sakit. Mengingat UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak mewajibkan seseorang saksi atau calon tersangka harus diperiksa dahulu sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

Justru, KUHAP mengamanatkan seseorang bahwa dapat ditetapkan sebagai tersangka jika dipenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti yang memadai.

 

Sdr. Setya Novanto,

Sebagai jurnalis yang aktif melakukan penelitian terhadap tipikor, saya berpendapat bahwa korupsi merupakan salah satu isu yang paling rumit dalam sejarah kejahatan pidana di Indonesia. Bahkan dalam kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara Negara telah memberikan implikasi negatif dan buruk terhadap nasib rakyat miskin. Mengingat, uang yang dijarah oleh para koruptor adalah uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat umumnya,

Dalam pandangan saya atas besarannya kerugian Negara E-KTP sebesar Rp 2,3 triliun, sekiranya kasus dugaan korupsi ini tidak terbongkar, kejahatan atas proyek-proyek rakyat kecil menggunakan APBN bisa berkembang dalam sebuah lingkaran kekuasaan.

Jadi adalah sebuah kemestian, memberantas korupsi dengan tak membiarkannya para pelaku korupsi berduit dapat bernapas di tengah masyarakat. Kasus tersangka Setya Novanto, yang meski kini status tersangkanya dianulir oleh hakim tunggal Cepi, tidak otomatis Setnov, bisa mengklaim dirinya, bukan bagian dari lingkaran permainan proyek E-KTP.

 

Sdr. Setya Novanto,

Maka itu, menyerap praperadilan yang dimenangkan oleh Setnov, saya teringat lagunya almarhum Gombloh, "Kalau cinta sudah melekat, tahi kucing rasa cokelat".

Lirik lagu ‘’Lepen’’ atau Lelucon pendek ini menertawakan, karena ada  sentilan. Mereka yang tersentil adalah mereka yang sedang jatuh cinta.

Nah, sejak minggu lalu beredar patun WA berantai yang juga bernada sentilan. WA berantai ini menyentil keberadaan Setnov. Ada ratusan kalimat satire ke Ketua DPR-RI. Salahkah rakyat yang mengirim WA berantai berisi pantun satire? Saya tidak tahu. Tapi ini respons dari rakyat yang dalam demokrasi kita telah mendapat porsi untuk memilih dan menolak calon pemimpinnya baik di eksekutif maupun legislatif.

Menggunakan ledekan lagu “Lepen’’ saya menganalogikan putusan praperadilan yang dimenangkan oleh Setnov, tak ubahnya permen coklat rasa tai kucing.

Untuk jangka pendek, Setnov bisa bereuforia. Terbukti, dua hari setelah putusan, barang-barangnya yang dibawa ke Rumah Sakit Primier Jatinegara Jakarta sudah diusung. Satu hari kemudian yaitu Senin malamnya, Setnov keluar dari rumah sakit secara sembunyi-sembunyi.

Peristiwa yang dilakoni Setnov keluar dari rumah sakit setelah praperadilan dimenangkan, tak ubahnya seperti Gunung yang nampak indah dipandang. Bahkan terlihat Anggun, gagah, dan berwibawa. Terutama dilihat dari kejauhan.

Ungkapan jawanya adalah sri gunung. Artinya sesuatu itu nampak indah seperti gunung jika dipandang dari kejauhan. Namun jika didekati akan nampak bopeng dan permukaan yang tidak rata.

Sebuah gunung, ada bongkahan batu, reruntuhan kubah lava, gersang, panas, dan sebagainya. Demikian juga praperadilan Setnov, dirasakan oleh Setnov seperti gunung. Tetapi ia tidak akan bisa mengira langkah-langkah KPK. Tentu KPK sebagai lembaga superbody tidak mau kehilangan muka (loosing fase). Apalagi telah menemukan dua alat bukti yang digunakan menjerat Setnov tersangka korupsi E KTP.

 

Sdr. Setya Novanto,

Dalam catatan hukum ini, saya ingin share dengan Anda bahwa dalam hukum pidana, Gugatan praperadilan itu adalah hak tersangka, bukan kewajiban tersangka.

Jadi,  kemenangan Anda dalam praperadilan saat ini bukan segala-galanya. Anda, sebagai wakil rakyat menurut saya hendaknya lekas sadar bahwa KPK, adalah institusi mandiri yang mendapat beban besar untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu artinya, praperadilan bulan segala-galanya yang menyangkut materi perkaranya, oleh karena itu, KPK, tak lama lagi, menurut perhitungan saya bisa mengeluarkan sprindik baru.

Sebagai penyelenggara Negara, semestinya Anda ingin dugaan KPK yang menyeret Anda sebagai salah satu tersangka korupsi E-KTP dibuktikan melalui persidangan di Pengadilan Tipikor.

Mata hati saya berkata, sekiranya  Anda menjaga reputasi seorang negarawan pasti Anda akan mengedepankan sifat yang gentle. Negarawan kategori ini perlu menyiapkan nyali untuk menguji keterlibatan Anda dalam proyek E-KTP. Kelak dalam persidangan di PN Tipikor, Anda bisa mengajukan saksi dan alat bukti lain.

Bagi komponen penggiat anti korupsi, persidangan tentang kasus korupsi jauh lebih substansial dibanding praperadilan yang baru Anda menangkan. Menggunakan lirik Gombloh, perlu ada lirik terbalik bagi pelaku dugaan tindak pidana korupsi. Apa itu? Praperadilan yang Anda menangkan,  ibarat permen cokelat rasa tai kucing. Sampai berjumpa lagi dengan menerima surat panggilan tersangka korupsi E-KTP dari KPK.

Maklum, sebelum praperadilan, KPK telah menetapkan Anda menjadi tersangka korupsi. Ini terjadi saat Anda masih menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Pada periode itu, Anda ditemukan oleh KPK sebagai anak manusia yang ikut mengatur proyek e-KTP. tatangistiawan@gmail.com)



Komentar Anda



Berita Terkait