Penyamun Kota

 

Suparto Wijoyo, Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum & Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga


Pembaca hidup di kota?

Kota adalah ruas kehidupan

Kenapa kau jadikan kamar jenazah?

 

Kota adalah taman bunga

Kenapa kau werdikan sebagai lahan pemakaman?

Kau sesakkan dengan nisan-nisan perbelanjaan?

Kau hiasi dengan kembang-kembang iklan?

 

Kenapa?

 

Anda tinggal di Desa?

Waspada dan teguhkan pilihan

Sebelum desa nista dalam senggama kota yang binal

 

Itulah seuntai puisi kegelisahan yang sesungguhnya menggambarkan teraduknya batin atas  perkembangan perkotaan di hampir seluruh wilayah Indonesia sepanjang jelajah hari menjamah esok waktu. Kota-kota raya yang suka “membusungkan dada” dalam bingkai metropolitan maupun megapolitan acapkali  menjadi korban aksiomatik pembangunannya sendiri. Kemajuan yang dinisbatkan dalam terminologi pembangunan justru telah menggerus peradaban perkotaan pada tingkat yang mencemaskan. Terhadap hal ini saya teringat perkataan cerdas dan tegas Khalid Fazlun dari Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science, England, UK yang mengungkapkan bahwa progess (kemajuan) telah menghasilkan pollution (pencemaran) dan pembangunan (development) identik dengan kerusakan (destruction). Tegasnya: P (Prograss) + P (Development) = P (Pollution) + D (Destruction).  Inilah yang sebenar-benarnya “tragedi kolektif” yang sedang melanda kehidupan perkotaan. Pelangi ekologia, legal maupun sosio-kultural perkotaan terkoyak atas nama “kemajuan” sebagai bagian derap langkah pembangunan yang justru mematikan adabnya sebuah kota.  Hukum diakali dengan pembangunan yang dikonstruksi menjemput investasi, usai itu baru izin diurusi. Tragis.

Siapapun yang peduli dengan keberlanjutan sebuah kota harus berancang-ancang  untuk mewujudnyatakan bangunan entitas kota taman surga (“garden city”).  Dikala Alex Wilson cs meniup “seruling” integrasi antara ekologi dan real estate melalui “pendulum” green development,  saya terinspirasi secara imajinatif untuk merengkuh green city (kota hijau, bukan kolor ijo) di semua belantara Nusantara terutama Jakarta maupun  Surabaya tercinta. Semua   warga  kota  hampir pasti  mau mimpi indah yang sama tentang garden city ala green city dan dipastikan sedemikian khawatir atas terjadinya evolusi perkotaan yang semakin lama semakin kehilangan “jiwanya”. Tubuh yang memuai tanpa ruhani.

Simaklah dengan cermat dan mawas diri apa yang sedang berputar dalam rumpun sejarah perkotaan. Kota-kota modern yang disebut metropolitan seolah-oleh bergesar dengan kencangnya menuju poros megapolitan untuk berubah wajah menjadi “entitas negara” yang lazim dinamakan ecumenopolitan. Fase ritmis-historis perkotaan ini pada akhirnya tertambat juga di ujung cerita sebagai nekropolitan alias kota kematian.

Memang warga kota dalam derajat tertentu sepertinya sedang antri untuk membeli tiket kematiannya dan rame-rame diperlakukan  seperti barang “sisa rampasan perang” yang hendak disantap untuk selanjutnya “diwaris dan dimakamkan secara massal”. Kota berubah “peran kesejatiannya” yang tak ubahnya seperti “pekuburan umum” bagi warganya. Mengerikan bukan? Inilah yang tengah melanda kota-kota di dunia sepanjang rotasi periodisasi “penggelembungan harga” eksistensi dan fungsinya sebagai habitat “akhir zaman”. Kota di mana pembaca tinggal  tentu terus dalam intaian bahkan kepungan bahaya “pemakaman kota”. Warganya terpinggirkan tanpa sengaja karena rela dibeli lahannya untuk dijadikan mall, apartemen, dan gedung-gedung perbelanjaan. Kini pergudangan menyerbu desa-desa, untuk selanjutnya warganya merasa asing di wilayah yang dulunya menjadi tempat dia dilahirkan.

Secara sederhana saya maupun publik sendiri suka-sukalah sedikit peduli tentang kebahayaan ini. Ada bahaya di banyak kota. Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, Medan, bahkan  di Sidoarjo, Pasuruan yang bersambung kendaraan mencipta “kemalangan” di Malang yang kian macet.  Semarang pun menyembul menjadi  eseme arang-arang, Bandung terbidik “berselubung mendung” penataan PKL wilayah Cicadas yang tak pernah tutas.

Amboi … bagaimana dengan Ibukota Jakarta yang kian ajeg dengan harta. Ya … Jakarta terus disorot meronta untuk “diamputasi” sebagai Ibu Kota Negara.  Jakarta telah menjadi kota yang penuh kejutan dan apapun yang tidak mungkin, ternyata bisa terjadi di Jakarta yang tampak kehilangan ruhani Jayakartanya dalam makna yang setulusnya. Meikarta hadir menyeruak dengan segala problema hukumnya. Meikarta hadir menyerbu khalayak dengan iklan-iklan yang pastinya mahal. Untuk siapakah itu? Biarlah semua perkembangan kota ini dibaca sebagai fenomena faktual yang penuh gairah bagi pemuja modal yang menggumpal untuk “konco-konco” mereka. Lahan-lahan dibeli dengan rela serela rakyat miskin perkotaan untuk menyingkir menghindari kerasnya pusaran kapital.

Sejujurnya dapat dikatakan bahwa semua itu (yang dialami kota-kota besar) tidak hanya melanda Indonesia melainkan juga tergelar di negara-negara lain (maju). Kenyataan tersebut agaknya sudah mewabah dalam skala global. Mengikuti bincangan lama Eko Budihardjo, bukankah Chicago telah dilecehkan dengan sebutan “sickago” dan Frankfurt dijuluki “krankfurt” alias kota yang sakit. Indianapolis diberi nama ledekan “india-no-place” karena tidak adanya sense of place. Ini adalah sebuah parodi kenaifan yang melanda metropolis untuk terjun bebas menjadi nekropolis. Pada tataran demikian terungkitlah bahwa udara yang kita hirup ini tidak lebih dari “parfum beracun” karena tingginya tingkat pencemaran udara di Ibukota-ibukota wilayah. Emisi menggelayut di langit-langitnya setiap saatnya sepanjang tahunnya. Air minum yang setiap hari kita konsumsi tak ubahnya “sirup kimia” dan tanah yang kita injak seolah meradang tangis menjadi “areal pesta para penyamun perkotaan”. Para perompak sedang mengepung seluruh segmen kampung-kampung metropolitan dengan pusat belanja yang menyesakkan nurani yang masih jernih. Kejahatan merajalela dengan tampilan lembut menyeruput gang-gang kota dengan minimarket yang mencekik pasar klontong ataupun toko pracangan. Hampir setiap jengkal lorong-lorong kota kini tumbuh “penyamun ekonomi” yang menyorongkan kemudahan berbelanja yang mematikan ekonomi kerakyatan. Lantas siapa sejatinya yang berkuasa di sebuah kota yang mati rasa? Para pemimpin wilayah selayaknya bercermin diri dan terpanggil untuk menata ulang penguasaan ekonomi perkotaan. Siapa yang mengizinkan minimarket itu berdiri berbaris membangun “armada” yang memblokade toko pracangan warga? Semua tahu siapa penerima order itu meski pemandu hukum terbukti membisu pura-pura tidak tahu.

Dan memang, tidakkah semua orang tahu setahu-tahunya bahwa penindasan maupun pelecehan atas martabat  kota itu kini bukan lagi barang langka dalam kehidupan perkotaan. Tiada hari tanpa kejahatan dan kezaliman yang menerpa antar sesama warga kota, khususnya yang berkaitan dengan jatidiri kota. Ini tentu saja bukan cita dasar pembangunan kota terutama Kota Besar di Indonesia. Konflik yang tergelar dan kebrutalan kehidupan kota yang semakin mengerikan adalah perlambang bahwa kota-kota yang terbilang modern itu sedang menjadi lahan jarahan dan harta pusaka atas  peradaban kota.  Warga kota pada galibnya sedang disandera oleh “keluarga besarnya” sendiri demi kemajuan semu hidupnya. (**)

 



Komentar Anda



Berita Terkait