Pekik Merdeka Sekarang, Untuk Siapa......

Renungan HUT NKRI ke 72

 

H. Tatang Istiawan


Setiap sore pulang kantor, saya selalu melewati Jl. Banyu urip, Surabaya. Di sepanjang jalan dari jembatan njarak sampai kampung Simo, penuh orang jualan di trotoar dan mulut jalan. Ada penjual buah dorong, sepatu olahraga murah sampai bakul sayuran.

Beberapa kali, di dekat pabrik roti Khong Guan, Simo, saya menjumpai petugas satpol PP berseragam mengawasi wirausaha pinggir jalan. Kadang pedagang disuruh bongkar dagangannya. Alasannya, wirausaha kaki lima ini mengganggu pemakai jalan yang mengarah ke beberapa komplek perumahan Darmo Satelit sampai Perumnas Balongsari dan Tandes.

Minggu yang lalu, ada seorang penjual kates di atas trotoar berteriak "wong cilik ini kapan merdekanya!. Dagangan modal sendiri gak dimodali pemerintah, diobrak-obrak terus!’.

Teriakannya ini menggugah saya. Apa benar pedagang kaki lima yang warga Negara Indonesia asli (boemiputra) belum merasakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan di muka bumi.?

Dari ucapan penjual kates pinggir jalan saya tersadarkan bahwa pengertian merdeka tidak lagi sekadar dari penjajahan politik asing dalam bentuk fisik. Penjajahan oleh bangsa sendiri, baik  penjajahan budaya dan ekonomi.

Warga Negara miskin seperti penjual kates ini yang oleh Bung Karno dianalogikan kaum marhaen adalah warga yang masih mengalami kemiskinan. Tetapi dia tidak mengebis. Ia berwirausaha hanya di pinggir jalan. Maklum, mereka tidak mampu menyewa stan tepi jalan, apalagi memilikinya.

Malam tadi, saya makan bakso Solo di Kedungdoro. Penjualnya mengambil mulut jalan depan toko onerdil mobil milik pedagang Tionghoa. Seorang penjual soto Betawi langganan saya mengeluh, sudah 10 tahun berjualan di Kedungdoro, kehidupannya biasa-biasa. Maklum, keuntungannya habis untuk biaya hidup di Surabaya dan mengirim untuk uang sekolah anaknya di Bandung.

Pria berambut ikal ini membandingkan dengan pedagang onderdil mobil yang bagian depannya dipinjam. Hanya empat tahun, sudah bergonta-ganti mobil dan membeli rumah di Ciputra. Kabarnya, onderdil mobil yang dijualnya ada asli, Kw1 dan Kw2. Dari Kw1 dan 2, keuntungannya berlipat ganda.

Sebagai anak bangsa saya berpikir di negeri ini, meski proklamasi sudah berlangsung 72 tahun lalu, masalah kesenjangan sosial ekonomi  masih belum reda dibicarakan.

Dari dua dialog ini, saya menyerap makna kata merdeka atau pekik merdeka yang diteriakkan oleh Bung Karno, tahun 1945 lalu lebih bermakna merdeka dari penjajahan ekonomi dan penjajahan budaya. Tapi sekarang, multi tafsir. Padahal, Indonesia secara administrative sudah merdeka selama 72 tahun. Ada apa di negeri ini?

Beda dengan masa kecil saya, ketika masih sekolah menengah atas, tahun 1975an. Makna “pekik merdeka” adalah merdeka dari penjajahan budaya, penjajahan ekonomi, penjajahan politik dan kebodohan.

Kini, tahun 2017, saat presiden sudah berganti yang ketujuh, kata merdeka berarti menyangkut kesenjangan sosial juga. Rakyat kebanyakan masih belum  merdeka dari kemiskinan dan kemelaratan, seperti yang dicerminkan pedagang kates dan soto Betawi. Mereka juga mengesankan belum merdeka dari kekuasaan yang sewenang – wenang, rasa takut dan rasa tidak aman, satpol PP.

Padahal, sejarah bangsa ii mengajarkan bahwa 72 tahun lalu Ketika Sukarno -Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini, founding father ini bertekad membebaskan diri dari penjajahan bangsa mana pun atas bumi pertiwi. Sekaligus tuntutan persamaan hak dan persamaan derajat atas kemanusiaan. Mengingat, Hak asasi yang sejatinya telah kita miliki sejak kita terlahir ke alam ini.

Bagi pengingat sejarah, sebelum Proklamasi tahun 1945, tercatat peristiwa akbar yang telah menguras harta, airmata, darah bahkan jiwa para pejuang. Mereka adalah kakek dan nenek kita dulu. Mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki demi meraih kemerdekaan yang hari ini telah kita reguk dengan suka cita. Maka itu, bagi saya pun, Kemerdekaan adalah hak setiap warga Negara Indonesia tanpa kecuali.

 Almarhum Bung Karno menggunakan kata – kata kemerdekaan dari kesulitan hidup atau kemiskinan ( freedom from want ). Selain, kemerdekaan pribadi atau kemerdekaan individu dari berbagai penderitaan ( freedom to be free ). Nyatanya, semboyan – semboyan yang  bernilai kerakyatan tidak ada yang terlaksana sampai sekarang.

Gambaran yang saya potret diatas bisa cermin dari ketiadaan kemerdekaan rakyat kecil dari kesulitan hidup. Sebenarnya, di Indonesia sampai tahun 2017 ada berapa orang miskin?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2017 jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan (di bawah Garis Kemiskinan)  mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk).  Angka ini bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

Menurut Senior Associate Director Knight Frank Indonesia Hasan Pamudji,   jumlah jutawan di Indonesia di tahun 2005 sebanyak 10.800 orang, sedangkan di tahun 2015 lalu meningkat hingga 48.500. Dapat diperkirakan di tahun 2025 juga akan terjadi peningkatan hingga 101.900. Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke 24 dengan jumlah orang kaya terbanyak di dunia.  Bahkan menurut Lembaga Oxfam, harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Masya Allah.

Bagaimana orang kaya Indonesia bisa menumpuk kekayaan demikian besar dibanding jutaan rakyat Indonesia yang masih miskin. Informasi yang saya kumpulkan, mereka berperilaku korupsi, mafia hukum dan perpajakan, disorganisasi pemerintahan, kebijakan terhadap dominasi asing dalam ekonomi. Terkesan, penguasa manapun, cenderung melakukan pembiaran-pembiaran yang dilakukannya terhadap persekongkolan segelintir orang superkaya terhadap jutaan rakyat.

Bahkan dalam kajian empiris telah menunjukkan bahwa kekuasaan politik selalu berdampingan dengan kekuasaan ekonomi. Tak salah penguasaan atas akumulasi dana di tangan segelintir orang superkaya.

Hal ini dilaporkan atas daftar 40 orang terkaya Indonesia versi Majalah Forbes, 2016. Laporan ini memperkuat indikasi bahwa ekonomi dan hajat hidup bangsa Indonesia tak beda dengan gejala ketidakadilan yaitu sumber daya alam dikuasai oleh hanya segelintir orang.

Kejadian yang muncul ada akumulasi kekayaan yang dihitung oleh Forbes dalam miliar dollar. Artinya, bila dikurs lebih dari 750 triliun rupiah, sedikit lagi sama besar dengan APBN Indonesia per tahun. Bahkan  kekayaan 40-50 orang superkaya Indonesia sama dengan 30-40 juta rakyat yang pendapatannya di bawah 1 dollar AS atau di bawah Rp. 9.000 per hari. Malahan  puluhan juta lainnya yang mungkin di bawah 2 dollar AS per hari.

Diantara kaum kaya yang secara rutin tercantum namanya dalam 40 orang terkaya Indonesia kaya, utamanya karena kelola industrialis rokok. Malahan ada kecenderungan pengusaha kita, baik di eksekutif maupun legislative ditengarai berada di belakang layar para orang superkaya Indonesia. Penguasa ini konon  terlibat dalam konspirasi memperkaya diri sendiri dan sekelompok orang yang sudah kaya dengan goal menguntungkan para pelaku oligarki politik dan oligopoli ekonomi.

Menurut majalah bisnis Forbes dan GlobeAsiaenar, dari 40 orang kaya Indonesia tahun 2016, hanya 1 orang yang pengusaha pribumi yakni CT. Satu lagi adalah keturunan India yakni Prakash Lohia (urutan 5). Bahkan Martua Sitorus (peringkat 18) bukan orang Batak. Dia warga China yang diberi kehormatan marga Batak.  Sisanya atau 90% orang terkaya di Indonesia adalah warga Tionghoa. Ini fakta yang menarik, apalagi dikaitkan dengan populasi orang Indonesia di Indonesia yang hanya sekitar 3%.

Pertanyaannya,, siapa yang menikmati kemerdekaan Indonesia sampai ke 72 tahun? apakah 50 orang superkaya itu saja, atau seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 261 juta? Anda bisa menilai sendiri.

Dari data-data ini, akal sehat saya mengatakan, bangsa Indonesia bumiputera masih dijajah oleh bangsa sendiri sekaligus “kebodohan struktural” yang diciptakan oleh pengusaha di eksekutif maupun legislatif.

 Ada sebuah pertanyaan besar yang saya tulis dalam renungan ini, bahwa  tingkat kemiskinan kali ini sudah tak bisa dianggap dianggap sepele lagi. Termasuk  koruptor dan penguasa sumber daya alam yang berkonspirasi.

Mereka sama-sama menguras secara perlahan uang rakyat serta membuat bangsa ini menjadi goyah dengan tumpukan utang. Bukankah, Bung Karno pernah bertekad menjadikan Indonesia Bangsa yang mandiri, karena memiliki sumber daya alam paling banyak didunia.

Pertanyaannya, ada apa sampai sekarang sumber daya alam kita dikelola oleh Bangsa asing dan swasta yang dekat dengan penguasa. Saya mendapat informasi dari seorang teman bahwa  pembagian untung pengelolaan sumber daya alam akan lebih besar pemilik kelola di banding pengelolanya. Hal ini akibat oknum yang ingin meraup untung demi kepentingan pribadi. Jika seperti ini terus yang terjadi, tingkat perekonomian Bangsa akan terganggu. orang superkaya akan bertambah dan orang amat miskin akan bertambah prosentasenya.

Padahal, semangat merdeka itu berarti memanusiakan manusia. Kemerdekaan dituntut untuk menghilangkan segala bentuk sistem yang merendahkan martabat kemanusiaan, seperti kolonialisme dan kapitalisme. Dalam renungan HUT NKRI ke 72 ini, saya bertanya apa gunanya kemerdekaan jika rakyat tetap susah mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pengakuan. Saya masih ingat bahwa Bung Hatta pernah berpesan: dengan meneruskan sistem laissez-faire, berikut semangat free enterprise-nya, maka cita-cita masyarakat adil dan makmur Indonesia Merdeka tidak akan terwujud. Maka itu, saya bertanya kepada kawan-kawan dan anak saya Pekik Merdeka sekarang ini, sebenarnya untuk siapa..? (tatangistiawan@gmail.com)



Komentar Anda



Berita Terkait