Khofifah Indar Parawansa

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Cepat atau lambat, Khofifah Indar Parawansa diyakini bakal mendeklarasikan diri maju sebagai calon gubernur (Cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Apalagi kabar reshuffle (perombakan) menteri kian menguat, yang disebut-sebut bakal dilakukan paling lambat 16 Agustus 2017. Ini sekaligus menjadi momentum bagi Presiden Jokowi merestui Khofifah maju Pilgub Jatim 2018. Posisi Menteri Sosial (Mensos) dikabarkan bakal diisi Najwa Shihab, presenter MetroTV. Di kalangan parpol di Jawa Timur, kabar ini sudah ramai.

Laporan : Riko Abdiono, Ibnu F Wibowo, Joko Sutrisno, Editor: Ali Mahfud

Di Partai Gerindra misalnya, partai besutan Prabowo Subianto ini sudah deal dengan Khofifah. "Partai Gerindra memang tak membuka pendaftaran Cagub-Cawagub. Tapi akan mengusung calon bersama koalisi partai yang lain," ujar Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad saat dikonfirmasi Jumát (11/8).

Menurut politisi asal Pasuruan, pihaknya sudah melakukan komunikasi intensif dengan Bacagub yang akan diusung Partai Gerindra di Pilgub Jatim mendatang. Salah satunya adalah dengan Khofifah Indar Parawansa. "Beberapa waktu lalu, saya bersama ketua DPD Partai Gerindra Jatim Soepriyatno sudah ketemu dengan Khofifah di rumah dinas Komplek Widya Candra di Jakarta," ungkap Sadad sambil menunjukkan foto pertemuan tersebut di HP-nya.

Sayangnya, Sadad menolak membocorkan kapan akan melakukan deklarasi dukungan terhadap Ketum PP Muslimat NU sebagai Cagub dari Partai Gerindra. Namun ia tidak menampik sudah ada deal-deal khusus dengan Ketua Umum PP muslimat NU itu. "Tunggu saja pada saatnya, pasti ada deklarasi," dalih anggota Komisi C DPRD Jatim.

Sedang Ketua DPD Partai Hanura Jatim Kelana Aprilianto menyatakan partainya saat ini juga tengah menunggu deklarasi resmi dari Khofifah. Menurut Kelana, hal tersebut sesuai dengan hasil Rapimnas Partai Hanura di Bali beberapa waktu yang lalu. “Saat ini, Partai Hanura masih menunggu(deklarasi Khofifah). Baru kemudian kami akan mulai melakukan tahapan untuk memberikan rekomendasi” kata Kelana dihubungi terpisah,

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo menyatakan saat ini pintu dukungan Demokrat kepada Khofifah secara resmi telah tertutup. Sebab, hingga batas akhir masa pendaftaran yang dibuka Demokrat, Menteri Sosial tersebut tidak kunjung melakukan pendaftaran. “Yang berhak menerima pendaftaran hanyalah DPD. Karena sudah ditutup, yam aka sudah nggak bisa. Kecuali dari DPP ada instruksi untuk memperpanjang masa pendaftaran yang sampai sekarang juga belum ada instruksi” kata Soekarwo yang juga Gubernur Jawa Timur dua periode tersebut saat ditemui di gedung DPRD Jatim, Jumat (11/8) kemarin.

Isu Reshuffle

Nama Najwa berkibar sepekan ini menyusul keputusannya melalui akun Instagram @najwashihab, 16 September 1977, bahwa dia mundur dari presenter “Mata Najwa” yang sudah dia bawakan selama tujuh tahun. Spekulasi berkembang, termasuk dia meninggalkan acara talkshow di MetroTV itu karena digadang-gadang jadi menteri Jokowi.

Menurut kabar yang beredar, beberapa menteri lain yang digeser di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini disebutkan akan menempati posisi penting di pemerintahan Jokowi sebagai kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Mantan aktivis ICW ini kabarnya digeser jadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan RI), menggantikan kader PAN Asman Abnur. PAN mengukuhkan posisinya sebagai partai oposisi pemerintahan Jokowi.

Rini Soemarno yang selama ini aman-aman sebagai Menteri BUMN, akan diganti oleh Ignasius Jonan. Sedang jabatan Menteri ESDM yang ditinggalkan Jonan akan diisi Arcandra Tahar, wakilnya saat ini yang dulu pernah menjabat posisi tersebut selama 20 hari karena kena isu berwarganegara ganda, Indonesia dan AS.

Isu yang beredar, Jokowi juga kabarnya menginginkan orang dekatnya, yakni Ketua Umum Nawacita Institute RM Suryo Atmanto masuk kabinet. Selain itu, Sekjen Golkar Idrus Marham juga diisukan akan menjadi menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Sofyan Djalil.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengaku kurang puas dengan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang terutama soal target sertifikasi lahan. Sedangkan Budi Karya Sumadi dikabarkan bakal memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Angkasa Pura II. Budi sebelumnya dinilai berhasil Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di ibukota, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Masih dalam isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK, ada pula sejumlah menteri yang juga akan mengalami pergantian posisi, yakni Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Agama (Menag), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dikonfirmasi kabar ini, Juru bicara kepresidenan Johan Budi menyebut rencana reshuffle itu masih rumor belaka. “Tidak ada pembicaraan soal itu (reshuffle menteri) di Istana,” ujar Johan Budi.