DOBRAK ORANG SUPERKAYA

Jumlahnya Diprediksi One Percenter dan Ciptakan Kesenjangan Ekonomi rakyat Indonesia Menjadi Makin Parah. Sayang, Pemerintah Masih tak Berani Menindak orang Superkaya yang Menghalalkan Berbagai cara --sub

 

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fenomena kesenjangan ekonomi yang saat ini marak terjadi mendapatkan perhatian serius, baik dari akademisi maupun praktisi. Akibatnya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal II-2017 ini menurun hingga 5,01 persen (bahkan lebih rendah ketimbang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur era Gubernur Pakde Karwo, yang kuartai II-2017 mencapai 5,03 persen). Dengan kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin, pemerintah harus segera turun tangan untuk kembali menstabilkan perekonomian di Indonesia. Ditambah jurang ketimpangan tersebut sendiri dapat dilihat dengannya bertambahnya harta milik “one percenter” yang menduduki 30 besar orang terkaya di Indonesia. Sementara hutang Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembangunan sendiri semakin bertambah banyak.

 

Laporan: Ibnu F. WIbowo, Joko Sutrisno; Editor: Raditya M.K.

 

Demikian pendapat akademisi dari Unair Prof Tjiptohadi Sawarjuwono, pakar ekonomi asal Universitas Trunojoyo Achdiyar Redy dan praktisi bisnis Dr. H. Basa Alim Tualeka yang menjawab pertanyaan Surabaya Pagi (baca: Ketimpangan Ekonomi Ganggu Stabilitas Bangsa di halaman 1) secara terpisah terkait isu kesenjangan ekonomi antara 30 orang super kaya yang jumlahnya satu persen dari jumlah penduduk Indonesia, dibanding 10,64 persen orang yang masih tercatat kategori miskin sampai Juli 2017 (Hasil riset BPS di bps.go.id).

Dari data yang dihimpun tim Litbang Surabaya Pagi, kekayaan 30 orang super kaya di Indonesia, bila total dan diakumulasikan mencapai US$ 121,3 Miliar atau setara Rp 1.637.550.000.000.000 (Rp 1.637,5 Triliun) dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS seharga Rp 13,500 per dolar AS. Sangat fantastis.

Sementara kita tengok, APBN 2017 yang digedok akhir Desember 2016 lalu, sebesar Rp 2.080,5 Triliun. Praktis kekayaan 30 orang super kaya itu hampir bisa membiayai APBN 2017, atau mencapai 78,7 persen dari APBN 2017. Bahkan bila digabung, kekayaan 30 orang super kaya, bisa membiayai beberapa sektor utama Pendidikan (Rp 143,1 Triliun), Perlindungan sosial (Rp 157,7 Triliun), Perumahan dan Fasilitas Umum (Rp 29,7 Triliun) serta Pelayanan Umum (Rp 322,6 Triliun).

Atau bahkan, bila harta gabungan kekayaan 30 orang itu, bisa melunasi seluruh bunga hutang Indonesia yang mencapai Rp 221,2 Triliun.

Mereka, 30 orang super kaya itu hanya merupakan one percenter (satu kelompok yang menguasai kekayaan) di Indonesia. Coba bandingkan, dengan orang miskin di Indonesia saat ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Surabaya Pagi, hingga Juli 2017, mencatat orang miskin mencapai 27,77 juta orang atau sekitar 10,64 persen dari total penduduk Indonesia.

Sementara penghasilan terendah orang miskin dalam satu bulan di Indonesia, BPS mencatat, di tingkat perkotaan, sebulannya Rp 386.621 sedang di pedesaan mencapai Rp 361.496 per bulannya.

 

One Percenter

Hal ini membuat Guru besar dan Profesor Ekonomi dan Akuntan asal Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono menilai pemerintah masih belum punya daya bongkar untuk mendobrak para one percenter tersebut.

“One percenter ini kan berani menguasai sektor karena Pemerintah tidak memiliki keberanian untuk menindak. Padahal, tidak sedikit dari mereka yang sudah jelas melanggar regulasi dan menghalalkan secara cara untuk memupuk kekayaan mereka. Regulasi yang ada sebenarnya sudah sangat bagus. Tinggal ya itu tadi, kemauan” jelas Tjiptohadi kepada Surabaya Pagi, Selasa (8/8/2017).

Oleh karena itu, Tjiptohadi berharap bahwa slogan “Revolusi Mental” yang digagas oleh Presiden Jokowi dapat dilaksanakan secara substansial. Tidak boleh ada satu sektor pun yang mengingkari slogan yang digagas demi kebaikan bangsa tersebut. “Itu program yang baik, sayangnya justru tidak dilaksanakan secara substansi oleh semua sektor. Dan ironisnya, kalau ada yang melaksanakan secara maksimal malah berusaha dijatuhkan seperti pada kasus Bu Susi,” tuturnya.

Disamping itu, menurut Tjiptohadi, ketimpangan ekonomi juga diperparah dengan kondisi dimana masyarakat saat ini hanya menilai sesuatu berdasarkan materi semata. “Bahkan kadang utang dipakai untuk kebutuhan pribadi, bukan berbisnis. Tapi itu masih mending, yang paling parah ini korupsi. Malah ada stigma, kalau korupsi ketangkep itu lagi apes” tambahnya.

 

Pasar Bebas Kapitalis

Senada dengan Prof Tjiptohadi, pakar ekonomi asal Universitas Trunojoyo Achdiyar Redy juga menganalisa bahwa, tingginya kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia dipicu oleh kebijakan ekonomi negara yang sudah mulai menjauh dari amanah konstitusi UUD 1945. Ia menilai, saat ini praktik perekonomian di Indonesia sedang mengarah ke orientasi pasar bebas yang kapitalis.

“Apa yang dinamakan dengan ekonomi kerakyatan atau ekonomi berkeadilan? Usaha Kecil dan Menengah malah digusur. Koperasi yang digagas sebagai usaha bersama berbasis kekeluargaan tidak menjadi pilihan utama kebijakan pencapaian kesejahteraan bersama” kata Redy kepada Surabaya Pagi Selasa (8/8/2017).

Menurut Redy, adagium “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk” menjadi begitu mengemuka pada arasy fenomena semacam ini. Untuk itu, ia menilai bahwa arah perekonomian Indonesia perlu kembali kepada desain yang ditawarkan oleh UUD 1945. “Khususnya kepada pasal 33 ayat 1 dan 2. Kembali ke khittah secara prinsipil. Sebagai antithesis praktik perekonomian yang sangat tidak berkeadilan di bawah bendera kapitalisme liberalism” tambahnya.

Bahkan, Redy juga menilai saat ini keberpihakan kepada masyarakat kelas pinggiran seperti petani dan nelayan hanya dilakukan sesaat dan parsial saja oleh Pemerintah. Sistem besar pengaturan yang ada masih menjadikan mereka secara struktur ekonomi tidak bisa menikmati kue ekonomi yang adil.

“Sistem kebijakan ekonomi pemerintahan beberapa periode terakhir (didukung oleh regulasi peraturan perundangan terkait ekonomi) masih sangat jelas memberi ruang yang lebar kepada liberalisasi ekonomi” tegasnya.

 

Hutang Semakin Menumpuk

Redy menegaskan bahwa hutang negara saat ini sudah mencapai Rp 4.365 Triliun dan akan semakin menumpuk bila kebijakan berbau liberal-kapitalis masih dijadikan acuan. Selain itu, apabila justru menambal defisit dari anggaran negara dengan hutang justru juga akan menjadikan "besar pasak daripada tiang".

"Sehingga, solusinya apabila tidak ingin berhutang justru harus membatasi pengeluaran negara. skala prioritas belanja negara perlu dirancang dengan baik. penghematan negara mutlak untuk dilakukan" tegasnya.

 

Keyakinan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ekonomi Indonesia masih tertinggi ketiga di antara negara G20, di bawah China dan India. Pada kuartal II-2017, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01%. Demikianlah disampaikan Jokowi dalam sambutan peresmian acara Pembukaan Pasanggiri Nasional Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD 2017 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (8/8/2017).

 

"Ini patut disyukuri. Kita hanya kalah dengan India dan China. Turki, Korsel, Meksiko, Jerman, Uni Eropa, Arab Saudi, Jepang, semua di bawah kita jauh. Ini yang sering kita tidak sadari dan syukuri," ujarnya.

 

Menurut Jokowi, capaian tersebut tidak mudah didapat karena kondisi ekonomi global yang tengah dalam perlambatan. Banyak negara yang terbawa arus perlambatan, bahkan mencapai resesi.

 

"Dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini, meskipun pertumbuhan ekonomi dunia sangat melambat dan tidak baik, tapi negara kita masih berada di posisi di atas lima. Baru diumumkan lagi kuartal II-2017, kedua, alhamdulillah masih pada posisi di atas 5 atau di angka 5,01%," jelasnya. n



Komentar Anda