KORUPSI JASMAS

Kejari Surabaya Usut Penyelewengan Dana Jasmas Rp 12 Miliar, yang Diduga Libatkan Anggota DPRD

 

Didik Farkhan


SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya rupanya tak puas, jika hanya mengungkap dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 ke Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Abadi sebesar Rp 4,4 miliar. Kini, Korps Adhyaksa pimpinan Didik Farkhan ini juga mengusut dugaan penyelewengan dana jaring aspirasi masyarakat (jasmas) tahun 2016 senilai Rp 12 miliar. Kasus ini disebut-sebut melibatkan anggota DPRD Surabaya, karena pengajuan dana jasmas ke Pemkot Surabaya melalui mereka.

--------------

 

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengungkapkan pihaknya menyelidiki penyelewengan dana jasmas, setelah mendapat pengaduan masyarakat.  "Baru kita terima kemarin, sekarang  data tersebut masih telah oleh bidang Intelijen," ujar Didik di ruang kerjanya, Jumat (4/8/2017).

 

Namun jaksa asal Bojonegoro ini mengaku belum memelajari secara detail data yang diadukan tersebut. "Terkait pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dibeli dari dana hibah Pemkot Surabaya Tahun 2016," sambungnya.

 

Dia juga mengatakan akan segera melakukan penyelidikan terkait indikasi penyimpangan dana jasmas tersebut. "Kalau memang hasil telaah kami menemukan adanya indikasi potensi kerugian negara, tentu saja kami akan lakukan penyelidikan lebih dalam," terang Didik.

 

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Heru Kamarullah membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi dana hibah, tapi bukan di DPRD Kota Surabaya. Menurut Heru, bidang Pidsus Kejari Surabaya memang sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penerimaan hibah di Surabaya. Tapi dalam penyelidikan ini, Heru mengaku belum menyebut keterlibatan instansi-instansi yang berwenang dalam hal dana hibah. Sebab, penyelidik masih perlu mengumpulkan data-data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

 

“Intinya penyelidikan ini menyisir penerimaan dana hibah di Kota Surabaya. Karena penyelidikan, kami belum bisa terlalu banyak memberikan informasi,” kata Heru Kamarullah.

 

Apakah dugaan korupsi dana hibah ini menyeret anggota DPRD Kota Surabaya atau Pemkot Surabaya, Heru enggan merincikan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini penyelidik Pidsus sedang melakukan puldata dan pulbaket dalam kasus dana hibah ini. Pihaknya juga enggan merincikan detail dengan alasan dapat mengganggu penyelidikan.

 

“Penyelidikan ini belum matang, dan perlu menggali bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Kalau saya sebut instansi A atau B (DPRD atau Pemkot, red) nantinya takut salah,” ucapnya.

 

Ditanya terkait kelanjutan penyelidikan ini, Heru menambahkan, saat ini penyelidik Pidsus sedang memintai keterangan lima orang yang berkompeten atas kasus ini. Sayangnya Ia enggan merincikan siapa saja lima orang tersebut. “Ada lima orang yang dimintai keterangan. Nanti kalau sudah penyidikan akan kita informasikan. Karena penyelidikan, kalau diumbar takutnya nanti barang buktinya hilang dan penyelidikan ini terganggu,” tegasnya.

 

Ruwet

Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, pencairan dana hibah memang ruwet sejak tahun lalu. Selama ini proposal yang diajukan masyarakat terbentur aturan Kemendagri 14 Tahun 2016. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa penerima hibah harus berbentuk badan, lembaga, atau organisasi masyarakat harus berbadan hukum. Baik Koperasi, PT atau CV. Sementara banyak pengurus RT/RW atau tempat ibadah yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum.

 

Karena itulah, banyak proposal yang diajukan anggota DPRD Surabaya tak cair pada tahun 2016 lalu dan diajukan kembali di APBD 2017. Kabarnya, lantaran anggaran jasmas tak cair pada tahun lalu, para wakil rakyat meminta agar dana hibat tersebut dirapel. Jika pada 2015 lalu, jatah hibah Jasmas untuk setiap anggota adalah Rp1,5 miliar dan untuk pimpinan Rp3 miliar. Untuk 2016, jatahnya naik menjadi  Rp2 miliar (untuk anggota) dan Rp4-5 miliar (pimpinan).

 

Sumber di lingkungan Pemkot menyebutkan, dengan dana yang besar itu, maka anggota dewan akan semakin mantap turun ke daerah pemilihan (dapil). Mereka bisa memanfaatkan jatah anggaran itu untuk menguatkan dukungan sebagai persiapan pemilihan legislatif 2019.

 

Sedang dana jasmas tahun 2016 sebesar Rp 12 miliar, menurut sumber ini, penyalurannya di sepuluh wilayah. Di antaranya Ngagel, Krembangan, Bubutan, Asemrowo, Sukomanunggal, Wiyung, dan Karangpilang. Dana jasmas itu dipergunakan untuk pengadaan terop, sound system, dan meja kursi warga. "Kalau dana hibah, yang bertanggung jawab adalah penerima hibahnya," tandas sumber ini yang meminta identitasnya dirahasiakan.

 

Risma Ingatkan Penerima Hibah

Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengingatkan para penerima dana hibah dan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) agar mempergunakan dana yang diterima sebagaimana mestinya, sesuai permohonan yang diajukan. Apabila ada sisa dari penggunaan dana jasmas dikembalikan ke Pemkot. “Itu bukan uang saya, tapi uang rakyat. Makanya jika ada sisa tolong dikembalikan,” ujar Risma.

 

Risma mengaku dirinya tak pernah ikut campur dengan dana hibah maupun jasmas. Sistem anggaran yang sudah berbasis elektronik. Menurutnya, dengan sistem elektronik bisa mencegah adanya campur tangan siapapun. Disamping kemanfaatan lainnya prosesnya juga akan semakin mudah dan cepat. “Semua pakai elektronik, karena itu gak bisa ikut campur,” terangnya.

 

Walikota mengungkapkan, jika sebelumnya warga harus patungan agar memiliki sound system maupun tenda yang dipergunakan untuk keperluan mereka, saat ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tetapi bantuan tersebut berasal dari uang rakyat. “Rakyat bayar PBB dari tanah yang ukurannya 60 meter persegi. Bahkan, sampai sampai hutang untuk membayar PBB itu,” papar Risma.

 

Risma mengaku, untuk pengadaan barang yang dibutuhkan dari adan jasmas langsung oleh masyarakat, tidak bisa dilakukan pihak ketiga. Untuk itu, apabila nilainya melebihi dari Rp 200 juta, proses yang dilakukan adalah melalui lelang. “Tapi jika swakelola ya swakelola. Aturan itu harus diikuti,” tandasnya. n bd/ifw

 



Komentar Anda