Purel di Mana-mana, Tokoh NU Sentil Abah Iful

Menyorot Kinerja Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah (4)

 

Sejumlah purel saat terjaring razia gabungan di Sidoarjo


Maraknya pemandu lagu atau purel yang ada di karaoke-karaoke yang tersebar di penjuru Sidoarjo, bukan satu-satunya PR (pekerjaan rumah) besar bagi pemerintahan Bupati Saiful Ilah. Informasi yang diterima, dari puluhan tempat karaoke yang ada, ternyata hanya segelintir rumah hiburan tersebut yang memiliki izin resmi. Mengapa dibiarkan? Padahal ini berpotensi menjadi prostitusi terselubung. Berikut laporan Tim Wartawan Surabaya Pagi, Ibnu F. Wibowo, Sugeng P dan Alqomar, yang dirangkum Ali Mahfud.

------------

 

Sumber yang dekat dengan pejabat di DPRD Sidoarjo membocorkan informasi bahwa pada akhir 2016 lalu, Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan pernah mengungkapkan pada dirinya tentang jumlah tempat karaoke yang memiliki izin resmi. Sumber tersebut mengatakan, hanya ada 4-6 tempat karaoke yang memiliki izin resmi dan lengkap di Sidoarjo. Padahal, di seluruh penjuru Sidoarjo, ada puluhan tempat karaoke.

 

“Ada 20-22an tempat karaoke kalau menurut hitungan kasar saya. Lalu yang lainnya ini izinnya bagaimana? Itu Mas Wawan menyampaikan kepada saya di Rumah Dinas Ketua DPRD sekitaran akhir tahun kemarin lah” kata sumber ini kepada Surabaya Pagi, Jumat (4/8/2017)

 

Sumber yang sama juga mengatakan bahwa dirinya tengah mencoba untuk melakukan cross check kepada Dinas Perizinan di Sidoarjo. Hanya saja, dirinya selalu ditolak untuk menemui Kepala Dinas yang bersangkutan. Surat permohonan yang ia kirimkan juga tidak kunjung mendapatkan jawaban. “Kepala Dinas di Sidoarjo ini selalu rapat terus. Entah kerjanya kapan. Saya datang, mereka selalu dibilang tidak ada di tempat” tambahnya.

 

Sementara itu, Bupati LSM LIRA Sidoarjo Dedi Indaryadi menyatakan pihaknya sebagai kontrol sosial siap untuk mengambil sikap, apabila benar ada tempat-tempat karaoke yang tidak berizin dan menyediakan purel beroperasi di Sidoarjo. “Kami tetap komitmen untuk mengawal dan mendampingi aturan yang dibuat pemerintah. Kami juga ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel” tegasnya ketika ditemui terpisah, kemarin.

 

Disinggung mengenai keberadaan purel di beberapa tempat karaoke di Sidoarjo, Dedi mengatakan hal tersebut merupakan hal yang jamak ditemui di hampir seluruh tempat. Ia menyayangkan sikap Satpol PP yang terkesan tidak peduli dengan hal tersebut. “Kalau soal purel, di MOM Karaoke Taman Anggrek sama King Karaoke Delta Sinar Mayang itu ada banyak. Di tempat lain juga. Harganya juga se-Sidoarjo seragam. Satpol PP kita kan sukanya razia KTP. Jarang sekali RHU. Karena mungkin ada oknum yang bermain di belakang tempat karaoke,” sindirnya.

 

Sementara itu, Sosiolog asal UIN Sunan Ampel Surabaya Akhmad Muzakki menekankan agar Pemkab Sidoarjo segera melakukan intervensi politik untuk mengatasi masalah moral yang ada di Sidoarjo. Intervensi yang dilakukan harus dilakukan mulai tahap perencanaan pembangunan hingga evaluasi di akhirnya.

 

"Itu merupakan fenomena urban. dari kacamata sosiolog, munculnya fenomena itu mengiringi gerak perubahan dari masyarakat ke arah urban metropolitan. Perlu segera diberi sentuhan oleh Pemkab" kata Muzakki, dikonfirmasi terpisah.

 

Pria yang juga Sekretaris PWNU Jawa Timur tersebut juga memberikan pendapat bahwa, Pemkab Sidoarjo dapat dinilai gagal apabila fakta di lapangan menunjukkan adanya pembiaran atas praktik-praktik tersebut. Ia juga menyarankan agar penyelesaian masalah tersebut dibebankan kepada Pemkab, bukan diserahkan kepada pemuka agama sebagai penjaga moral. "Mindset harus dibalik, jangan tokoh agama jadi pemadam kebakaran terus. Pemkab yang harus punya inisiatif," tambahnya.

 

Apabila tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, Muzakki juga menganggap bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh Pemkab Sidoarjo dapat dinilai gagal. "Itu menunjukkan perencanaan Pemerintah gagal. kalau sudah begitu, maka Pemerintah gagal," pungkasnya. n



Komentar Anda