Layanan Publik E-Government, tak butuh Gedung Bertingkat

Surat Terbuka untuk Bupati Sidoarjo yang akan Bangun Gedung Senilai Rp 800 Miliar untuk Layanan Terpadu era E-Government (3-habis)

 

H.Tatang Istiawan


Bupati Sidoarjo Abah Saiful Ilah,

Anda sepertinya kurang peduli terhadap masalah yang berhubungan dengan rakyat. Salah satu indikatornya, Anda tidak atau belum tertarik menindaklanjuti temuan WALHI Jawa Timur tahun 2016. WALHI menemukan implikasi-implikasi terhadap semburan lumpur Lapindo di Porong, Mei 2006.

Walhi Jatim pernah mengadakan riset yang menemukan ada kandungan logam berat berupa timbal dan kadmium  di atas level yang diperbolehkan di dalam lingkungan, khususnya di dalam air dan tubuh ikan. Ini terjadi akibat lumpur Lapindo dibuang ke sungai menuju ke laut. Pembuangan ini untuk mengurangi beban di dalam kolam penampungan lumpur.

Menurut Walhi, praktik ini dapat menjadi problem untuk kesehatan manusia. Terutama bila logam berat ini terpapar ke dalam tubuh manusia. Artinya bila terakumulasi dalam tubuh manusia dalam jangka panjang, logam berat bisa menjadi penyakit di dalam tubuh manusia.

Problem ini menurut Walhi, sampai sekarang, pemerintah Kabupaten Sidoarjo pun  belum melakukan penelitian dengan sangat serius terhadap situasi yang ada di sekitar semburan lumpur Lapindo. Bahkan Walhi juga  tidak menemukan penelitian secara berkala terkait apa dampak semburan lumpur Lapindo terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial untuk masyarakat di Porong Sidoarjo.

Maka itu, WALHI Jawa Timur mendorong pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan riset secara berkala di wilayah Porong. Saran Walhi ini untuk mengetahui tingkat ancaman dari dampak lumpur Lapindo.  Termasuk pencemaran udara akibat gas yang keluar dari semburan lumpur Lapindo.

 

Bupati Sidoarjo Abah Saiful Ilah,

Gambaran ekses dari luberan lumpur Lapindo ini adalah masalah kesehatan dan kemanusiaan. Mengapa Anda tidak memprioritaskan rekomendasi dari Walhi ini? Mendesak mana, urusan kemanusiaan warga Anda dengan gedung bertingkat 17 yang secara need, belum menjadi kebutuhan warga Sidoarjo. Terutama dikaitkan dengan warga Sidoarjo, 5-10 tahun ke depan yang sudah melek teknologi informasi, dimana untuk pelayanan publik tidak membutuhkan gedung bertingkat, tetapi layanan cepat melalui akses menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Apakah Anda sadar bahwa mengelola bangunan, apalagi yang bertingkat membutuhkan pemeliharaan bangunan secara teratur. Anda bisa belajar dari swasta yang memiliki bangunan bertingkat, terkait dengan biaya pemeliharaan.  Maklum, kegiatan pemeliharaan bangunan yang memadai juga akan menghasilkan umur bangunan yang panjang sesuai dengan perencanaan, nilai ekonomis, serta kegunaan ekonomis dari bangunan dan komponen komponen didalamnya. Tanpa adanya kegiatan pemeliharaan bangunan, fungsi suatu bangunan akan mengalami degradasi seiring berjalannya waktu.

Anda mesti ingat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pernah mengingatkan semua kepala daerah agar tidak terjadi  mark up dan penghamburan anggaran ada di mana-mana. Maka itu, Kemendagri sejak tahun 2016  sedang berhemat. Antara lain  memperketat anggaran bagi pemerintah daerah agar efektif dan efisien.

Apakah Anda lupa bahwa  sudah lama pemerintah pusat menyoroti  pemerintah daerah yang hanya fokus pada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) yang selalu bicara pembangunan fisik. Pemerintah pusat heran, terhadap kepala daerah yang tidak memikirkan pengembangan teknologi informasi dalam menunjang layanan publik.

Apakah Anda, tak punya staf yang tahu  pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan daerah, sehingga Anda ngotot membangun gedung bertingkat 17 untuk pelayanan publik.

Insha Allah, diantara ratusan PNS di Pemkab Sidoarjo ada yang tahu kegunaan TIK dalam layanan publik. Bisa jadi, staf yang ahli dalam pemanfaatan TIK tidak Anda ajak memecahkan layanan publik untuk sekarang dan 5-10 tahun ke depan. Bila Anda mengajaknya, feeling saya, mereka tidak akan merekomendasi pembangunan gedung Pemkab sampai 17 lantai. Apalagi sampai menganggarkan biaya Rp 800 miliar.

Mengingat, layanan publik menggunakan TIK  dalam study saya di beberapa pemerintahan kota telah dapat  mendukung penyelenggaraan tata kelola birokrasi kota yang lebih baik, cemat dan tertib. Termasuk dalam penyediaan layanan tepat guna bagi stakeholder .

Layanan digitasi pemerintah yang saya lihat di pemerintah DKI Jakarta , terlaksana d melalui pemanfaatan internet, termasuk layanan pengaduan masyarakat berbasis  sms, absensi online (e-absensi ), laporan kinerja SKPD (e-laporan), persuratan elektronik (e-office). Semua layanan menggunakan TIK ini juga bisa di  publish di web induk pemerintah daerah.

TIK ini, sekaligus sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jadi, semua unit tidak perlu naik turun di 17 lantai. Anda pun tidak perlu menyediakan eskalator maupun lift sampai ke gedung tertinggi di lantai 17.

 

Bupati Sidoarjo Abah Saiful Ilah,

Suka atau tidak, Anda sebagai kepala daerah Kabupaten Sidoarjo, saatnya  menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara penuh, bukan lagi berpikir kolot, mesti membangun bangunan fisik sampai 17 lantai.

Beberapa teman teknik saya di ITS mengatakan, pembangunan sebuah gedung bertingkat lebih delapan tingkat, keamanan bangunan harus sangat diperhatikan. Termasuk ketersediaan tangga pemadam kebakaran. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam studi perencanaan sebuah gedung bertingkat mestinya banyak dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat dan salah satu yang terpenting adalah perlindungan/pencegahan terhadap bahaya kebakaran.

Di Jakarta, gedung gedung pencakar langit (yang bertingkat lebih dari 15) disyaratkan menyediakan perlengkapan pemadam yang memadai. Minimal  mencukupi dengan perbandingan jumlah gedung bertingkat . Hal ini merupakan perlindungan  gedung pencakar langit. Antara lain didukung dengan konsep perlindungan sendiri (self-protection) atau swalindung. Salah satunya Wandhydrant yang berfungsi sebagai penyedia air. Selain tambahan tabung pemadam kebakaran .

 

Bupati Sidoarjo Abah Saiful Ilah,

Gagasan Anda membangun gedung bertingkat 17 berbiaya Rp 800 miliar, diprotes oleh minimal tiga fraksi di DPRD Sidoarjo . Selain ada sejumlah elemen, termasuk akademisi dan masyarakat sipil. Ini artinya, sebagian dari warga Sidoarjo, tidak rela, uang APBD dari retribusi dan pajak daerah digunakan untuk belanja Pemkab yaitu membangun sarana perkantoran.

Akal sehat saya berbisik adanya protes dari tiga fraksi ini, mestinya Anda mawasdiri. Ada apa Anda mesti ngotot menggoalkan proyek Anda yang dianggap mercusuar. Selain itu, Anda juga perlu merenung, Anda bekerja untuk mengabdi pada proyek atau rakyat? Sekiranya mengabdi untuk proyek, akal sehat saya mengatakan, semua elemen masyarakat tahu bahwa di belakang sebuah proyek ada pemborong, rekanan dan konsultan proyek.

Nah, mereka ini orang swasta yang acapkali dijuluki memiliki lihai mengakali kepala daerah. Termasuk, bisa saja mengajak Anda bermain petak umpet untuk memanfaatkan anggaran APBD guna kepentingan mereka. Kadang kepentingan bersama dengan pejabat pengambil keputusan proyek di pemerintahan. Soal Anda, yang ngebet menggoalkan bangunan berlantai 17 ini telah ada komitmen dengan pemborongan, rekaman dan konsultan proyek, hanya Anda dan mereka yang tahu. Selain Allah Yang Maha Tahu.

Praktik yang pernah saya telisik dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana APBD di Jawa Timur, acapkali dilalui dengan menggunakan lobi-lobi politik tingkat tinggi. Termasuk d tawar-menawar proyek.

Pertanyaan yang menggelitik bagi warga Sidoarjo dan Surabaya, proyek pembangunan gedung Pemkab berlantai 17 ini terkesan dipaksakan walaupun telah mendapat penolakan dari masyarakat yang melakukan aksi-aksi. Selain dari tiga fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Maka yang menjadi pertanyaan apakah dasar Anda tetap bersikeras menggoalkan proyek gedung bernilai Rp 800 miliar,  tanpa mengindahkan penolakan masyarakat ataupun tanpa memberikan kejelasan nasib rakyat Sidoarjo yang membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan serta akses jalan desa.

Akhirnya, saya menyarankan, sebaiknya Anda tidak memaksakan  pembangunan infrastruktur bisa begitu massif. Apalagi ketika Indonesia dan dunia sedang mengalami krisis akibat kelambanan pertumbuhan ekonomi. (tatangistiawan@gmail.com)

 



Komentar Anda