Puan Intervensi

Tahun 2013, Temui Kapolda Jatim, Diduga Campuri Kasus Gratifikasi Bambang DH

 

Puan Maharani, Bambang DH dan Musyafak Rouf

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Dugaan adanya intervensi dalam kasus dugaan gratifikasi dana jasa pungut (Japung) Rp 720 juta dengan tersangka Bambang Dwi Hartono (BDH) alias Bambang DH, kembali menyeruak. Mantan Walikota Surabaya yang kini menjadi anggota DPRD Jatim dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu itu, disebut-sebut dibantu elit PDIP pusat. Sehingga kasus ini tak kunjung dibawa ke pengadilan. Selama empat tahun sejak Bambang DH ditetapkan sebagai tersangka pada November 2013, kasus ini ‘menggantung’. Bahkan, yang mengagetkan bahwa elit PDIP yang ikut turun tangan itu Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Benarkah kabar ini?

Saat Surabaya Pagi melakukan penggalian informasi mengenai perkembangan kasus gratifikasi dengan tersangka Bambang DH di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, sejumlah penyidik sempat mengeluh. Pasalnya, berkas bolak balik dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, hingga 9 kali. Padahal, penyidikan sudah dilakukan sejak lama. Empat terpidana yang sudah menjalani hukuman, juga sudah bebas dari penjara. Saat diperiksa, empat mereka mengaku bahwa Bambang DH-lah yang menjadi inisiator pencarian dana Rp 720 juta untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya kala itu.

Empat terpidana yang sudah menjalani hukuman 1,5 tahun penjara itu adalah Sukamto Hadi (mantan Sekkota), Mukhlas Udin (mantan Asisten II), Purwito (mantan Kabag Keuangan), serta mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf. “Kalau ada pihak yang bisa bantu kasus ini sampai P-21 (berkas sempurna, red), kami sangat senang. Media yang berani memblow up ini juga bisa membantu, biar publik ngerti-lah, kalau kita ini sebenarnya terbebani juga,” ungkap sumber penyidik di internal Kepolisian.

Beban itu, lanjut sumber yang meminta dirahasiakan identitasnya, menyebut bahwa setelah Bambang DH ditetapkan sebagai tersangka, ada elit PDIP yang mendatangi Polda Jatim. Usai penetapan tersangka, sebenarnya BDH hendak ditahan. “Saat proses penyidikan BDH di Polda saat itu, ada Puan Maharani yang berada di ruangan Kapolda,” sebut sumber ini. Saat itu, Kapolda Jatim masih dijabat Irjen Unggung Cahyono, yang kini sudah pensiun.

Namun sumber ini mengaku tidak tahu maksud Puan mendatangi ruangan Kapolda. "Ya karena kita taunya pas pak BDH pulang, selesai disidik, jadi tidak ada intervensi atau apapun," ucap sumber ini. Next »



“Kami juga berterima kasih kepada KPK yang membantu kami. Saat ini penyidik tengah menunggu surat balasan dari Kemendagri atas permohonan pemeriksaan saksi ahli. Ini penting untuk melengkapi berkas,” imbuhnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera juga membantah adanya intervensi dari pihak ketiga. Baik itu dari PDIP sebagai parpol yang diikuti BDH maupun pihak lainnya. Penyidik, lanjut Barung, terus berupaya melengkapi apa yang menjadi tanggung jawabnya. "Kita dari dulu berupaya menyelesaikan dan tak pernah diintervensi dari pihak dalam ataupun luar, kita ini profesional," tandas Barung dikonfirmasi terpisah, Jumat (19/5/2017).

Diyakini Ada Beking
Pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana meyakini ada orang kuat di balik BDH, sehingga kasusnya tak kunjung P-21. Apalagi, status Bambang DH sebagai petinggi partai berkuasa di Indonesia saat ini. Lalu, siapa yang melindungi BDH? Wayan yang juga aktivis Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) selaku pelapor kasus Japung ini, enggan menunjuk hidung. Namun ia tetap meyakini ada sosok kuat yang membekingi.
Next »


“Kalau kita lihat Jaksa yang tidak berani memberikan status P21 untuk berkas BDH dan terus menerus mengembalikan berkas ke penyidik (Polda Jatim), saya amat yakin bahwa ada sosok kuat yang membekingi kasus tersebut. Tapi, kalau sudah bicara siapa sosok tersebut, saya takutnya menimbulkan fitnah,” cetus Wayan dihubungi terpisah, kemarin.

Wayan berharap pihak jaksa dan penyidik mampu bersinergi bersama agar kasus tersebut segera mendapatkan kepastian hukum. Menurutnya, pihak Jaksa dan Penyidik seharusnya mampu mengabaikan ego sektoral masing-masing dan duduk bersama untuk membahas penyelesaian kasus tersebut.

Sarat Kepentingan
Salah satu mantan terpidana kasus gratifikasi japung, Musyafak Rouf mengungkapkan bahwa sejak awal kasus gratifikasi tersebut sudah sarat kepentingan politik. Menurut Musyafak, tanda-tanda dari hal tersebut dapat terlihat dari penyidikan terhadap dirinya terkesan dipercepat. “Sedari awal kasus gratifikasi japung ini sudah sarat kepentingan sekali. Hal itu terlihat jelas bahwa kasus saya itu mulai ramai ketika saya mulai mengkritisi pimpinan yang baru,” ungkap Musyafak ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, kemarin.

Pimpinan baru itu tidak lain Wisnu Wardhana yang kala itu Ketua DPRD Kota Surabaya. Wisnu Wardhana saat itu masih di Partai Demokrat dan kini menjadi terdakwa korupsi pelepasan aset PT PWU. Sedang Wakil Ketua dijabat Whisnu Sakti Buana (PDIP) dan Musyafak Rouf (PKB). Next »



Pada saat itu, menurut Musyafak, dirinya tengah mengkritisi kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Bimtek (Bimbingan Teknis) dan manipulasi lidik yang terjadi dalam prosesnya. Kasus Bimtek ini ditangani Polrestabes Surabaya (kala itu masih Polwiltabes). Saat itu Kapolwil dijabat Kombes Coki Manurung yang sekarang baru saja promosi menjadi Kapolda Bengkulu dengan pangkat Brigjen. Pada akhirnya, kasus Bimtek juga tak kunjung ke pengadilan. “Jadi saya melihat ini politis,” tandas Musyafak.

Gelar Perkara Terbuka
Menanggapi polemik kasus gratifikasi BDH yang tak kunjung P-21, Kabid Penanganan Kasus YLBH LBH Surabaya, Hosnan menyatakan ada yang janggal. Menurutnya, penyelesaian kasus yang memakan waktu lama tersebut menjadikan opini dan persepsi masyarakat menjadi buruk kepada penegak hukum. Karena itu, gelar perkara terbuka dapat menjadi salah satu opsi agar persepsi masyarakat akan penyelesaian kasus tersebut tidak melebar.

“Menurut saya, agar persepsi masyarakat untuk penyelesaian kasus tersebut tidak semakin memburuk, maka gelar perkara terbuka merupakan salah satu opsi yang memungkinkan. Karena, selain karena dalam undang-undang masih bisa dikatakan legal, gelar perkara terbuka dapat menjadikan masyarakat benar-benar dapat melihat keseriusan dari para Penyidik dan Jaksa dalam proses penyusunan dan pengkoreksian berkas” ujar Hosnan. n Tim Surabaya Pagi

Puan Maharani, Bambang DH dan Musyafak Rouf

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Dugaan adanya intervensi dalam kasus dugaan gratifikasi dana jasa pungut (Japung) Rp 720 juta dengan tersangka Bambang Dwi Hartono (BDH) alias Bambang DH, kembali menyeruak. Mantan Walikota Surabaya yang kini menjadi anggota DPRD Jatim dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu itu, disebut-sebut dibantu elit PDIP pusat. Sehingga kasus ini tak kunjung dibawa ke pengadilan. Selama empat tahun sejak Bambang DH ditetapkan sebagai tersangka pada November 2013, kasus ini ‘menggantung’. Bahkan, yang mengagetkan bahwa elit PDIP yang ikut turun tangan itu Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Benarkah kabar ini?

Saat Surabaya Pagi melakukan penggalian informasi mengenai perkembangan kasus gratifikasi dengan tersangka Bambang DH di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, sejumlah penyidik sempat mengeluh. Pasalnya, berkas bolak balik dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, hingga 9 kali. Padahal, penyidikan sudah dilakukan sejak lama. Empat terpidana yang sudah menjalani hukuman, juga sudah bebas dari penjara. Saat diperiksa, empat mereka mengaku bahwa Bambang DH-lah yang menjadi inisiator pencarian dana Rp 720 juta untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya kala itu.

Empat terpidana yang sudah menjalani hukuman 1,5 tahun penjara itu adalah Sukamto Hadi (mantan Sekkota), Mukhlas Udin (mantan Asisten II), Purwito (mantan Kabag Keuangan), serta mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf. “Kalau ada pihak yang bisa bantu kasus ini sampai P-21 (berkas sempurna, red), kami sangat senang. Media yang berani memblow up ini juga bisa membantu, biar publik ngerti-lah, kalau kita ini sebenarnya terbebani juga,” ungkap sumber penyidik di internal Kepolisian.

Beban itu, lanjut sumber yang meminta dirahasiakan identitasnya, menyebut bahwa setelah Bambang DH ditetapkan sebagai tersangka, ada elit PDIP yang mendatangi Polda Jatim. Usai penetapan tersangka, sebenarnya BDH hendak ditahan. “Saat proses penyidikan BDH di Polda saat itu, ada Puan Maharani yang berada di ruangan Kapolda,” sebut sumber ini. Saat itu, Kapolda Jatim masih dijabat Irjen Unggung Cahyono, yang kini sudah pensiun.

Namun sumber ini mengaku tidak tahu maksud Puan mendatangi ruangan Kapolda. "Ya karena kita taunya pas pak BDH pulang, selesai disidik, jadi tidak ada intervensi atau apapun," ucap sumber ini. Next »



“Kami juga berterima kasih kepada KPK yang membantu kami. Saat ini penyidik tengah menunggu surat balasan dari Kemendagri atas permohonan pemeriksaan saksi ahli. Ini penting untuk melengkapi berkas,” imbuhnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera juga membantah adanya intervensi dari pihak ketiga. Baik itu dari PDIP sebagai parpol yang diikuti BDH maupun pihak lainnya. Penyidik, lanjut Barung, terus berupaya melengkapi apa yang menjadi tanggung jawabnya. "Kita dari dulu berupaya menyelesaikan dan tak pernah diintervensi dari pihak dalam ataupun luar, kita ini profesional," tandas Barung dikonfirmasi terpisah, Jumat (19/5/2017).

Diyakini Ada Beking
Pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana meyakini ada orang kuat di balik BDH, sehingga kasusnya tak kunjung P-21. Apalagi, status Bambang DH sebagai petinggi partai berkuasa di Indonesia saat ini. Lalu, siapa yang melindungi BDH? Wayan yang juga aktivis Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) selaku pelapor kasus Japung ini, enggan menunjuk hidung. Namun ia tetap meyakini ada sosok kuat yang membekingi.
Next »


“Kalau kita lihat Jaksa yang tidak berani memberikan status P21 untuk berkas BDH dan terus menerus mengembalikan berkas ke penyidik (Polda Jatim), saya amat yakin bahwa ada sosok kuat yang membekingi kasus tersebut. Tapi, kalau sudah bicara siapa sosok tersebut, saya takutnya menimbulkan fitnah,” cetus Wayan dihubungi terpisah, kemarin.

Wayan berharap pihak jaksa dan penyidik mampu bersinergi bersama agar kasus tersebut segera mendapatkan kepastian hukum. Menurutnya, pihak Jaksa dan Penyidik seharusnya mampu mengabaikan ego sektoral masing-masing dan duduk bersama untuk membahas penyelesaian kasus tersebut.

Sarat Kepentingan
Salah satu mantan terpidana kasus gratifikasi japung, Musyafak Rouf mengungkapkan bahwa sejak awal kasus gratifikasi tersebut sudah sarat kepentingan politik. Menurut Musyafak, tanda-tanda dari hal tersebut dapat terlihat dari penyidikan terhadap dirinya terkesan dipercepat. “Sedari awal kasus gratifikasi japung ini sudah sarat kepentingan sekali. Hal itu terlihat jelas bahwa kasus saya itu mulai ramai ketika saya mulai mengkritisi pimpinan yang baru,” ungkap Musyafak ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, kemarin.

Pimpinan baru itu tidak lain Wisnu Wardhana yang kala itu Ketua DPRD Kota Surabaya. Wisnu Wardhana saat itu masih di Partai Demokrat dan kini menjadi terdakwa korupsi pelepasan aset PT PWU. Sedang Wakil Ketua dijabat Whisnu Sakti Buana (PDIP) dan Musyafak Rouf (PKB). Next »



Pada saat itu, menurut Musyafak, dirinya tengah mengkritisi kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Bimtek (Bimbingan Teknis) dan manipulasi lidik yang terjadi dalam prosesnya. Kasus Bimtek ini ditangani Polrestabes Surabaya (kala itu masih Polwiltabes). Saat itu Kapolwil dijabat Kombes Coki Manurung yang sekarang baru saja promosi menjadi Kapolda Bengkulu dengan pangkat Brigjen. Pada akhirnya, kasus Bimtek juga tak kunjung ke pengadilan. “Jadi saya melihat ini politis,” tandas Musyafak.

Gelar Perkara Terbuka
Menanggapi polemik kasus gratifikasi BDH yang tak kunjung P-21, Kabid Penanganan Kasus YLBH LBH Surabaya, Hosnan menyatakan ada yang janggal. Menurutnya, penyelesaian kasus yang memakan waktu lama tersebut menjadikan opini dan persepsi masyarakat menjadi buruk kepada penegak hukum. Karena itu, gelar perkara terbuka dapat menjadi salah satu opsi agar persepsi masyarakat akan penyelesaian kasus tersebut tidak melebar.

“Menurut saya, agar persepsi masyarakat untuk penyelesaian kasus tersebut tidak semakin memburuk, maka gelar perkara terbuka merupakan salah satu opsi yang memungkinkan. Karena, selain karena dalam undang-undang masih bisa dikatakan legal, gelar perkara terbuka dapat menjadikan masyarakat benar-benar dapat melihat keseriusan dari para Penyidik dan Jaksa dalam proses penyusunan dan pengkoreksian berkas” ujar Hosnan. n Tim Surabaya Pagi


Hashtag









Komentar Anda



Submit

Berita Terkait