Saldo Rp 500 Juta Disasar

Pemeriksaan Data Nasabah oleh Ditjen Pajak

 

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) punya senjata baru bernama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan beleid ini, Ditjen Pajak bisa bebas mengakses data dari lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan entitas sejenis. Perppu ini sekaligus modal aparat pajak untuk mengejar target pajak.
Sedang data nasabah yang menjadi incaran Ditjen Pajak ini mereka yang memiliki saldo minimal US$ 250 ribu atau sekitar Rp 3,3 miliar (kurs Rp 13.300/US$). Lalu, bagaimana dengan nasabah yang memiliki simpanan di bawah nilai itu?
--------------
Laporan : Joko Sutrisno-Tedjo Sumantri, Editor: Ali Mahfud
------------

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saldo minimal US$ 250 ribu itu sesuai standar internasional. "Dari sisi peraturan internasional batas saldo yang wajib dilaporkan adalah sebesar US$ 250 ribu," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sri Mulyani mengatakan data dari nasabah yang memiliki saldo di atas US$ 250 ribu akan dapat diakses oleh pihak internasional, atau untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). "Kalau di atas itu, maka subjek akses informasi dilakukan seluruh dunia. Dan karena kita masuk, maka kita gunakan aturan itu," kata dia.

Dirinya menyatakan kalau hal itu perlu dilakukan karena Indonesia memiliki komitmen dalam mengatur tata kelola perpajakan yang ada. "Jadi saya tekankan karena ini AEoI maka compliance kita harus setara dengan negara lain," tandas Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menegaskan para wajib pajak (WP) tak perlu takut dengan aturan baru ini. Sri Mulyani meyakinkan kalau otoritas pajak akan mengikuti format atau prosedur sesuai dengan standar internasional, dan akan diawasi secara ketat.

"Saya ingin meyakinkan bahwa tata kelola di Ditjen Pajak di dalam rangka mendapatkan informasi prosedur dan protokolnya maupun di dalam rangka menggunakan informasi tersebut, akan diatur secara sangat ketat dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang menjadi turunan dari Perppu ini sehingga tujuan untuk mendapatkan informasi tidak disalahgunakan," papar dia.

Rawan Disalahgunakan
Dradjad Hari Wibowo, ekonom yang juga mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengatakan, setelah tax amnesty dilaksanakan, memang sudah sewajarnya Ditjen Pajak mendapat akses terhadap rekening di lembaga keuangan. Baik bank maupun non-bank. Di sisi lain, kata dia, Indonesia ikut meneken komitmen global terkait Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information).

Meski begitu, lanjut dia, ada beberapa hal yang sangat krusial dan perlu dijaga oleh pemerintah. Sebab, kewenangan terkait Perppu ini sangat besar, sehingga rawan juga untuk disalahgunakan. "Kewenangan ini sangat rawan disalahgunakan oleh oknum pajak yang nakal. Perppu memberi kewenangan yang luar biasa besar kepada aparat Pajak, ditambah dengan denda tax amnesty yang sangat besar," ungkap Drajad dihubungi terpisah, kemarin.

Di sisi lain, Dradjad menegaskan kalau mekanisme pengawasan serta check and balance tidak disiapkan atau hanya mengikuti mekanisme generik yang ada di Kementerian Keuangan. Kondisi ini membuat pemilik rekening keuangan yang lalai dalam perpajakan sangat rawan menjadi korban pemerasan. Resiko KKN juga meningkat tinggi. Ini terlepas dari apakah pemilik rekening tersebut lalai dengan sengaja atau tidak, ataupun karena selama ini kurang perhatian terhadap aturan perpajakan.

"Kondisi di atas berpotensi membuat nasabah keuangan panik. Seharusnya memang tidak perlu panik, asalkan mereka sudah ikut tax amnesty dengan benar. Ditambah dengan belum adanya perjanjian bilateral dengan Singapura terkait hal ini, risiko kepanikan ini bisa berubah menjadi risiko pelarian modal," papar Dradjad yang kini aktif di Sustainable Development Indonesia (SDI).

OJK Bantu Ditjen Pajak
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, bakal mendata saldo nasabah bank dengan nominal di atas Rp500 juta untuk keperluan perpajakan. Selanjutnya data tersebut akan dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai bagian dari keterbukaan akses informasi keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, peran OJK akan lebih banyak membantu Ditjen Pajak dalam hal data. Sebab, pelaporan itu tidak langsung masuk ke Ditjen Pajak. "Intinya OJK akan banyak membantu karena nanti pelaporannya melalui OJK. OJK diserahkan ke Ditjen Pajak," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (18/5) kemarin.

Lebih lanjut dia menjelaskan, perbankan tidak memberi masukan apa-apa karena ini untuk keperluan perpajakan, sehingga mereka hanya mengikuti aturan yang berlaku. "Enggak (kasih masukan), hanya untuk keperluan pajak asing dan lokal. Sudah jelas itu semua hanya untuk keperluan perpajakan," papar Muliaman.

Dari sisi kenyamanan nasabah, ia menegaskan tidak akan ada mengganggu sama sekali. Menurutnya banyak negara bahkan sudah lebih dulu membuka data perbankan untuk keperluan perpajakan. "Enggak ganggu nasabah. Semua di dunia sudah lakukan ini untuk bangun kepercayaan investor," pungkasnya. n



Komentar Anda



Berita Terkait