Penuntasan Kasus Bambang DH, Butuh Kepedulian Megawati

Surat Terbuka untuk Ketua Umum PDIP Megawati, Terkait Tersangka Gratifikasi Bambang DH (1)

 

H. Tatang Istiawan


Pembaca yang budiman, sementara tulisan surat terbuka untuk saudaraku etnis Tionghoa kami tunda pemuatannya, karena ada perkara penegakan hukum yang membutuhkan sorotan serius, agar di Indonesia era pemerintahan Presiden Jokowi, diskriminasi hukum, apalagi dalam kasus korupsi, sudah dapat tereliminasi. Jadi, ada dua analisis politik saya yang tertunda, yang pertama tentang Pilkada Jatim 2018. Jujur, perkara Gratifikasi yang menyangkut mantan Walikota Surabaya, Bambang DH, ini makin menunjukan bahwa hukum di era pemerintahan Jokowi masih belum ditegakkan sebagaimana ketentuan UU. Dengan fakta seperti ini, dimana kewibawaan Polda dan Kejati Jatim, bila berkas perkara tersangka Bambang DH, bak bola pingpong. Apakah ini bentuk intervensi Partai Politik yang berkuasa terhadap lembaga penegakan hukum? Benarkah Bambang, anak emas Megawati yang tidak boleh disentuh hukum di Indonesia? Akankah kasus Bambang DH ini akan dikelola seperti bola liar oleh lawan-lawan politik Jokowi dan Megawati di tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur? Wartawan Surabaya Pagi H. Tatang Istiawan, menulis untuk Ketua Umum Megawati Soekarno, dalam beberapa surat terbuka.

Ibu Megawati,
Hampir semua warga Negara Indonesia, termasuk keturunan Tionghoa, tahu Anda adalah putri founding father NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Ir. Soekarno Hatta.

Sebagai Ketua Umum PDIP, Anda salah satu pimpinan parpol pendukung pemerintahan Jokowi yang paling gencar membela kepentingan Ahok. Terutama dalam Pilkada DKI Jakarta, 2017.

Sebelum kasus Ahok, banyak rakyat Indonesia yang masih ingat, saat pemerintahan Orde Baru, Anda pernah menjadi ikon perlawanan rakyat terhadap rezim Soeharto. Malahan beberapa kelompok juga ada yang memandang Anda memiliki kharisma seperti Soekarno, Presiden pertama NKRI. Namun, setelah berkuasa pada periode 2001-2004, Anda menyetujui sejumlah UU yang pro neoliberalisme. Misalnya UU Sumber Daya Air (SDA), UU Tenaga Listrik, UU Minyak dan Gas Bumi, dan UU Pertambangan di Hutan Lindung. Malahan pada saat Anda masih menjadi Presiden, dilakukan privatisasi besar-besaran atas BUMN. Salah satunya divestasi Indosat.

Sekarang, meski Anda sudah tidak menjadi presiden, tetapi partai yang Anda pimpin termasuk partai penguasa bersama NasDem, Hanura, PKB dan PKPI. Nah, saya ingin memberitahu kepada Anda secara terbuka tentang perkara dugaan korupsi yang menyangkut anak buah Anda yang pernah menjabat walikota Surabaya, Bambang DH.

Saya percaya Anda sudah tahu kasus yang menyangkut Bambang DH, yang kini menjadi salah satu pengurus DPP PDIP. Tetapi publik bisa belum tahu, apa dan sejauh mana kepedulian Anda terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Terutama yang menyangkut sikap kenegarawan Anda.

Ibu Megawati,
Saya masih memiliki pikiran positif bahwa Anda termasuk salah satu tokoh politik yang berjiwa negarawan. Hanya berapa kadarnya, saya tidak bisa menilai. Mengapa demikian? Pertama, Anda pernah menjadi kepala Negara. Ini artinya Anda salah satu pimpinan parpol di Indonesia yang memiliki kemampuan mengelola Negara seperti SBY dan Habibie. Mantan Presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, Gus Dur, sudah meninggal dunia.

Salah satu ciri utama seorang negarawan yang pernah saya pelajari adalah memiliki kemampuan yang sangat cemerlang dan jeli. Selain memiliki keberanian melawan arus untuk perbaikan Negara. Disamping seorang negarawan itu memiliki tekad untuk melakukan perubahan dan pembaruan structural guna kesejahteraan umum rakyat Indonesia.

Kasus yang menyangkut tersangka dugaan Gratifikasi dana jasa pungut (Japung) Rp 720 juta di Pemerintah Kota Surabaya ini melilit kader PDIP, Bambang DH. Perkara ini menurut penyidik Polda Jatim sudah selesai pemberkasannya sejak akhir 2013. Tetapi karena sesuatu berkasnya seperti dijadikan bola pingpong yang dilempar bolak-balik. Praktis sudah empat tahun, kasus tersangka Bambang DH, lari ditempat. Padahal komplotannya sudah divonis dan menjalani hukuman bahkan telah keluar. Tapi Bambang DH, belum. Benarkah ia orang sakti yang tidak mempan dengan jeratan penyidik tingkat provinsi atau Jaksa tingkat provinsi.

Dalam kapasitas seorang negarawan, saatnya Anda peduli untuk turun tangan dalam memberi pengumuman terbuka, silakan Kapolda dan Kajati Jatim memeriksa Bambang DH, yang sudah menjadi tersangka korupsi sesuai koridor hukum. Mengingat, komplotannya semua ditahan, maka Bambang DH pun mengikuti prosedur penahanan tersangka korupsi.

Saya mencatat dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader-kader PDIP lain, Anda legowo. Setahu saya, Anda tidak menghambat atau menghalangi saat kader PDIP seperti Emir Moeis, Dudhie Makmun Murod, dan Damayanti Wisnu Putranti, ditangkap, ditahan, dipenjarakan, disidangkan dan menjalani hukuman. Bahkan terhadap Ahok, sekalipun, Anda tampaknya rela bekas kader Golkar dan Gerindra ini menghuni sel tahanan, karena penistaan agama.

Ibu Megawati,
Semua komponen (kecuali koruptor) sepakat, korupsi adalah kejahatan berat yang harus ditindak tegas. Artinya, siapa pun pelakunya, lelaki atau perempuan, pejabat atau bukan, kader partai atau bukan, layak mendapat hukuman setimpal. Sebagai negarawan, Anda paham.Maka itu, agenda antikorupsi tak relevan dikaitkan dengan menganak-emaskan kader partai.

Apalagi, sekarang korupsi telah menjadi penyakit nasional. Sebagai negarawan, saya berharap Anda bisa mengirim pesan kepada Kapolri dan Jaksa Agung, tuntasnya kasus Bambang DH, agar tidak menjadi beban partai. Apalagi hukuman yang dijalani kawanan Bergratifikasi dana Japung, hukumannya hanya 18 bulan penjara.

Lebih-lebih, selama ini Anda masih diakui sebagai tokoh politik kharismatik yang masih memiliki pengaruh yang powerful di pemerintahan Jokowi. Saya ikuti, masih banyak orang yang percaya dengan kenegarawanan Anda. Percaya Anda bisa mendorong Kapolda dan Kajati Jatim untuk tidak sungkan memperlakukan tersangka Bambang DH, seperti rekanan dalam kasus Gratifikasi yaitu Musyafak Rouf, mantan Ketua DPRD Surabaya dan anak buah Bambang di Pemkot Surabaya, Sukamto Hadi cs. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)



Komentar Anda