BDH Inisiator

Jadi Justice Collaborator, Musyafak Rouf Ungkap Peran Bambang DH sebagai Inisiator Gratifikasi. Kini, Polda Jatim Dibantu KPK Selesaikan BAP

 

Bambang DH dan Musyafak Rouf

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Bambang Dwi Hartono (BDH) alias Bambang DH yang hingga kini masih bebas sejak ditetapkan sebagai tersangka pada November 2013, diprotes mantan terpidana kasus dugaan gratifikasi dana jasa pungut (Japung) Rp 720 juta. Salah satunya, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf. Ia pun buka-bukaan soal peran BDH dalam kasus gratifikasi yang kala itu masih menjadi Walikota Surabaya. Kata Musyafak, BDH-lah yang menjadi inisiator gratifikasi. Benarkah?

Saat dikonfirmasi Surabaya Pagi, Kamis (18/5/2017), Musyafak Rouf menuntut keadilan, agar Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tidak tebang pilih dalam menangani kasus gratifikasi dana japung. Jangan hanya dia dan tiga mantan pejabat Pemkot Surabaya yang dihukum, sedang BDH belum tersentuh hingga saat ini.

Menurut pria yang pernah menjabat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya ini, berkas perkara Bambang DH harusnya sudah P-21 (sempurna). Pasalnya, kata Musyafak, yang berperan aktif dalam kasus itu justru BDH. “Kami yang sesungguhnya pasif dalam kasus tersebut, lalu kenapa tidak kepada yang benar-benar aktif (BDH, red) pada kasus tersebut,” beber Musyafak.

Musyafak menjabarkan dalam kasus tersebut ia dan tiga terdakwa lain telah menjadi justice collaborator. Ketiganya adalah mantan Sekkota Surabaya Sukamto Hadi, mantan Asisten II Mukhlis Udin dan mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Purwito.
Dalam berkas pernyataan mereka sebagai justice collaborator, Musyafak dan tiga orang lainnya telah kompak menuliskan bahwa inisiator dalam kasus gratifikasi japung tersebut adalah Walikota yang saat itu dijabat Bambang DH.
Next »


Sebagai timbal balik karena menjadi justice collaborator, Musyafak mendapatkan pemotongan masa tahanan selama 6 bulan. Sehingga ia hanya menjalani masa hukuman selama 11 bulan dari total putusan selama 1,5 tahun. “Sebenarnya pembuktian kasus tersebut sudah sangat kuat. Berkas-berkas justice collaborator tersebut merupakan bukti otentik yang seharusnya dapat diterima di pengadilan. Tapi mengapa kok berkasnya belum juga selesai,” ujar Musyafak.

Justru, berkas Bambang DH hingga kini masih P-19. Seperti dinyatakan Kasipenkum Kejati Jatim, Richard Marpaung, berkas Bambang DH dikembalikan oleh Jaksa Penuntut ke penyidik Polda Jatim untuk ke-9 kalinya. Tepatnya, pada 2 Februari 2017. Alasan pengembalian berkas, karena syarat materiil dinilai tidak terpenuhi.

Periksa Ahli Kemendagri
Sementara itu, penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terus berupaya memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum Kejati Jatim. Petunjuk ini juga telah disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian KPK memfasilitasi penyidik Tipidkor Polda untuk meminta keterangan saksi ahli dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). "Mungkin dua minggu lagi kita ke KPK untuk memeriksa saksi ahli," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Dengan memeriksa saksi ahli ini, lanjut Barung, diharapkan berkas Bambang DH bisa dinyatakan sempurna oleh penuntut umum. Sedangkan disinggung soal keterangan yang diberikan Sukamto cs terhadap Bambang DH, perwira dengan tiga melati di pundak ini mengaku kalau mereka (Sukamto cs) mengeluarkan dana japung untuk DPRD Surabaya itu atas petunjuk Bambang DH. Saat diperiksa, Bambang DH juga mengakui hal itu. "Tapi kita harus membuktikan secara hukum," tandas Barung. Next »



KPK Bantu Polda Jatim
Terpisah, juru bicara KPK Febri Febri Diansyah menyatakan posisi KPK dalam penyelesaian kasus gratifikasi japung yang menyeret Bambang DH hanyalah sebagai trigger mechanism. Karena itu, KPK masih mendorong agar Polda Jatim bersama Kejati Jatim bisa menyelesaikan perkara tersebut. Namun, bukan tidak mungkin ke depannya akan ada perubahan. Misalnya, mengambil alih penyidikan gratifikasi dengan tersangka Bambang DH yang saat ini menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu tersebut. “Posisi KPK menjalankan fungsi trigger mechanism, untuk membantu proses penyidikan,” terang Febri.

KPK, lanjut dia, telah berkoordinasi dengan Polda Jatim. Hasilnya, KPK memfasilitasi penyidik melalui pendampingan dari ahli-ahli terkait pengelolaan keuangan daerah dari Kemendagri dan juga ahli keuangan negara. Sebelumnya Tim Korsup KPK juga telah melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Gelar perkara tersebut dilakukan oleh Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi di bawah koordinasi Tim Korsup KPK.

“KPK membantu memfasilitasi 2 ahli terkait kasus tersebut. Ahli-ahli ini adalah ahli pengelolaan keuangan daerah dari Kemendagri dan juga ahli keuangan negara. Apabila nantinya diperlukan bantuan lain, KPK juga pasti tidak akan ragu untuk memberikan support” terangnya.
Next »


Duga Ada yang ‘Bermain’
I Wayan Titip Sulaksana, pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menduga ada yang ‘bermain’ di kasus Bambang DH, sehingga berkas perkara gratifikasi japung ini tak kunjung P-21. "Kalau di-SP3 (dihentikan, red) tidak akan berani. Yang bermain ini ada di Kejaksaan Tinggi, karena Polda Jatim beberapa kali sudah memenuhi petunjuk Jaksa, namun dikembalikan lagi oleh Jaksa. Menurut saya Polda sudah maksimal," tandas Wayan Titip dihubungi Surabaya Pagi, kemarin.

Wayan Titip bersama LSM AMAK (Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) akan terus mengawasi penyidikan kasus Bambang DH ini. Menurut dia, penyidik Polda Jatim tidak akan berani mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dalam kasus Bambang DH ini. Sebab semua unsur pidananya sudah terpenuhi.

"Semua bukti keterlibatan Bambang DH itu ada semua. Purwito (mantan Kabag Keuangan), Sukamto Hadi (mantan Sekkota), Muhlas Udin (mantan Asisten II), tidak akan berani tanpa ada perintah dari pimpinan. Semua nota perintah yang dikeluarkan wali kota (Bambang DH) itu ada semua. Tapi lagi-lagi ini orang kuat, belakangnya Bambang DH ini orang kuat. Apa lagi sekarang Bambang DH kini jadi pengurus DPP PDIP. Kejati tidak akan berani menahannya," tandas Wayan.

Karena itu, Wayan melihat kasus ini jelas-jelas terjadi diskriminasi hukum. " Tersangka lainnya sudah divonis dan menjalani hukuman masing-masing 1,5 tahun penjara. Sementara dia ( Bambang DH ) tidak, kasusnya masih mundar mandir seperti setrikaan, maju mundur, seperti itu lah hukum di Republik ini, siapa yang kuat bisa menang," kata Wayan. Next »



Pertanyakan Syarat Materiil
Sementara itu, Koordinator Penyidik Pidana Khusus Jampidsus Kejagung RI, Mukri menjelaskan pengembalian berkas yang dilakukan jaksa kepada penyidik Polda dalam kasus Japung merupakan hal wajar. Ia menjelaskan bahwa pengembalian berkas diakibatkan karena belum memenuhi persyaratan materiil penyidikan. “Apabila memang persyaratan secara materiil ini belum terpenuhi maka sudah pasti berkas akan kami kembalikan. Mau sampai berapa kali pun apabila masih kurang ya dikembalikan,” terang Mukri ditemui di Universitas Airlangga, kemarin.

Ia menjelaskan dakwaan merupakan mahkota dari seorang Jaksa. Untuk itu, Jaksa tidak akan berani bertaruh untuk menerima berkas penyidikan yang belum benar-benar memenuhi syarat. Terlebih lagi dalam proses pembuktian, benar-benar memerlukan profesionalitas yang tinggi. n

Bambang DH dan Musyafak Rouf

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Bambang Dwi Hartono (BDH) alias Bambang DH yang hingga kini masih bebas sejak ditetapkan sebagai tersangka pada November 2013, diprotes mantan terpidana kasus dugaan gratifikasi dana jasa pungut (Japung) Rp 720 juta. Salah satunya, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf. Ia pun buka-bukaan soal peran BDH dalam kasus gratifikasi yang kala itu masih menjadi Walikota Surabaya. Kata Musyafak, BDH-lah yang menjadi inisiator gratifikasi. Benarkah?

Saat dikonfirmasi Surabaya Pagi, Kamis (18/5/2017), Musyafak Rouf menuntut keadilan, agar Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tidak tebang pilih dalam menangani kasus gratifikasi dana japung. Jangan hanya dia dan tiga mantan pejabat Pemkot Surabaya yang dihukum, sedang BDH belum tersentuh hingga saat ini.

Menurut pria yang pernah menjabat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya ini, berkas perkara Bambang DH harusnya sudah P-21 (sempurna). Pasalnya, kata Musyafak, yang berperan aktif dalam kasus itu justru BDH. “Kami yang sesungguhnya pasif dalam kasus tersebut, lalu kenapa tidak kepada yang benar-benar aktif (BDH, red) pada kasus tersebut,” beber Musyafak.

Musyafak menjabarkan dalam kasus tersebut ia dan tiga terdakwa lain telah menjadi justice collaborator. Ketiganya adalah mantan Sekkota Surabaya Sukamto Hadi, mantan Asisten II Mukhlis Udin dan mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Purwito.
Dalam berkas pernyataan mereka sebagai justice collaborator, Musyafak dan tiga orang lainnya telah kompak menuliskan bahwa inisiator dalam kasus gratifikasi japung tersebut adalah Walikota yang saat itu dijabat Bambang DH.
Next »


Sebagai timbal balik karena menjadi justice collaborator, Musyafak mendapatkan pemotongan masa tahanan selama 6 bulan. Sehingga ia hanya menjalani masa hukuman selama 11 bulan dari total putusan selama 1,5 tahun. “Sebenarnya pembuktian kasus tersebut sudah sangat kuat. Berkas-berkas justice collaborator tersebut merupakan bukti otentik yang seharusnya dapat diterima di pengadilan. Tapi mengapa kok berkasnya belum juga selesai,” ujar Musyafak.

Justru, berkas Bambang DH hingga kini masih P-19. Seperti dinyatakan Kasipenkum Kejati Jatim, Richard Marpaung, berkas Bambang DH dikembalikan oleh Jaksa Penuntut ke penyidik Polda Jatim untuk ke-9 kalinya. Tepatnya, pada 2 Februari 2017. Alasan pengembalian berkas, karena syarat materiil dinilai tidak terpenuhi.

Periksa Ahli Kemendagri
Sementara itu, penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terus berupaya memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum Kejati Jatim. Petunjuk ini juga telah disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian KPK memfasilitasi penyidik Tipidkor Polda untuk meminta keterangan saksi ahli dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). "Mungkin dua minggu lagi kita ke KPK untuk memeriksa saksi ahli," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Dengan memeriksa saksi ahli ini, lanjut Barung, diharapkan berkas Bambang DH bisa dinyatakan sempurna oleh penuntut umum. Sedangkan disinggung soal keterangan yang diberikan Sukamto cs terhadap Bambang DH, perwira dengan tiga melati di pundak ini mengaku kalau mereka (Sukamto cs) mengeluarkan dana japung untuk DPRD Surabaya itu atas petunjuk Bambang DH. Saat diperiksa, Bambang DH juga mengakui hal itu. "Tapi kita harus membuktikan secara hukum," tandas Barung. Next »



KPK Bantu Polda Jatim
Terpisah, juru bicara KPK Febri Febri Diansyah menyatakan posisi KPK dalam penyelesaian kasus gratifikasi japung yang menyeret Bambang DH hanyalah sebagai trigger mechanism. Karena itu, KPK masih mendorong agar Polda Jatim bersama Kejati Jatim bisa menyelesaikan perkara tersebut. Namun, bukan tidak mungkin ke depannya akan ada perubahan. Misalnya, mengambil alih penyidikan gratifikasi dengan tersangka Bambang DH yang saat ini menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu tersebut. “Posisi KPK menjalankan fungsi trigger mechanism, untuk membantu proses penyidikan,” terang Febri.

KPK, lanjut dia, telah berkoordinasi dengan Polda Jatim. Hasilnya, KPK memfasilitasi penyidik melalui pendampingan dari ahli-ahli terkait pengelolaan keuangan daerah dari Kemendagri dan juga ahli keuangan negara. Sebelumnya Tim Korsup KPK juga telah melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Gelar perkara tersebut dilakukan oleh Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi di bawah koordinasi Tim Korsup KPK.

“KPK membantu memfasilitasi 2 ahli terkait kasus tersebut. Ahli-ahli ini adalah ahli pengelolaan keuangan daerah dari Kemendagri dan juga ahli keuangan negara. Apabila nantinya diperlukan bantuan lain, KPK juga pasti tidak akan ragu untuk memberikan support” terangnya.
Next »


Duga Ada yang ‘Bermain’
I Wayan Titip Sulaksana, pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menduga ada yang ‘bermain’ di kasus Bambang DH, sehingga berkas perkara gratifikasi japung ini tak kunjung P-21. "Kalau di-SP3 (dihentikan, red) tidak akan berani. Yang bermain ini ada di Kejaksaan Tinggi, karena Polda Jatim beberapa kali sudah memenuhi petunjuk Jaksa, namun dikembalikan lagi oleh Jaksa. Menurut saya Polda sudah maksimal," tandas Wayan Titip dihubungi Surabaya Pagi, kemarin.

Wayan Titip bersama LSM AMAK (Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) akan terus mengawasi penyidikan kasus Bambang DH ini. Menurut dia, penyidik Polda Jatim tidak akan berani mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dalam kasus Bambang DH ini. Sebab semua unsur pidananya sudah terpenuhi.

"Semua bukti keterlibatan Bambang DH itu ada semua. Purwito (mantan Kabag Keuangan), Sukamto Hadi (mantan Sekkota), Muhlas Udin (mantan Asisten II), tidak akan berani tanpa ada perintah dari pimpinan. Semua nota perintah yang dikeluarkan wali kota (Bambang DH) itu ada semua. Tapi lagi-lagi ini orang kuat, belakangnya Bambang DH ini orang kuat. Apa lagi sekarang Bambang DH kini jadi pengurus DPP PDIP. Kejati tidak akan berani menahannya," tandas Wayan.

Karena itu, Wayan melihat kasus ini jelas-jelas terjadi diskriminasi hukum. " Tersangka lainnya sudah divonis dan menjalani hukuman masing-masing 1,5 tahun penjara. Sementara dia ( Bambang DH ) tidak, kasusnya masih mundar mandir seperti setrikaan, maju mundur, seperti itu lah hukum di Republik ini, siapa yang kuat bisa menang," kata Wayan. Next »



Pertanyakan Syarat Materiil
Sementara itu, Koordinator Penyidik Pidana Khusus Jampidsus Kejagung RI, Mukri menjelaskan pengembalian berkas yang dilakukan jaksa kepada penyidik Polda dalam kasus Japung merupakan hal wajar. Ia menjelaskan bahwa pengembalian berkas diakibatkan karena belum memenuhi persyaratan materiil penyidikan. “Apabila memang persyaratan secara materiil ini belum terpenuhi maka sudah pasti berkas akan kami kembalikan. Mau sampai berapa kali pun apabila masih kurang ya dikembalikan,” terang Mukri ditemui di Universitas Airlangga, kemarin.

Ia menjelaskan dakwaan merupakan mahkota dari seorang Jaksa. Untuk itu, Jaksa tidak akan berani bertaruh untuk menerima berkas penyidikan yang belum benar-benar memenuhi syarat. Terlebih lagi dalam proses pembuktian, benar-benar memerlukan profesionalitas yang tinggi. n


Hashtag









Komentar Anda



Submit

Berita Terkait