BDH Bungkam

4 Tahun Polda dan Kejati Jatim tak Tuntaskan BAP, KPK Akan Turun Tangan. Sedang Bambang DH dan Elit PDIP Memilih Menghindar

 

Bambang Dwi Hartono


SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Cap tersangka masih melekat abadi dalam diri Bambang Dwi Hartono (BDH) alias Bambang DH, mantan Walikota Surabaya yang kini menjadi anggota DPRD Jatim dan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu. Pasalnya, kasus dugaan gratifikasi dana jasa pungut (Japung) Rp 720 juta yang menjeratnya, masih berjalan di Polda Jatim meski berkasnya 9 kali dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Nah, lantaran berkas perkara Bambang DH nyantol hingga 4 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun berniat turun tangan.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan Tim Korsup (Koordinasi Supervisi) KPK, sebelum mengambil alih kasus Bambang DH. Tim ini merupakan tim gabungan KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri dan BPKP. Tim ini bekerja di bawah koordinasi KPK, guna mengusut perkara korupsi yang tidak tuntas. Saya cek dulu ke Tim Korsup untuk hal tersebut terang Febri dikonfirmasi Surabaya Pagi, Rabu (17/5/2017).

Sebelumnya, Tim Korsup KPK pernah masuk untuk mengusut semua kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Saat itu, kasus yang dibidik hanya kasus dalam rentang waktu 2007-2013.

Sementara itu, Bambang DH yang dihubungi berkali-kali melalui ponselnya dengan nomor 0811348xxx, tidak diangkat meski terdengar nada sambung. Bahkan, pemegang ponsel tersebut mereject panggilan yang dilakukan Surabaya Pagi. Ketika dikonfirmasi melalui WA pada pukul 10.30, Bambang DH hanya membaca pesan yang dikirim Surabaya Pagi. Ini diketahui melalui indikasi centang dua yang berwarna biru dari pesan yang terkirim.

Ketika dicoba dihubungi kembali melalui WA pada pukul 14.35, pesan dari Surabaya Pagi tidak dibaca. Padahal fitur terakhir dilihat pada aplikasi WA yang berfungsi untuk melihat kapan terakhir kali orang tersebut membuka aplikasi WA, profil Bambang DH menunjukkan bahwa ia terakhir kali melihat WA pada pukul 15:32.

Surabaya Pagi berupaya menemui Bambang DH di gedung DPRD Jatim. Namun, politikus PDIP ini tidak menampakkan batang hidungnya. Informasi yang dihimpun, keberadaan Bambang DH di kantor DPRD Jawa Timur sejak dilantik 2014 lalu, kurang aktif. Ia hanya sesekali hadir ketika Sidang Paripurna. Itupun tidak rutin hadir.

Bulan Mei 2017 ini misalnya, ada 4 kali agenda sidang Paripurna DPRD Jatim. Namun tak pernah terlihat ada Bambang DH. Kadang-kadang saja orang itu hadir, aktifitasnya di DPRD Jatim juga tidak begitu menonjol, kata salah satu rekannya di DPRD Jatim yang minta namanya tidak dikorankan.

Sumber ini menyebut, dalam rapat-rapat komisi, Bambang DH juga jarang ikut. Mungkin karena Bambang DH hanya sebagai anggota biasa di Komisi A. sehingga ada dan tiadanya tidak begitu berpengaruh dalam pengambilan sebuah keputusan.

PDIP Lepas Tangan
Saat dikonfirmasi, Sri Untari, Ketua Fraksi PDI-P Jawa Timur, membantah jika Bambang DH jarang ikut paripurna. Aktif kok pak Bambang, sering hadir di paripurna, bela Sri Untari.

Namun diakuinya, kalau beberapa kali Bambang DH mendapatkan tugas penting dari partai. Apalagi saat ini, BDH menjabat sebagai pengurus DPP yang jangkauan wilayahnya seluruh Indonesia. Penugasan dari Partai ya itu pengecualian. Apalagi beliau itu pengurus DPP, terang Sri Untari.

Namun ia memastikan, tugas-tugas BDH di DPRD Jatim tidak pernah terbengkalai. Saya kan punya report semua anggota Fraksi PDI-P, (BDH) termasuk yang aktif, ujar Sri Untari yang juga Sekretaris DPD PDI-P Jatim ini.

Disinggung soal status tersangka kasus gratifikasi dana jasa pungut, Sri Untari enggan menanggapinya. Secara organisasi, PDI-P tidak ikut campur dalam ranah itu. Itu urusan pribadi, tidak terkait partai, saya tidak mau mengomentari, tepis dia.

Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Syafudin Zuhri juga enggan memberikan komentar terkait status tersangka Bambang DH. "Saya tidak tahu masalahnya, saya tidak bisa berkomentar," ucap Syafudin Zuhri yang juga anggota DPRD Kota Surabaya ini.

Dyah Katarina, istri Bambang DH yang dikonfirmasi terpisah, malah bungkam. Setelah tak menjadi Ketua PKK Pemkot Surabaya, Dyah Katarina saat ini tercatat sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dihubungi melalui ponselnya, terdengar nada sibuk. Dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS), juga belum ada jawaban hingga berita ini diturunkan.

Desak KPK Turun Tangan
Sementara itu, praktisi hukum Fajar F Tambunan berharap agar KPK turun tangan untuk mengambil alih kasus Bambang DH. Ia berpendapat, celah-celah hukum di KUHAP kerap dimanfaatkan penegak hukum untuk mempermainkan perkara. Untuk itu, lebih baik KPK mengambil alih kasus Bambang DH agar kasus ini tidak berlarut-larut dan ada kepastian hukum.

KPK harus segera dilibatkan agar kasus ini segera mendapatkan kejelasan hukum. Berlarutnya penyelesaian kasus ini kemungkinan besar terjadi karena ada penegak hukum yang memanfaatkan celah di KUHAP yang memang begitu banyak. Untuk itu, diperlukan kekuasaan yang jauh lebih tinggi agar kasus ini segera mendapatkan kepastian hukum, ungkap advokat yang merangkap sebagai politisi Partai Nasdem ini.

Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jatim Abdul Malik melihat ada diskriminasi hukum pada kasus gratifikasi japung tersebut. Pasalnya, tersangka lain saat ini sudah mendapatkan ketetapan hukum dan menjalani masa hukuman. Sedang Bambang DH belum disidangkan, bahkan berkas perkaranya belum P-21. Untuk itu, kasus ini perlu segera mendapatkan penyelesaian agar tidak berlarut-larut, tandas pengacara yang juga politikus Partai Gerindra.

Pokok Kasus
Kasus gratifikasi ini sudah lama ditangani Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Jatim. Bahkan, keempat terdakwa (mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf, mantan Sekkota Surabaya Sukamto Hadi, mantan Asisten II Mukhlis Udin dan mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Purwito) sudah bebas menjalani hukuman penjara. Masing-masing divonis 1,5 tahun penjara.

Sedangkan Bambang DH yang waktu kejadian posisinya sebagai Walikota Surabaya ditetapkan sebagai tersangka sejak setelah Pemilihan Gubernur Jatim, tepatnya November 2013 silam. Namun, sampai saat ini, berkas penyidikan Bambang DH masih P-19 dan terus bolak-balik dari penyidik polda dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, Bambang tidak ditahan.

Bambang DH sebagai wali kota saat itu dinilai berperan aktif dalam pencairan dana gratifikasi senilai Rp 720 juta. Namun, JPU meminta penyidik untuk meyakinkan bahwa wali kota dinilai memiliki peran aktif.

Kasipenkum Kejati Jatim, Richard Marpaung menyebut berkas Bambang DH telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut ke penyidik Polda Jatim untuk ke-9 kalinya. Tepatnya, pada 2 Februari 2017. Alasan penembalian berkas karena syarat materiil tidak terpenuhi. Sampai sekarang (Mei 2017), red), Kejaksaan belum menerima pengembalian berkas dari penyidik Polda Jatim, ujar Richard. n



Komentar Anda