Vonis Ahok, Problematik Baru Pencari Keadilan

Surat terbuka untuk Saudara kita Etnis Tionghoa Terkait Hiruk-pikuk kasus Ahok (4)

 

H. Tatang Istiawan


Saudaraku Etnis Tionghoa,
Disparitas tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam kasus Ahok, sebenarnya tidak ada yang aneh. Kebaruannya, karena Ahok, public figure yang disorot oleh sebagian publik di Indonesia.

Dalam sudut pandang praktisi hukum sekalipun, perbedaan penghukuman seorang terdakwa tergantung cara pandang Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Perbedaan yang mencolok bahwa hakim, menggunakan pendekatan alat bukti dan keyakinan (Pasal 183 jo 184 KUHAP). Sedangkan Jaksa, hanya alat bukti. Jaksa tak diberi modal oleh UU No 8 Tahun 1981 sebuah keyakinan. Siapa yang benar dan siapa yang salah dalam mengambil tuntutan dan putusan atas terdakwa Ahok? orang awam bilang yang salah pasti Ahok, bukan jaksa dan hakim. Mengingat yang dijebloskan ke tahanan hanya Ahok.

Nah, terhadap disparitas rasa keadilan yang diciptakan oleh dua penegak hukum ini, saya teringat saat kuliah dulu tentang konsep sistem hukumnya Lawrence M. Friedman (The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.). Menurut pandangan Friedman, sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

Bahkan Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana struktur hukum adalah mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Kemudian kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin.

Nah, belajar dari pandangan Friedman, Jaksa dan majelis pemeriksa terdakwa Ahok yang menyatakan dirinya penegakan hukum, harusnya dalam tuntutan dan putusannya dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Pertanyaannya, dengan adanya disparitas antara tuntutan dan hukuman terhadap Ahok, siapa anggota masyarakat di Indonesia yang mendapat manfaat? Dan siapa diantara kedua penegakan hukum ini yang menghasilkan suatu keadilan?

Hasil wawancara saya dengan tujuh pendukung Ahok dan tujuh pendemo penjarakan Ahok di Jakarta, sebelum putusan dibacakan Majelis hakim, mayoritas berpendapat apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) bagi masyarakat, belum tentu adil.

Demikian sebaliknya, apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Lalu bagaimana dengan kepastian hukum dengan dihukumnya Ahok? Benarkah hukum telah dijalankan oleh penegak hukum yang mengadili Ahok? Adilkah Ahok dipenjara dua tahun?. Pantaskah pendukung Ahok, protes atas putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Sebaliknya, bila Majelis hakim membebaskan Ahok, bukan tak mungkin kelompok yang demo memenjarakan Ahok, juga protes. Mungkin dalam jumlah masa yang lebih besar. Inilah bukti bahwa keadilan itu subyektif. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Saya terkesima setelah duduk sebuah warung kopi Pandegiling, Rabu lalu. Ternyata ada sejumlah rakyat biasa yang ikut membandingkan antara putusan hakim dan tuntutan Jaksa. Putusan atau vonis terhadap Ahok, diserapnya sebagai problematik baru bagi pencari keadilan. Bahkan beberapa penyeruput kopi hitam, muncul pernyataan-pernyataan terkait kecemburuan sosial antara warga Negara di negeri ini. Saya menjadi bertanya, berapa banyak pemuda biasa yang bergunjing tentang keadilan sosial di era pemerintahan Jokowi.

Bahkan ada sejumlah pemuda yang meragukan integritas jaksa dan hakim. Ibaratnya, kepercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga kejaksaan semakin menurun. Malah ada beberapa pemuda yang percaya, lembaga Kejaksaan maupun Pengadilan, makin lama, terasa bukan lagi rumah keadilan.

Tuntutan dan putusan hakim atas terdakwa Ahok, jujur, telah membawa wajah peradilan seperti arena tinju. Penonton terbanyak yang menyoraki seorang petinju, berharap petinju ini menang. Sebaliknya, petinju yang tidak banyak disoraki, kalah. Tekanan publik, harus mulai diakui telah merambah masuk ke pilar-pilar lembaga pengadilan. Ini gejala tidak sehat bahwa proses peradilan yang mengharapkan keadilan, kepastian hukum dan kegunaan, bisa berubah menjadi ketakutan untuk memutus berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Aspek keadilan, kepastian hukum dan kegunaan yang pernah dirumuskan oleh Gustav Radbruch (1878 1949)), hanya sebuah teori yang indah di dalam kelas, bukan di gedung pengadilan. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)



Komentar Anda



Berita Terkait