Bambang DH Kuat!

Sudah Ditetapkan Tersangka Kasus Gratifikasi oleh Polda Jatim Sejak November 2013, tapi Sampai Sekarang Berkasnya ‘Nyanthol’ di Kejati dan Polda Jatim. Padahal, Komplotannya Sudah Divonis dan Dipenjara

 

Bambang DH

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin memiliki pekerjaan rumah (PR) cukup berat, guna menuntaskan kasus korupsi di Jawa Timur. Salah satunya dugaan gratifikasi dana jasa pungut (Japung) Rp 720 juta dengan tersangka Bambang Dwi Hartono alias Bambang DH, mantan Walikota Surabaya yang kini dipercaya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu). Penanganan kasus ini terlihat janggal, lantaran berkas perkara ini sudah 9 kali dikembalikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim ke penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim. Padahal, Bambang DH ditetapkan tersangka sejak November 2013 silam. Ini berarti 4 tahun kasus ini tidak ada kepastian hukum. Sementara empat tersangka lainnya sudah divonis dan menjalani hukuman masing-masing 1,5 tahun penjara.

Mereka adalah Sukamto Hadi yang saat itu menjabat Sekkota Surabaya, Mukhlas Udin (mantan Asisten II), Purwito (mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan) dan Musyafak Rouf (mantan Ketua DPRD Kota Surabaya). Kini, keempat komplotan Bambang DH ini sudah menghirup udara bebas.

Kenapa Bambang DH masih bebas? Ini yang menjadi tantangan Kapolda Jatim, mengingat Kapolda sebelum Irjen Pol Machfud Arifin juga belum bisa menuntaskan perkara Bambang DH ini. Di sisi lain, secara politik Bambang DH masih cukup kuat. Selain menjadi pengurus DPP PDIP, Bambang DH juga masih tercatat sebagai anggota DPRD Jatim. Istri Bambang DH, Dyah Katarina juga menjadi anggota DPRD Kota Surabaya setelah mendapat support dari elit PDIP Surabaya yang dipimpin Whisnu Sakti Buana. Putra mantan Sekjen PDIP Ir. Sutijpto (almarhum) ini saat ini juga menjabat Wakil Walikota Surabaya. Sedang Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah menjadi kader PDIP. Apa ini berarti ada campur tangan elit PDIP?

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung, saat dikonfirmasi Surabaya Pagi, Selasa (16/5/2017), hanya menyatakan soal penanganan berkasnya saja. Menurut Richard, berkas Bambang DH telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut ke penyidik Polda Jatim untuk ke-9 kalinya. Tepatnya, pada 2 Februari 2017. Ini berarti status berkas masih P-19.

“Alasan pengembalian berkas karena syarat materiil tidak terpenuhi. Sampai sekarang (Mei 2017), red), Kejaksaan belum menerima pengembalian berkas dari penyidik Polda Jatim,” terang Richard. Next »



Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera mengaku pihaknya belum mengetahui soal perkembangan berkas Bambang DH dalam kasus gratifikasi dana japung Rp 720 juta. Ia akan menanyakan dulu ke Subdit Tipidkor. "Maaf saya masih perjalanan tugas di Lamongan. Besok (Rabu (17/5/2017) hari ini, red) saya tanyakan," ujarnya.

Kasubdit Tipidkor AKBP Sudamiran yang dihubungi ponselnya di nomer 0811323xxx tidak diangkat. Dikonfirmasi via SMS, hingga Selasa malam tadi pukul 21:00 WIB juga tidak ada jawaban.

Dinilai Aneh
Kalangan akademisi dan praktisi hukum di Surabaya melihat ada yang aneh dalam penanganan dugaan gratifikasi dengan tersangka Bambang DH. Berkas yang bolak balik dikembalikan Kejati hingga 9 kali, dinilai menjadi ‘rekor’. Dosen hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Sudiman Sidabukke berpendapat, seharusnya kasus Bambang DH ini segera mendapatkan kepastian hukum. Sesuai UU no 8 tahun 81 tentang KUHAP, berkas perkara hanya boleh dikembalikan jaksa kepada penyidik sebanyak 3 kali. Lebih dari itu, penyidik bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika ada pihak yang tak puas, maka bisa mengajukan gugatan praperadilan.
Next »


Apabila putusan sidang praperadilan dimenangkan penggugat, lanjut Sudiman, maka pihak Kejati Jatim wajib menyidangkan perkara tersebut agar segera memiliki ketetapan hukum. “Sebenarnya di kasus gratifikasi Bambang DH itu harus segera diberikan kepastian hukum. Pertanyaannya, kenapa penyidik ngotot memperbaiki berkas penyidikan hingga 9 kali?,” ujar Sudiman yang juga berprofesi pengacara ini dan kerap menangani perkara korupsi.

KPK Harus Ambil Alih
Apabila kasus ini berlarut-larut, menurut Sudiman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat turun dan mengambil alih kasus tersebut. Ia menjabarkan, undang-undang mengizinkan KPK untuk mengusut sebuah kasus apabila dalam kondisi dua hal. Pertama, kasus korupsinya mencapai nilai minimal Rp 1 miliar. Kedua, kasus tersebut menyita perhatian publik. “KPK jelas dapat turun tangan. Karena kasus ini sudah memenuhi syarat yang sudah diatur undang-undang. Status Bambang DH yang pada masa itu Walikota Surabaya, jelas menjadikan kasus ini adalah jenis kasus yang menjadi perhatian masyarakat,” tandasnya.

Hal senada dinyatakan pakar hukum dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Dr. A. Djoko Sumaryanto, SH, MH. Menurut dia, Komisi Kejaksaan juga bisa turun tangan dengan memonitor ke lapangan. Mengapa Kejati Jatim tidak segera memberikan kepastian hukum dengan menyatakan berkasnya P-21 (Sempurna) sehingga perkara Bambang DH segera disidangkan.

Selain Komisi Kejaksaan, lanjut Djoko, KPK juga bisa masuk. Pasalnya, baik Polda Jatim maupun Kejati Jatim tidak sinkron dalam memandang perkara Bambang DH. “KPK punya kewenangan untuk turun dan mengambil alih kasus tersebut, apabila proses pembuktiannya mendapatkan halangan,” terang Djoko yang juga Wakil Rektor I Ubhara ini. Next »



Gerakan Massa
Baik Sudiman maupun Djoko memandang perlunya gerakan massa untuk menuntut Kejati Jatim dan Polda Jatim, lebih serius dalam menyelesaikan kasus Bambang DH. Seperti dalam kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Ditersangkakannya Ahok tak lepas dari tekanan massa saat itu, sehingga dilakukan gelar perkara secara terbuka di Mabes Polri. “Gerakan massa dapat menjadi gerakan moral dari masyarakat agar ke depannya segera ada penyelesaian untuk kasus gratifikasi tersebut,” pungkasnya. bd/nt/ifw/al

Bambang DH

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin memiliki pekerjaan rumah (PR) cukup berat, guna menuntaskan kasus korupsi di Jawa Timur. Salah satunya dugaan gratifikasi dana jasa pungut (Japung) Rp 720 juta dengan tersangka Bambang Dwi Hartono alias Bambang DH, mantan Walikota Surabaya yang kini dipercaya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu). Penanganan kasus ini terlihat janggal, lantaran berkas perkara ini sudah 9 kali dikembalikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim ke penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim. Padahal, Bambang DH ditetapkan tersangka sejak November 2013 silam. Ini berarti 4 tahun kasus ini tidak ada kepastian hukum. Sementara empat tersangka lainnya sudah divonis dan menjalani hukuman masing-masing 1,5 tahun penjara.

Mereka adalah Sukamto Hadi yang saat itu menjabat Sekkota Surabaya, Mukhlas Udin (mantan Asisten II), Purwito (mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan) dan Musyafak Rouf (mantan Ketua DPRD Kota Surabaya). Kini, keempat komplotan Bambang DH ini sudah menghirup udara bebas.

Kenapa Bambang DH masih bebas? Ini yang menjadi tantangan Kapolda Jatim, mengingat Kapolda sebelum Irjen Pol Machfud Arifin juga belum bisa menuntaskan perkara Bambang DH ini. Di sisi lain, secara politik Bambang DH masih cukup kuat. Selain menjadi pengurus DPP PDIP, Bambang DH juga masih tercatat sebagai anggota DPRD Jatim. Istri Bambang DH, Dyah Katarina juga menjadi anggota DPRD Kota Surabaya setelah mendapat support dari elit PDIP Surabaya yang dipimpin Whisnu Sakti Buana. Putra mantan Sekjen PDIP Ir. Sutijpto (almarhum) ini saat ini juga menjabat Wakil Walikota Surabaya. Sedang Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah menjadi kader PDIP. Apa ini berarti ada campur tangan elit PDIP?

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung, saat dikonfirmasi Surabaya Pagi, Selasa (16/5/2017), hanya menyatakan soal penanganan berkasnya saja. Menurut Richard, berkas Bambang DH telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut ke penyidik Polda Jatim untuk ke-9 kalinya. Tepatnya, pada 2 Februari 2017. Ini berarti status berkas masih P-19.

“Alasan pengembalian berkas karena syarat materiil tidak terpenuhi. Sampai sekarang (Mei 2017), red), Kejaksaan belum menerima pengembalian berkas dari penyidik Polda Jatim,” terang Richard. Next »



Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera mengaku pihaknya belum mengetahui soal perkembangan berkas Bambang DH dalam kasus gratifikasi dana japung Rp 720 juta. Ia akan menanyakan dulu ke Subdit Tipidkor. "Maaf saya masih perjalanan tugas di Lamongan. Besok (Rabu (17/5/2017) hari ini, red) saya tanyakan," ujarnya.

Kasubdit Tipidkor AKBP Sudamiran yang dihubungi ponselnya di nomer 0811323xxx tidak diangkat. Dikonfirmasi via SMS, hingga Selasa malam tadi pukul 21:00 WIB juga tidak ada jawaban.

Dinilai Aneh
Kalangan akademisi dan praktisi hukum di Surabaya melihat ada yang aneh dalam penanganan dugaan gratifikasi dengan tersangka Bambang DH. Berkas yang bolak balik dikembalikan Kejati hingga 9 kali, dinilai menjadi ‘rekor’. Dosen hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Sudiman Sidabukke berpendapat, seharusnya kasus Bambang DH ini segera mendapatkan kepastian hukum. Sesuai UU no 8 tahun 81 tentang KUHAP, berkas perkara hanya boleh dikembalikan jaksa kepada penyidik sebanyak 3 kali. Lebih dari itu, penyidik bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika ada pihak yang tak puas, maka bisa mengajukan gugatan praperadilan.
Next »


Apabila putusan sidang praperadilan dimenangkan penggugat, lanjut Sudiman, maka pihak Kejati Jatim wajib menyidangkan perkara tersebut agar segera memiliki ketetapan hukum. “Sebenarnya di kasus gratifikasi Bambang DH itu harus segera diberikan kepastian hukum. Pertanyaannya, kenapa penyidik ngotot memperbaiki berkas penyidikan hingga 9 kali?,” ujar Sudiman yang juga berprofesi pengacara ini dan kerap menangani perkara korupsi.

KPK Harus Ambil Alih
Apabila kasus ini berlarut-larut, menurut Sudiman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat turun dan mengambil alih kasus tersebut. Ia menjabarkan, undang-undang mengizinkan KPK untuk mengusut sebuah kasus apabila dalam kondisi dua hal. Pertama, kasus korupsinya mencapai nilai minimal Rp 1 miliar. Kedua, kasus tersebut menyita perhatian publik. “KPK jelas dapat turun tangan. Karena kasus ini sudah memenuhi syarat yang sudah diatur undang-undang. Status Bambang DH yang pada masa itu Walikota Surabaya, jelas menjadikan kasus ini adalah jenis kasus yang menjadi perhatian masyarakat,” tandasnya.

Hal senada dinyatakan pakar hukum dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Dr. A. Djoko Sumaryanto, SH, MH. Menurut dia, Komisi Kejaksaan juga bisa turun tangan dengan memonitor ke lapangan. Mengapa Kejati Jatim tidak segera memberikan kepastian hukum dengan menyatakan berkasnya P-21 (Sempurna) sehingga perkara Bambang DH segera disidangkan.

Selain Komisi Kejaksaan, lanjut Djoko, KPK juga bisa masuk. Pasalnya, baik Polda Jatim maupun Kejati Jatim tidak sinkron dalam memandang perkara Bambang DH. “KPK punya kewenangan untuk turun dan mengambil alih kasus tersebut, apabila proses pembuktiannya mendapatkan halangan,” terang Djoko yang juga Wakil Rektor I Ubhara ini. Next »



Gerakan Massa
Baik Sudiman maupun Djoko memandang perlunya gerakan massa untuk menuntut Kejati Jatim dan Polda Jatim, lebih serius dalam menyelesaikan kasus Bambang DH. Seperti dalam kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Ditersangkakannya Ahok tak lepas dari tekanan massa saat itu, sehingga dilakukan gelar perkara secara terbuka di Mabes Polri. “Gerakan massa dapat menjadi gerakan moral dari masyarakat agar ke depannya segera ada penyelesaian untuk kasus gratifikasi tersebut,” pungkasnya. bd/nt/ifw/al


Hashtag









Komentar Anda



Submit

Berita Terkait