Ahok dan Pendukungnya Tuntut Keadilan, Perlukah Didengar?

 

H. Tatang Istiawan


Saudaraku Etnis Tionghoa,
Saya terkesima, ternyata Ahok yang kini sudah menghuni Rutan Mako Brimob Kelapa II Depok, punya pengikut di hampir semua kota di Indonesia. Proyeksi tiap kota ada 1.000 lilin (manusia), logika hukumnya, pendukung Gubernur DKI Jakarta yang kalah dalam Pilkada 2017 ini bisa mencapai ratusan ribu manusia. Jumlah pendukung yang luar biasa. Adakah mereka itu spontanitas atau diorganisir? Akal sehat saya berbisik, pasti ada.

Di Jakarta, misalnya, setelah Ahok dipidana dan menghuni Rutan (Rumah Tahanan), diadakan malam Solidaritas bertopik Matinya Keadilan di Tugu Proklamasi. Sementara di Surabaya, acara yang sama diselenggarakan di kawasan Tugu Pahlawan. Ternyata, mereka mengeluarkan lima sikap di tengah ribuan cahaya lilin. Sikap utama dan lima sikapnya adalah mendukung dan siap mendampingi perjuangan Ahok untuk terus mencari keadilan.
Sikap pendukung Ahok ini, bagi kalangan hukum, tidak aneh. Dimana-mana putusan hakim, baik dalam perkara pidana maupun perdata, acapkali menimbulkan perasaan suka dan tidak, adil dan tidak adil, memihak atau tidak.

Inilah wajah keadilan dalam hukum yang dicari para pencari keadilan, acapkali dinilai secara sempit untuk kepentingan masing-masing pihak yang berperkara. Maklum, sejak dulu, bahkan sampai kiamat (ekstrimnya), hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan hakim, bisa diterima oleh segolongan masyarakat dengan pandangan yang berbeda. Artinya, hukum itu bisa dianggap telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

Sering kali saya menemui pencari keadilan di Pengadilan, suara yang saya dengar bahwa keadilan itu barang mewah yang gampang-gampang susah diraih. Pada sengketa pidana, misalnya, sering seorang terdakwa yang dipidana oleh hakim, lebih sering tidak bisa menerima putusan bersalah dari Pengadilan. Termasuk penerbit koran Jawa Pos, Dahlan Iskan, yang dipidana karena dianggap korupsi di PT PWU.

Dalam temuan saya selama meliput persidangan di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum cenderung memunculkan proses yang dinamis. Artinya memakan banyak waktu, energy, relasi dan biaya. Termasuk upaya yang seringkali para pencari keadilan itu mengandalkan kekuatan-kekuatan yang bertarung seperti dalam kasus Ahok. Kekuatan kekuatan ini bisa berbentuk uang, relasi dan aksi-aksi demo secara massal dan massif.

Menyelami masalah keadilan dalam hukum, saya sependapat dengan pandangan John Rawls. Penulis buku A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1971) menegaskan terhadap keadilan. Rawls menyatakan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Nah, Ahok, sebagai pencari keadilan, maupun kelompok yang mengawasi pemenjaraannya, mendapat hak yang sama memperjuangkan rasa keadilan. Kini bagaimana kedua pihak yang selama ini melakukan hingar bingar suasana gaduh di negeri ini, menahan diri, berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak lagi dengan turun ke jalan seperti yang terjadi selama ini.

Pertanyaannya, apakah memenjarakan Ahok, melalui aksi-aksi demo itu bagian dari menuntut keadilan? Akal sehat saya yang masih mengakui Indonesia Negara hukum, menyatakan tidak. Mengingat, aksi demo adalah menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah atau penegak hukum.

Lalu, apa bedanya menyampaikan aspirasi secara langsung dengan aksi demo? Inilah persoalan dalam cara kita berdemokrasi. Tak salah bila dalam aksi demo, ada sekelompok pemikir yang menuding aksi demo dengan gerakan masa yang bertubi-tubi bukan ciri demokrasi tetapi demograzy.

Saudaraku Etnis Tionghoa,
Akal sehat saya berbisik bahwa berunjukrasa atau melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan sambil meneriakkan yel-yel menurut kehendaknya, disukai oleh peserta demo, tetapi dianggap mengganggu ketertiban umum. Sedangkan bagi penyelenggara demo, kekuatan aksi demonstrasi diperlukan untuk mendesak pemerintah segera (mau) mengeluarkan keputusan yang dikehendaki penyelenggara demo.

Sementara efek negatif yang ditimbulkan aksi demo, apalagi yang dilakukan dalam jumlah besar dan massal, bisa membuat cemas suatu lembaga. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memutus terdakwa Ahok, lebih berat dari tuntutan jaksa, ada yang menduga karena intervensi aksi demo dan pendukungnya.

Jujur, kasus persidangan Ahok, cermin penegakan hukum yang tidak mandiri. Ekses dari ketidakmandirian atau independensi penegak hukum seperti ini, bisa dinamai lembaga hukum yang belum berlaku benar dan adil dalam mengatasi konflik yang dibarengi tekanan publik secara bertubi-tubi.

Tak salah dalam menegakkan hukum ditengah kegaduhan masa, nilai keadilan bisa tidak terpenuhi, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kadang, jaksa dan hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (the living law). Benarkah perbuatan Ahok, masuk dalam kategori penistaan agama seperti diatur dalam Pasal 156A KUHP (Keyakinan Hakim) atau hanya melanggar Pasal 156 KUHP yaitu tindak permusuhan di depan orang atau golongan (Jaksa Penuntut Umum).

Saya tidak tahu, apakah tuntutan jaksa atau putusan hakim, yang sebenarnya kurang adil bagi Ahok dan pelapornya? Saya juga tidak tahu siapa diantara dua lembaga ini yang menerapkan hukum formal dengan kaku, sehingga melenceng dari rasa keadilan masyarakat.

Dari dua pandangan hukum Jaksa dan Hakim kasus Ahok ini, saya menarik kesan kedua lembaga ini bisa dianggap telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya. Terutama untuk menghadirkan keadilan substantive yang diharap Ahok maupun Habib Rizieq dkk, sebagai pelapor.

Menggunakan tolok ukur bahwa hukum terdiri nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan (Gustav Radbruch), maka tuntutan keadilan dari Ahok, keluarganya maupun pendukungnya melalui aksi solidaritas menyalakan lilin di beberapa kota, perlu didengar oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung. Mengapa?
Secara hukum, terlepas, Ahok, disukai atau tidak oleh segolongan masyarakat Indonesia, Ahok adalah pencari keadilan yang kini hak perdatanya dirampas oleh negara. Sebagai pencari keadilan, Ahok, punya hak yang sama dengan pelapor. Termasuk mereka yang melakukan aksi-aksi demo menekan aparat kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Mahkamah Agung.

Menggunakan bahasa hukum, sebagai warga Negara Indonesia yang taat hukum, selayaknya kita, bangsa Indonesia yang menghormati Indonesia Negara Hukum, memberi kesempatan kepada Ahok, keluarga, pendukung dan pengacaranya untuk berjuang meminta keringanan bahkan pembebasan dari Pengadilan Tinggi atau kemungkinan bisa Majelis hakim tingkat Kasasi.
Tinggal mau atau tidak, Majelis Hakim tingkat Banding maupun Kasasi (bila terjadi) mendengar nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, termasuk pendukung dan pembenci Ahok. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)



Komentar Anda