Giliran Kasie Disnaker Kena OTT Tim Saber

 

Tersangka OTT Ahmad Anwar saat rilis beberapa waktu lalu


SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo Jajaran Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo kembali menangkap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo dalam operasi OTT, Selasa (16/5).

oknum PNS berinisial HDNK, yang menduduki sebagai Kasi mengurusi masalah ketenagakerjaan asing itu ditangkap Tim Saber saat berada di Suncity Mall Sidoarjo. Oknum PNS itu ditangkap saat hendak menemui seseorang di mall tersebut.

Usai ditangkap, yang bersangkutan langsung dibawa ke Polresta Sidoarjo.

Kasatreskrim Polres Sidoarjo Kompol M Harris membenarkan penangkapan tersebut. Yang benar kita lakukan penangkapan, dan sekarang yang bersangkutan masih kita periksa, soal detailnya tunggu setelah pemeriksaan usai, nanti kasus ini kita rilis kok, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker, HM. Husni Thamrin membenarkan jika ada satu anak buahnya ditangkap Tim Saber Pungli. Betul ada lapor PNS sini (Disnaker) ada yang ditangkap Tim Saber Pungli. Tapi yang bersangkutan ditangkap di luar kantor, bukan di dalam maupun halaman kantor Disnaker," terangnya.

Husni Thamrin mengaku soal adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, ia menyerahkan masalah ini secara hukum. Apalagi kasus penangkapan stafnya ini berada di luar kantor Disnaker.

Informasi lain yang berhasil dihimpun, oknum PNS tersebut berinisial HDNK, Kasi Penta Kerja Bagian Pendaftaran Tenaga Asing. Adapun barang bukti yang disita berupa uang tunai sekitar Rp 3 juta.

Sebelumnya Tim Saber Pungli juga menangkap oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) yakni Ahmad Anwar (55) staf Kantor Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidoarjo. Namun tersangka Ahmad Anwar saat ini dilepas dari tahanan dengan alas an menderita sakit diabetes.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Harris mengatakan peran tersangka Ahmad Anwar ini sebagai orang dalam. Namun, ia mampu melakukan proses perijinan dengan cepat, tentunya dengan adanya uang. "Meskipun tersangka orang dalam, seharusnya tidak melakukan ini," katanya.

Dalam praktek yang dilakukan, AA juga menentukan tarif. Untuk SIUP meminta biaya Rp 250 ribu hingga Rp 700 ribu. Untuk Ijin Prinsip, AA meminta biaya Rp 2 juta. Untuk Ijin Limbah B3 dipatok senilai Rp 2 juta dan untuk IMB, meminta biaya Rp 1,5 juta. "Untuk perijinan masing-masing berbeda, tergantung kesepakatan tersangka dan pemohon. Harganya variatif, tergantung perijinannya. Sebulan AA mendapatkan hasil Rp 3 juta," ungkapnya. sg



Komentar Anda



Berita Terkait