Terancam Dibongkar, Marvell City Mulai Panik

Gugatan di PN Surabaya Ditolak, bahkan Kejari Surabaya sudah Mengendus Adanya Unsur Suap dalam Pelepasan Jalan Upa Jiwa ke Marvell City

 

Foto SP/Firman Di atas Jalan Upa Jiwa ini, Marvell City sudah membangun fasilitas superblok untuk kepentingan bisnisnya.


SURABAYAPAGI.com, Surabaya Pihak Marvell City (PT Assa Land) tampaknya mulai panik, menyusul gugatannya ke Pemkot Surabaya ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Terlebih lagi, dalam putusan majelis hakim itu Marvell City diperintahkan untuk mengosongkan Jalan Upa Jiwa, Surabaya. Padahal, di atas jalan tersebut sudah dibangun fasilitas superblok Marvell City. Di lain pihak, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sudah mengantongi calon tersangka, setelah menemukan indikasi kuat korupsi dalam pelepasan Jalan Upa Jiwa ke Marvell City.

Dari informasi Surabaya Pagi di Kejari Surabaya, tak lama lagi, kejaksaan akan menetapkan tersangka karena ditemukan kuat korupsi dalam pelepasan Jalan Upa Jiwa itu. Indikasi kuat, kami sudah temukan benang merahnya. Bahkan, bisa jadi ada unsur suap, sebut internal di sejumlah jaksa penyidik di Kejari Surabaya, Kamis kemarin.

Indikasi adanya korupsi dan suap, tambah sumber tersebut, dikarenakan adanya kesepakatan tanpa diketahui oleh Pemerintah kota Surabaya. Akankah pihak Marvell City bisa terjerat? Sumber internal Kejari itu menjawab diplomatis. Bisa, tapi tunggu dulu yah, ucapnya.

Tetap ada Pembangunan
Sementara, pantauan Surabaya Pagi di lapangan, Kamis (20/4/2017), Jalan Upa Jiwa yang berada di Kelurahan Ngagel ini memiliki luas sekitar 15 x 100 meter persegi. Meski bersengketa, Marvell City sudah melakukan pembangunan di atas lahan yang ternyata aset milik Pemkot Surabaya. Marvell City atau PT Assa Land menjadi Jalan Upa Jiwa sebagai akses jalan parkir basement superblok Marvell City.

Sedangkan di atasnya, ada bangunan penghubung antara mall dan apartemen berjarak kurang lebih 10 meter. Di bawah jembatan tersebut, dibangun hall terbuka yang bisa berfungsi untuk kegiatan outdoor.

Saat ditanya terkait polemik sengketa antara Marvell City dan Pemkot, beberapa satpam yang berjaga mengaku tidak tahu. Saya gak tau mas, tanya manajemen saja, ucap satpam yang berada di luar gedung. Saat masuk ke dalam mall, manajemen Marvell seakan tertutup dalam memberikan informasi atas dugaan kasus pencaplokan tanah tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Marvell City Edi Purbowo mengatakan pihaknya belum menyikapi atas putusan PN Surabaya yang menolak gugatannya. Sementara kami terima, sambil kita pelajari dulu (salinan putusan PN Surabaya, red), ujar Edi Purbowo yang dihubungi Surabaya Pagi, Kamis (20/4) kemarin.

Edi juga mengatakan pihaknya juga belum mengambil langkah strategis untuk kembali melakukan upaya hukum lain. Sementara ini belum ada langkah yang kita ambil, kita terimalah dulu dan kita pelajari, Edi mengulangi pernyataannya.

Meski begitu, Edi menerangkan gugatan ke Pemkot itu ia lakukan untuk mencari kepastian dan kejelasan terkait kepemilikan lahan Jl. Upa Jiwa tersebut. Karena, menurutnya, selama ini status kemilikan tanah tersebut tidak jelas. Kalau sudah ada kejelasan tanah tersebut milik siapa, kalau memang itu milik Pemkot Surabaya nanti lebih mudah untuk menentukan langkah. Jika itu tanah Pemkot, kita kan bisa melakukan pengajuan sewa. Sekali lagi saya tegaskan, gugatan itu untuk mencari kejelasan status kepemilikan saja, tandas Edi.

Calon Tersangka
Pernyataan Edi ini tampaknya bakal menjadi blunder. Pasalnya, fakta di lapangan, Marvell City sudah membangun fasilitas bisnisnya di atas lahan Jl Upa Jiwa. Jika status tanah itu belum jelas, harusnya Marvell City tidak membangun apapun di lahan tersebut. Bisa jadi karena hal itulah Kejari Surabaya meyakini ada unsur korupsi dalam penguasaan Jalan Upa Jiwa oleh Marvell City. Ini diperkuat dengan keterangan 10 orang saksi yang diperiksa Kejari.

"Sudah ada perkembangan penyelidikan. Kami temukan, memang ada yang melawan hukum saat aset itu lepas. Sekarang kami sedang mencari alat bukti ke arah tindak pidana korupsi," kata Kepala Kejari Surabaya Didik Farkhan.

Namun, Didik menegaskan, Kejari belum menetapkan tersangka dalam kasus lepasnya aset Pemkot Surabaya ini. "Sudah ada indikasi (tersangka). Tapi kami masih memerlukan beberapa orang lagi untuk dimintai keterangan. Nanti baru menuju ke mereka-mereka yang diduga menguasai itu (pelepasan aset, red)," terang jaksa asal Bojonegoro ini.

Kasi Pembangunan Kelurahan Ngagel, Hendro S Paijan mengungkapkan pada awalnya, tahun 2011-2014 pihak Marvell City berkirim surat permohonan kepada Kelurahan Ngagel untuk meninjau lokasi jalan Upa Jiwa. Ini untuk memastikan jika jalan tersebut tidak dalam sengketa.

Awalnya dulu sekitar tahun, 2011-2014 sebanyak lima kali mereka (Marvell City) minta surat permohonan. Kemudian pihak kelurahan ditandatangani Lurah Bambang saat itu membalas jika saat ini sedang dikoordinasikan dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional). Hingga kelima kalinya, tahun 2014 kelurahan mengeluarkan surat keterangan, terang Hendro yang saat itu sebagai pesuruh lurah untuk meninjau lokasi Jalan Upa Jiwa.

Sedang surat itu menyebutkan bahwa lahan Jalan Upa Jiwa tidak dalam sengketa. Juga dinyatakan bukan aset milik Pemkot Surabaya. Padahal, Jl Upa Jiwa tercatat sebagai aset Pemkot Surabaya di Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) kota Surabaya. Seingat Hendro, surat keterangan kelurahan tersebut diterbitkan tahun 2014.

Kado Ultah Surabaya
Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini langsung bersyukur mendengar PN Surabaya menolak gugatan Marvell City. "Alhamdulillah, terima kasih Pak hakim, ucap Risma.

Dengan ditolaknya gugatan Marvell City itu, Risma menganggap sebagai kado spesial di hari jadi kota Surabaya ke-724. Kado HUT Surabaya kalau gitu, cetus Risma dengan raut wajah berseri.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim PN Surabaya, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Marvel City Mall itu eror in persona. Ini diketahui dari bukti-bukti yang diajukan Marvel City selaku penggugat dan bukti yang diajukan Pemkot Surabaya selaku tergugat. Menurut hakim Sigit, Marvel City selaku penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Pihak Marvel hanya menggunakan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertentangan dengan bukti-bukti lainnya.

Selain itu, dua orang saksi yang diajukan Marvel juga tidak sinkron dengan bukti yang diajukan. Dua saksi tersebut adakah Suyitno dan Asmuri yang diketahui sebagai ketua RT dan Ketua RW. Bukti-bukti yang tidak sinkron tersebut adalah bukti copy sertifikat dengan nomor SHBG 318 dan 319 dikeluarkan tahun 2005, Sementara surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ngagel menyatakan tanah tersebut dikuasai sejak 28 tahun silam.

Selain itu, Hakim juga memerintahkan agar pihak Marvel City Mall mengosongkan lahan yang dipakai akses jalan untuk masuk ke Marvel City, mengingat lahan tersebut merupakan aset milik Pemkot Surabaya. n



Komentar Anda