Luhut Turun Tangan, Ujian Berat Anies-Sandi

Beranikah Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta?

 

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno


Proyek reklamasi Teluk Jakarta hingga kini terus berlanjut. Selama gelaran Pilgub DKI Jakarta 2017, reklamasi ini menjadi isu panas. Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menjadi sasaran kritik, lantaran memberikan ijin proyek reklamasi. Sedang Anies Baswedan-Sandiaga Uno menolak reklamasi. Versi hasil hitung cepat (quick count), Anies-Sandi menang dalam Pilgub DKI putaran dua yang berarti akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur baru di ibu kota Indonesia. Semasa kampanye, pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berjanji akan menghentikan proyek reklamasi. Beranikah Anies-Sandi menepati janjinya itu? Ada yang menyebut janji menghentikan proyek reklamasi itu menjadi wilayah abu-abu semasa kampanye. Anies-Sandi pun diragukan keberaniannya, terlebih lagi kebijakan reklamasi teluk Jakarta melekat kepentingan-kepentingan korporasi dari komunitas bisnis non-pribumi yang sudah menggurita di tanah air. Benarkah?
-------------
Penulis: Joko Sutrisno-Tedjo Sumantri, Editor : Ali Mahfud
--------------

Saat kampanye lalu, Anies-Sandi memperlihatkan gesture eksplisit akan menghentikan reklamasi, dan mengevaluasi pulau-pulau C, D, G, dan N, yang sudah terbangun. Namun pada saat bersamaan, mereka juga mengindikasi akan meneruskan, asal memenuhi syarat". Dengan indikasi itu, proyek reklamasi akan menjadi dilema Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang nantinya dipimpin Anies-Sandi.

Karena itulah, menghentikan proyek reklamasi menjadi ujian pertama bagi Anies-Sandi. Apalagi, berdasar hasil quick count, Anies-Sandi memperoleh dukungan 52,90 persen di Jakarta Utara berdasar data Pollmark. Informasi yang dihimpun, kemenangan Anies-Sandi ini tak lepas dari peran Boy Sadikin, putra mantan Gubernur DKI Jakarta alm Ali Sadikin yang juga kader PDIP. Boy Sadikin akhirnya menyeberang ke kubu Anies-Sandi dan menjadi tim pemenangannya.

Sejak Boy masih di PDIP, setidaknya ada tiga DPC yang merupakan loyalisnya, yaitu DPC Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Maka dengan perolehan suara yang cukup mengejutkan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat di putaran kedua kali ini, berarti basis massa PDIP ketiga wilayah ini diyakini lebih memilih Anies ketimbang Ahok, ungkap sumber di kalangan DPR.

Menariknya lagi, salah satu pertimbangan Boy Sadikin mengundurkan diri dari PDIP karena menentang kebijakan Ketua fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang mendukung Reklamasi Teluk Jakarta. Sedangkan Boy Sadikin yang kala itu menjabat Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, justru menentang keras kebijakan Pemprov DKI tentang Reklamasi Teluk Jakarta.

Berdasarkan indikasi itu, mundurnya Boy dari PDIP diyakini atas pertimbangan ideologis. Karena pemicunya adalah menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta yang didukung PDIP. Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta menjadi ujian berat bagi Anies-Sandi, tandasnya.

Secara ekonomi-politik kebijakan reklamasi teluk Jakarta melekat dengan kepentingan-kepentingan korporasi dari komunitas bisnis non-pribumi yang sudah menggurita di tanah air sejak era Orde Baru hingga sekarang, kebijakan tersebut juga berpotensi bencana geopolitik. Ini seiring dengan isu adanya pemerintah China yang akan menguasai daerah pantai utara Jakarta.

Anies-Sandi Diragukan
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro mengungkapkan visi tata ruang Anies-Sandi dalam tantangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) serta berbagai instrumen pengendalian ruang juga masih sangat minim. Di sisi lain, pendekatan hukum dan keadilan bagi warga juga merupakan celah untuk meneruskan reklamasi atau proyek-proyek di atas pulau buatan yang sudah terbangun.

Karena itu, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Anies-Sandi terkait reklamasi, dan tata ruang Jakarta keseluruhan. Pertama, dari aspek perencanaan kota, konflik ruang adalah fitur utama Jakarta yang harus bisa diselesaikan segera, termasuk kontroversi reklamasi Teluk Jakarta.

Kedua, RDTR-PZ. Saat ini, Jakarta sedang melakukan peninjauan kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 dan RDTR-PZ atas proyek-proyek infrastruktur prioritas seperti Kereta Ringan dan Kereta Cepat. "Seluruh proyek tersebut bukan tanpa kontroversi, dan saat ini masih diperdebatkan," ungkap Bernie, sapaan akrab Bernardus.

PK ini juga berkaitan dengan kawasan reklamasi dalam bungkus National Coastal Defense Development (NCICD). Segala bentuk dan upaya revisi akan sangat rawan karena dapat dijadikan alasan penumpang gelap melakukan pemutihan atas perubahan guna lahan.

Ketiga, rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Rencana Strategis Kawasan Pantai Utara Jakarta di DPRD DKI. Bernie tidak bisa melakukan penilaian terkait program tata ruang Anies-Sandi, karena keduanya dianggap tidak punya pengalaman sama sekali dalam mengelola proses teknis perencanaan kota, terlebih megacity sekelas Jakarta. "Sebagai megacity dunia, tren kota layak huni membuat faktor skala manusia dijamin dalam pengembangan desain detail kota Jakarta ke depan," papar dia.

Ahok Pasrah
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan nasib kelanjutan program reklamasi teluk Jakarta kepada penggantinya Anies Baswedan. Bila Anies ingin reklamasi dihentikan total, maka Ahok tidak bisa mencampuri.
"Kalau reklamasi kita nggak bisa ngapa-ngapain ini, beresin suratnya kan numpuk disposisi," ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, kemarin (20/4).

Ahok memang belum membicarakan soal reklamasi dengan Anies Baswedan. Dia pun menolak berspekulasi terkait nasib reklamasi yang sudah setengah jalan itu. "Saya nggak tahu, tanya sama beliau (Anies)," ujar Ahok.

Menko Maritim Akan Lobi
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan berbicara dengan Anies-Sandi, terkait proyek reklamasi di pantai Utara Jakarta. Luhut akan berupaya agar Anies-Sandi mengurungkan niatnya untuk menghentikan proyek reklamasi. "Kita sudah ada proses yang baru, nanti disampaikan, dilihat. Tentu harus dengan baik-baik dijelaskan. Mungkin pak Anies belum punya data yang banyak (terkait reklamasi)," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/4).

Luhut meyakini, Anies-Sandi pada akhirnya akan mengerti bahwa proyek reklamasi saat ini sangat penting dan tak perlu dihentikan. "Saya kira setelah lihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran lebih jernih. Kita bicara untuk kepentingan nasional, kepentingan Jakarta. Karena penurunan kota Jakarta itu tiap tahun bisa 17,5 cm sampai 23 cm di beberapa tempat," ucap Luhut.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan proyek reklamasi hanya menguntungkan pihak tertentu. "Kami mengambil keputusan untuk dihentikan (proyek reklamasi)," ujar Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, 17 Maret 2017). Sandiaga menambahkan, jika nantinya reklamasi benar-benar dihentikan, ia akan mengajak masyarakat dan pengembang untuk berembuk.

"Bagaimana reklamasi yang sudah berjalan ini bisa justru dipakai segera untuk kepentingan rakyat banyak, kepentingan publik, penciptaan lapangan kerja, pariwisata dikembangkan, revitalisasi kawasan pesisir, dan bagaimana rakyat merasa terwakilkan," kata Sandi kala itu. n



Komentar Anda



Berita Terkait