Nama yang Kembalikan Uang Mulai Terkuak

Skandal Korupsi e-KTP

 

Irman dan Sugiharto, Terdakwa korupsi e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), terkait proses penyalahgunaan pada tahapan pengadaan. Setelah pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri selama 6 bulan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto. Menariknya, di tengah penyidikan kasus ini ada sejumlah orang yang mengembalikan uang ke KPK. Uang tersebut diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek e-KTP, yang sebelumnya mereka terima. Setelah perkara ini disidang dengan dua terdakwa mantan pejabat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), nama-nama yang mengembalikan uang itu mulai terungkap. Siapa saja mereka?
------------
Penulis: Tedjo Sumantri-Joko Sutrisno, Editor : Ali Mahfud
------------------

Pada tahap penyidikan, KPK telah menerima penyerahan uang sebesar Rp 250 miliar.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp 220 miliar diserahkan oleh korporasi dan konsorsium yang terlibat dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Sementara, sebanyak Rp 30 miliar sisanya diserahkan oleh 14 orang yang beberapa di antaranya anggota DPR.

Awalnya, KPK menyembunyikan identitas para saksi yang telah bersikap kooperatif dengan menyerahkan uang yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Namun, belakangan beberapa yang telah menyerahkan uang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Next »



Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pihak yang diketahui mengembalikan uang merupakan dua terdakwa yang kini menjalani persidangan. Yakni, Irman (mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri). Pengacara kedua terdakwa, Soesilo Ariwibowo, menyebutkan Irman dan Sugiharto mentransfer uang sekitar Rp 4 miliar ke rekening KPK.

Selain dua terdakwa, juga terungkap nama-nama lain yang sudah mengembalikan uang ke KPK. Mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini, misalnya. Dalam sidang, Diah Anggraini mengaku telah menyerahkan uang yang dia terima dari Irman dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 500.000 dollar AS kepada KPK.

Kemudian, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah. Dalam persidangan, Jafar mengaku menerima uang 100.000 dollar AS dan digunakan untuk membeli satu unit Toyota Land Cruiser. Namun, ia merasa tidak mengetahui bahwa uang tersebut terkait proyek e-KTP. Kepada majelis hakim, Jafar mengaku telah menyerahkan uang setara Rp 1 miliar tersebut kepada penyidik KPK.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo. Ia mengaku telah menyerahkan uang sebesar 200.000 dollar AS dan Rp 1,3 miliar kepada KPK. Anang merupakan salah satu pimpinan perusahaan yang bergabung dalam konsorsium proyek pengadaan e-KTP. Next »



Sisanya, diyakini akan terungkap dalam sidang lanjutan e-KTP. Meski begitu, penyidik KPK tetap melakukan pendalaman dengan menelisik Tim Fatmawati. Disebut tim Fatmawati karena tiga konsorsium yakni Konsorsium PNRI, Konsorsium PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthapura sering melakukan sejumlah pertemuan di ruko milik Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pengusaha yang disebut-sebut merupakan orang dekat ketua DPR Setya Novanto, di Graha Mas Fatmawati, Jakarta Selatan.

Tidak hanya dihadiri pengusaha konsorsium, pertemuan itu juga beberapa kali dihadiri oleh panitia pengadaan dengan susunan keanggotaannya, Drajat Wisnu Setyawan sebagai ketua, Pringgo Hadi Tjahjono sebagai sekretaris. Sedangkan anggotanya terdiri dari Mahmud, Joko Kartiko Krisno, Henry Manik, Mufti Munzir, dan Totok Prasetyo.

Dalam dakwaan disebutkan, di sebuah ruko di Jalan Fatmawati milik Andi Narogong, dilakukan pembahasan rancangan proyek hingga menentukan besaran anggaran proyek e-KTP. Tim Fatmawati dinilai berperan penting dalam proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Anggota tim teknis e-KTP dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tri Sampurno mengakui adanya pertemuan di Ruko Fatmawati milik Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pertemuan itulah yang menjadi cikal-bakal tim Fatmawati terbentuk. Next »



Harus Diproses Hukum
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pengembalian uang e-KTP itu masalah personal dan tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab DPR sebagai lembaga. Apalagi dia menganggap kejadian tersebut terjadi pada periode yang lalu. "Itu kan bukan tanggung jawab institusional, itu kan masalah individu. Sebagai masalah individual, tentu saja yang tanggung jawab secara individu," ucap Fadli Zon.

Fadli ingin para anggota DPR yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan e-KTP diproses sesuai norma dan aturan hukum yang ada. Dia tidak mau berandai-andai soal kelanjutan kasus tersebut. "Sesuai dengan norma dan aturan hukumnya saja. Saya kira, saya tidak mau berandai-andai karena belum ada pernyataan resmi. Kami harus melihat tindakan itu sebagai (tindakan) non-institusional," tandas politisi Partai Gerindra itu.

Meski begitu, menurut aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkung, meskipun telah mengembalikan uang ke KPK, bukan berarti para anggota DPR maupun lainnya akan lolos dari jeratan hukum. Siapapun yang menerima uang haram dan terindikasi korupsi tetap harus dihukum. "Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, jangka waktu pengembalian gratifikasi ke KPK itu adalah 30 hari setelah menerima gratifikasi tersebut. Pertanyaannya, kenapa baru dikembalikan 2 tahun setelah Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka?” papar Tama.
Next »


Bila tidak berniat korupsi, seharusnya mereka menolak uang tersebut. Kalaupun sudah diterima, seharusnya uang langsung dikembalikan ke KPK sebelum 30 hari. "Ketika uang gratifikasi tersebut dikembalikan ke KPK dalam kurun waktu 30 hari setelah diterima, uang itu tidak akan dianggap sebagai korupsi, tetapi kenapa baru dikembalikan setelah 2 tahun diterima?," jelas Tama.

Menurut Tama, anggota-anggota DPR yang sudah mengembalikan uang gratifikasi tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Mereka harus bersiap-siap menjadi tersangka KPK. "Berdasarkan UU Tipikor, pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus unsur pidana. Kalaupun dikembalikan, itu hanya mengurangi hukuman terhadap yang bersangkutan," ujar Tama.

Kongkalingkong Tim Fatmawati
Dalam sidang kesembilan terungkap adanya dugaan kongkalikong di Tim Fatmawati. Salah satu anggota tim teknis pengadaan e-KTP dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tri Sampurno membeber adanya beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati milik Andi Agustinus alias Andi Narogong. Menurut pengakuan Tri Sampurno, setidaknya ada lima kali pertemuan di ruko Fatmawati milik Andi Narogong. Dia pun hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

Dia mengaku pada pertemuan tersebut konsorsium Produksi Perum Percetakan Negara RI (PNRI) menyampaikan tujuan mereka mengundang sejumlah pihak, termasuk Tri. PNRI, kata Tri, ingin mengembangkan sistem di e-KTP. Selain itu, dia juga sempat diberi tiga buah laptop. Lebih lanjut, dia juga sempat menyampaikan uji petik yang dilakukan BPPT kepada anggota konsorsium yang juga dinamakan Tim Fatmawati. Next »



Kendati demikian, dia merasa selama pertemuan tersebut tidak layak dilanjutkan lagi. Dia khawatir akan ada dampak negatif terhadap BPPT ke depannya, mengingat Tri dan Husni Fahmi yang saat itu juga hadir setiap pertemuan merupakan anggota tim teknis proyek senilai Rp 5.9 triliun itu.

"Setelah berjalannya waktu saya berfikir bahwa kegiatan di ruko Fatmawati tidak selayaknya dilanjutkan BPPT mengingat itu merupakan swasta. Dalam pandangan saya jika kegiatan ini dilanjutkan akan ada permasalahan di kemudian hari bagi BPPT," jelas Tri. n

Irman dan Sugiharto, Terdakwa korupsi e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), terkait proses penyalahgunaan pada tahapan pengadaan. Setelah pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri selama 6 bulan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto. Menariknya, di tengah penyidikan kasus ini ada sejumlah orang yang mengembalikan uang ke KPK. Uang tersebut diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek e-KTP, yang sebelumnya mereka terima. Setelah perkara ini disidang dengan dua terdakwa mantan pejabat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), nama-nama yang mengembalikan uang itu mulai terungkap. Siapa saja mereka?
------------
Penulis: Tedjo Sumantri-Joko Sutrisno, Editor : Ali Mahfud
------------------

Pada tahap penyidikan, KPK telah menerima penyerahan uang sebesar Rp 250 miliar.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp 220 miliar diserahkan oleh korporasi dan konsorsium yang terlibat dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Sementara, sebanyak Rp 30 miliar sisanya diserahkan oleh 14 orang yang beberapa di antaranya anggota DPR.

Awalnya, KPK menyembunyikan identitas para saksi yang telah bersikap kooperatif dengan menyerahkan uang yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Namun, belakangan beberapa yang telah menyerahkan uang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Next »



Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pihak yang diketahui mengembalikan uang merupakan dua terdakwa yang kini menjalani persidangan. Yakni, Irman (mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri). Pengacara kedua terdakwa, Soesilo Ariwibowo, menyebutkan Irman dan Sugiharto mentransfer uang sekitar Rp 4 miliar ke rekening KPK.

Selain dua terdakwa, juga terungkap nama-nama lain yang sudah mengembalikan uang ke KPK. Mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini, misalnya. Dalam sidang, Diah Anggraini mengaku telah menyerahkan uang yang dia terima dari Irman dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 500.000 dollar AS kepada KPK.

Kemudian, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah. Dalam persidangan, Jafar mengaku menerima uang 100.000 dollar AS dan digunakan untuk membeli satu unit Toyota Land Cruiser. Namun, ia merasa tidak mengetahui bahwa uang tersebut terkait proyek e-KTP. Kepada majelis hakim, Jafar mengaku telah menyerahkan uang setara Rp 1 miliar tersebut kepada penyidik KPK.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo. Ia mengaku telah menyerahkan uang sebesar 200.000 dollar AS dan Rp 1,3 miliar kepada KPK. Anang merupakan salah satu pimpinan perusahaan yang bergabung dalam konsorsium proyek pengadaan e-KTP. Next »



Sisanya, diyakini akan terungkap dalam sidang lanjutan e-KTP. Meski begitu, penyidik KPK tetap melakukan pendalaman dengan menelisik Tim Fatmawati. Disebut tim Fatmawati karena tiga konsorsium yakni Konsorsium PNRI, Konsorsium PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthapura sering melakukan sejumlah pertemuan di ruko milik Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pengusaha yang disebut-sebut merupakan orang dekat ketua DPR Setya Novanto, di Graha Mas Fatmawati, Jakarta Selatan.

Tidak hanya dihadiri pengusaha konsorsium, pertemuan itu juga beberapa kali dihadiri oleh panitia pengadaan dengan susunan keanggotaannya, Drajat Wisnu Setyawan sebagai ketua, Pringgo Hadi Tjahjono sebagai sekretaris. Sedangkan anggotanya terdiri dari Mahmud, Joko Kartiko Krisno, Henry Manik, Mufti Munzir, dan Totok Prasetyo.

Dalam dakwaan disebutkan, di sebuah ruko di Jalan Fatmawati milik Andi Narogong, dilakukan pembahasan rancangan proyek hingga menentukan besaran anggaran proyek e-KTP. Tim Fatmawati dinilai berperan penting dalam proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Anggota tim teknis e-KTP dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tri Sampurno mengakui adanya pertemuan di Ruko Fatmawati milik Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pertemuan itulah yang menjadi cikal-bakal tim Fatmawati terbentuk. Next »



Harus Diproses Hukum
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pengembalian uang e-KTP itu masalah personal dan tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab DPR sebagai lembaga. Apalagi dia menganggap kejadian tersebut terjadi pada periode yang lalu. "Itu kan bukan tanggung jawab institusional, itu kan masalah individu. Sebagai masalah individual, tentu saja yang tanggung jawab secara individu," ucap Fadli Zon.

Fadli ingin para anggota DPR yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan e-KTP diproses sesuai norma dan aturan hukum yang ada. Dia tidak mau berandai-andai soal kelanjutan kasus tersebut. "Sesuai dengan norma dan aturan hukumnya saja. Saya kira, saya tidak mau berandai-andai karena belum ada pernyataan resmi. Kami harus melihat tindakan itu sebagai (tindakan) non-institusional," tandas politisi Partai Gerindra itu.

Meski begitu, menurut aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkung, meskipun telah mengembalikan uang ke KPK, bukan berarti para anggota DPR maupun lainnya akan lolos dari jeratan hukum. Siapapun yang menerima uang haram dan terindikasi korupsi tetap harus dihukum. "Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, jangka waktu pengembalian gratifikasi ke KPK itu adalah 30 hari setelah menerima gratifikasi tersebut. Pertanyaannya, kenapa baru dikembalikan 2 tahun setelah Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka?” papar Tama.
Next »


Bila tidak berniat korupsi, seharusnya mereka menolak uang tersebut. Kalaupun sudah diterima, seharusnya uang langsung dikembalikan ke KPK sebelum 30 hari. "Ketika uang gratifikasi tersebut dikembalikan ke KPK dalam kurun waktu 30 hari setelah diterima, uang itu tidak akan dianggap sebagai korupsi, tetapi kenapa baru dikembalikan setelah 2 tahun diterima?," jelas Tama.

Menurut Tama, anggota-anggota DPR yang sudah mengembalikan uang gratifikasi tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Mereka harus bersiap-siap menjadi tersangka KPK. "Berdasarkan UU Tipikor, pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus unsur pidana. Kalaupun dikembalikan, itu hanya mengurangi hukuman terhadap yang bersangkutan," ujar Tama.

Kongkalingkong Tim Fatmawati
Dalam sidang kesembilan terungkap adanya dugaan kongkalikong di Tim Fatmawati. Salah satu anggota tim teknis pengadaan e-KTP dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tri Sampurno membeber adanya beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati milik Andi Agustinus alias Andi Narogong. Menurut pengakuan Tri Sampurno, setidaknya ada lima kali pertemuan di ruko Fatmawati milik Andi Narogong. Dia pun hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

Dia mengaku pada pertemuan tersebut konsorsium Produksi Perum Percetakan Negara RI (PNRI) menyampaikan tujuan mereka mengundang sejumlah pihak, termasuk Tri. PNRI, kata Tri, ingin mengembangkan sistem di e-KTP. Selain itu, dia juga sempat diberi tiga buah laptop. Lebih lanjut, dia juga sempat menyampaikan uji petik yang dilakukan BPPT kepada anggota konsorsium yang juga dinamakan Tim Fatmawati. Next »



Kendati demikian, dia merasa selama pertemuan tersebut tidak layak dilanjutkan lagi. Dia khawatir akan ada dampak negatif terhadap BPPT ke depannya, mengingat Tri dan Husni Fahmi yang saat itu juga hadir setiap pertemuan merupakan anggota tim teknis proyek senilai Rp 5.9 triliun itu.

"Setelah berjalannya waktu saya berfikir bahwa kegiatan di ruko Fatmawati tidak selayaknya dilanjutkan BPPT mengingat itu merupakan swasta. Dalam pandangan saya jika kegiatan ini dilanjutkan akan ada permasalahan di kemudian hari bagi BPPT," jelas Tri. n


Hashtag









Komentar Anda



Submit