Penertiban Bangli Diminta Tidak Grusa-Grusu

 

Next

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Hearing terkait penertiban 35 bangunan liar (Bangli) oleh Satpol PP kota Surabaya berlangsung di ruang komisi B DPRD Surabaya, Senin 20/3. Penertiban bangli yang dimaksud berada di di Jl. Tambang Boyo kelurahan Pacar Kembang, kecamatan Tambaksari.

Pertemuan kemarin itu menghasilkan penundaan penertiban bangunan liar oleh Satpol PP sebelum adanya musyawarah mencapai mufakat antara Satpol PP, lurah, camat dan 35 penghuni Bangli.

Sekertaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Edi Rahmad menegaskan, bahwa Pemkot Surabaya harus memastikan rusun relokasi untuk mereka yang ber KTP Surabaya. Dan untuk merka yang tidak ber KTP Surabaya harus di pulangkan ke tempat asal, ungkapnya.

Sementara itu Camat Tambaksari Ridwan Marbun, dari hasil hearing ini, pihaknya diminta untuk tidak terburu-buru melakukan penertiban ini sebelum ada kepastian solusi yang tepat. Dari hasil ini kita disuruh tidak grusa grusu, tapi mantapkan semua solusinya dulu, baru adakan penertiban, memang tujuan saya sampai mereka fix dulu dapat rusun, setelah delay berakhir kita lakukan penertiban, kata Ridwan Senin (20/3).

Dia menambahkan, dalam penertiban 35 ini bukanlah PKL melainkan Bangli (bangunan liar) yang menempati sekitar 35 tidak ada surat sama sekali. dari 35 bangli, 16 warga Surabaya, seharusnya mereka tidak boleh ada KTP Surabaya, tapi saya tidak tau mereka sudah diurus jadi warga Surabaya, ya mereka kita tempatkan sebagai warga Surabaya, makanya kita upayakan untuk dapat rusun dan saya sudah koordinasi ke Dinas Tanah dan diketahui bu Wali,pungkasnya.

Next

Untuk saat ini ditunda dulu tapi prosesnya tetap berjalan, penertiban akan dilakukan sampai proses selesai, baru kita lakukan penertiban,untuk warga diluar Surabaya, mereka harus kembali, kan sudah kita beri kesempatan,tambahnya.

Dari Kabid Operasional Satpol PP Surabaya mengatakan, berdasakan kan Perda Nomer 10 Tahun 2000 tentang Damija, Rumija ini penerteriban ini seharusnya ditertibkan. Aturannya kan sudah jelas, dalam Perda Nomer 10 Tahun 2000 tentang Damija, Rumija, jadi harus kita laksanakan, karena disitu menyangkut warga Surabaya, pak camat minta waktu, saya hanya mengikuti beliaunya, terang Ndari usai mengikuti hearing di komisi B, Senin 20/3.

Dari menerakan, Ada 35 penghuni dan 16 warga Surabaya, itu pun menempati bangunan liar (Bangli) tidak tercatat dalam kependudukan di kelurahan dan kecamatan, Jadi mereka harus sadar, sudah lama menempati disitu otomatis sudah untungnya berapa ya saya nggak ngurus soal itu, yang penting sudah waktunya mereka berbenah diri, tegasnya.

Disinggung soal solusi terkait para penghuni bangli, Dari menyarankan, Kalau warga Surabaya harus dicarikan tempat rusun, kalau untuk warga diluar Surabaya kembali di wilayah masing-masing, intinya mereka bisa nggak bisa harus mengikuti Perda 10 Tahun 2000, karena Surabaya tidak mau dikotori dengan daerah lain, pungkasnya. alq

Next



Komentar Anda



Berita Terkait